Untuk tujuan perang, Jepang memobilisasi dan mengontrol rakyat hingga pedesaan 
Propaganda Jepang. Foto: KITLV.
OLEH: HENDRI F. ISNAENI
KEBIJAKAN Jepang selama perang, baik di Jepang maupun di negera-negara jajahannya seperti Indonesia, dimaksudkan untuk kepentingan perang. Tujuan akhirnya membangun kawasan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Untuk itu, Jepang mencengkeram kehidupan rakyat pedesaan.
Menurut Aiko Kurasawa, sejarawan Universitas Keio Jepang, kebijakan Jepang di pedesaan Jawa memadukan mobilisasi (doin) dan kontrol (tosei). Jepang memobilisasi rakyat untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama padi, lalu menyerahkannnya dalam bentuk “wajib serah padi.”
Jepang juga mengerahkan rakyat menjadi tenaga kerja paksa (romusha) di proyek-proyek pembangunan seperti lapangan terbang, benteng pertahanan, dan pabrik-pabrik militer. Untuk melancarkan mobilisasi tersebut, Jepang membentuk tonarigumi (rukun tetangga) dan nogyo kumiai (koperasi pertanian).
Kebijakan mobilisasi Jepang dipadukan dengan kontrol ketat oleh pemerintah. Rakyat diharapkan mempunyai pemikiran yang seragam dan melakukan konformitas (kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang diberlakukan Jepang), seperti yang selalu terjadi dalam rezim-rezim totaliter.
“Dengan demikian, mobilisasi di Jawa selalu dijalankan di dalam kerangka acuan yang ditetapkan oleh dan di bawah kontrol ketat pemerintah militer,” ujar Aiko dalam diskusi edisi terbaru bukunya, Politik Jepang di Jawa, di Aula The Japan Foundation, Jakarta Pusat, 15 September 2014. Buku ini diangkat dari disertasi Aiko di Universitas Cornell tahun 1988 dan kali pertama terbit dalam bahasa Indonesia pada 1993 berjudul Mobilisasi dan Kontrol.
Selain dengan tangan besi militer, kontrol masyarakat juga dilakukan dengan propaganda, seperti melalui gambar hidup (film) dan menara bernyanyi (radio). Propaganda ini, kata sejarawan Didi Kwartanada, mengutip George Kanahele, pionir kajian pendudukan Jepang di Indonesia asal Hawaii, untuk “winning the hearts and minds of the people.”
Melalui layar lebar itu, kata Aiko, mungkin penduduk baru kali pertama mengenal Sukarno. “Semboyan Bung Karno seperti ‘mari kita berjuang bersama-sama Dai Nippon sampai mencapai kemenangan terakhir’ dan ‘Amerika kita setrika, Inggris kita linggis’ menarik hati penduduk desa, dan film-film semacam itu mempunyai pengaruh tertentu untuk mencegah meletusnya perasaan anti-Jepang,” kata Aiko.
Selain propaganda melalui media massa, Jepang melakukan indoktrinasi melalui pembentukan wadah semimiliter (seinendan, keibodan) dan organisasi massa Jawa Hokokai; pengenalan bahasa Jepang; menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah; dan melarang sekolah-sekolah Belanda. Selain itu, kegiatan di luar sekolah sebagai bagian dari indoktrinasi adalah Kursus Kiai yang disponsori Kantor Urusan Agama (Shumubu).
“Terkait indoktrinasi kiai pedesaan, ini mengingatkan kita pada ‘mobilisasi’ kaum rohaniawan untuk tujuan-tujuan politik yang masih berlangsung hingga hari ini,” ujar Didi.
Akibat tekanan ekonomi yang buruk dan kemarahan terhadap para pemimpin desa yang dilematis antara kepentingan rakyat atau tuntutan pemerintah, muncullah pemberontakan di beberapa daerah, diawali oleh Pemberontakan Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya.
Menurut Didi, dalam buku Aiko kurang dibahas soal ianfu (wanita penghibur) karena isu ini memang baru muncul pada 1990-an. Begitu pula peran orang Tionghoa di pedesaan. Padahal mereka memainkan peranan cukup penting dalam perekonomian desa, selaku pemilik penggilingan beras, juragan hasil bumi, maupun pembunga uang (mindering).
Propaganda Jepang. Foto: KITLV.OLEH: HENDRI F. ISNAENI
KEBIJAKAN Jepang selama perang, baik di Jepang maupun di negera-negara jajahannya seperti Indonesia, dimaksudkan untuk kepentingan perang. Tujuan akhirnya membangun kawasan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Untuk itu, Jepang mencengkeram kehidupan rakyat pedesaan.
Menurut Aiko Kurasawa, sejarawan Universitas Keio Jepang, kebijakan Jepang di pedesaan Jawa memadukan mobilisasi (doin) dan kontrol (tosei). Jepang memobilisasi rakyat untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama padi, lalu menyerahkannnya dalam bentuk “wajib serah padi.”
Jepang juga mengerahkan rakyat menjadi tenaga kerja paksa (romusha) di proyek-proyek pembangunan seperti lapangan terbang, benteng pertahanan, dan pabrik-pabrik militer. Untuk melancarkan mobilisasi tersebut, Jepang membentuk tonarigumi (rukun tetangga) dan nogyo kumiai (koperasi pertanian).
Kebijakan mobilisasi Jepang dipadukan dengan kontrol ketat oleh pemerintah. Rakyat diharapkan mempunyai pemikiran yang seragam dan melakukan konformitas (kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang diberlakukan Jepang), seperti yang selalu terjadi dalam rezim-rezim totaliter.
“Dengan demikian, mobilisasi di Jawa selalu dijalankan di dalam kerangka acuan yang ditetapkan oleh dan di bawah kontrol ketat pemerintah militer,” ujar Aiko dalam diskusi edisi terbaru bukunya, Politik Jepang di Jawa, di Aula The Japan Foundation, Jakarta Pusat, 15 September 2014. Buku ini diangkat dari disertasi Aiko di Universitas Cornell tahun 1988 dan kali pertama terbit dalam bahasa Indonesia pada 1993 berjudul Mobilisasi dan Kontrol.
Selain dengan tangan besi militer, kontrol masyarakat juga dilakukan dengan propaganda, seperti melalui gambar hidup (film) dan menara bernyanyi (radio). Propaganda ini, kata sejarawan Didi Kwartanada, mengutip George Kanahele, pionir kajian pendudukan Jepang di Indonesia asal Hawaii, untuk “winning the hearts and minds of the people.”
Melalui layar lebar itu, kata Aiko, mungkin penduduk baru kali pertama mengenal Sukarno. “Semboyan Bung Karno seperti ‘mari kita berjuang bersama-sama Dai Nippon sampai mencapai kemenangan terakhir’ dan ‘Amerika kita setrika, Inggris kita linggis’ menarik hati penduduk desa, dan film-film semacam itu mempunyai pengaruh tertentu untuk mencegah meletusnya perasaan anti-Jepang,” kata Aiko.
Selain propaganda melalui media massa, Jepang melakukan indoktrinasi melalui pembentukan wadah semimiliter (seinendan, keibodan) dan organisasi massa Jawa Hokokai; pengenalan bahasa Jepang; menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah; dan melarang sekolah-sekolah Belanda. Selain itu, kegiatan di luar sekolah sebagai bagian dari indoktrinasi adalah Kursus Kiai yang disponsori Kantor Urusan Agama (Shumubu).
“Terkait indoktrinasi kiai pedesaan, ini mengingatkan kita pada ‘mobilisasi’ kaum rohaniawan untuk tujuan-tujuan politik yang masih berlangsung hingga hari ini,” ujar Didi.
Akibat tekanan ekonomi yang buruk dan kemarahan terhadap para pemimpin desa yang dilematis antara kepentingan rakyat atau tuntutan pemerintah, muncullah pemberontakan di beberapa daerah, diawali oleh Pemberontakan Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya.
Menurut Didi, dalam buku Aiko kurang dibahas soal ianfu (wanita penghibur) karena isu ini memang baru muncul pada 1990-an. Begitu pula peran orang Tionghoa di pedesaan. Padahal mereka memainkan peranan cukup penting dalam perekonomian desa, selaku pemilik penggilingan beras, juragan hasil bumi, maupun pembunga uang (mindering).
★ Historia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.