Mega Skandal Penyadapan AS Picu Kemurkaan Negara Sekutu

 "Memata-matai sahabat itu tidak benar." 

Presiden Barack Obama bisa dipastikan tengah pening luar biasa belakangan ini. Pasalnya, berbagai masalah menderanya, salah satunya mengancam persahabatan Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya di Barat.

Masalah ini dipicu aksi Edward Snowden yang semakin liar mengumbar aib: Mega Skandal Penyadapan AS. Beberapa negara sekutu murka luar biasa. Di Amerika Latin ada Brasil dan Meksiko. Sementara barisan sakit hati di Eropa adalah sekutu dekat AS: Jerman dan Prancis.

Dampaknya terjadi Rabu pekan ini. Seharusnya Rabu malam waktu Washington lalu Gedung Putih mengadakan makan malam tamu kehormatan negara. Namun gagal lantaran tamunya jengkel dan memutuskan membatalkan pertemuan tersebut.

Dia adalah Presiden Brasil Dilma Rousseff yang secara pribadi murka pada Obama. Rousseff adalah salah satu korban penyadapan intelijen AS, NSA, yang dibongkar Snowden yang saat ini berlindung di Rusia.

Alasan AS menyadap demi menanggulangi terorisme, dimentahkan para pejabat Brasil. Sekutu terdekat AS di Amerika Selatan ini mengatakan bahwa penyadapan dilakukan untuk mengeruk keuntungan, demi kepentingan spionase komersial dan industri.

Rabu lalu juga, Obama dihantam protes serupa dari sekutunya di Eropa, Jerman. Kanselir Jerman Angela Merkel meneleponnya, marah percakapan teleponnya disadap. Informasi ini diperoleh Merkel dari majalah Der Spiegel.

Merkel punya pengalaman kelam soal dimata-matai. Dia lahir tahun 1954 di Hamburg, Jerman Timur, saat polisi polisi rahasia NAZI atau Stasi menguntit keseharian warganya. Tidak heran Merkel murka.

Pembelaan juru bicara Gedung Putih Jay Carney juga terlihat ambigu. Kepada media dia mengatakan, NSA (Badan Keamanan Nasional AS) "Sekarang tidak sedang mengawasi dan tidak akan mengawasi telepon Merkel."

Carney menggunakan kata kerja "sekarang." Dia tidak mampu menjelaskan apakah sebelumnya AS pernah menyadap Merkel atau tidak. NSA pun makin terpojok.

Dua hari sebelumnya pada Senin, Snowden kembali buat ulah membocorkan penyadapan AS terhadap Prancis, negara sahabat lainnya di Eropa. Harian Le Monde menuliskan, NSA memantau 70,3 juta percakapan telepon di Paris, hanya dalam kurun 30 hari, antara 10 Desember 2012 sampai 8 Januari 2013.

NSA, lanjut Le Monde, juga kemungkinan menyadap jutaan SMS di Prancis. Tidak jelas apakah percakapan dan SMS yang disadap itu disimpan secara utuh, atau hanya berupa metadata - yaitu hanya daftar siapa berbicara dengan siapa.

Tidak dijelaskan juga apakah operasi penyadapan bernama sandi US-985D itu masih terus berlangsung atau sudah dihentikan. Laporan itulah yang membuat Menlu Fabius awal pekan ini memanggil Dubes AS untuk Prancis. Dia menuntut Dubes AS itu memberi klarifikasi atas kabar di media massa itu.

Beberapa hari sebelumnya, Meksiko juga marah besar pada Amerika. NSA dilaporkan menyadap Presiden Enrique Pena Nieto dan pendahulunya, Felipe Calderon. Tidak hanya itu, Amerika juga dituduh menyadap PBB dan Uni Eropa.

Pemimpin 35 Negara

Di bawah perlindungan Rusia, nyanyian Snowden akan mega skandal penyandapan AS semakin tidak terbendung. Jumat kemarin, The Guardian -mitra media Snowden- mengungkapkan bocoran dokumen yang menunjukkan bahwa AS telah menyadap telepon puluhan kepala negara di seluruh dunia.

Hal ini dibuktikan dalam dokumen soal memo rahasia dari Direktorat Sinyal Intelijen (SID) di NSA untuk berbagai instansi yang mereka sebut "pelanggan". Beberapa di antara instansi ini adalah Gedung Putih, Kementerian Luar Negeri dan Pentagon.

Dalam memo itu, SID meminta para pejabat tinggi di instansi AS memberikan informasi nomor telepon para petinggi politik dan pengusaha di berbagai negara.

Terkumpullah 200 nomor, termasuk di dalamnya ada 35 nomor kepala negara.Tidak disebutkan pemimpin mana saja yang disadap, namun NSA disebut langsung melakukan operasi intelijen.

Dilihat dari memo tertanggal Oktober 2006 itu, ini bukan kali pertama SID meminta bantuan pejabat negara, melainkan operasi rutin. Judul memo itu, "Pelanggan Bisa Membantu SID Mendapatkan Nomor Telepon Target". Dalam pembuka memo, dikatakan bahwa para pejabat yang dekat dengan para pemimpin dan politisi dunia bisa membantu operasi mata-mata.

Memo dikirimkan pada pertengahan periode kedua George Bush, saat Condoleezza Rice menjabat Menteri Luar Negeri dan Donald Rumsfeld di akhir masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.

Dalam KTT Eropa di Brussels yang seyogyanya membicarakan masalah ekonomi, Jerman dan Prancis menyampaikan uneg-uneg mereka. Mereka mengatakan kepercayaan Eropa terhadap AS hampir sirna dan harus kembali dibangun.

"Memata-matai sahabat itu tidak benar. Sekarang kepercayaan harus kembali dibangun," kata Merkel, Kamis waktu setempat, yang menuntut aksi nyata, bukan hanya ucapan maaf dari Obama.

Akhirnya kedua negara ini kompak menuntut AS membuat kesepakatan paling lambat akhir tahun ini untuk tidak lagi memata-matai mereka. Hal ini diamini oleh ke-28 pemimpin Uni Eropa. Sebenarnya gagasan ini pertama kali diangkat Merkel saat Obama mengunjungi Berlin Juni lalu, namun tidak terealisasi.

"Persahabatan dan kemitraan antara Eropa, termasuk Jerman, dengan Amerika bukanlah satu arah saja. AS perlu juga bersahabat dengan dunia," kata Merkel.

Kesepakatan semacam ini telah dibuat AS dengan Inggris, Australia, Selandia Baru dan Kanada. Kelima negara memiliki aliansi yang dikenal dengan "Lima Mata", terbentuk sejak akhir Perang Dunia II.

Lebih Parah dari Wikileaks

Akibat penyadapan ini persahabatan AS dengan berbagai negara yang telah terjalin bertahun-tahun terancam. Kebijakan luar negeri AS yang dirancang sedemikian rupa juga jadi di ujung tanduk. AS diprediksi merugi.

Dalam KTT kemarin, mega skandal penyadapan AS membuat negara-negara Eropa tidak ragu-ragu lagi mendukung pengetatan undang-undang perlindungan data tahun 1995. Dalam peraturan baru nanti, perusahaan-perusahaan seperti Google dan Facebook dilarang membagi data mereka dengan negara non-Eropa.

Peraturan ini juga memberikan hak bagi warga Eropa untuk meminta agar jejak digital mereka dihapus. Ada denda 100 juta euro bagi perusahaan yang melanggar.

AS khawatir Jerman dan Prancis semakin gigih mendorong peraturan ini, pasca terungkapnya penyadapan. Pasalnya jika peraturan ini diterapkan, maka ongkos penanganan data di Eropa akan meroket. Perusahaan seperti Google, Yahoo! Microsoft dan yang lainnya tengah giat melobi pemerintah.

Kerugian diplomatis dan finansial ini membuat dampak bocoran Snowden lebih besar ketimbang bocoran kabel diplomatik oleh Bradley Manning di Wikileaks. Hal ini sempat diungkapkan oleh mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS P.J. Crowley dalam akun Twitternya.

"Semakin jelas saja, walaupun besarnya skala #WikiLeaks, bocoran #Snowden menyebabkan lebih banyak kerusakan publik," tulis Crowley.

Menurut Slate.com, bocoran WikiLeaks memang memberi dampak buruk terhadap situasi politik di beberapa negara. Salah satunya soal kecurangan pemilu Peru, korupsi pejabat India dan gaya hidup keluarga Ben Ali yang berperan pada awal-awal revolusi di Tunisia.

Kendati mencengangkan, namun bocoran kabel di WikiLeaks dibuat oleh para diplomat dan tidak mencerminkan kebijakan luar negeri AS yang menjadi rahasia. Bahkan, para pejabat Kemlu AS mengakui bahwa terungkapnya kabel itu "memalukan tapi tidak merusak".(eh)

  ♞ Vivanews  

Melirik Teknologi Kapal Selam Korut: Peluang Meningkatkan Kemampuan Industri Lokal

Jika ingin menemui pria tampan, pergilah ke Korea Selatan (KS). Namun, jika ingin melihat wanita cantik maka pergilah ke Korea Utara (KU). Demikian pemeo yang pernah saya dengar di Peninsula Korea ini. Benar tidaknya, wallahualam!

Membicarakan kedua negara Korea memang tidak akan ada habisnya, mulai dari sisi kebudayaan, teknologi, semangat kerja, kelakuan, dan sebagainya.

Yang jelas, kedua negara tersebut kaya dengan warna. Lihat saja, pada saat pembukaan Olimpiade Seoul, KS, beberapa waktu yang lalu, maupun perayaan kemerdekaan di Pyongyang, KU, pasti busana yang dikenakan oleh rakyat kedua negara sangat menyolok, menarik penuh warna-warni, dan penuh semangat.

Kita juga tentu masih ingat bahwa beberapa waktu yang lalu, berbagai media membicarakan peluncuran roket KU, dan semua mengetahui bahwa pada akhirnya roket meledak dan gagal menempatkan satelit di antariksa. Banyak kecaman ditujukan kepada KU, sebelum maupun setelah peluncuran. Dan tampaknya, KU tetap ‘acuh tak acuh’ dan terus melanjutkan program satelitnya tanpa menghiraukan hiruk-pikuk negara lain yang memprotes.

Negara KU dikenal dengan nama Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK), dengan ibu kota Pyongyang. Namun, yang menjadi pertanyaan, mengapa bangsa itu harus ‘dimusuhi’ oleh banyak negara di dunia, terutama Negara Maju? Apakah karena sejarah kelam Perang Korea 1950-1953?

Beberapa waktu yang lalu, penulis mengunjungi KS dan baru kali ini sempat mengunjungi satu tempat bernama Im Jing Gak, yang merupakan ‘pintu masuk’ ke daerah DMZ, zona demiliterisasi yang merupakan perbatasan KS dan KU, di mana kita bisa melihat Kota Kaesong di wilayah KU.

Dari kejauhan, dengan teropong tentunya, suasana di daratan KU tampak damai dan terlihat beberapa pabrik aktif. Tampak cerobong asap di kejauhan dengan asap putihnya bergelombang ditiup. Tampak juga bendera KU yang berkibar di puncak tiang setinggi ±160 meter. Tidak sedikit warga KS yang juga jadi turis lokal melihat wilayah KU. Mungkin dalam hati mereka berkata, "Itu musuh abadi saya," atau mungkin membatin, "Wah… bagaimana kabar Si Fulan, Saudaraku?"

Tragis memang nasib saudara yang terpisah ini. Dari kejauhan, wilayah daratan KU tidak tampak aktivitas militer. Semua terlihat damai dan asri, mudah-mudahan. Namun, ada yang menyatakan bahwa yang tampak asri itu semua tipuan belaka; untuk menunjukkan, negara KU adalah negara makmur. Betul tidaknya, penulis sendiri belum menemukan jawaban.

Namun konon, di perbatasan Panmunjeon (ada yang menyebut Panmunjom) suasana berbeda 180 derajat; tegang, waspada, dan para tentara, baik dari pihak KS maupun KU, tidak ada yang tersenyum.

Kembali ke masalah peluncuran satelit, sebetulnya bagaimana kemampuan militer KU? Tentunya kalau suatu negara mampu meluncurkan satelit ke luar angkasa pasti mereka mampu juga untuk membuat peluru kendali. Biasanya negara yang ‘tertekan’ cenderung akan menerapkan falsafah ‘berdikari’ termasuk bidang militer dan persenjataan.

Tawaran Alih Teknologi

Pernah suatu ketika, sewaktu masih berdinas di salah satu BUMN, penulis kedatangan kawan dan memperkenalkan beberapa orang yang penulis pikir, berasal dari daratan China. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka ingin bekerja sama membuat kapal bawah air yang bagi mereka, cocok untuk Indonesia. Sebab, lautan Indonesia sangat luas dan punya banyak pulau dan gugusan karang yang tersebar. Luar biasa. Orang luar justru paham, tetapi kita sendiri kadang-kadang lupa hingga orientasinya selalu daratan.

Mereka berjanji akan memberikan semua teknologi pembuatan kapal bawah air dengan didasari kerja sama. Tenyata, setelah penulis perhatikan, design kapal bawah air yang diusulkan tidak panjang. Kira-kira hanya 30 meter. Katanya sanggup menyelam selama 4–5 jam dengan awak kapal sebanyak ±9 orang, dan dipersenjatai. Penulis membayangkan, mungkin kapal ini sejenis kapal yang digunakan untuk menembak kapal KS beberapa waktu lalu.

Saya tanya, di mana keunggulannya, dan lewat penerjemah mereka menerangkan bahwa kapal bawah air jenis ini dapat ‘bersembunyi sambil menyelam’ dekat gugusan pulau kecil dan karang di sekitar selat yang strategis tanpa dapat dideteksi pihak musuh. Begitu ada musuh lewat maka bisa menembak. Kenapa tidak bisa dideteksi, karena sonar pihak musuh sulit membedakan antara pantulan kapal dengan pulau atau karang. Memang kapal bawah air jenis ini tidak bisa menyelam lama; tetap harus melakukan snorkeling.

Berbeda dengan kapal bawah air, konon ‘turunan kelas-209’ buatan galangan kapal Daewoo (KS) yang dibeli pemerintah Indonesia yang mampu menyelam lebih lama, namun tentu jangan dibandingkan dengan kapal bawah air ‘kelas 214’ buatan Jerman asli yang mampu menyelam 2 minggu nonstop.

Semakin lama kemampuan selamnya semakin sulit dideteksi musuh dari sisi coverage area detection. Kelas 214 tergolong kapal bawah air modern dan standar NATO. Saat ini ada beberapa negara yang mampu membuat kapal bawah air ‘kelas 214’ dengan lisensi Jerman, antara lain Yunani dan Turki.

Indonesia membutuhkan banyak kapal bawah air, tidak hanya sekadar 4 atau 5 tetapi puluhan. Strategi macam mana kapal bawah air yang akan dikembangkan serta diproduksi di dalam negeri menjadi satu keharusan. Tidak bisa kita selamanya menggantungkan diri kepada produk luar.

Penulis akhirnya tahu bahwa tamu tersebut dari Korea Utara. Meskipun demikian tawarannya cukup menarik karena ada transfer of technology gratis asal ada pesanan dan mereka janjikan bisa dibuat di galangan kapal nasional 100% mulai dari kapal pertama.

Mana ada tawaran yang berani seperti ini? Malah yang sering kita dengar, cara alih teknologi yang ditawarkan negara lain manakala Indonesia membeli produk teknologi tinggi, selain harus membayar mahal, prosesnya juga dipersulit.

Namun pembicaraan tentang kapal bawah air yang ditawarkan KU tidak berlanjut mengingat satu dan lain hal. Jadi rupanya meskipun ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan KU, tetap saja ada batasan-batasan bila menyangkut rencana kerja sama industri dan teknologi dengan KU.

Klaim sebagai Negara Nuklir

Belum lama ini, pemerintah KU memproklamasikan bahwa KU adalah negara nuklir. Rupanya KU sudah mampu membuat atau paling tidak berani menyatakan mampu membuat pembangkit listrik nuklir, bom nuklir, dan peluru kendali nuklir, selain kapal bawah air yang pernah ‘memakan korban’. Terbukti, KU baru saja melakukan percobaan nuklir bawah tanah yang diprediksi berkekuatan ±700 kiloton.

Penulis pikir, tidak semua negara mau memberikan teknologinya, apalagi secara gratis. untuk itu, seyogianya apabila ada negara yang mau menawarkan hal seperti itu mestinya kesempatan tersebut bisa dikaji, apalagi dengan negara yang sudah punya hubungan diplomatik.

Penulis pun juga yakin, teknologi propelant KU cukup maju. Kalau tidak, mana mungkin mereka bisa menembakkan peluru kendali jarak menengah sampai jarak jauh. Peluru kendali mereka kelas Taepodong diyakini mampu menjangkau sampai 4.300 km, dan dapat dimuati hulu ledak nuklir. Sementara roket buatan Lapan sendiri daya jangkaunya masih relatif terbatas.

Jadi mestinya kita tidak usah alergi terhadap produk KU, sepanjang mutunya bagus, harga bersaing, dan transfer teknologinya gratis. Patut dipertimbangkan.

Hal ini sudah dimulai dengan ditandatanganinya kerja sama antara Indonesia dengan KU dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi baru-baru ini di Yogyakarta, meskipun realisasinya masih belum terlihat nyata.

Kembali kepada pertanyaan, mengapa KU dimusuhi oleh negara Barat, khususnya? Mungkin salah satunya, KU tidak mau menuruti apa kemauan mereka. KU tidak mau diatur karena merasa sebagai negara yang berdaulat. Biasanya, bangsa seperti ini punya sikap militansi yang hebat, dan apabila didukung tenaga manusia yang terampil dan terdidik, bukan tidak mungkin KU menjadi negara yang maju.

KU mungkin tidak sekaya Indonesia, namun pasti mereka punya keistimewaan yang dapat kita pelajari. Sejatinya KS dan KU itu saudara. Nah kalau KS saja sekarang sudah sangat maju maka KU yang sumber daya manusianya ‘sama’ atau paling tidak ‘mirip’ tentu juga punya keunggulan.

Saat ini, Kementerian Pertahanan sedang membicarakan program alih teknologi kapal bawah air ‘turunan kelas 209’ dengan pihak Daewoo, untuk nantinya bisa diproduksi di dalam negeri. Sampai seberapa jauh alih teknologi yang akan kita peroleh, tergantung dari seberapa gigih kita meminta apa yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli sesuai kontrak yang telah ditandatangani. Dan tentu tergantung seberapa dalam content alih teknologi dalam kontrak tersebut.

Cepat atau lambat, KU akan diperhitungkan oleh negara mana pun, termasuk ASEAN sebagai mitra strategis, baik dalam hubungan bisnis maupun kerja sama teknologi. Contoh yang paling jelas adalah Myanmar, yang dari tadinya negara tertutup sekarang banyak negara ASEAN yang melakukan kerja sama, karena iklim keterbukaan dan suasana yang makin kondusif.

Jadi sekali lagi, jangan alergi menerima tawaran kerja sama KU, selama tawaran tersebut bermanfaat bagi kedua negara. Pasti ada yang menarik dari sekian macam tawaran.

Jika tidak percaya, silakan datang ke salah satu restoran di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan, di mana kita akan disambut ramah oleh para gadis cantik dengan pakaian tradisional warna warni. Restoran tersebut menyajikan masakan khas KU. Mengingat penulis belum dapat membedakan mana menu yang asli KS dan mana yang asli KU, jadi percaya saja waktu dibilang oleh pemilik restoran, yang jelas enak rasanya, dan boleh dicoba.

  ● JurnalMaritim  

Tindaklanjuti Kerja Sama Pertahanan, Komisi I Berangkat ke China

KOMISI I DPR mengunjungi China untuk menindaklanjuti kerja sama di bidang pertahanan. Salah satu kerja sama yang sudah dirintis adalah terkait produksi bersama alutsista berupa roket.

Rudal C705

Senayan - Setelah masa sidang I tahun 2013-2014 ditutup pekan lalu, DPR memasuki masa reses. Komisi I DPR memanfaatkan masa reses kali ini dengan melakukan kunjungan kerja ke China.

"Saya langsung memimpin delegasi ke China. Berangkat Sabtu (26/10) malam dan tiba kembali pada 1 November mendatang," ujar Mahfudz Siddiq kepada JurnalParlemen, sesaat sebelum meninggalkan Tanah Air.

Selama sepekan, Mahfudz dan 10 anggota Komisi Luar Negeri akan berada di China untuk menindaklanjuti kerja sama di bidang pertahanan dan hasil kunjungan Presiden China ke Indonesia awal Oktober lalu. Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi beberapa kesepakatan yang sudah diteken tapi belum direalisasikan.

"Kita akan cari tahu, apa penyebab dan kendalanya kenapa belum terealisasi beberapa kerja sama bidang pertahanan dengan China yang sudah tercapai selama ini. Itu yang kita bicarakan," ujarnya.

Delegasi Indonesia juga berencana mengunjungi pabrik roket di Negeri Tirai Bambu itu. Ini merupakan upaya pengawasan DPR terhadap kerja sama Indonesia dengan China terkait produksi bersama alutsista berupa roket.

"Kita perlu melihat secara langsung kondisi perusahaan roket China itu seperti apa, sistem dan teknologi yang dipergunakan, serta manajemen pengelolaan dan kapasistas produksinya. Kita harapkan ada alih teknologi agar Indonesia juga bisa memproduksi dan mengembangkan hal serupa di dalam negeri sendiri," jelasnya.

Penguatan hubungan bilateral RI-China, terutama di bidang pertahanan, dimaksudkan untuk membangun kekuatan kawasan. China adalah aktor utama di kawasan Asia.

  ● Parlemen  

Berkunjung ke Pulau Sebatik, NKRI Rasa Malaysia

 Tinggal di Negeri Jiran, Jiwa Tetap Merah Putih 

WARGA di kawasan perbatasan tidak selamanya merana. Meski tanpa suplai kebutuhan hidup dan fasilitas dari pemerintah Indonesia, mereka tetap hidup bahagia.

Misalnya, yang dilakoni warga di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus "mengimpor" dari Tawau, Malaysia.
-----------
BAYU PUTRA, Nunukan
-----------
Pulau Sebatik terletak di perbatasan dengan Malaysia. Posisinya cukup terpencil. Sebelah utara pulau itu menjadi wilayah negara bagian Sabah, Malaysia. Sebelah selatan menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Meski begitu, pulau tersebut lebih mudah dijangkau dari Tawau, Malaysia, jika dibanding dari Tarakan, ibu kota Kaltara.

Jalur laut menjadi satu-satunya akses ke pulau berpenduduk sekitar 14 ribu jiwa itu. Butuh waktu dua setengah jam berlayar dengan kapal patroli bea dan cukai berkecepatan rata-rata 18 knot dari Pulau Nunukan di sisi barat ke Pulau Sebatik. Jika berlayar dari Tarakan dengan kecepatan yang sama, butuh waktu 6"7 jam perjalanan. Bergantung kondisi cuaca.

Pulau tersebut memiliki satu perkampungan yang menjadi objek wisata, yakni perkampungan di pos perbatasan Aji Kuning. Ya, pulau seluas 414 kilometer persegi itu memang dibelah menjadi dua wilayah: Indonesia dan Malaysia.

Perkampungan warga di kawasan perbatasan Aji Kuning sekilas tampak sama dengan perkampungan lain di pulau tersebut. Rumah-rumah panggung dari kayu, jalanan kampung yang belum diaspal, ditambah sebuah pos jaga perbatasan yang berisi tiga tentara dari TNI-AD menjadi pemandangan keseharian.

Di kampung tersebut terdapat sungai kecil yang secara alamiah merupakan batas antara Indonesia dan Malaysia. Dengan lebar yang hanya sekitar 6 meter, di tepi sungai yang airnya makin dangkal itu tampak beberapa sampan milik warga setempat. Keberadaan sampan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan di Pulau Sebatik tidak lepas dari hutan dan sungai.

Memang, tidak banyak warga yang menggunakan sampan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian besar beralih ke transportasi darat. Terlebih, jalan raya di Pulau Sebatik, meski tidak terlalu lebar, terbilang mulus.

"Di pulau ini ada tiga pabrik aspal. Tapi, batu kerikilnya harus mengambil dari Tawau," terang Rudi, sopir yang mengantar Jawa Pos menuju Aji Kuning. Tawau merupakan kota di negara bagian Sabah, Malaysia, yang terletak di ujung timur laut Pulau Kalimantan.

Prajurit Kepala Yopi, salah seorang tentara penjaga di pos perbatasan Sebatik, menunjukkan kepada Jawa Pos patok batas negara yang berada sekitar 10 meter dari bibir sungai. Patok tersebut kini nyaris rata dengan tanah. Terbuat dari beton berukuran 30 x 30 sentimeter, patok nomor tiga di antara total 28 patok perbatasan di Sebatik tersebut hanya muncul 2 sentimeter dari tanah yang sudah mengering.

Lima meter di samping patok tersebut, didirikan patok baru yang sekaligus menjadi alas tiang bendera di pos penjagaan. Di tiang setinggi 3 meter itulah bendera Merah Putih berkibar mengikuti tiupan angin.

"Garis batas Indonesia dan Malaysia di pulau ini berbentuk garis lurus yang ditandai patok-patok ini," jelasnya sambil menunjukkan patok-patok tersebut. Jarak antarpatok perbatasan sekitar 2 kilometer.

Pemandangan yang tidak biasa bagi sebagian masyarakat Indonesia tampak di belakang pos penjaga perbatasan. Di lahan yang seharusnya sudah masuk wilayah Malaysia itu, tampak deretan rumah panggung yang ditinggali warga Indonesia. Sejumlah rumah lainnya berdiri di seberang sungai kecil yang sudah masuk wilayah Malaysia. Rumah-rumah tersebut juga ditinggali warga Indonesia.

"Ada 15 kepala keluarga di kampung ini yang tinggal di wilayah Malaysia," ujar Anwar, salah seorang warga yang tinggal tepat di belakang pos penjaga perbatasan itu.

Mereka tinggal menyebar hingga radius beberapa puluh meter dari patok perbatasan. Puluhan tahun lamanya mereka bermukim di negeri jiran tanpa gangguan keamanan maupun administrasi keimigrasian. Tentara Diraja Malaysia tidak pernah mempermasalahkan keberadaan warga Indonesia di wilayah mereka.

"Saya sudah 27 tahun tinggal di sini. Tidak pernah sekalipun ditegur, apalagi diusir tentara Diraja Malaysia. Mereka baik-baik," tutur Anwar.

"Kalau mereka berkunjung ke rumah, sering. Tapi biasa saja. Paling cuma mau ngecek patok," tambahnya.

Selebihnya, tentara penjaga perbatasan itu hanya mengajak ngobrol ngalor-ngidul untuk mengusir rasa bosan. Maklum, tidak banyak warga Malaysia yang tinggal di Sebatik. Salah seorang tentara perbatasan menyebutkan, hanya ada dua keluarga sipil Malaysia yang tinggal di Sebatik. Selebihnya adalah tentara Malaysia dan warga Indonesia.

Anwar menyatakan, meski tinggal di wilayah Malaysia, tidak sekalipun dirinya ingin menjadi warga negara tersebut. "Ini negara (Indonesia) tumpah darah saya," tegasnya.

Lagi pula, 12 anak dari lima istrinya juga tinggal di Indonesia. Sudah banyak anaknya yang mentas dan bekerja di provinsi lain di wilayah Indonesia.

Menurut pria 60 tahun itu, hidup di Sebatik tidaklah begitu sulit seperti yang dibayangkan orang. Meskipun, perhatian pemerintah Indonesia sangat minim terhadap warganya di pulau perbatasan tersebut. Kalaupun ada satu hal yang sulit, itu adalah minimnya fasilitas kesehatan di pulau tersebut. Hanya ada dua puskesmas dan beberapa klinik sederhana.

Karena itu, jika ada warga yang sakit parah dan harus berobat ke luar negeri, mereka mesti dibawa ke Tawau, Malaysia. Jaraknya hanya 8 kilometer dan bisa ditempuh dalam waktu sejam pelayaran.

Warga Sebatik tidak pernah mengalami kesulitan untuk pergi ke Tawau. Mereka memiliki kartu pelintas batas yang memungkinkan WNI bepergian ke kota kecil itu kapan pun. Namun, sebatas di Tawau. Di luar itu, mereka harus menunjukkan paspor.

Tentara Diraja Malaysia pun cukup toleran. Jika ada pasien gawat darurat dari Indonesia dan harus dibawa ke Tawau, kartu pelintas batas tidak perlu ditunjukkan.

Warga Sebatik mengakui, layanan RS di Tawau sangat bagus dan biayanya murah. "Kalau di sini (Sebatik), obatnya tidak mempan," tutur Anwar. Tidak jarang anak-anak Pulau Sebatik lahir di RS Tawau, yang berarti mereka dilahirkan di Malaysia.

Di luar persoalan fasilitas kesehatan, tidak banyak hal yang dikeluhkan warga. Semua kebutuhan sehari-hari tercukupi dengan membelinya di Malaysia. Mulai gas elpiji, beras, minyak, dan komoditas-komoditas penting lainnya. Para pedagang menggunakan kartu pelintas batas untuk kulakan di Tawau.

Anwar sehari-hari bekerja sebagai petani. Buah-buahan yang dihasilkan di kebun dia jual ke Malaysia dan ditukar dengan barang kebutuhan pokok. "Kalau ada barang dari Indonesia, pasti sudah habis dulu di Tarakan," lanjutnya. Karena itu, dia sudah tidak berharap ada suplai dari Indonesia.

Bagi Anwar, dan juga warga Sebatik lainnya, yang terpenting jangan sampai suatu saat muncul larangan membeli kebutuhan pokok dari Malaysia seperti yang selama ini mereka lakukan. Kecuali, pemerintah bisa menjamin ketersediaan komoditas Indonesia di pulau itu.

Anwar berkisah, sekitar lima tahun lalu ada salah seorang pejabat dari Jakarta yang datang ke Sebatik. Lalu, pejabat tersebut mewacanakan larangan membeli barang dari Malaysia. Tentu saja wacana itu ditolak warga. Setelah dijelaskan, pejabat tersebut mencabut kata-katanya. "Kalau dilarang masuk, mau makan apa di sini" Semua dari sana," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah tidak seharusnya melarang mereka berdagang dengan warga Tawau. Sebagian besar warga Tawau adalah orang Indonesia. Rata-rata berasal dari Sulawesi Selatan. Bahkan, pemimpin kota tersebut, ujar Anwar, merupakan keturunan Gowa, Sulsel.

"Pada zaman pemerintahan Soekarno dulu, Tawau merupakan bagian dari Indonesia. Sekarang sudah jadi wilayah Malaysia."

Anwar berharap pemerintah mau membantu memperbaiki rumah warga Sebatik yang kebanyakan semipermanen.

"Harapan kami tidak tinggi-tinggi. Kami hanya ingin pemerintah Indonesia lebih memperhatikan nasib warganya di perbatasan. Khususnya soal permukiman yang kurang layak ini," tegasnya.(*/c5/ari)

  ● JPNN 

Ada yang Berupaya Gantikan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Budi Susilo Soepandji, mengatakan saat ini pemahaman, pemaknaan, dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengalami penurunan. Bahkan, ada pihak-pihak yang berupaya menggantikan Pancasila.

"Mengenai siapa pihak-pihak yang berupaya menggantikan Pancasila tak perlu disebutkan. Gerakan itu suatu bentuk radikalisasi yang menghambat dan tidak setuju Pancasila disosialisasikan kembali karena Pancasila dinilai sebagai warisan Orde Baru," kata Budi dalam seminar dengan tema "Revitalisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Pancasila Guna Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional", di Jakarta, Kamis (24/10).

Budi enggan menyebutkan pihak-pihak yang ingin menggantikan Pancasila dengan paham yang lebih modern dan radikal tersebut. Meski ada pihak yang ingin merongrong Pancasila, berdasarkan kajian Lemhannas dan lembaga survei, Pancasila masih merupakan pemersatu bangsa. "Bentuknya masih berupa ekspresi atau statement melalui internet. Secara eksplisit yang mencintai Pancasila jauh lebih besar," tutur Budi.

Dia menjelaskan apa yang ada pada era reformasi, yaitu hadirnya kebebasan yang berlebihan dan melemahnya penegakan aturan karena dianggap mengekang kebebasan, menyebabkan timbulnya konflik kerukunan beragama. Selanjutnya, semakin pudarnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah.

"Kini juga terjadi pudarnya rasa gotong royong dan semakin meningkatnya gerakan kelompok radikal yang memanfaatkan atribut agama merupakan cerminan dari semakin memudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasiala dalam kehidupan masyarakat Indonesia," jelas Budi.

Cenderung Ditinggalkan

Gubernur Lemhannas menambahkan nilai-nilai Pancasila telah mengalami marjinalisasi dan cenderung ditinggalkan. Oleh karena itu, diharapkan, ke depan, Pancasila harus dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa yang pluralisme dan multikuturalisme dalam menghadapi multikrisis saat ini.

"Pancasila mesti dijadikan pula sebagai sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu, Pancasila harus direvitalisasi sebagai jati diri, karakter, dan pemersatu bangsa sehingga ketahanan nasional dapat terwujud," tandasnya.

Sementara itu, sejarawan Anhar Gonggong mengatakan revitalisasi Pancasila sangat diperlukan. Hal itu dilakukan karena nilai-nilai Pancasila belum semua bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam merevitalisasi Pancasila itu, semua stakeholder di Indonesia harus ikut berperan, termasuk partai politik.

"Tanya ke pemerintah apa yang sudah dilakukannya, tanya ke partai politik apa yang sudah dilakukan. Tujuan parpol kan bukan hanya sekadar berkuasa, malah seharusanya mereka juga menyosialisasikan apa itu Pancasila," tutur Anhar.

Sedangkan panitia seminar, Irjen Iza Fadri, mengharapkan dikeluarkannya peraturan presiden (perpres) terkait revitalisasi Pancasila. Namun, perpres tersebut sifatnya bukan doktrin. "Kita upayakan di jajaran eksekutif dulu," kata Iza.

  ♞ Koran Jakarta