Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum mengetahui informasi terakhir perihal utang pembayaran atau cost share KF-21 Boramae atau KFX/IFX.
Indonesia memiliki perjanjian kontrak kerja sama pembuatan jet tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan. Dalam perjanjian ini, Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan dan sisanya dibagi rata melalui skema sharing cost antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI) masing-masing 20%.
total cost share yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia berkisar Rp24,8 triliun. Adapun, Indonesia baru membayar 17% dari kewajibannya dan 83% belum dilunasi hingga saat ini.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan update terkait dengan hal ini sehingga dirinya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut.
"Aku belum update mengenai itu karena kalau itu transaksi ada di Kemenhan, kalau kami di Kemenkeu ya nanti akan proses kalau itu sesuatu perjanjian," ujarnya," kata Sri Mulyani di DPR RI, Selasa (4/7/2023).
"Kami belum dapat update bukannya belum komunikasi, belum diupdate," tambahnya.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku bakal melunasi tagihan pembayaran jet tempur KF-21 atau KFX yang sempat ditagihkan Korea Aero Space Industry. Meski proses negosiasi akan terus dilakukan dengan pihak Korea Selatan.
"Ya itu memang akan kita negosiasi terus sama mereka, pokoknya kita akan penuhi komitmen kita," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/6/2023).
Prabowo menjelaskan bakal memenuhi komitmen Indonesia dengan pihak Korea Selatan. "Ya, kita pokoknya penuhi komitmen kita kepada mereka," kata Prabowo.
Kementerian Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea (DAPA) beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa purwarupa atau prototype jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX keenam yang dibuat Korea Aeropace Industries (KAI) berhasil menuntaskan penerbangan pertama atau flight test.
"Semua prototipe telah diuji terbang dan siap untuk diproduksi secara massal, dan akan dikerahkan ke Angkatan Udara Korea mulai tahun 2026. Indonesia juga dapat dikerahkan dalam waktu dekat jika berpartisipasi secara normal dalam proyek tersebut, seperti pembayaran pembagian biaya," ungkap First Secretary Defense Industry and Acquisition Cooperation Kedubes Korsel Kim Hyun-wook dalam pesan singkatnya, dikutip Selasa (7/4/2023).
★ CNBC
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.