⚓️ Perkuat & mordernisasi alutsista 
KRI GNR 332, kapal dari jenis PKR 10514 [TNI AL]
Besarnya potensi konflik di Laut China Selatan menuntut pengadaan dan peremajaan alat utama sistem persenjataan TNI.
Selain untuk mengawal kawasan tersebut, modernisasi alutsista juga diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar kepada wartawan menyampaikan tanggapan atas sejumlah insiden keamanan di salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia itu, Selasa (2/3/2021).
Menurut Marwan dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan wilayah NKRI, salah satu solusinya adalah memperkuat alutsista.
“Jadi dalam konteks ini ada benarnya, kita harus memperkuat alutsista. Banyak alutsista yang kita butuhkan, armada militer perlu modernisasi alutsista kita,” kata Marwan.
Dia mengatakan konflik yang berkepanjangan di Laut China Selatan tidak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia, ujarnya, mengalami perselisihan dengan China soal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Hal itu bermula ketika kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna.
Marwan mengatakan kedaulatan dan terjaganya keutuhan NKRI harus menjadi perhatian serius pemerintah dan semua pihak.
Untuk itu, selain dengan kekuatan militer, juga harus didukung dengan alutsista yang kuat.
“Dalam konteks Laut China Selatan apalagi soal Natuna kita harus benar-benar bertarung, harus kita siapkan militer kita di sana. Memang alutsista kita ini harus diperkuat. Sekaligus latihan perang dengan negara-negara sahabat,” kata Marwan.
Selain itu Marwan mengatakan, saat ini polemik perairan Natuna menjadi perebutan pengaruh strategis antara China dan Amerika.
Oleh sebab itu, penyelesaian konflik tersebut dibutuhkan sentuhan dingin semua pihak.
Mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu juga mengingatkan jangan sampai terjadi perpecahan yang dapat merugikan bangsa Indonesia secara khusus.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan pagu anggaran tahun 2021 dari pemerintah sebesar Rp 136,995 triliun. Pagu anggaran Kemenhan tersebut naik dibandingkan tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 117,909 triliun.
Adapun pagu anggaran Kemenhan tersebut salah satunya akan digunakan untuk pengadaan dan peremajaan alutsista TNI.
KRI GNR 332, kapal dari jenis PKR 10514 [TNI AL] Besarnya potensi konflik di Laut China Selatan menuntut pengadaan dan peremajaan alat utama sistem persenjataan TNI.
Selain untuk mengawal kawasan tersebut, modernisasi alutsista juga diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar kepada wartawan menyampaikan tanggapan atas sejumlah insiden keamanan di salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia itu, Selasa (2/3/2021).
Menurut Marwan dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan wilayah NKRI, salah satu solusinya adalah memperkuat alutsista.
“Jadi dalam konteks ini ada benarnya, kita harus memperkuat alutsista. Banyak alutsista yang kita butuhkan, armada militer perlu modernisasi alutsista kita,” kata Marwan.
Dia mengatakan konflik yang berkepanjangan di Laut China Selatan tidak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia, ujarnya, mengalami perselisihan dengan China soal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Hal itu bermula ketika kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna.
Marwan mengatakan kedaulatan dan terjaganya keutuhan NKRI harus menjadi perhatian serius pemerintah dan semua pihak.
Untuk itu, selain dengan kekuatan militer, juga harus didukung dengan alutsista yang kuat.
“Dalam konteks Laut China Selatan apalagi soal Natuna kita harus benar-benar bertarung, harus kita siapkan militer kita di sana. Memang alutsista kita ini harus diperkuat. Sekaligus latihan perang dengan negara-negara sahabat,” kata Marwan.
Selain itu Marwan mengatakan, saat ini polemik perairan Natuna menjadi perebutan pengaruh strategis antara China dan Amerika.
Oleh sebab itu, penyelesaian konflik tersebut dibutuhkan sentuhan dingin semua pihak.
Mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu juga mengingatkan jangan sampai terjadi perpecahan yang dapat merugikan bangsa Indonesia secara khusus.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan pagu anggaran tahun 2021 dari pemerintah sebesar Rp 136,995 triliun. Pagu anggaran Kemenhan tersebut naik dibandingkan tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 117,909 triliun.
Adapun pagu anggaran Kemenhan tersebut salah satunya akan digunakan untuk pengadaan dan peremajaan alutsista TNI.
⚓️ Bisnis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.