Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI akan melengkapi seluruh kapal operasionalnya dengan senjata atau meriam.
Hal itu disampaikan Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-18 Bakamla di Markas Besar Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
“Mungkin untuk ke depannya juga seluruh kapal, kami akan beri senjata,” kata Irvansyah kepada awak media.
Selain itu, Irvansyah juga ingin kapal-kapal Bakamla mempunyai laboratorium untuk mendeteksi dan melakukan uji tentang narkoba atau mineral dan batu bara.
“Jadi tidak perlu membawa kapal yang kita periksa ke darat dulu, makan waktu, bahan bakar, dan segala macam,” tutur mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I itu.
Terbaru, empat kapal Bakamla melakukan uji tembak meriam SMASH 30 MM buatan Aselsan, Turkiye di Pulau Petong, Batam, pada Minggu (24/12/2023).
Keempat kapal, yakni KN Bintang Laut-401, KN Ular Laut-405, KN Singa Laut-402, dan KN Belut Laut-406 melakukan uji fungsi tembak sasaran dengan jarak 400 meter hingga 1.500 meter.
“Tiga kapal berhasil, yang satu masih perlu penyempurnaan. Untuk satu kapal alat elektroniknya yang kurang berfungsi. Mungkin awal tahun nanti kami laksanakan uji coba kembali. Baru untuk empat kapal,” kata Irvansyah.
Irvansyah berharap, adanya meriam bisa menambah kemampuan Bakamla untuk patroli keamanan di laut.
“Karena selama ini kami tidak memiliki meriam. Jadi bagaimana? Satpam saja bawa pentung. Bakamla yang di tengah laut tidak ada pentungnya, enggak ada senjatanya. Didadad-dadah saja itu pelanggaran,” kata Irvansyah.
Bakamla Baru Punya 10 Kapal Patroli, Idealnya 90
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Irvansyah mengakui bahwa Bakamla masih kekurangan kapal patroli.
Idealnya, kata Irvansyah, Bakamla memiliki 30 kapal per zona. Sementara Bakamla membagi perairan Indonesia menjadi tiga zona.
“Minimal masing-masing zona itu 30 kapal (total 90 kapal),” kata Irvansyah usai upacara peringatan hari ulang tahun ke-18 Bakamla di Markas Besar Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Mantan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) itu menambahkan, jumlah tersebut ideal apabila untuk sekali berlayar.
“Padahal dalam operasi kita harus mempunyai (prosedur) operasional, jadi ada 30 persen yang operasi, 30 persen yang maintenance, 30 persen yang latihan dan sebagainya. Jadi dikali tiga,” kata Irvansyah.
Kekurangan kapal patroli, lanjut Irvansyah, bisa ditutupi dengan patroli bersama instansi lain, seperti TNI AL.
“Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, berkoordinasi dengan baik, dan kita punya saling pengertian,” ujar Irvansyah.
“Karena memang urusan keamanan laut itu harus bekerja bersama-sama, kita harus menghilangkan sekat-sekat ego sektoral,” tutur dia.
Sejauh ini, kata Irvansyah, Bakamla baru memiliki 10 kapal patroli atau kapal negara (KN). “(Sebanyak) 10 kapal dibagi di 3 zona,” kata Irvansyah.
💂 Cegah Aksi TPPO Pengungsi RohingyaKRI Bontang-907 hadang kapal kayu pembawa pengungsi Rohingya (dispenal)
Kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Bontang-907 berhasil mengadang sebuah kapal ilegal yang diduga mengangkut korban praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pengungsi Rohingya yang berupaya masuk ke wilayah perairan Timur Pulau Weh, Nanggroe Aceh Darussalam.
Aksi pengadangan kapal perang TNI AL terhadap sebuah kapal ilegal itu terjadi pada hari Rabu, 27 Desember 2023 kemarin.
Dilansir VIVA Militer dari keterangan resmi Dispenal, Kamis, 28 Desember 2023, aksi pengadangan terjadi ketika KRI Bontang-907 yang sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah perairan Aceh mendapatkan informasi dari Guskamla Koarmada I tentang adanya kontak kapal yang diduga merupakan kapal yang diduga digunakan dalam praktek TPPO pengungsi Rohingya.
Mendapatkan informasi tersebut, unsur jajaran TNI AL langsung bergerak cepat menerbangkan Helikopter Bell TNI AL yang onboard di KRI Bontang-907 untuk melakukan pemantauan dan monitoring melalui udara ke arah titik koordinat yang dicurigai menjadi perlintasan kapal kayu ilegal tersebut.
Setelah melakukan pemantauan udara, ternyata benar saja, Heli Panther TNI AL mendeteksi secara visual sebuah kapal kayu dengan nama kapal SHWE YA DANAR 3 yang berupaya masuk ke wilayah perairan Sabang, Aceh.
Setelah dipastikan keberadaan kapal SHWE YA DANAR 3, Kapal perang KRI Bontang-907 kemudian melaksanakan shadowing atau membayang-bayangi kapal tersebut hingga keluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan ZEE India. Setelah dipastikan Kapal itu dalam keadaan baik dengan tidak dalam keadaan darurat, unsur TNI AL terus memantau kapal kayu itu melanjutkan pelayaran hingga keluar ZEE Indonesia-India.
Kadispenal Laksma TNI I Made Wira Hadi Arsanta menegaskan, upaya yang dilakukan unsur kapal patroli TNI AL itu sebagai langkah pengamanan wilayah perairan Yuridiksi Nasional Indonesia dari berbagai potensi kejahatan transnasional.
"Pemerintah Indonesia bertekad memburu para pelaku TPPO, khususnya pada permasalahan yang terjadi di Aceh. Upaya tersebut telah menjadi kewajiban Indonesia sesuai Konvensi PBB dalam Menentang Tindak Pidana Transnasional," kata Kadispenal Laksma TNI I Made Wira Hadi Arsanta dalam keterangan resminya.
Dia menegaskan, TNI AL secara terus menerus menggelar operasi sepanjang tahun, tentunya termasuk dalam mengamankan wilayah laut yurisdiksi nasional dari berbagai tindak illegal hingga ancaman kedaulatan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali telah menegaskan bahwa, seluruh jajaran prajurit TNI AL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima, serta melaksanakan kerjasama dan bersinergi dengan instansi terkait, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.
Helikopter SA-330 Puma milik TNI AU akan berhenti operasi (dispenau) ⭕
TNI Angkatan Udara akan menghentikan operasional salah satu alutsista andalannya, yaitu Helikopter Super Puma SA-330. Rencananya penghentian operasional helikopter jenis angkut berat TNI AU itu akan secara resmi dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Pangkalan Udara Atang Sandjaja pada hari Jum'at, 29 Desember 2023 besok.
"Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan memimpin kegiatan pemberhentian operasional Pesawat SA-330 Puma di Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja Bogor pada Jumat, 29 Desember 2023 esok," kata Kadispenau Marsma TNI R. Agung Sasongkodjati dilansir VIVA Militer dari keterangan resminya, Kamis, 28 Desember 2023.
Penghentian operasional Helikopter SA-330 Puma milik Skadron Udara 8 Lanud Atang Sandjaja Bogor itu bukan tanpa alasan.
Secara usia, helikopter jenis angkut berat buatan Perancis itu sudah memperkuat jajaran alutsista TNI AU sejak tahun 1978 atau sekitar 45 tahun silam.
"TNI AU sangat kehilangan dengan pemberhentian operasional pesawat ini, namun demikian hal tersebut harus dilakukan karena terkait dengan modernisasi Alutsista dan biaya perawatan yang tidak efisien jika diperpanjang waktu pemakaiannya," ujarnya.
Untuk diketahui, Helikopter SA-330 Puma tercatat sebagai salah satu alutsista TNI AU yang andal dan memiliki kontribusi dalam berbagai operasi yang dilakukan oleh TNI. Helikopter Super Puma itu telah menjalankan ribuan misi operasi, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Rencananya, Helikopter SA-330 Puma Skadron Udara 8 akan menjalani masa istirahat dan akan bersemayam di Monumen Museum Pusat TNI Angkatan Udara “Dirgantara Mandala” Yogyakarta dalam kondisi laik terbang sampai akhir habis jam terbangnya.
"Hal ini menjadi bukti kemampuan TNI AU merawat alutsista hingga akhir batas waktu pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Kadispenau Marsma TNI Agung.
Terkait dengan pengganti helikopter Super Puma SA-330 yang akan memasuki masa purna, TNI AU telah menyiapkan armada Helikopter H-225M Caracal buatan Prancis yang akan menggantikan performa Helikopter SA-330 Puma. Helikopter Caracal merupakan helikopter angkut sedang serbaguna buatan Airbus Helicopters Prancis. Helikopter tersebut memiliki panjang 19,5 meter dan mampu memuat 2.200 kilogram beban barang atau 28 pasukan bersenjata lengkap.
Helikopter canggih yang dapat diawaki hingga 6 orang tersebut memiliki kecepatan naik 1.670 kaki/menit dengan kecepatan maksimum 175 knots atau setara 324 km/jam dan kecepatan jelajah 152 knots atau 281,5 km/jam.
Helikopter Caracal mampu terbang dengan ketinggian 25.000 kaki dengan jarak jelajah maksimum 526 nautical mile.
Helikopter H225M juga dikenal dengan EC-725 Caracal. Seperti dilansir dari situs resmi Airbus, H225M memiliki dua fungsi yakni militer dan misi pelayanan publik.
Dalam kepentingan militer, H225M dapat digunakan untuk operasi khusus pencarian dan penyelamatan, transportasi taktis, serta evakuasi korban. Adapun untuk pelayanan publik, helikopter jenis ini dapat digunakan sebagai pemadam kebakaran, penjagaan pantai, hingga perlindungan zona ekonomi eksklusif.
TNI Angkatan Darat berhasil mengembangkan Radar Surveillance berkemampuan deteksi pesawat nirawak, helikopter hingga pesawat tempur.
Pengembangan yang dilakukan sejak tahun 2017 oleh Pussenarhanud bekerjasama dengan PT Radar Telekomunikasi Indonesia (RTI), menghasilkan radar yang dapat menjangkau hingga radius 100 km dan mendeteksi 30 sasaran di ketinggian 8 km.
Radar yang memiliki TKDN diatas 60 persen ini, juga terintegrasi dengan Alat Kendali Tembak (AKT) Meriam 57 mm S-60, sehingga diharapkan menghasilkan perpaduan pertahanan antara Radar Surveillance dan Meriam 57 mm.
Chinese entities strictly enforce regulations. (AP) ★
Israeli high-tech factories have been having difficulties importing components from China since the start of the Israeli aggression on the Gaza Strip on October 7, Israeli news website Ynet reported on Sunday.
The website said Israeli electronics and high-tech factories in occupied Palestine have had trouble importing Chinese-made dual-purpose equipment, due to forms and paperwork.
Dual-purpose equipment includes any product that can be used for both civilian or military use, a term Israeli authorities are extremely familiar with. In fact, Israeli authorities have included thousands of products in their sanctioned dual-purpose products, which are not allowed to enter the Gaza Strip, such as concrete.
Ironically, Israeli importers are complaining about the fact that they have to fill out mandatory forms when purchasing Chinese products. Inaccurately filled paperwork has caused delays in shipments, according to Ynet.
This has led Israeli importers to raise official complaints to the Israeli Foreign Ministry and Economy Ministry.
Interestingly, no new forms or paperwork have been introduced by Chinese authorities or companies, however, concerned bodies are simply enforcing regulations that were previously ignored.
"In recent weeks, companies in the hi-tech sector have complained about delays in shipments from China of dual-use components. In all the checks we conducted with official bodies, it appears that there is no change in regulations, but rather enforcement that was not practiced in the past. Such technical requests create bureaucratic hurdles," a government official told Ynet.
Israelis are concerned with the enforcement of regulations, saying that it reflects the supposed pro-Palestinian stance that Chinese authorities have taken.
"It is clear to us that there is a direct link to the war," the unnamed official told Ynet.
Some Israeli businesspeople have gone to the extent of claiming that Beijing has imposed sanctions on "Israel" for enforcing regulations.
"The Chinese are imposing a kind of sanction on us. They don't officially declare it, but they are delaying shipments to Israel," an industrialist said.
"This has never happened to us before. We are talking about many different types of components. In electronic products, there are tens of thousands of components, but if even one component doesn't arrive, we cannot deliver the product," he complained.
Increased diligence on the implementation of regulations, on China's part, might come in the context of the Israeli occupation forces' daily war crimes against the Palestinian people in the Gaza Strip and the West Bank. More than 20,400 people have been killed by Israeli forces in the Gaza Strip, as one of the most recent massacres claimed the lives of dozens of Palestinians, mostly children and women, who were killed and injured overnight on Sunday into Monday morning, targeting numerous homes in al-Maghazi refugee camp in the Gaza Strip.
KN Bakamla dipersenjatai meriam 30 mm Turkiye
