Hubungan Turki-Indonesia saat ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah 
Rudal permukaan ke permukaan Cakir (infographic Roketsan)
Indonesia telah resmi mengakuisisi rudal Cakir dan sistem rudal lainnya dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, mengumumkan, negaranya telah mengakuisisi rudal Cakir produksi Roketsan. Ke depannya, basis produksi bersama direncanakan akan didirikan antara Roketsan dan perusahaan Indonesia.
"Kami telah membeli rudal Cakir dan beberapa rudal lainnya," kata Rizal di Ankara dikutip Jumat (28/8/2026).
Dilaporkan Havahaber, menurut Rizal, pengadaan sistem rudal tidak terbatas pada pembelian produk, tetapi mewakili tahap yang lebih dalam dalam kerja sama industri pertahanan antara kedua negara. Dia menyatakan, Indonesia sangat mempercayai kemampuan teknologi Turki di industri pertahanan.
Rizal pun mengumumkan, usaha patungan telah didirikan antara Roketsan dan sebuah perusahaan Indonesia. "Bahwa basis produksi untuk roket dan rudal direncanakan akan didirikan di Indonesia dalam lingkup ini," katanya.
Menurut Rizal, langkah itu sekaligus menggeser kerja sama dari pengadaan ke produksi bersama dan berbagi teknologi. Dia menilai, hubungan antara kedua negara telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Bagi Rizal, perkembangan tersebut sebagai indikasi kerja sama strategis yang luas, tidak hanya di industri pertahanan.
Dikutip dari Ssbulten, Rizal melanjutkan, Indonesia juga telah menunjukkan minat pada proyek pesawat tempur udara KAAN dan drone Kizilelma. Indonesia bermaksud menjadi salah satu negara pertama yang berkomitmen untuk pengadaan sistem tersebut.
Perkembangan itu menunjukkan permintaan internasional terhadap produk industri pertahanan Turki dan kapasitas produksi bersama. Memperdalam kerja sama dengan Indonesia menciptakan pasar baru dan peluang kerja sama jangka panjang untuk ekspor industri pertahanan Turki.
"Saya dapat mengatakan bahwa hubungan Turki-Indonesia saat ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah," jelas Rizal.
Jelang Kedatangan Garibaldi Bulan Depan 
TNI Angkatan Udara (AU) menguji kemampuan helikopter beroperasi dari kapal perang menjelang kedatangan Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, yang akan menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut (AL).( (DOK. Dinas Penerangan Angkatan Udara)
TNI Angkatan Udara (AU) menguji kemampuan helikopter beroperasi dari kapal perang menjelang kedatangan Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, yang akan menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut (AL).
Pengujian dilakukan melalui latihan Ship Board Operation (SBO) dengan mendaratkan helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU di Landing Platform Dock (LPD) KRI Makassar, Surabaya, pada 24-26 Agustus 2026.
“Helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU melaksanakan take off dan landing di LPD KRI Makassar dalam rangkaian latihan SBO terintegrasi yang melibatkan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU,” kata Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Sebelum mendarat di kapal, para penerbang terlebih dahulu mengikuti pembekalan dan simulasi take off serta landing di helideck simulator.
“Tahapan ini memberikan pembekalan kepada penerbang mengenai prosedur, teknik, dan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi helikopter berbasis kapal,” ujar dia.
Mereka juga berlatih menggunakan replika flight deck dengan siluet kapal induk Garibaldi.
Setelah itu, helikopter H-3218 melakukan take off dan landing di flight deck KRI Makassar yang berada di Dermaga Batoe Poron.
Helikopter tersebut diterbangkan Letkol Pnb Sofan Hasani sebagai Pilot in Command (PIC).
Latihan disupervisi Danwing Udara 2.1 Grup 2 Heli Kolonel Pnb A. Mauludin Mulyono.
“Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AU meningkatkan kemampuan dan kesiapan penerbang dalam melaksanakan operasi helikopter dari dan menuju kapal, sekaligus memperkuat interoperabilitas antarmatra dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan,” ujar dia.
Latihan SBO tersebut juga menjadi bagian dari persiapan rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81, termasuk Naval Parade dan peresmian Giuseppe Garibaldi yang direncanakan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada.
“Penguasaan Ship Board Operation menjadi salah satu bentuk kesiapan TNI AU dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu sesuai tuntutan tugas di masa mendatang,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, setelah lebih dari empat dekade berlayar di bawah bendera Italia, kapal perang Giuseppe Garibaldi kini memulai perjalanan baru.
Pada Senin (24/8/2026) malam waktu Indonesia atau Selasa (25/8/2026) dini hari waktu Italia, kapal yang nantinya menjadi kapal induk pertama Indonesia itu meninggalkan Italia menuju Tanah Air.
Pelayaran ini menjadi bagian dari proses hibah kapal yang nantinya akan menjadi kapal induk pertama Indonesia, yang rencananya tiba di Tanah Air pada pertengahan September 2026.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan keberangkatan Giuseppe Garibaldi dari Italia.
“Benar, sesuai rencana kapal Garibaldi akan bertolak dari Italia (Senin) malam ini,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/8/2026).
👷 🛩 
Ilustrasi (Japos)
Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) tidak semestinya dipandang sekadar sebagai proyek untuk meningkatkan utilisasi bandara. Lebih jauh, Kertajati memiliki peluang menjadi bagian dari strategi membangun kemandirian industri kedirgantaraan nasional.
MRO merupakan mata rantai penting dalam industri penerbangan. Pesawat yang diproduksi di dalam atau luar negeri tetap membutuhkan perawatan, perbaikan, modernisasi, penyediaan suku cadang, rekayasa, serta dukungan teknis sepanjang siklus hidupnya. Negara yang hanya mampu membeli pesawat, tetapi tidak mampu merawat dan meningkatkan kemampuannya secara mandiri, pada akhirnya tetap memiliki ketergantungan strategis.
Karena itu, pengembangan Kertajati perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas: sebagai upaya membangun ekosistem industri, sumber daya manusia, teknologi, dan jasa kedirgantaraan yang dapat memperkuat kepentingan ekonomi sekaligus pertahanan nasional.
*Belajar dari MRO Negara Berkembang Lain*
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pusat MRO yang berhasil tidak lahir hanya karena memiliki hanggar dan landasan yang memadai. Daya saingnya dibangun melalui kombinasi tenaga kerja terampil, sertifikasi internasional, kemampuan rekayasa, ketersediaan suku cadang, dukungan logistik, lembaga pendidikan, industri komponen, dan kepastian regulasi.
Brasil memberikan pelajaran penting. Melalui Embraer, negara tersebut tidak hanya membangun kemampuan manufaktur pesawat, tetapi juga mengembangkan jaringan services and support yang mencakup pemeliharaan, perbaikan, peningkatan kemampuan, suku cadang, pelatihan, dan dukungan teknis.
Ekosistem kedirgantaraan di sekitar Embraer, kota São José dos Campos, juga menunjukkan pentingnya konsentrasi industri. Pusat riset, perguruan tinggi, perusahaan rekayasa, pemasok komponen, dan fasilitas pengujian berkembang dalam satu lingkungan. Kekuatan seperti itu sulit dibangun jika MRO hanya dipandang sebagai kegiatan perawatan pesawat.
Pengalaman Helibras di Brasil juga memperlihatkan bagaimana kemampuan pemeliharaan dapat berkembang menjadi kemampuan industri yang lebih luas melalui integrasi, modernisasi, pelatihan, dan dukungan sepanjang siklus hidup helikopter.
Di Asia, Malaysia dan Singapura memberikan pelajaran berbeda. Malaysia memiliki pengalaman panjang dalam MRO pesawat komersial dengan dukungan tenaga terlatih, jaringan penerbangan regional, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Singapura, melalui ST Engineering Aerospace, membangun jaringan MRO yang melayani berbagai pasar internasional.
Keduanya menunjukkan satu hal: menjadi pusat MRO regional bukan terutama persoalan ukuran wilayah atau jumlah hanggar. Yang menentukan adalah kualitas layanan, sertifikasi, keandalan, kemampuan teknis, logistik, serta kepercayaan pelanggan.
Maroko juga menarik untuk dicermati. Negara tersebut mengembangkan industri kedirgantaraan dengan menggabungkan MRO, manufaktur komponen, rekayasa, pendidikan vokasi, dan investasi asing. Dari sini terlihat bahwa MRO dapat menjadi pintu masuk menuju industri yang lebih dalam, termasuk produksi komponen dan pengembangan kemampuan rekayasa.
Meksiko menunjukkan pola serupa melalui pengembangan kawasan kedirgantaraan yang menghubungkan MRO, manufaktur komponen, pelatihan, dan jasa rekayasa. Sementara itu, Afrika Selatan memperlihatkan pentingnya kesinambungan kemampuan teknis, riset, serta hubungan antara kebutuhan pertahanan dan industri nasional.
Pengalaman negara-negara tersebut tidak dapat disalin begitu saja. Kondisi Indonesia berbeda. Namun, terdapat pola universal: MRO yang kuat selalu tumbuh dari ekosistem industri yang kuat.
*Bukan Sekedar Hanggar Pemeliharaan*
Pelajaran dari MRO negara-negara lain sangat relevan bagi Kertajati. Kawasan ini sebaiknya tidak dirancang hanya sebagai tempat pesawat datang, diperbaiki, kemudian pergi kembali.
Kertajati perlu dipikirkan sebagai aerospace cluster yang menghubungkan MRO sipil dan militer dengan pendidikan, pelatihan, engineering, riset, industri komponen, pengujian, sertifikasi, perguruan tinggi, serta jaringan pemasok.
Jika ekosistem tersebut terbentuk, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar. Kertajati tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi teknisi, tetapi juga mendorong tumbuhnya perusahaan komponen, jasa rekayasa, logistik, pendidikan vokasi, dan penelitian.
Investasi asing juga sangat diperlukan. Namun, investasi seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas dan penciptaan lapangan kerja. Investasi harus menjadi instrumen transfer kemampuan.
Pelatihan teknisi Indonesia, sertifikasi tenaga kerja, pengembangan engineering, keterlibatan industri nasional, peningkatan kemampuan perbaikan komponen, dan penguasaan teknologi harus menjadi bagian dari desain kerja sama.
Ukuran keberhasilan investasi bukan hanya berapa besar modal yang masuk, tetapi berapa besar kemampuan yang menetap di Indonesia setelah investasi tersebut berlangsung.
*MRO dan Pertahanan*
Perspektif ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pertahanan.
MRO pertahanan bukan sekadar persoalan efisiensi biaya. Ia berkaitan langsung dengan kesiapan operasional dan kedaulatan negara. Ketergantungan yang terlalu besar pada fasilitas pemeliharaan di luar negeri dapat menjadi persoalan ketika terjadi krisis, konflik, pembatasan ekspor, atau gangguan rantai pasok global.
Karena itu, kemampuan MRO nasional merupakan bagian dari defence industrial base. Setiap pengadaan alutsista semestinya tidak berhenti pada pembelian platform. Negara juga harus memikirkan bagaimana alutsista tersebut dirawat, diperbaiki, dimodernisasi, dan didukung selama puluhan tahun masa pakainya.
Di sinilah kebijakan pengadaan pertahanan perlu dihubungkan dengan kebijakan industri.
Pengadaan, transfer teknologi, pengembangan SDM, pembangunan fasilitas MRO, pengembangan komponen, riset, dan penguatan industri nasional harus dirancang sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan tersebut, setiap pembelian alutsista dapat menjadi kesempatan untuk memperbesar kemampuan industri dalam negeri.
Kertajati berpotensi menjadi salah satu titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
*Dari Bandara Menjadi Ekosistem*
Dengan pasar penerbangan yang besar dan posisi geografis Indonesia yang strategis, Kertajati memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi salah satu simpul MRO di Asia Tenggara. Namun, peluang tersebut tidak boleh dianggap sebagai posisi yang sudah tercapai.
Untuk menjadi pusat MRO regional, Kertajati harus mampu menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar fasilitas fisik: kualitas teknisi, sertifikasi internasional, kecepatan pengerjaan, ketersediaan komponen, dukungan rekayasa, kepastian regulasi, dan kepercayaan pelanggan.
Jika kemampuan tersebut berhasil dibangun, pesawat dari negara-negara kawasan dapat dirawat di Indonesia. Devisa yang selama ini keluar untuk MRO luar negeri dapat dikurangi. Pada saat yang sama, Indonesia dapat memperoleh devisa dari ekspor jasa MRO.
Lebih penting lagi, terbentuk kemampuan teknologi yang menetap di dalam negeri.
Karena itu, pembangunan Kertajati sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak pesawat yang dapat ditangani atau berapa besar investasi yang masuk. Pertanyaan yang lebih strategis adalah: kemampuan apa yang akan dikuasai Indonesia dalam 10, 20, atau 30 tahun mendatang?
Jika jawabannya mencakup teknisi yang semakin unggul, industri komponen yang semakin kuat, kemampuan rekayasa yang semakin mandiri, sertifikasi internasional yang semakin luas, serta kemampuan merawat dan memodernisasi alutsista secara nasional, maka Kertajati benar-benar menjadi proyek strategis.
Kertajati pada akhirnya bukan sekadar persoalan sebuah bandara. Ia adalah kesempatan untuk membangun ekosistem kedirgantaraan Indonesia.
Jika dikembangkan dengan visi jangka panjang, didukung kebijakan yang konsisten, pembiayaan yang jelas, target terukur, serta keputusan resmi yang kuat, Kertajati berpeluang menjadi salah satu fondasi industri kedirgantaraan nasional dan, pada waktunya, berkembang menjadi pusat MRO regional.
Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berdirinya hanggar atau besarnya investasi. Ukuran yang sesungguhnya adalah lahirnya kemampuan nasional yang sebelumnya harus dibeli dari luar negeri.
Di situlah makna strategis Kertajati bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc)
Ketiganya sepakat untuk mempromosikan kerja sama pertahanan bilateral dan trilateral. 
Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka, Prefektur Kanagawa. (Kemenhan)
Menteri pertahanan (menhan) Jepang, Australia, dan Indonesia mengadakan pembicaraan trilateral pertama mereka pada Rabu (25/8/2026). Hal itu berlangsung beberapa hari, setelah kesepakatan antara Jakarta dan Beijing untuk meningkatkan hubungan militer menyusul latihan angkatan laut bersama di sebelah timur Taiwan.
Dalam pembicaraan telepon antara Menhan Shinjiro Koizumi, Menhan Australia Richard Marles, dan Menhan RI, ketiganya sepakat untuk mempromosikan kerja sama pertahanan bilateral dan trilateral, menurut Kementerian Pertahanan di Tokyo. Ketiganya pun berbincang dengan isu terkini di Indo-Pasifik.
"Ketiga menteri bertukar pandangan tentang lingkungan keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan, dengan mempertimbangkan seluruh Indo-Pasifik secara luas, sepakat untuk bekerja sama untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional dan global melalui kerja sama trilateral," kata kementerian dalam siaran pers pertemuan tersebut.
Dikutip dari NHK, Jepang telah meningkatkan hubungan pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Australia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar langkah itu dalam upaya untuk melawan pengaruh militer China dan meningkatnya sikap agresif di Indo-Pasifik.
Namun, China juga aktif dalam mendekati negara-negara regional, termasuk Indonesia. Pekan lalu, Menhan China Laksamana Dong Jun bertemu Sjafrie di Jakarta. Keduanya mencapai kesepakatan tentang transfer teknologi pertahanan dan pengembangan bersama pabrik amunisi di Indonesia, selama pembicaraan di Jakarta.
Pembicaraan tersebut menyusul latihan militer China-Indonesia pada pertengahan Agustus 2026. Hal itu menjadi latihan angkatan laut pertama Beijing dengan militer negara lain di perairan rawan konflik di sebelah timur Taiwan.
TNI AL mengklarifikasi bawah hal itu adalah "latihan rutin" — dan tidak terkait dengan "pertempuran" — yang dilakukan saat salah satu fregatnya kembali dari latihan bersama di Vladivostok, Rusia. Para pengamat mengatakan Jakarta telah berupaya memperdalam hubungan militer dengan China, Jepang, dan AS.
Hal itu karena Indonesia berupaya mempertahankan kebijakan luar negeri non-bloknya yang telah lama ada dan menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar lainnya. Di tengah latar belakang tersebut, Tokyo telah menjalin hubungan pertahanan yang lebih erat dengan Jakarta.
Pada Juni 2026, kedua negara memulai pembicaraan tingkat kerja tentang ekspor kapal perusak kelas Asagiri Angkatan Laut Bela Diri Jepang ke Indonesia. Hal itu menjadi langkah terbaru Jepang untuk mentransfer peralatan pertahanan ke mitra yang berpikiran sama setelah pelonggaran aturan yang mengatur transfer peralatan militer awal tahun ini.
Dalam upaya untuk lebih mempererat hubungan, Menhan Koizumi telah berusaha untuk membina ikatan pribadi yang kuat dengan Sjafrie, dengan bertemu dengannya beberapa kali. Keduanya bahkan mengadakan pembicaraan di Tokyo pada awal Juni dan kemudian melakukan perjalanan minggu berikutnya ke Indonesia untuk diskusi lebih lanjut.
Pada Mei lalu, Jepang dan Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan yang memperluas kolaborasi dalam bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, latihan bersama, dan kerja sama maritim. Tetapi, kedua negara juga membuka peluang untuk kerja sama dalam peralatan dan teknologi pertahanan.
Jakarta juga telah menyatakan minat untuk membeli fregat kelas Mogami Jepang yang telah ditingkatkan. Namun, keputusan tentang kapal-kapal tersebut diperkirakan baru akan diambil setelah kesepakatan kapal perusak kelas Asagiri diselesaikan.
Akan tiba di RI Bulan Depan 
infografic Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akan hadir bulan September (CNBC)
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, bukanlah game changer bagi kekuatan TNI AL.
Menurut Connie, perubahan besar justru dapat terjadi jika Garibaldi dimanfaatkan untuk mentransformasi doktrin dan cara operasi TNI AL.
“Menurut saya juga Garibaldi itu bukanlah game changer. Karena yang bisa jadi game changer itu adalah transformasi doktrin,” kata Connie kepada Kompas.com, Rabu (26/8/2026).
Ia menilai Garibaldi dapat menjadi bridge capability atau kemampuan transisi bagi Indonesia untuk belajar mengoperasikan kapal induk sekaligus membangun doktrin angkatan laut.
Menurut dia, Garibaldi dapat dimanfaatkan untuk membangun sejumlah kemampuan yang selama ini belum dimiliki TNI AL, mulai dari doktrin operasi kapal induk, pelatihan awak dek, penerbangan angkatan laut hingga struktur komando.
Dengan demikian, Garibaldi lebih tepat dipandang sebagai sarana belajar atau "sekolah" kapal induk bagi Indonesia, bukan sekadar simbol bahwa Indonesia kini memiliki kapal induk.
“Kalau Garibaldi digunakan sebagai transitional carrier selama, misalnya, satu dekade untuk membangun doktrin, carrier aviation, deck crew gitu kan, command structure, ya Indonesia bisa menggunakan Garibaldi dengan nilai strategis yang besar,” ucap dia.
Namun, Connie mengingatkan agar Indonesia tidak berhenti pada kepemilikan platform.
“Yang sekali lagi, dari platform-centric navy menjadi network maritime force,” tegas dia.
Ia menjelaskan, kapal induk tidak pernah beroperasi sendirian. Kapal tersebut membutuhkan kapal pengawal, kapal selam, pesawat pengintai, dukungan satelit, sistem komunikasi, hingga jaringan sensor yang terintegrasi.
Karena itu, tantangan Indonesia setelah Garibaldi tiba bukan hanya bagaimana mengoperasikan kapal tersebut, melainkan bagaimana menjadikannya bagian dari kekuatan armada yang terintegrasi.
“Jadi, kalau kita bilang Garibaldi, sesungguhnya Indonesia itu dengan Garibaldi harusnya memaksa menjadi, atau belajar menjadi sesuatu yang lebih penting daripada hanya punya. Yaitu mengoperasikan sebuah kapal, how to fight as a fleet gitu. Jangan punya, hanya memiliki,” kata dia.
Connie menilai kemampuan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar prestise memiliki kapal induk.
Menurut dia, Garibaldi baru akan memiliki nilai strategis apabila keberadaannya mendorong Indonesia membangun budaya, doktrin, dan kemampuan untuk mengoperasikan kekuatan laut secara terpadu.
Dengan kata lain, Garibaldi bukan tujuan akhir, melainkan platform bagi Indonesia untuk belajar menjadi kekuatan maritim yang mampu beroperasi sebagai sebuah armada.
Diberitakan sebelumnya, Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, mulai berlayar dari Italia menuju Tanah Air pada Senin (24/8/2026) malam atau Selasa (25/8/2026) dini hari waktu setempat.
“Benar, sesuai rencana kapal Garibaldi akan bertolak dari Italia (Senin) malam ini,” kata Karo Infohan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/8/2026) malam.
Dalam perjalanan menuju Indonesia, Giuseppe Garibaldi direncanakan melintasi Terusan Suez dan singgah di Jeddah, Arab Saudi, serta Colombo, Sri Lanka.
Setelah itu, kapal akan melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. “Untuk detail rute pelayaran selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana operasi dan navigasi kapal,” ungkap Rico.
Sebelum pelayaran ini, TNI Angkatan Laut (AL) mengonfirmasi bahwa sebanyak 100 prajuritnya telah bertolak ke Italia untuk menjemput Giuseppe Garibaldi.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul mengatakan, 100 prajurit TNI AL ini berlatih sebelum mengawaki kapal induk pertama Indonesia itu.
“Saat ini perkembangannya, kru dari Garibaldi sudah berada di Italia untuk melaksanakan serangkaian pelatihan sebelum pelaksanaan penyeberangan,” ujar Tunggul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2026).
Setelah itu, mereka akan membawa Giuseppe Garibaldi berlayar ke Indonesia dengan skema joint crew, yakni pengawak gabungan yang terdiri atas personel TNI AL dan Angkatan Laut Italia. “Kemudian setelah tiba di Indonesia akan dilaksanakan serah terima sampai dengan 100 persen pengawakan dari prajurit TNI Angkatan Laut,” jelas dia.
👷 🙅 Drama Korea
Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)
Korea Selatan memastikan perubahan skema kerja sama pesawat tempur KF-21/IF-X tidak membuat Negeri Ginseng kapok melanjutkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia.
Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Taeho mengatakan kedua negara memang sempat menghadapi sejumlah kendala dalam proyek pengembangan bersama KF-21. Namun, menurutnya, Indonesia dan Korea Selatan berhasil menyelesaikan persoalan tersebut melalui kesepakatan bersama.
"Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah itu akan menghalangi kerja sama Korea dengan Indonesia ke depan? Saya akan mengatakan tidak, justru sebaliknya," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Uhm mengatakan berbagai persoalan yang muncul selama proyek KF-21 justru menjadi pengalaman bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan.
Proyek KF-21 Boramae merupakan proyek jet tempur generasi 4,5 antara Korea Selatan dan Indonesia dengan semula skema kontribusi pembiayaan sebesar 60 persen Seoul dan 40 persen Jakarta.
Proyek bersama yang mulai Indonesia sepakati sejak 2010 ini sempat molor terutama terkait masalah pembiayaan hingga beberapa insiden. Semula, proyek bernilai 8,1 triliun won atau setara Rp 100 triliun ini ditargetkan rampung pada tahun ini.
"Kami telah melalui berbagai kendala dalam proyek ini. Ini merupakan aset yang sangat berharga bagi kami karena kami telah melalui semua itu dan mampu keluar darinya dalam kemitraan yang saling percaya. Saya pikir itu adalah contoh yang sangat baik. Dan kami senang dengan hasil dari proyek pengembangan bersama tersebut," ujarnya.
Menurut Uhm, kerja sama pengembangan KF-21 merupakan proyek pengembangan bersama pertama yang dilakukan Korea Selatan. Indonesia disebut menjadi negara pertama yang menjadi mitra Korea dalam pengembangan bersama sistem persenjataan.
"Indonesia benar-benar merupakan mitra penting dalam menciptakan dan mengembangkan industri pertahanan Korea. Sejarah kerja sama kedua negara di bidang pertahanan sangat luar biasa. KT-1 dan semuanya merupakan yang pertama bagi Korea," kata Uhm.
"Ini bukan hanya tentang Indonesia membeli senjata Korea, tetapi juga tentang Korea menerima Indonesia sebagai mitranya. Indonesia adalah negara pertama yang melakukan pengembangan bersama dengan kami," sambungnya.
Nasib proyek pesawat tempur KF-21 saat ini
Uhm mengatakan kerja sama KF-21/IF-X telah memasuki kesimpulan fase pengembangan bersama. Ia menyebut pesawat tersebut bahkan memiliki dua bendera nasional sebagai simbol keterlibatan kedua negara.
"Kalau Anda melihat KF-21, pesawat itu memiliki dua bendera nasional. Tidak ada sistem persenjataan lain di Korea yang memiliki dua bendera nasional pada sebuah senjata," ujarnya.
Uhm mengatakan fase pengembangan bersama proyek tersebut berhasil diselesaikan pada bulan sebelumnya. Korea dan Indonesia juga menggelar seremoni bersama pejabat Kementerian Pertahanan RI untuk menandai penyelesaian fase tersebut.
Namun, ia mengatakan bentuk kerja sama pertahanan berikutnya belum ditentukan. Kedua negara masih melakukan pembahasan antara kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri masing-masing.
"Ini merupakan komitmen besar bagi Indonesia dan Korea untuk mengembangkan bersama sistem pesawat tempur generasi berikutnya. Ketika kita berbicara mengenai langkah selanjutnya, jika kita puas dengan hasil investasi Indonesia, investasi Korea, dan kemitraan yang kita miliki, saya pikir kita akan memasuki tahap berikutnya," kata Uhm.
"Namun, kami masih dalam proses pembahasan mengenai bentuk spesifik dari tahap kerja sama berikutnya," imbuhnya.
Uhm mengatakan terlalu dini untuk membeberkan bentuk konkret kerja sama lanjutan tersebut. Menurutnya, proyek pertahanan memiliki skala besar sehingga metode, bentuk, dan waktu pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik maupun internasional.
"Agak terlalu dini untuk membicarakan secara spesifik, tetapi saya dapat memastikan bahwa ada pembahasan yang sangat substantif antara kedua negara. Saya berharap kami dapat membagikan lebih banyak detail kepada Anda ke depannya," ujarnya.
Skema KF-21 Diubah
Pernyataan tersebut disampaikan Uhm ketika menjawab pertanyaan mengenai perubahan skema kerja sama KF-21/IF-X. Indonesia sebelumnya terlibat dalam skema pengembangan dan produksi bersama, tetapi pemerintah kemudian memilih skema pengadaan langsung.
Kementerian Pertahanan sebelumnya mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi internal pemerintah.
Pemerintah mengatakan perubahan skema KF-21 merupakan hasil evaluasi untuk memastikan kerja sama memberikan manfaat optimal bagi Indonesia, terutama dalam alih teknologi dan penguatan industri pertahanan nasional. Keputusan itu disebut tidak terkait isu lain yang berkembang di publik.
Menanggapi perubahan tersebut, Uhm mengakui proyek KF-21 memang sempat mengalami sejumlah kendala yang berdampak terhadap hubungan kedua negara.
"Kami memang mengalami beberapa kendala, kita semua tahu itu. Itu merupakan salah satu faktor yang benar-benar sempat menyeret hubungan kita," kata Uhm.
Namun, ia mengatakan kedua negara kemudian menyelesaikan persoalan tersebut melalui kesepakatan bersama dan menyesuaikan ketentuan proyek.
"Kami mampu mengatasi semua itu. Dan kami melakukannya melalui kesepakatan bersama, dengan persetujuan bersama. Kami dapat menyesuaikan ketentuannya dan mencapai kesepakatan mengenai bagaimana kami akan melanjutkan proyek pengembangan bersama KF-21/IF-X," ujarnya.
Posisi Indonesia
Dari sisi Indonesia, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan kerja sama industri pertahanan menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Korea.
Ia menyebut kerja sama tersebut tidak hanya mencakup KF-21/IF-X, tetapi juga kerja sama kapal selam serta pertemuan rutin yang melibatkan pelaku industri pertahanan kedua negara, baik perusahaan milik negara maupun swasta.
"Yang ketiga adalah mitra industri pertahanan. Kita mengetahui program pengembangan pesawat tempur KF-21/IF-X dan juga ada sejumlah kerja sama di bidang kapal selam. Indonesia dan Korea juga memiliki pertemuan tahunan yang melibatkan sejumlah pelaku industri pertahanan di Indonesia, bukan hanya perusahaan milik negara, tetapi juga perusahaan swasta yang bergerak di sektor industri pertahanan," kata Nabyl.
Terkait perubahan dalam proyek KF-21, Nabyl mengatakan terdapat perubahan prioritas di Indonesia maupun Korea Selatan sepanjang pelaksanaan kerja sama.
"Setelah penandatanganan perjanjian untuk melakukan kerja sama bersama ini, sejumlah hal muncul baik di Indonesia maupun Korea Selatan sehingga urutan prioritas kedua negara dapat berubah seiring waktu," ujarnya.
Meski demikian, Nabyl menyebut kedua negara akhirnya berhasil mencapai tujuan akhir proyek pengembangan KF-21.
"Namun, poin utamanya seperti yang telah disebutkan Pak Uhm adalah bahwa kami akhirnya mencapai tujuan akhir. Tahun ini, kami menyelesaikan kerja sama di sektor tersebut untuk pengembangan bersama KF-21," kata Vahd.
KF-21 Jadi Pilar Hubungan Pertahanan
Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Mina Ryu mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia-Korea telah berkembang sejak kedua negara memperluas hubungan strategisnya.
Menurut Mina, Indonesia membeli pesawat latih dasar KT-1 Korea pada 2001 dan menjadi mitra ekspor pertahanan pertama Korea Selatan.
"Setelah berakhirnya Perang Dingin, kerja sama bilateral berkembang ke dimensi strategis yang lebih luas. Pada 2001, Indonesia membeli pesawat latih dasar KT-1 Korea dan menjadi mitra ekspor pertahanan pertama Korea," kata Mina.
Ia mengatakan kerja sama industri pertahanan kemudian menjadi salah satu pilar hubungan kedua negara. KF-21/IF-X menjadi salah satu contoh utama kerja sama tersebut.
"Sejak saat itu, kerja sama industri pertahanan menjadi salah satu pilar penting hubungan bilateral kami. Proyek pengembangan bersama pesawat tempur KF-21/IF-X adalah contoh utama," ujarnya.
Mina menjelaskan kesepakatan pengembangan KF-21 dibuat pada 2010 dan proyek dimulai pada 2016. Proyek yang berlangsung selama 10 tahun itu disebut telah selesai pada Juni 2026.
Pada 29 Juli, Korea Defense Acquisition Program Administration (DAPA) dan Kementerian Pertahanan RI juga menggelar acara bersama untuk merayakan penyelesaian proyek pengembangan bersama tersebut.
"Partisipasi Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan KF-21 yang ada saat ini. Proyek tersebut merupakan pencapaian dari kolaborasi bilateral," kata Mina. (del/rds)
Melalui KAAN, Kizilelma, proyek 4 fregat, kapal selam & helikopter 
Infografis pesawat generasi kelima KAAN Turkiye (Katadata)
Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Achmad Rizal Purnama, mengumumkan keputusan baru mereka untuk membeli rudal Kaan dan Kızılelma dari Türkiye, dan menyatakan bahwa kerja sama ini tidak akan terbatas pada pembelian tersebut saja.
Indonesia, dengan menyatakan "Ini tidak akan berhasil hanya dengan Kaan dan Kızılelma," mengumumkan keputusan barunya terkait Türkiye.
Menurut laporan di GDH Haber, Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Achmad Rizal Purnama, juga menyatakan bahwa niat untuk pengadaan fregat, KAAN dan KIZILELMA tetap ada, dan bahwa dalam program empat fregat tersebut, dua kapal akan dibangun di Turki dan dua kapal akan dibangun di Indonesia sebagai bagian dari produksi dan pengembangan bersama.
Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Achmad Rizal Purnama, memberikan wawancara kepada Mevlüt İşli, di mana beliau membahas kondisi terkini kerja sama industri pertahanan antara Turki dan Indonesia serta memberikan penilaian mengenai proyek-proyek baru.
Purnama menyatakan bahwa kerja sama antara kedua negara tidak terbatas pada pasokan produk; transfer teknologi, pengembangan bersama, produksi bersama, dan usaha patungan juga menjadi target.
Purnama menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menyatakan niatnya untuk membeli Pesawat Tempur Nasional KAAN dan KIZILELMA, yang belum beroperasi dan masih dalam tahap pengembangan.
Indonesia telah mengumumkan niatnya untuk membeli sistem KIZILELMA dan KAAN. Kami menyebut ini sebagai kesepakatan bersejarah antara kedua negara di industri pertahanan.
Proses produksi kapal fregat dan KCR pesanan Indonesia (sc Keri’s reborn)
Purnama menyatakan bahwa pendekatan ini menunjukkan kepercayaan Indonesia terhadap kemampuan Turki dalam teknologi dan industri pertahanan. Ia juga menekankan bahwa kerja sama antara Turki dan Indonesia dalam teknologi pertahanan canggih memiliki kepentingan strategis bagi kedua negara.
Purnama menyatakan bahwa KIZILELMA dan kendaraan udara tak berawak lainnya sangat penting bagi Indonesia, menekankan bahwa Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, perlu melindungi wilayah udaranya serta perbatasan darat dan lautnya yang luas.
Purnama mengumumkan penandatanganan perjanjian pengadaan dan pembangunan fregat dari Turki, dengan menguraikan model produksinya: Dua akan dibangun di Turki, dan dua lainnya akan dibangun di Indonesia melalui produksi dan pengembangan bersama.
Purnama menyatakan bahwa salah satu tujuan utama kerja sama industri pertahanan antara Turki dan Indonesia adalah untuk menciptakan ekosistem industri pertahanan bersama di kedua negara.
Dalam konteks ini, ia mencatat bahwa TUSAŞ telah didirikan di Indonesia dengan nama "TUSAŞ Indonesia," dan bahwa HAVELSAN, ASELSAN, dan ROKETSAN juga telah membuka kantor di negara ini.
Purnama menyebutkan bahwa selama kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdoğan ke Indonesia pada tahun 2025, perjanjian ditandatangani antara perusahaan Turki dan Indonesia untuk mendirikan usaha patungan di bidang drone, roket, dan rudal.
Ia menambahkan bahwa Indonesia membeli rudal ÇAKIR dan beberapa rudal lainnya dari Turki. Mengenai upaya untuk mentransfer produksi roket dan rudal ke Indonesia, Purnama mengatakan, "Kami memiliki usaha patungan antara ROKETSAN dan sebuah perusahaan Indonesia untuk mendirikan basis produksi roket dan rudal di Indonesia."
2 KRI Siap Sambut Saat Masuk Perairan Indonesia 
Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akan hadir bulan September (marina military)
TNI Kapal induk Giuseppe Garibaldi yang tengah berlayar dari Italia menuju Indonesia mendapat pengawalan kapal fregat Italia selama melintasi Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab.
“Selama melintasi Laut Merah-Teluk Aden-Laut Arab akan dikawal oleh beberapa kapal Fregat Italia,” kata Kadispenal Laksma TNI Tunggul, saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026).
Setelah memasuki perairan Indonesia, Giuseppe Garibaldi juga akan mendapat pengawalan dari minimal dua kapal fregat TNI AL.
“Dan rencananya akan ada pengawalan minimal 2 KRI fregat Indonesia dan pesawat udara Puspenerbal pada saat memasuki perairan Indonesia,” ucap dia.
Pesawat Puspenerbal juga direncanakan melakukan on board ke Giuseppe Garibaldi sebagai bagian dari rangkaian penyambutan kapal tersebut.
Sementara itu, Giuseppe Garibaldi akan dilibatkan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI.
Kapal perang eks Angkatan Laut Italia itu direncanakan ikut dalam kegiatan sailing pass yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-81.
“Sesuai rencana awal Garibaldi rencananya akan dilibatkan sebagai salah satu unsur Sailing Pass dalam rangka HUT TNI ke-81,” kata Tunggul.
Kendati demikian, Tunggul belum menjelaskan lebih lanjut terkait rencana itu. Keterlibatan Giuseppe Garibaldi dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda awal setelah kapal itu berlayar dari Italia menuju Indonesia.
Giuseppe Garibaldi mulai berlayar dari Italia menuju Indonesia pada Senin (24/8/2026) malam waktu setempat atau Selasa (25/8/2026) dini hari WIB. Perjalanan kapal tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar tiga pekan dan ditargetkan tiba di Indonesia pada pertengahan September 2026.
“Dalam pelayarannya menuju Indonesia, Garibaldi direncanakan melintasi Terusan Suez, dengan agenda singgah di Jeddah, Arab Saudi, dan Colombo, Sri Lanka, sebelum melanjutkan pelayaran menuju Indonesia,” ungkap Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada Kompas.com, Selasa (25/8/2026).
Setibanya di Indonesia, Giuseppe Garibaldi akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada dan bakal menjalani proses penyesuaian sebelum nantinya digunakan oleh TNI Angkatan Laut.
Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna DPR RI menyetujui permohonan pemerintah untuk menerima hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia, Selasa (21/7/2026).
Persetujuan itu diambil setelah DPR mendengarkan laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan permohonan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri.
🚀 Rudal yang dirakit di dalam negeri tetap dapat dikendalikan dari luar jika kendali atas teknologinya tidak pernah berpindah. 
Kapal perang TNI AL, KRI Sampari 628 tembakkan rudal C-705 buatan China, dalam Operasi TNI Terintegrasi 2026 (Dispenal)
Rudalnya mungkin keluar dari pabrik di Indonesia. Namun ketika sistem pemandu bermasalah atau perangkat lunaknya perlu diperbarui, dapatkah insinyur Indonesia menanganinya tanpa izin mitra China? Di situlah ukuran kedaulatan teknologi sebenarnya.
Pertemuan menteri luar negeri dan pertahanan Indonesia-China pada 21 Agustus 2026 membahas pabrik bersama di Indonesia untuk memproduksi amunisi, misil, dan roket. Transfer teknologi juga masuk pembicaraan, dengan target operasi pada 2027. Rencana ini menjanjikan, tetapi istilah “transfer teknologi” belum menjawab teknologi apa yang benar-benar akan dikuasai Indonesia.
Dalam hukum kekayaan intelektual, lisensi hanya memberi izin menggunakan teknologi dalam batas tertentu. Kepemilikan tetap berada pada pemberi lisensi. Pengalihan hak memberikan ruang kendali lebih luas, sedangkan pengembangan bersama bergantung pada pembagian hak yang tertulis dalam kontrak.
Indonesia tidak harus memiliki seluruh paten China. Tuntutan yang lebih penting adalah kedaulatan operasional: hak untuk memproduksi, memperbaiki, memodifikasi, mengaudit, dan mengembangkan sistem tanpa terus meminta izin pemasok.
Jika Indonesia hanya membuat badan rudal sementara sistem pemandu, sensor, komponen propulsi, dan kode sumber tetap tertutup, pabrik itu hanya memindahkan lokasi perakitan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menyediakan ukuran yang lebih tegas daripada slogan alih teknologi. Jika proyek ini berbentuk pengadaan produk luar negeri, Pasal 43 ayat (5) mewajibkan partisipasi industri nasional, alih teknologi, serta jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik, dan hambatan penggunaan.
Jika bentuknya kerja sama industri, Pasal 48 mengarahkannya untuk mempercepat penguasaan teknologi pertahanan dan mensyaratkan persetujuan Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan arsitektur hukumnya: pengadaan, perusahaan patungan, perjanjian antarpemerintah, atau gabungan ketiganya.
Prototipe Rudal Nasional RN01 rekayasa lokal dengan basic rudal C705 China. (Mulatama)
Klasifikasi tersebut menentukan kewajiban para pihak, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran. Bila kesepakatannya berupa perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar terkait beban keuangan negara atau memerlukan perubahan undang-undang, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan persetujuan DPR. Tidak semua kerja sama teknis memenuhi ambang itu, tetapi label “teknis” tidak boleh menghapus pengawasan Komisi I DPR.
Masalah hukumnya bertemu dengan politik luar negeri. Bebas aktif tidak mengharuskan Indonesia menjauhi China. Prinsip itu menuntut kebebasan menentukan sikap tanpa dikunci ketergantungan kepada satu kekuatan.
Jika suku cadang, pembaruan perangkat lunak, atau modifikasi dapat dihentikan pemasok, ruang keputusan politik Indonesia ikut menyempit. Dalam ketegangan Laut China Selatan, ketergantungan teknis dapat berubah menjadi daya tekan diplomatik.
Publik tentu tidak perlu diberi akses ke cetak biru atau kode sumber karena menyangkut rahasia pertahanan. Namun kerahasiaan bukan cek kosong. Pemerintah tetap harus membuka kerangka akuntabilitas: teknologi yang dialihkan, hak modifikasi, target penguasaan insinyur Indonesia, kandungan lokal, mekanisme audit, serta sanksi jika kewajiban mitra tidak terpenuhi.
Keberhasilan proyek ini bukan sekadar jumlah rudal yang diproduksi. Ukurannya adalah kemampuan Indonesia merawat dan mengembangkannya ketika hubungan politik berubah. Rudal yang dirakit di dalam negeri tetap dapat dikendalikan dari luar jika kendali atas teknologinya tidak pernah berpindah. ***
*) Oleh : Muhammad Fakhri Hadisyah Putra, Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kontrak mencakup produksi pesawat hingga sistem senjata F-15 
Ilustrasi pesawat Boeing F15EX (Boeing)
Departemen Perang Amerika Serikat (AS) merilis kabar terbaru tentang sejumlah negara yang meneken kontrak pengadaan jet tempur F-15 Eagle.
F-15 Eagle Crest adalah nama program sistem senjata dan armada pesawat tempur F-15 milik Departemen Pertahanan AS.
"Boeing Co., St. Louis, Missouri, telah dianugerahi kontrak senilai 131.230.000.000 dolar AS (sekitar Rp 2.327 triliun), kontrak pengiriman/kuantitas tidak terbatas untuk F-15 Eagle Crest guna mendukung Kantor Program F-15," demikian keterangan Departemen Perang AS dikutip Republika di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
Kontrak tersebut mencakup produksi pesawat, integrasi sistem, modernisasi, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan, dan pembentukan kemampuan pemeliharaan depot organik untuk mengirimkan dan memelihara kemampuan Sistem Senjata F-15 Eagle yang penting bagi Angkatan Udara, Garda Nasional Udara, dan pelanggan Departemen Perang AS lainnya. Pekerjaan akan dilakukan di St. Louis, Missouri, dan diperkirakan akan selesai pada Agustus 2037.
Menariknya, Indonesia disebut dalam daftar negara yang menekan kontrak pembelian jet tempur F-15.
"Periode pemesanan diperkirakan akan berakhir pada 24 Agustus 2031, dengan opsi untuk memperpanjang periode pemesanan hingga 24 Agustus 2036. Kontrak ini melibatkan Penjualan Militer Asing ke Jepang, Israel, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, dan Polandia," begitu kata Departemen Perang AS.
Kontrak tersebut merupakan pengadaan sumber tunggal. Dana penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi tahun fiskal 2026 sebesar 343.740 dolar AS atau sekitar Rp 6 miliar dialokasikan pada saat pemberian kontrak. Pusat Manajemen Siklus Hidup Angkatan Udara, Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson, Ohio, adalah badan pelaksana kontrak (FA8634-26-D-B001).
Pada 22 Agustus 2023, Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan RI meneken nota kesepahaman (MoU) komitmen pada pembelian 24 unit jet tempur F-15EX baru di The Boeing Company, St. Louis, Missouri, AS. F-15EX merupakan jet tempur generasi 4,5.
Boeing telah memberikan kode khusus bagi Indonesia untuk penggunaan F-15EX, yakni F 15IDN. "Penandatanganan MoU komitmen pembelian 24 Unit Pesawat Tempur F-15EX," ucap Prabowo dalam unggahan foto di akun Instagramnya @prabowo.
Dalam unggahan tersebut terlihat Menhan Prabowo turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut dan menyempatkan melihat unit pesawat tempur tersebut di kantor Boeing bersama pejabat Kemenhan dan The Boeing Company. Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui potensi penjualan jet tempur F-15 dan peralatan terkait kepada RI pada Februari 2022.
"Kami tentu mendukung upaya Menhan Prabowo untuk terus memodernisasi sistem dan kemampuan pertahanan mereka dan kami ingin terus membantu dengan cara apapun yang kami bisa," kata Menteri Pertahanan AS Lloyd J Austin saat itu.
