Moeldoko Ungkap Jokowi Minta Kapolri Habisi MIT Ali Kalora

DPO Teroris Ali Kalora cs ☆

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh aparat keamanan menghabisi seluruh jajaran Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Ahmad alias Ali Kalora.

"Ya, habisin dong (target khususnya)," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (3/1).

Hal ini disampaikan menyikapi kasus mutilasi dan penembakan aparat di Dusun Salubose, Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Moeldoko mengatakan Jokowi telah berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika kunjungan kerja ke Lampung beberapa hari lalu. Kapolri diyakini akan mengambil taktik yang lebih serius menghadapi kelompok MIT.

"Jadi Presiden kemarin hanya menekankan perlunya evaluasi terakhir seperti apa menghadapi mereka," tutur mantan Panglima TNI ini.

Ia mengetahui instruksi Jokowi tersebut bukan lah hal mudah. Pasalnya MIT dikenal licin. Di sisi lain, medan perang pegunungan disebut tak mudah ditaklukan kepolisian.

Namun, Moeldoko menyatakan operasi Tinombala di Sulawesi Tengah masih dilakukan hingga saat ini. Pemerintah juga sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap teror seperti yang dilakukan MIT.

"Enggak ada toleransi, enak saja, bagaimana. Tugas negara kan menciptakan rasa aman, kalau ada yang mengganggu ya harus dihabisin," ucap Moeldoko.

Saat ini, polisi terus memburu 10 anggota Ali Kalora yang diduga terlibat penyerangan beberapa waktu lalu. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jendral Dedi Prasetyo menduga hal itu dilakukan untuk memastikan kepada publik terkait eksistensi mereka.

Satgas setempat sudah berkoordinasi untuk penjagaan wilayah demi mempersempit wilayah pelariannya. Polisi meyakinkan warga tetap bisa beraktivitas seperti biasa selama operasi pencarian pelaku. (chri/DAL) 

  ☠ CNN  

RI Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB

Mancangkan bendera Indonesia di markas PBB di New YorkSecara resmi masa keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 1 Januari 2019 - 31 Desember 2020. [Foto/PTRI New York] ☆

Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, dilaporkan telah memancangkan bendera Indonesia di markas PBB di New York. Ini menandai dimulainya secara resmi masa keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 1 Januari 2019 - 31 Desember 2020.

Keanggotaan Indonesia di DK PBB ini merupakan keanggotaan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Pada saat dilakukan pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB bulan Juni 2018 lalu, Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

“Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia," ucap pria yang kerap disapa Trian ini, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (3/1).

Sebagai anggota DK PBB, Indonesia bersama 14 negara lainnya yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Rusia, China, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya di dalam Piagam PBB.

Sejak 1 Januari 2019, Trian juga telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massal, Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267, disamping itu akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.

Selain Indonesia, negara anggota PBB lain yang juga memulai masa keanggotaannya di DK PBB pada periode yang sama adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, Jerman. Negara-negara tersebut akan menggantikan negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang berakhir masa jabatannya sejak 31 Desember 2018, yaitu: Kazakhstan, Bolivia, Ethiopia, Belanda dan Swedia. (esn) 

  ☠ SINDOnews  

[Dunia] Inggris Berniat Bikin Pangkalan Militer di Brunei Darussalam

Pemerintah Inggris mulai bersiap menjelang keputusan Brexit pada Maret 2019, dengan berniat membangun pangkalan militer di Brunei Darussalam. (Bundeswehr/Handout via REUTERS) ★

Pemerintah Inggris dikabarkan sedang menjajaki pembangunan dua pangkalan militer baru di luar negeri. Salah satu lokasi yang dibidik adalah Brunei Darussalam.

Seperti dilansir Bloomberg, Senin (31/12), niat itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Gavin Williamson. Menurut dia, Inggris ingin meluaskan pengaruh di dunia dan menunjukkan kehadiran mereka melalui pangkalan militer.

Di samping itu, Gavin menyatakan pangkalan militer itu rencana cadangan jika pada 2019 mendatang Inggris memutuskan memang benar-benar hengkang tanpa syarat dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit). Hal ini juga menjadi titik balik strategi mereka ketika memutuskan menarik diri dari Asia Tenggara dan Teluk Persia pada 1968 untuk berkonsentrasi pada wilayah Suez Timur.

"Kami harus memperjelas kalau kebijakan ini sudah disepakati dan Inggris sekali lagi akan menjadi pemain global," kata Gavin.

Menurut Gavin, peta politik akan berubah seketika saat mereka memutuskan hengkang dari Uni Eropa. Dia menyatakan mereka berniat menjalin hubungan lebih mendalam dengan Australia, Kanada, Selandia Baru, serta negara-negara di Karibia dan Afrika.

Gavin menyatakan rencana penempatan sekitar 3500 pasukan, jika mereka keluar tanpa syarat dari Uni Eropa, sebagai taktik yang sangat baik. Sebab kondisi politik di dalam negeri mereka semakin menghangat padahal pengumuman soal Brexit masih Maret mendatang.

"Kami selalu menyiapkan rencana cadangan, hanya untuk memastikan Brexit berjalan lancar baik dengan atau tanpa kesepakatan," ujar Gavin.

Inggris saat ini memang mempunyai dua fasilitas militer di Asia Tenggara. Di Brunei mereka menempatkan satu batalion pasukan infantri Gurkha dan penerjun. Mereka juga menggelar latihan perang di hutan untuk Angkatan Darat dan Korps Marinir Inggris.

Inggris juga mempunyai fasilitas angkatan bersenjata di Singapura. Yakni pusat perbaikan dan logistik Unit 1022 Angkatan Laut Inggris yang terletak di Dermaga Sembawang. (ayp/ayp)

  ♞ CNN  

Indonesia Reportedly Orders Didgori AMEVs

From Georgia Didgori Medevac ★

Indonesia has ordered Didgori Armoured Medical Evacuation Vehicles (AMEV) from Georgia’s Delta State Military Scientific-Technical Centre (STC Delta), according to Georgian newspaper reports.

According to scout-thedeaddistrict.blogspot.com, Ucha Dzidzuashvili, Director General of the STC Delta, speaking on the results of the company’s work in 2018, har reported that was signed a contract with Indonesia for the delivery of Didgori AMEVs.

“A contract has been signed, an advance payment has been made and work is underway,” said Ucha Dzidzuashvili.

Details of the contract were not disclosed.

The Didgori AMEV is a medical evacuation variant of the Delta’s 4×4 Didgori light armoured vehicle (LAV), which was first unveiled in 2011.

The Didgori armoured medical evacuation vehicle features a 4×4 wheeled Ford F550 super heavy-duty truck chassis powered by a 6.7-litre V8 turbocharged diesel developing 300 hp coupled to an automatic transmission with six forward and one reverse gear, enabling the vehicle to achieve a stated maximum road speed of up to 120 km/h.

The vehicle has a length of 6.55m, width of 2.39m, wheel base of 3.57m, and ground clearance of 0.5m.

The vehicle is also outfitted with a full air-conditioning system, powered steering, portable search light, strobe lights, and a central tyre-inflation system.

  ♞ Defence Blog  

[Video] Profil Yonkav 1 Badak Ceta Cakti

Diposkan The Smiling GeneralYonkav 1/Badak Ceta Cakti merupakan rumah bagi MBT Leopard 2RI, alutsista TNI AD.

  ♞ Youtube