Rabu, 04 Maret 2020
Selasa, 03 Maret 2020
Kapal Pengawas Baru KKP Mulai Dibangun di Batam
Kapal Pengawas Perikanan tipe C ini mulai dibangun dan diharapkan akan selesai dalam 300 hari ke depan 
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, Pung Nugroho Saksono. [ANTARA/HO-KKP] ☆
Dua kapal pengawas baru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan memperkuat armada pengawasan guna mengatasi penangkapan ikan ilegal di sejumlah kawasan perairan nasional, mulai dibangun.
"Dua kapal pengawas perikanan mulai dibangun hari ini dan akan segera memperkuat armada pengawasan di wilayah barat, yaitu di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka," kata Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, Pung Nugroho Saksono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pung Nugroho mengemukakan hal tersebut saat melaksanakan keel laying (peletakan lunas) di Batam pada Jumat (28/02). Keel laying ini menandai dimulainya pembangunan kapal pengawas tipe C yang dikenal lincah dalam bermanuver ini.
"Kapal Pengawas Perikanan tipe C ini mulai dibangun hari ini dan diharapkan akan selesai dalam 300 hari ke depan," ungkap Ipung.
Ipung menjelaskan pembangunan dua kapal baru ini menunjukkan komitmen kuat dari Menteri Kelautan dan Perikanan dalam memberantas pencurian ikan dan melindungi nelayan Indonesia.
"Menteri Kelautan dan Perikanan selalu menyampaikan bahwa tidak ada kata kompromi untuk pelaku illegal fishing. Kedua kapal ini akan berada di garis terdepan untuk menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan kita," ujarnya.
Kapal pengawas tipe C merupakan kapal pengawas yang memiliki Length Over All (LOA) 32 meter. Kapal Pengawas ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan yang dapat mencapai 30 knot dan kegesitan dalam melakukan olah gerak atau manuver.
Oleh sebab itu, ujar dia, kapal pengawas tipe ini memiliki kemampuan intercept yang baik dan merupakan kapal pemburu yang banyak menjadi momok bagi para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.
Meskipun memiliki spesifikasi dan keunggulan tersebut, kapal pengawas ini ternyata didesain dan dikerjakan sendiri 100 persen oleh industri dalam negeri.
Saat ini, pembangunan kapal ini dilakukan di galangan PT Palindo Marine Batam dan diharapkan selesai dalam waktu 10 bulan. Selanjutnya kedua kapal ini akan dioperasikan masing-masing di bawah Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Pontianak.
"Kapal ini didesain dan pekerjanya 100 persen putera-puteri terbaik bangsa Indonesia, ini karya anak-anak Indonesia," ucap Ipung.
Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki total 34 unit Kapal Pengawas Perikanan terdiri dari empat Kapal Pengawas tipe A dengan panjang lebih dari 50 meter, dua unit Kapal Pengawas tipe B dengan panjang 40-50 meter, sepuluh unit Kapal Pengawas tipe C dengan panjang 30-40 meter, dan tiga belas unit tipe D dan lima unit tipe E.
KKP Tambah dua unit kapal pengawas di Laut Natuna dan Selat Malaka
Kapal pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. [ANTARA/HO-KKP]
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah sebanyak dua unit kapal pengawas perikanan baru yang rencananya akan memperkuat armada pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan sekitar Laut Natuna Utara dan Selat Malaka.
"Tahun ini kami akan membangun 2 unit Kapal Pengawas Perikanan tipe C atau dengan panjang 32 meter untuk memperkuat pengawasan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan," kata Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP Pung Nugroho Saksono, saat penandatanganan kontrak pembangunan Kapal Pengawas Perikanan di kantor KKP, Jakarta, Senin.
Menurut Pung Nugroho, penambahan dua kapal pengawas tersebut adalah sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing.
Saat ini KKP telah memiliki total 34 unit Kapal Pengawas Perikanan terdiri dari empat Kapal Pengawas tipe A dengan panjang lebih dari 50 meter, dua unit Kapal Pengawas tipe B dengan panjang 40-50 meter, sepuluh unit Kapal Pengawas tipe C dengan panjang 30-40 meter, dan tiga belas unit tipe D dan lima unit tipe E.
Ia memaparkan Kapal Pengawas Perikanan Tipe C memang tipe kapal pengawas yang memiliki keunggulan dalam bermanuver dan dikenal cepat serta gesit sehingga sangat cocok untuk melakukan pengejaran terhadap kapal asing.
Selain itu, ujar dia, pengerjaan pembangunan kapal ini akan dikerjakan oleh PT Palindo Marine selaku pemenang dalam proses pengadaan kapal pengawas perikanan tersebut.
"Kami harapkan pembangunannya segera selesai agar dapat segera dioperasikan untuk menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan sebagaimana yang ditugaskan kepada Direktorat Jenderal PSDKP," ucapnya.
Pung juga menjelaskan bahwa penambahan kapal pengawas tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kemampuan pengawasan di kawasan perairan yang selama ini memang merupakan wilayah yang masih rawan terhadap penangkapan kapal ikan asing ilegal.
"Satu kapal akan beroperasi di wilayah perairan selat Malaka dan laut Andaman, sedangkan kapal lainnya akan dioperasikan di wilayah perairan selat Sunda dan Laut Natuna Utara," paparnya.
Ia menegaskan upaya dan langkah-langkah strategis dalam pemberantasan illegal fishing terus dilakukan oleh KKP khususnya dalam 100 hari kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Tak cukup hanya dengan membangun armada kapal baru, lanjutnya, KKP juga telah menambah hari operasi kapal pengawas dari 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020.
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, Pung Nugroho Saksono. [ANTARA/HO-KKP] ☆ Dua kapal pengawas baru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan memperkuat armada pengawasan guna mengatasi penangkapan ikan ilegal di sejumlah kawasan perairan nasional, mulai dibangun.
"Dua kapal pengawas perikanan mulai dibangun hari ini dan akan segera memperkuat armada pengawasan di wilayah barat, yaitu di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka," kata Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, Pung Nugroho Saksono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pung Nugroho mengemukakan hal tersebut saat melaksanakan keel laying (peletakan lunas) di Batam pada Jumat (28/02). Keel laying ini menandai dimulainya pembangunan kapal pengawas tipe C yang dikenal lincah dalam bermanuver ini.
"Kapal Pengawas Perikanan tipe C ini mulai dibangun hari ini dan diharapkan akan selesai dalam 300 hari ke depan," ungkap Ipung.
Ipung menjelaskan pembangunan dua kapal baru ini menunjukkan komitmen kuat dari Menteri Kelautan dan Perikanan dalam memberantas pencurian ikan dan melindungi nelayan Indonesia.
"Menteri Kelautan dan Perikanan selalu menyampaikan bahwa tidak ada kata kompromi untuk pelaku illegal fishing. Kedua kapal ini akan berada di garis terdepan untuk menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan kita," ujarnya.
Kapal pengawas tipe C merupakan kapal pengawas yang memiliki Length Over All (LOA) 32 meter. Kapal Pengawas ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan yang dapat mencapai 30 knot dan kegesitan dalam melakukan olah gerak atau manuver.
Oleh sebab itu, ujar dia, kapal pengawas tipe ini memiliki kemampuan intercept yang baik dan merupakan kapal pemburu yang banyak menjadi momok bagi para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.
Meskipun memiliki spesifikasi dan keunggulan tersebut, kapal pengawas ini ternyata didesain dan dikerjakan sendiri 100 persen oleh industri dalam negeri.
Saat ini, pembangunan kapal ini dilakukan di galangan PT Palindo Marine Batam dan diharapkan selesai dalam waktu 10 bulan. Selanjutnya kedua kapal ini akan dioperasikan masing-masing di bawah Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Pontianak.
"Kapal ini didesain dan pekerjanya 100 persen putera-puteri terbaik bangsa Indonesia, ini karya anak-anak Indonesia," ucap Ipung.
Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki total 34 unit Kapal Pengawas Perikanan terdiri dari empat Kapal Pengawas tipe A dengan panjang lebih dari 50 meter, dua unit Kapal Pengawas tipe B dengan panjang 40-50 meter, sepuluh unit Kapal Pengawas tipe C dengan panjang 30-40 meter, dan tiga belas unit tipe D dan lima unit tipe E.
KKP Tambah dua unit kapal pengawas di Laut Natuna dan Selat Malaka
Kapal pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. [ANTARA/HO-KKP]Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah sebanyak dua unit kapal pengawas perikanan baru yang rencananya akan memperkuat armada pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan sekitar Laut Natuna Utara dan Selat Malaka.
"Tahun ini kami akan membangun 2 unit Kapal Pengawas Perikanan tipe C atau dengan panjang 32 meter untuk memperkuat pengawasan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan," kata Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP Pung Nugroho Saksono, saat penandatanganan kontrak pembangunan Kapal Pengawas Perikanan di kantor KKP, Jakarta, Senin.
Menurut Pung Nugroho, penambahan dua kapal pengawas tersebut adalah sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing.
Saat ini KKP telah memiliki total 34 unit Kapal Pengawas Perikanan terdiri dari empat Kapal Pengawas tipe A dengan panjang lebih dari 50 meter, dua unit Kapal Pengawas tipe B dengan panjang 40-50 meter, sepuluh unit Kapal Pengawas tipe C dengan panjang 30-40 meter, dan tiga belas unit tipe D dan lima unit tipe E.
Ia memaparkan Kapal Pengawas Perikanan Tipe C memang tipe kapal pengawas yang memiliki keunggulan dalam bermanuver dan dikenal cepat serta gesit sehingga sangat cocok untuk melakukan pengejaran terhadap kapal asing.
Selain itu, ujar dia, pengerjaan pembangunan kapal ini akan dikerjakan oleh PT Palindo Marine selaku pemenang dalam proses pengadaan kapal pengawas perikanan tersebut.
"Kami harapkan pembangunannya segera selesai agar dapat segera dioperasikan untuk menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan sebagaimana yang ditugaskan kepada Direktorat Jenderal PSDKP," ucapnya.
Pung juga menjelaskan bahwa penambahan kapal pengawas tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kemampuan pengawasan di kawasan perairan yang selama ini memang merupakan wilayah yang masih rawan terhadap penangkapan kapal ikan asing ilegal.
"Satu kapal akan beroperasi di wilayah perairan selat Malaka dan laut Andaman, sedangkan kapal lainnya akan dioperasikan di wilayah perairan selat Sunda dan Laut Natuna Utara," paparnya.
Ia menegaskan upaya dan langkah-langkah strategis dalam pemberantasan illegal fishing terus dilakukan oleh KKP khususnya dalam 100 hari kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Tak cukup hanya dengan membangun armada kapal baru, lanjutnya, KKP juga telah menambah hari operasi kapal pengawas dari 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020.
Senin, 02 Maret 2020
Babak Baru F-16 ala Indonesia
✈️ Peremajaan F-16 ini tergolong sebagai pekerjaan berat dan pertama di satuan setingkat skadron teknik. [IDN Times/Nofika Dian Nugroho] Indonesia berhasil merombak pesawat F-16. Hasilnya, pesawat hasil hibah Amerika Serikat tersebut berhasil memiliki kemampuan tempur maksimal.
F-16 hasil modifikasi bisa membawa peluru kendali (Rudal) lengkap, bermanuver dengan lincah, aman, dan presisi, serta memiliki kemampuan teknologi penerbangan tempur mutakhir.
Saya berkesempatan melihat langsung proses pembongkaran total pesawat canggih yang diproduksi sejak awal tahun 1980-an dan memiliki prototipe generasi terbaru hingga tahun 2020 ini.
“Ada dua perombakan. Pertama dari sisi struktur. Kedua dari sisi avionic (teknologi penerbangan) tempur, termasuk meningkatkan teknologi pesawat F-16,” ungkap Letnan Kolonel (Teknik) Agustinus Subagio, salah satu pimpinan upgrade pesawat F-16 di Pangkalan Udara (Lanud) Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur.
Dipreteli
Satu pesawat tuntas diupgare dan sedang diuji terbang [TNI AU]Saya melihat langsung bagaimana proses pesawat canggih itu dipreteli satu persatu hingga tak berbentuk sama sekali. Rata dengan permukaan hanggar. Semuanya dilepas.
Ada ribuan kabel. Banyak sekali pompa hidrolik. Semua plat pesawat diturunkan. Sebagian besar diganti ulang. Sebagian lagi diperbaiki dan dikalibrasi ulang.
Yang menarik perhatian saya adalah bagian cockpit pesawat. Segala instrumen canggih di dalam cockpit dicopot sampai kosong.
Salah satu yang sempat saya lihat dan perhatikan adalah panel yang tampaknya sederhana, tapi mengatur fungsi vital.
Di antaranya adalah landing gear (bagian pendaratan pesawat) hingga pelontar rudal.
Saat saya di sana, tampak seorang perwira senior TNI AU berpangkat Mayor sedang melakukan uji kualitas (Quality Assurance/QA) terhadap panel ini.
Canggih, rumit, dan dilakukan sendiri oleh kita. Ini pertama kali sepanjang sejarah Indonesia.
Pasca-dirombak, pesawat F-16 memiliki kemampuan tempur maksimal seperti mengunci target hingga memusnahkan sasaran dengan tepat, pada jarak luar biasa, di atas 100 kilometer, kurang lebih jarak Jakarta-Bandung.
Pesawat ini juga mampu membawa rudal lengkap, termasuk membawa banyak amunisi dan menembakkan ribuan peluru per menit, setara dengan senapan legendaris M-16.
"Ini hal pertama yang dilakukan, sukses terbang, dan akan dilanjutkan pada sejumlah pesawat F-16 lain, oleh para ahli dari negara kita sendiri," kata Panglima Komando Operasi II TNI AU Marsekal Muda Donny Ermawan kepada saya.
Indonesia memiliki puluhan pesawat F-16. Ada juga Sukhoi SU-27 buatan Russia yang juga super canggih. Armada lainnya adalah pesawat buatan Korea Selatan dan Inggris.
Mandiri vs Embargo
Pesawat F16 TNI AU siap diuji terbang dengan peralatan baru [Alex Sidharta]Bagaimanapun ini adalah langkah awal menuju kemandirian pertahanan udara Indonesia.
Kita pernah mengalami embargo suku cadang pesawat asal Amerika sepanjang 1995-2005, karena dituding melakukan pelanggaran HAM saat konflik Timor-Timur.
Embargo yang dilakukan Indonesia diikuti juga oleh sekutunya, Inggris. Akibatnya, pesawat tempur buatan kedua negara tersebut tak bisa dioperasikan selama beberapa tahun.
Pelajaran yang sangat berharga. Industri pertahanan Indonesia harus mandiri karena Indonesia memilih untuk tidak mengikuti blok negara tertentu.
Si vis pacem para bellum.
Bila menginginkan damai, bersiaplah sewaktu-waktu untuk perang!
Saya Aiman Witjaksono.
Minggu, 01 Maret 2020
KRI BONTANG-907 Resmi Pekuat Satban KOARMADA I
Karya Anak Bangsa 
KRI Bontang 907 [Inspiras1] ★
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., menyambut kedatangan KRI Bontang-907 yang merupakan karya anak bangsa diproduksi PT. Batamec Shipyard, menjadi salah satu kapal tanker terbesar kedua produksi nasional, di Dermaga JICT II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/2/2020).
Pangkoarmada I dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran KRI Bontang-907 yang merupakan kapal jenis Bantu Cair Minyak (BCM) secara resmi memperkuat jajaran Satuan Kapal Bantu (Satban) Koarmada I yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Jerry Henry Manuhutu, M.Tr.Hanla, sangat dibutuhkan oleh Koarmada I untuk menjadi perkuatan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional karena kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang sedang beroperasi dan tetap berada di laut tanpa harus kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar dan mengangkut kebutuhan lainnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kita harus berbangga karena indrustri pertahanan dalam negeri kita telah mampu membangun alutsista yang kita butuhkan seperti KRI Bontang-907. Diharapkan dengan kemandirian indrustri pertahanan dalam negeri, TNI Angkatan Laut dapat memenuhi kebutuhan alutsista produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produksi asing.
“Ke depan tantangan tugas yang dihadapi Koarmada I semakin kompleks, dan besar kemungkinan kapal BCM akan dilibatkan secara aktif dalam tugas-tugas operasional dan latihan sesuai dengan visi pemimpin TNI Angkatan Laut yang akan menjadikan TNI AL berkomitmen global dan berkemampuan regional. Diharapkan kehadiran KRI Bontang di jajaran Koarmada I akan membantu mewujudkan visi tersebut, ujar Laksda Muhammad Ali.
KRI Bontang-907 memiliki spesifikasi panjang mencapai 125,5 meter, tinggi 30 meter dengan kapasitas minyak 5.500 mᵌ, kecepatan maksimal dapat mencapai 18 knots, dan sanggup berlayar selama 30 hari non stop dengan membawa 109 orang awak.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Staf Koarmada I Laksma TNI Bambang Irwanto, M.Tr.(Han), Danguspurla Koarmada I Laksma TNI Didong Rio Duta, Komandan Lantamal III Brigjen (Mar) Hermanto, S.E., M.M., Pejabat Utama Koarmada I, serta ABK KRI Bontang-907.
KRI Bontang 907 [Inspiras1] ★Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., menyambut kedatangan KRI Bontang-907 yang merupakan karya anak bangsa diproduksi PT. Batamec Shipyard, menjadi salah satu kapal tanker terbesar kedua produksi nasional, di Dermaga JICT II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/2/2020).
Pangkoarmada I dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran KRI Bontang-907 yang merupakan kapal jenis Bantu Cair Minyak (BCM) secara resmi memperkuat jajaran Satuan Kapal Bantu (Satban) Koarmada I yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Jerry Henry Manuhutu, M.Tr.Hanla, sangat dibutuhkan oleh Koarmada I untuk menjadi perkuatan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional karena kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang sedang beroperasi dan tetap berada di laut tanpa harus kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar dan mengangkut kebutuhan lainnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kita harus berbangga karena indrustri pertahanan dalam negeri kita telah mampu membangun alutsista yang kita butuhkan seperti KRI Bontang-907. Diharapkan dengan kemandirian indrustri pertahanan dalam negeri, TNI Angkatan Laut dapat memenuhi kebutuhan alutsista produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produksi asing.
“Ke depan tantangan tugas yang dihadapi Koarmada I semakin kompleks, dan besar kemungkinan kapal BCM akan dilibatkan secara aktif dalam tugas-tugas operasional dan latihan sesuai dengan visi pemimpin TNI Angkatan Laut yang akan menjadikan TNI AL berkomitmen global dan berkemampuan regional. Diharapkan kehadiran KRI Bontang di jajaran Koarmada I akan membantu mewujudkan visi tersebut, ujar Laksda Muhammad Ali.
KRI Bontang-907 memiliki spesifikasi panjang mencapai 125,5 meter, tinggi 30 meter dengan kapasitas minyak 5.500 mᵌ, kecepatan maksimal dapat mencapai 18 knots, dan sanggup berlayar selama 30 hari non stop dengan membawa 109 orang awak.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Staf Koarmada I Laksma TNI Bambang Irwanto, M.Tr.(Han), Danguspurla Koarmada I Laksma TNI Didong Rio Duta, Komandan Lantamal III Brigjen (Mar) Hermanto, S.E., M.M., Pejabat Utama Koarmada I, serta ABK KRI Bontang-907.
RI Beperan di Balik Perjanjian Damai AS-Taliban
Menlu Retno Marsudi bertemu sejumlah pejabat negara dunia di Doha sebelum menyaksikan perjanjian perdamaian antara AS-Taliban. (Foto: Dok. Kemlu RI)Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menceritakan peranan Indonesia di balik sahnya kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dengan Taliban. Setidaknya ada dua fokus Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan yaitu dengan mengangkat peran ulama dan pemberdayaan perempuan.
"Jadi ada beberapa hal yang dilakukan sejak awal pembicaraan ada, Indonesia itu mengandalkan dua building blocks, pertama terkait ulama karena ulama memegang peranan penting," kata Retno di Hotel Sheraton, Doha, Qatar, Sabtu (29/2/2020).
Kemudian ada juga fokus kedua Indonesia yakni meningkatkan pemberdayaan wanita di Afghanistan. Retno mengatakan Indonesia juga sudah sering berdialog dengan wanita-wanita di Afghanistan.
Meskipun peran wanita di Taliban terbatas, Retno menilai perlunya proses dengan cara berdialog dengan mereka. Retno menegaskan isu ini bertujuan agar perempuan di Afghanistan tidak kehilangan hak-haknya sebagai wanita.
"Itulah yang kita perlukan berdialog, berkomunikasi. Jadi pada saat saya gagas isu ini saya bicara mereka semua. Nah sekali lagi yang penting kita buka komunikasi di sana-sini masih ada perbedaan itu wajar, tapi kita tidak ingin lihat bahwa perempuan kehilangan hak-haknya di masa depan Afghanistan," katanya.
"Dan tujuan Indonesia tidak untuk ancam siapapun, mereka tahu apapun yang kita lakukan tujuannya membantu dan menciptakan perdamaian bagi masyarakat Afghanistan," imbuhnya.
Untuk diketahui, AS dengan Taliban sudah menandatangani perjanjian damai di Doha, Qatar. Dalam acara penandatanganan ini, sejumlah pejabat negara yang menjadi co-fasilitator juga turut hadir termasuk Indonesia yang diwakili Menlu Retno.
Perjanjian dua negara itu memuat empat elemen yakni counter terrorism (perlawanan terhadap teroris), troops withdrawal (penarikan pasukan), Intra-Afghan Negotiation (IAN) dan comprehensive and permanent cease fire.
♖ detik
Langganan:
Postingan (Atom)
