(Dassault Aviation) ☆
Dari twitter Vincent Lamigeon, di beritakan Indonesia telah menyelesaikan pembayaran batch ketiga pembelian pesawat Rafale dari Perancis.
Tuntas sudah TNI AU akan menerima 42 unit pesawat Rafale kedepam.
Berikut dari twitter :
★ Garuda Militer
TKN Tegaskan Data Pertahanan Rahasia Negara
Ilustrasi (TNI AU) 🛡
Presiden Joko Widodo menyatakan data tentang pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka kepada publik.
Jokowi menyampaikan itu menyikapi debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu malam (7/1). Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang meminta Prabowo Subianto untuk membuka data pertahanan.
"Karena ini menyangkut strategi besar negara, enggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, enggak bisa," ucap Jokowi di Serang, Banten mengutip detik.com, Senin (8/1).
Menurutnya, debat ketiga Pilpres 2024 juga tidak edukatif karena banyak momen saling menyerang pribadi antarcapres.
Jokowi mengatakan saling serang wajar dilakukan asal kebijakan atau visi yang jadi objeknya. Bukan personal atau pribadi calon presiden.
"Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," kata Jokowi.
Jokowi menilai masyarakat pasti kecewa dengan debat ketiga yang digelar KPU pada Minggu malam kemarin (7/1).
KPU, kata dia, perlu memperbaiki format debat agar lebih edukatif bagi masyarakat luas.
"Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," ujarnya.
Dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar KPU, capres nomor urut 3 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dicecar oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Prabowo diminta membuka data pertahanan Indonesia. Namun, dia tidak bisa memaparkannya dalam debat karena menyangkut rahasia negara. Dia menawarkan forum lain.
Akan tetapi, Anies dan Ganjar bersikeras Prabowo membuka data tentang pertahanan Indonesia dalam debat. Menurut dia, transparansi perlu dilakukan Prabowo selaku Menteri Pertahanan yang sedang menjabat.
Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pertahanan merupakan aspek yang membahayakan kedaulatan negara jika dibuka kepada publik. Diatur dalam Pasal 17 huruf c sebagai berikut.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara;
7. sistem intelijen negara. (bmw/ugo)
✈️ Ilustrasi F-16 eMLU TNI AU [Dispenau]
Pertahanan udara Indonesia dinilai bisa mengalami kerentanan jika TNI Angkatan Udara tidak segera menutupi penurunan kekuatan selama proses retrofit jet tempur yang tersedia, dan menanti unit baru pesawat tempur Dassault Rafale yang masih dalam produksi.
Menurut peneliti pertahanan dan keamanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, jika TNI AU tidak bisa menutupi celah kekosongan karena sejumlah pesawat yang dipensiunkan, sementara jet tempur baru belum tiba, maka bisa berakibat pada kekuatan tempur.
"Kalau gap itu tidak diatasi, karena kondisi sekarang seperti ini, kita akan dihadapkan pada meningkatnya kerentanan pertahanan udara kita," Fahmi dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Minggu (7/1/2024).
Fahmi mengatakan, memang ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan TNI AU supaya kekuatan tempur mereka tidak terlampau menurun sebelum unit jet tempur baru tiba.
"Mungkin solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengakuisisi pesawat-pesawat tanpa awak sebagai langkah transisi, drone dan sebagainya. Meningkatkan kemampuan radar kita," ucap Fahmi.
"Ini kan bisa lebih cepat realisasinya. Sehingga kerentanan tadi bisa sedikit diatasi di tengah menurunnya kekuatan udara karena ada sejumlah pesawat yang harus dipensiun," sambung Fahmi.
Fahmi mengatakan, kondisi yang dialami TNI AU dan juga matra lain adalah akibat dari target pencapaian kekuatan pokok minimum (MEF) yang meleset pada 2004 dan 2019.
Ketika Indonesia hendak mengakselerasi buat menutupi kekurangan itu, kata Fahmi, muncul pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang membuat pemerintah melakukan realokasi dan penataan ulang anggaran.
Sebelumnya diberitakan, penundaan pembelian 12 jet tempur Dassault Mirage 2000-5 bekas dari Qatar disampaikan Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar.
✈️ Pesawat F-16 bersama pesawat TA-50i (Blackphoenix)
“Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023).
Pembelian 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu mulanya untuk menutup kekosongan (gap) kesiapan tempur TNI Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur TNI AU habis usia pakainya atau memasuki masa pensiun.
Jet tempur Mirage 2000-5 bekas juga disebut sebagai transisi teknologi bagi para penerbang tempur TNI AU sebelum kedatangan pesawat Rafale dari Dassault Aviation, Perancis.
Alhasil, dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama TNI AU.
“Untuk mengisi kekosongan pertahanan udara selama masa menunggu, maka diputuskan melakukan retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur lama kita, dan ini jalan akhir dan pilihan terbaik yang tersedia saat ini,” kata Dahnil.
Pengadaan pesawat Mirage beserta dukungannya itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: R.387/D.8/PD.01.01 /05/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Khusus Tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S.786/MK.08/2022 tanggal 20 September 2022.
Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, pengadaan tersebut dituangkan dalam kontrak jual beli nomor: TRAK/181/PLN/I/2023/AU, tanggal 31 Januari 2023 dengan nilai kontrak sebesar 733.000.000 euro dengan penyedia Excalibur International dari Republik Ceko.
Pemerintah juga meneken kontrak dengan Dassault untuk pembelian 42 unit jet tempur Rafale. Menurut rencana, pesawat itu akan dikirim bertahap mulai 2026.
Selain itu, pemerintah juga berencana akan membeli 24 unit jet tempur Boeing F-15EX buatan Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia juga tengah terlibat dalam proyek kerja sama pembuatan jet tempur KFX/IFX dengan Korea Aerospace Industries (KAI) Ltd., asal Korea Selatan.
Maju Dalam Teknologi Pertahanan
Bom-bom P-100 produksi PT Sari Bahari (Sari Bahari) 💣
Dalam langkah besar dalam kemampuan pertahanan, PT Sari Bahari, perusahaan pertahanan swasta yang berbasis di Malang, berhasil memproduksi dan mengesahkan serangkaian bomnya, termasuk seri P-100 Practice. Laporan menunjukkan bahwa bom-bom ini telah diekspor ke Vietnam, di mana Angkatan Udara Vietnam mengadopsinya untuk keperluan pelatihan.
Seri P-100 Practice, dengan berat antara 250 hingga 500 kg, merupakan hasil dari proses rekayasa dan manufaktur yang cermat. Langkah awal melibatkan pengecoran baja, diikuti dengan perlakuan logam khusus untuk memastikan kekuatan yang diinginkan. Bom setengah jadi kemudian menjalani permesinan presisi, termasuk pembentukan bodi dan sirip.
"Kami memiliki tiga komponen utama dalam sebuah bom - tubuh, sirip (sayap), dan kunci suspensi untuk mengaitkan ke pesawat," jelas seorang perwakilan dari PT Sari Bahari. Kunci suspensi berfungsi sebagai mekanisme peluncuran bom dari pesawat.
Patut dicatat bahwa bom dan kepala roket PT Sari Bahari telah melewati uji coba yang ketat dan mendapatkan sertifikasi dari otoritas pertahanan. Pemilik dengan Air Crab ID (DNI Ketam Udara) yang sesuai kini berhak untuk memperoleh aset pertahanan nasional ini. Pemerintah mendorong penggunaan persenjataan yang diproduksi secara dalam negeri, dan setelah spesifikasi diperoleh, pemilik wajib melakukan pembelian.
"Namun, tidak dilarang untuk mencari persenjataan serupa secara internasional jika spesifikasi yang diproduksi dalam negeri tidak diperoleh," klarifikasi perwakilan tersebut.
Kapasitas produksi PT Sari Bahari sangat mengesankan, dengan kemampuan untuk memproduksi 15 hingga 20 bom per hari. Ke depan, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengembangkan bom pintar yang dilengkapi sistem panduan GPS.
Pencapaian ini menandai prestasi yang patut dicontoh dalam industri pertahanan Indonesia, menampilkan inovasi dan keahlian dalam pengembangan teknologi militer canggih.
Tahun 2024 Penuh Tantangan 
Radar GCI (infographic Antara) 🛰
PT LEN Industri berhasil mencetak sales revenue hingga Rp 4,67 Triliun di tahun 2022 lalu. Meski proses audit belum selesai sepenuhnya, diperkirakan sales revenue perusahaan di tahun 2023 akan melewati angka Rp 6 Triliun.
Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan PT Len Industri (Persero), Irland Budiman saat menjelaskan kinerja perusahaan kepada wartawan di Jalan Guntur 22, Malabar, Kota Bandung, Jumat (5/1).
“Sales terbesar masih di produk-produk pertahanan dengan proporsi 28 persen, sistem transportasi 24 persen, energi terbarukan 19 persen dan bidang-bidang lainnya, termasuk teknologi informasi,” kata Irland.
Dia menjelasakan, sejak gabung dalam Holding Defend ID pada tahun 2022, PT. LEN Industri terus melakukan transformasi di berbagai bidang.
“Di bidang Elektronika Pertahanan, kami berfokus pada comand control system, survilence, communication system, hingga ke bidang electeonic warfare,” tutur Irland.
“Terbaru kita delivery Radar GCI dan beberapa produk pertahanan lainnya,” lanjutnya.
Di bidang Energi Terbarukan, kata Irland, pihaknya memproduksi solar rooptop, solar sistem remote area, solar rooptop president dan beberapa produk lainnya.
Di bidang Sistem transportasi, ujar dia, “Perusahaan terlibat di proyek LRT Palembang,Jakarta dan Jabodebek. Termasuk sinyal perkeretaapian,” kata Irland.
“Kita terlibat dalam transformasi perkeretaapian mulai dari Binjai hingga ke Makassar,” kata dia.
Sementara di bidang teknologi informasi dan sistem navigasi kami menggarap instalasi radar hingga stasiun gempa bumi. “Kami juga menggarap instalasi radar cuaca hingga stasiun gempa bumi,” kata Irland.
Memasuki tahun 2024, cetusnya, PT LEN Industri terus berikhtiar untuk menjadi korporasi yang tangguh dan terus bertumbuh di tengah semakin besarnya tantangan yang harus dihadapai.
“Di tahun 2024, kami ingin terus tumbuh. Targetnya bisa mencapai angka pertumbuhan hingga 11,6 persen dari target RKAP,” kata Irland.
Dia pun mengakui bila di tahun 2024 PT LEN Industri akan menghadapi tantangan yang tak ringan. “Selain menghadapi tahun politik, kita punya banyak pesaing dari industri pertahanan luar negeri,” ujarnya.
Tak mau tergantung pada produk-produk pertahanan, PT LEN Industri juga memperkuat sales produk komersil.
“Kita terus melakukan transfornasi. Kedepan berfokus pada strategi, bagaimana kita bisa menklaim kontrak- kontrak yang kita garap untuk mningkatan kontak dan mengenerate jadi pendapatan perusahaan,” tandsanya.
