Ia menjelaskan, sebelumnya dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan dengan Komisi 1 dan surat-surat yang di kirim Kemenhan, macam-macam alutsista yang direncanakan dibeli seharga 678 milyar tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan terpenuhinya MEF (minimum essensial force).
Bagi DPR dalam hal ini Komisi 1, tidak ada masalah. DPR dalam hal ini, TB Hasanuddin menambahkan, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
"Akan tetapi ke depan, kalau memang alat-alat tersebut tidak menjadi prioritas, sebaiknya jangan diprogramkan. Dari pengalaman ini sebaiknya kemenhan segera merevisi ulang renstra pengadaan alut sista sesungguhnya," TB Hasanuddin menyarankan.
"Mana yang menjadi kebutuhan pokok dan mana yang tidak menjadi prioritas, agar setiap rupiah uang rakyat dapat digunakan dengan transparan, efektif dan efisien," tegasnya.
♝ Tribunnews

Makeup patgulipat dan tidak tepat sasaran yata sekali , kalau baru harga selagit ,barang rongsokan Mulai pesawat angkut , jet tempur ”brand new heli apache longbow harga sulit di terima akal sehat , biar mau pemilu itu harus di pertanggung jawap kan . Duwit rakyat bukan duwit penguasa harus di pertanggung jawapkan !!!!!
BalasHapus