As Part of Military Anniversary
Pindad Harimau tank [MaxDefense] ★
As part of displays celebrating the 84th founding anniversary of the Armed Forces of the Philippines (AFP), the Philippine Army (PA) included the armored vehicles from Indonesian arms manufacturer PT Pindad as part of the equipment display in Manila on 17 December 2019.
Filipino defense page MaxDefense Philippines posted photos of the Pindad Harimau medium tank, as well as the Pindad Anoa 6x6 wheeled armored personnel carrier (APC) among those displayed together with existing assets of the PA and other branches of the AFP.
It was also seen painted in PA vehicle paint scheme, although missing other markings found on PA vehicles. This suggests that the vehicles are indeed just present for display.
Pindad Anoa APC [MaxDefense]
MaxDefense Philippines previously reported that the armored vehicles were sent to the Philippines for viewing and possibly testing in Philippine conditions, as PT Pindad is among those contending for the PA's ongoing Light Tank project as well as the upcoming Wheeled APC project.
PT Pindad is said to be contending with Elbit Systems of Israel, as well as a joint venture between South Korea's Hanwha Defense and Turkey's Otokar Otomotiv.
The PA and the Department of National Defense (DND) are expecting the Light Tank project to be finalized by 2020.
♞ APDJ
KAL 28 M 
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji menyaksikan langsung penandatanganan Berita Acara serah terima kapal perang sebanyak dua unit Kapal Angkatan Laut (KAL) 28 M, di Pontianak, Senin (16/12/2019). [ANTARA/Slamet Ardiansyah/pri.] ☆
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat mendapat tambahan dua unit kapal perang buatan anak bangsa, yaitu KAL Anyer dan KAL Rajenwesi dengan panjang 28 meter.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji menyaksikan langsung penandatanganan berita acara serah terima kapal perang tersebut di Markas Komando Dermaga Jeruju, Lantamal XII Pontianak, Kalbar.
"Dua kapal ini buatan anak bangsa yaitu PT Steadfast Marine Tbk yang ada di Kota Pontianak, tepatnya yang ada di Jalan Khatulistiwa, Batulayang-Pontianak Kalbar untuk keperluan alusista TNI Angkatan Laut," kata Kepala Staf, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji di Pontianak, Senin.
Kasal mengatakan, penambahan armada dua KAL 28 M ini, juga dalam rangka untuk keperluan melaksanakan tugas, yaitu penegakan kedaulatan dan hukum serta keamanan di laut Indonesia.
"Setelah kami terima, mungkin dalam waktu dua tiga bulan kedua kapal beserta krunya akan di latih di wilayah laut Kalbar, setelah itu baru akan di serahkan kepenempatannya. Apakah nantinya akan kami tempatkan di Kalbar atau tempat lain," kata Kasal.
Memang ujarnya lagi, lazimnya ia berharap lebih bagus ada di wilayah Kalbar dalam rangka untuk maintenen atau pemeliharaanya. Termasuk untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Kalbar khususnya.
"Sehingga hasil dari pada perusahaan galangan kapal di Pontianak ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar khususnya dan pada negara pada umumnya," kata Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.
Sementara itu, dua unit KAL 28 M produksi PT Steadfast Marine Tbk ini, memiliki spesifikasi panjang 28,98 meter, lebar 6,2 meter, dengan berat 90 ton. Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimal 28 knots, kecepatan jelajah 18 knots, dengan jumlah ABK sebanyak 15 orang, serta mampu berlayar dengan endurance selama tiga hari.
Selama lebih kurang 10 tahun, kenaikan anggaran pertahanan di Indonesia masih belum sejalan dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Minimnya akuntabilitas penggunaan anggaran juga jadi perhatian. 
Pesawat Casa NC212-200 gabungan dari Skuadron Udara 600 Wing Udara 1 dan Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut terbang formasi (fly pass) dengan latar belakang parade kapal perang saat geladi bersih peringatan HUT TNI di Selat Sunda, Cilegon, Banten, Selasa (3/10/2017). ☆
Selama lebih kurang 10 tahun, kenaikan anggaran pertahanan di Indonesia masih belum sejalan dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Selain itu, minimnya akuntabilitas penggunaan anggaran juga harus dibenahi oleh Kementerian Pertahanan.
Alih-alih untuk memodernisasi alutsista, kenaikan anggaran justru digunakan untuk pembentukan komponen cadangan yang berarti juga membuat masyarakat sipil untuk ikut wajib militer.
Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas menjelaskan, selama hampir satu dekade ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk anggaran pertahanan. Pada 2010, jumlah anggaran untuk pertahanan sekitar Rp 40 triliun, jumlahnya terus merangkak naik hingga Rp 127 triliun untuk tahun 2020.
”Ada kecenderungan pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal untuk modernisasi alutsista. Sayangnya, peningkatan pos belanja pegawai tersebut tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan prajurit,” ucap Shiskha dalam diskusi bertajuk Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan Indonesia, Senin (16/12/2019), di Jakarta.
Shiskha mengatakan, saat ini pemerintah malah fokus merestrukturisasi organisasi untuk mempersiapkan ruang jabatan bagi para perwira tinggi yang tidak memiliki pekerjaan. Menurut rencana, pemerintah akan mempersiapkan sekitar 800 jabatan bagi perwira berpangkat kolonel dan perwira tinggi.
Direktur Imparsial Al Araf menuturkan, regulasi yang dibuat pemerintah juga seakan tidak sejalan dengan konsep modernisasi alutsista. Hal ini terlihat dari dibentuknya UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang bisa membuat masyarakat sipil untuk ikut wajib militer.
”Hal ini merupakan suatu kemunduran, di mana negara lain memperkuat sistem modernisasi alutsista, sedangkan di Indonesia anggaran tersebut malah digunakan untuk membentuk komponen cadangan dengan cara bergabung wajib militer,” ujarnya.
Prajurit Korps Marinir melakukan perebutan sasaran menggunakan tank dalam Latihan Kesenjataan Terpadu (Latsendu) 2018 di Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir di Karangtekok, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (26/8/2018). Latsendu dimaksudkan untuk mengasah kemampuan tempur Korps Marinir dengan berbagai macam alutsista. [Antara/SENO]
Al Araf mengatakan, belum ada ancaman yang membuat Indonesia perlu membentuk komponen cadangan karena hubungan diplomasi yang cukup baik dengan negara tetangga. Ia pun mengatakan, sebaiknya anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alutsista.
”Saat ini hanya 50 persen alutsista yang layak digunakan di Indonesia. Selain itu, selama ini publik juga sulit untuk mengakses transparansi anggaran untuk pengadaan alutsista di Indonesia,” katanya.
Belum ada ancaman yang membuat Indonesia perlu membentuk komponen cadangan karena hubungan diplomasi yang cukup baik dengan negara tetangga. Sebaiknya anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan alutsista.
Minimnya transparansi anggaran ini terlihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini wajar dengan pengecualian kepada Kementerian Pertahanan pada 2014-2018. BPK mencatat sejumlah temuan dugaan pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan, seperti ketidakakuratan pencatatan stok amunisi dan suku cadang yang berimplikasi pada selisih anggaran serta lemahnya sistem pengendalian internal dan pemanfaatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tanpa melalui prosedur baku.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengatakan, modernisasi alutsista ini sangat diperlukan karena sistem pertahanan di dunia saat ini sudah bergeser dengan konsep siber. Indonesia juga sebaiknya bisa meningkatkan produksi alutsista yang modern dengan anggaran yang sudah ada.
”Setiap perayaan HUT TNI pada 5 Oktober, sebagian alutsista yang dipamerkan merupakan produk dari luar negeri, seperti jet tempur. Seharusnya Indonesia bisa memproduksi alutsista yang modern,” katanya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengatakan, akuntabilitas memang diperlukan dalam proses anggaran untuk pertahanan. Namun, menurut dia, tidak semua kegiatan belanja alutsista perlu dipublikasi demi menjaga strategi pertahanan negara agar tidak ketahuan pihak luar.
”Kami khawatir jika hal-hal seperti ini bisa terdeteksi oleh pihak-pihak luar negeri. Oleh sebab itu, tentu ada barang-barang yang pengadaannya tidak dibuka kepada publik,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta penambahan anggaran pertahanan untuk tahun 2020 dengan angka lebih dari Rp 127 triliun. Dari informasi yang diperoleh Kompas, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengharapkan kenaikan anggaran pertahanan pada 2020 dialokasikan sekitar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Saat ini pemerintah telah memutuskan alokasi anggaran pertahanan mencapai Rp 127 triliun atau sekitar 0,9 persen dari PDB. ”Kita tidak berniat mengganggu bangsa lain. Tetapi, kita juga tak ingin membiarkan bangsa lain mengganggu kepentingan kita,” kata Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melihat beragam alat pertahanan dan keamanan hasil produksi industri swasta dalam negeri di bawah Perkumpulan Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Swasta Nasional (Pinhantanas) yang dipamerkan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12/2019). [KOMPAS/RADITYA HELABUMI]
Prabowo mengatakan, pertahanan negara harus kuat dan proporsional. Kekuatan pertahanan harus bisa mengatasi ancaman di berbagai titik. Postur pertahanan juga perlu ditingkatkan. Sistem pertahanan bahkan harus terintegrasi dengan wilayah-wilayah pertahanan dan dukungan industri pertahanan.
Kontrak bermasalah
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta Kemenhan agar meninjau kembali anggaran belanja untuk alutsista. Menurut Presiden, saat ini anggaran belanja alutsista dari luar negeri dinilai terlalu mahal.
”Ada masalah terhadap kontrak lama dengan luar negeri dan Presiden menilai bahwa anggaran untuk alutsista terlalu mahal. Oleh sebab itu, kami diperintahkan untuk melakukan negosiasi kembali oleh Presiden,” ucapnya.
Modernisasi alutsista ini sangat diperlukan karena sistem pertahanan di dunia saat ini sudah bergeser dengan konsep siber. Indonesia juga sebaiknya bisa meningkatkan produksi alutsista yang modern.
Menanggapi hal tersebut, Hasanuddin menjelaskan, Komisi I DPR masih belum menerima laporan, rincian kontrak apa saja yang bermasalah dalam proses pengadaan alutsista. Nantinya hal tersebut akan ditanyakan dalam rapat dengar pendapat selanjutnya dengan menhan.
”Hal tersebut menjadi salah satu topik yang akan kami tanyakan. Namun, untuk proses pembatalan atau melanjutkan kontrak, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah,” katanya.
Hasanuddin menjelaskan, ia hanya menerima info bahwa salah satu kontrak yang sempat bermasalah yaitu kontrak kerja sama dengan Korea Selatan terkait proyek pesawat tempur KFX/IFX. Ia pun menyarankan agar pemerintah tetap melanjutkan kontrak tersebut meski biaya yang dikeluarkan cukup besar.
”Permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara dialog bersama dan negosiasi. Kami berharap agar kontrak tersebut bisa dilanjutkan,” katanya.
Oleh DHANANG DAVID ARITONANG
Jajaki Kerjasama Alutsista 
Ilustrasi Peluncuran rudal C705, produksi China [jawapos] ☆
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Beijing, China, selama tiga hari ke depan. Kunjungan itu diketahui sebagai kunjungan pertama Prabowo ke Negeri Tirai Bambu itu.
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan kunjungan itu untuk membahas terkait kelanjutan kerjasama pertahanan antara kedua negara.
"Melanjutkan kerjasama pertahanan dengan Republik Rakyat Tiongkok," kata Dahnil kepada wartawan, Senin (16/12).
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan Prabowo akan diterima oleh Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe. Ia mengatakan kunjungan itu sekaligus upaya Prabowo untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri.
"Beliau akan diterima dalam kunjungan kehormatan oleh Menteri Pertahanan. Sebagai upaya mendorong dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri," kata dia.
Tak hanya itu, Dahnil menyatakan Prabowo akan menjajaki potensi kerjasama industri pertahanan di Cina yang berkaitan dengan alih teknologi alutsista. Nantinya, kerjasama itu harus menguntungkan Indonesia agar pertahanan militer Indonesia makin maju ke depannya.
"Menhan juga terus menjajaki potensi-potensi kerjasama industri pertahanan yang menguntungkan negara khususnya terkait dengan upaya alih teknologi alutsista," kata dia.
SU35 Rusia [Marina] ⚓️
Indonesian MoD officials have previously confirmed to Jane’s that the Su-35 transaction consists of several elements consistent with Indonesia’s Defence Industry Law – also called Law 16 – through which the government seeks to secure offset-like benefits linked to defence procurement. The total value of the Su-35 contract, which features the supply of 11 aircraft, is USD 1.14 billions being financed through countertrade, with Indonesia expected to export to Russia a long list of commodities including palm oil, rubber, machinery, coffee, cocoa, textiles, tea, footwear, processed fish, furniture, copra, paper, and spices.
The Indonesian Air Force received two dozen used F-16 fighter jets from the United States, a delivery heralded as the largest transfer of excess defence articles in the history of the relationship. But a narrative is emerging concerning the extent to which arms sales are part of a regional power play between the United States, China and Russia to swing Indonesia’s foreign policy alignment.
Military education and training assistance have been touted as key to solidifying US–Indonesia ties as China’s hegemonic behaviour intensifies. Officials are now seeking to restore education and training of the controversial Indonesian Army Special Forces.
A recent Council on Foreign Relations report suggested the United States should increase funding for the International Military and Education Training (IMET) programs for Indonesian soldiers to ‘solidify pro-US sentiment’ and promote professionalism within the Indonesian National Armed Forces (TNI). The Indonesian National Armed Forces received almost $1.2 billion dollars aid from the U.S.
CAATSA Sanctions
While not a NATO member, Egypt, India and Indonesia have over the years received billions of dollars in economic and military aid and technologies from the United States,– is considered a long-time ally in the unstable Asia pacific region and its military operates the U.S. supplied weapons.
The official added that the imposition of U.S. sanctions under Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) was still a possibility if India, Egypt and Indonesia don’t reverse course.
⚓️ Global Defence
Pindad Anoa APC [MaxDefense]
