Buatan Pindad
Menhan Prabowo Subianto memberikan cinderamata berupa syal batik kepada Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis Florence Parly, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (10/2/2022).[Antara] ★
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto memberikan pistol buatan PT Pindad kepada Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly.
Pemberian cenderamata itu dilakukan usai Parly melakukan kunjungan kehormatan dan melakukan pertemuan bilateral, di kantor Kemhan RI, Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Menurut keterangan tertulis Humas Setjen Kemhan di Jakarta Jumat (11/2/2022), cenderamata yang diberikan Prabowo kepada Parly adalah pistol G2 Elite produksi PT Pindad yang bertuliskan nama lengkap Parly.
Pistol itu berwarna putih dan emas, diletakkan di dalam kotak berwarna merah.
Di dalam kotak itu terdapat tulisan "De la part de Prabowo Subianto, Ministre de la Défense d’Indonésie" yang dalam bahasa Indonesia berarti "Dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto".
Dalam situs PT Pindad disebutkan bahwa pistol ini memiliki kaliber 9 x 19 mm parabellum dan memiliki magazine yang mampu untuk menampung 15 butir peluru.
Pistol ini memiliki keunggulan berupa pisir belakang yang bersifat adjustable. Dengan panjang laras 5 inci, akurasi yang dihasilkan tidak dapat diragukan.
Cinderamata Menhan Prabowo Subianto berupa pistol G2 Elite buatan PT Pindad untuk Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis Florence Parly. [Antara] ★
Prabowo juga memberikan syal batik yang langsung dikenakan Parly. Sebelum pertukaran cenderamata, Parly mengenakan syal beraksen putih dan biru.
Dia kemudian mengganti syal nya dengan yang diberikan oleh Prabowo, yaitu syal batik beraksen cokelat dan biru tua.
Pada pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini, status hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi.
"Yaitu kita telah menandatangani persetujuan kerja sama pertahanan pada 28 Juni 2021. Tentunya ini butuh ratifikasi dari parlemen kita untuk bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Prabowo.
Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan beberapa kesepakatan yang disaksikan langsung oleh menteri pertahanan kedua negara.
Kesepakatan tersebut antara lain kontrak pembelian enam pesawat tempur Rafale antara Kabaranahan Kemhan dengan Dassault, sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk 42 pesawat tempur Rafale.
MoU kerja sama di bidang research and development kapal selam antara PT PAL dengan Naval Grup, MoU kerja sama program offset dan ToT antara Dassault dan PT DI, MoU kerja sama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group, dan kerja sama pembuatan munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition.
Sebelumnya, pada pertemuan Prabowo dan Parly pada Januari 2020, Prabowo memberikan sebilah senjata tradisional khas Jawa yakni keris untuk Parly sebagai tanda kenang-kenangan, seperti yang biasa diberikannya kepada pejabat tinggi negara tetangga dalam setiap kunjungan kehormatan, baik saat mendatangi negara lain maupun saat pejabat tinggi luar negeri berkunjung.
Termasuk EPAWSS 
F15 EX [Boeing]
Seperti telah diberitakan sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) telah menyetujui rencana pembelian hingga 36 unit jet tempur Boeing F-15EX Eagle II oleh pemerintah Indonesia.
Persetujuan itu secara resmi telah dimuat di laman Badan Kerjasama Pertahanan Keamanan atau dikenal DSCA (Defense Security Cooperation Agency) yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan AS atau Pentagon.
Desainasi yang disematkan F-15EX untuk Indonesia adalah F-15ID. Kode “ID” merujuk pada kode negara Indonesia.
Hal ini sejalan dengan desainasi yang diberikan Boeing pada negara-negara sahabat dan sekutu AS yang membeli F-15, dengan desainasinya masing-masing seperti F-15J (Jepang), F-15I (Israel), F-15SA (Arab Saudi), F-15K (Korea Selatan), F-15QA (Qatar), dan tentunya F-15SG milik negeri jiran Singapura.
Termasuk dalam izin penjualan 36 unit F-15ID Eagle II ke Indonesia adalah perangkat-perangkat utamanya dengan nilai total sekitar 13,9 miliar dolar (sekitar 199,5 triliun Rupiah), sebagai berikut:
⍟ 87 unit F110-GE-129 or F100-PW-229 engines (72 terpasang, 15 cadangan)
⍟ 45 unit radar AN/APG-82(v)1 Advanced Electronically Scanned Array/AESA (36 terpasang, 9 cadangan)
⍟ 45 unit sistem peringatan dini dan peperangan elektronik AN/ALQ-250 Eagle Passive Active Warning Survivability Systems/EPAWSS (36 terpasang, 9 cadangan)
⍟ 48 unit komputer Advanced Display Core Processor (ADCP) II digital (36 terpasang, 12 cadangan)
⍟ 80 unit helm pilot dengan pembidik target Joint Helmet Mounted Cueing Systems/JHMCS (72 siap pakai, 8 cadangan)
⍟ 92 unit sistem navigasi Embedded Global Positioning Systems (GPS)/Inertial Navigation System (EGI) security devices
⍟ 40 pod pemandu navigasi segala cuaca AN/AAQ-13 LANTIRN (36 terpasang, 4 cadangan)
⍟ 40 pod AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pods/ATP (36 terpasang, 4 cadangan)
⍟ 156 unit rel peluncur senjata LAU-128 (144 terpasang, 12 cadangan)
⍟ 40 unit kanon internal M61A “Vulcan” kaliber 20 mm (36 terpasang, 4 cadangan)
Selain daftar di atas, DSCA juga menyertakan perangkat berikut yang tidak disebutkan jumlahnya namun dipastikan mencukupi untuk melengkapi 36 unit F-15ID (jika jadi dibeli semua):
⍟ pod latihan Air Combat Maneuvering Instrumentation (ACMI) (P5 CTS) dan kelengkapan pendukungnya
⍟ pod perangkat pengintaian udara MS-110 Recce Pods
⍟ perangkat sensor infra merah AN/ASG-34 Infrared Search and Track International
⍟ perangkat pelontar pengecoh chaff dan flares AN/ALE-47 counter-measures dispenser, beserta sejumlah suar pengecoh (flares) dan chaff
⍟ perangkat AN/PYQ Simple Key Loaders
⍟ perangkat navigasi presisi, komunikasi dan kriptografi tambahan
⍟ dukungan Electronic Combat International Security Assistance Program (ECISAP)
⍟ perangkat lunak Joint Mission Planning Systems (JMPS)
⍟ perangkat Night Vision Goggles (NVG) berikut kelengkapannya beserta cadangan
⍟ tangki bahan bakar konformal atau conformal fuel tanks (CFT)
⍟ perlengkapan pengecekan dan pendukung bagi pesawat dan personel
⍟ sejumlah gantungan senjata/tangki bahan bakar (pylon) berikut adaptor rel peluncur atau launcher adaptors dan weapons interfaces
⍟ tangki bahan bakar eksternal dan perlengkapan pendukungnya
⍟ pod pendukung perjalanan (travel pods) yang bentuknya mirip tangki eksternal kecil yang biasanya diisi barang bawan pilot jika terbang ke lokasi/pangkalan yang jauh dari pangkalan induknya
⍟ perlengkapan lab uji pengukuran, kalibrasi dan simulator uji
⍟ suku cadang dan perbaikan (tertentu)
⍟ peta dan buku serta dokumen petunjuk teknis
⍟ dukungan untuk perangkat lunak baik yang bersifat umum maupun rahasia
⍟ pelatihan personel berikut perlengkapannya
⍟ rancang bangun konstruksi infrastruktur pendukung (jika diperlukan)
⍟ dukungan logistik dan teknis
⍟ dukungan program lainnya yang diperlukan
Menarik disimak bahwa berlawanan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Air Force Magazine perihal kemungkinan Indonesia tidak akan mendapatkan EPAWSS, dalam daftar di atas justru perangkat itu termasuk dalam apa yang disertakan ke F-15ID.
EPAWSS atau Eagle Passive Active Warning Survivability System sendiri adalah perangkat digital peringatan dini terhadap ancaman terhadap F-15 tersebut (baik berupa kuncian radar ataupun rudal) dalam berbagai rentang spektrum elektromagnetik, baik radar maupun infra merah.
Perangkat ini mampu menyimpan data spektrum elektromagnetik yang diarahkan pada F-15, lalu mengidentifikasi ancaman yang datang, menganalisisnya lalu memprioritaskan mana ancaman paling berbahaya serta membantu pilot menentukan senjata apa (yang dibawa F-15) yang paling tepat untuk menetralisir ancaman tersebut.
Dan seperti biasa ada kalimat yang selalu muncul dalam setiap rilis DSCA yaitu: Kalimat tersebut berbunyi: “The proposed sale of this equipment and support will not alter the basic military balance in the region.”
Dengan kata lain, dalam menjual F-15ID ini, Amerika sudah memperhitungkan faktor geopolitik dan keseimbangan kekuatan militer di kawasan yang bersangkutan. Seperti misalnya perimbangan kekuatan dengan Australia, Malaysia, dan Singapura yang bertetangga paling dekat dengan Indonesia.
Kita tunggu saja apakah Indonesia akan mengambil seluruh opsi 36 unit F-15ID Eagle II itu atau hanya akan mengambil sebagian menurut kemampuan finansial. -AKK-
Rafale [Dassault] ☆
Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darmaputra mengatakan pembelian jet tempur Rafale dari Prancis memberi keuntungan jaminan suplai suku cadang dan nihil ancaman embargo.
"Terutama dengan melakukan kerja sama dengan Prancis kita tidak perlu terlalu takut dengan embargo," kata Rizal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (11/2).
Dengan tanpa ada embargo, lanjutnya, suplai suku cadang dan program kerjasama terkait pesawat tempur dengan Prancis juga terjamin.
Menurut Rizal, Prancis memang merupakan negara sekutu AS serta anggota NATO. Namun, ia menilai Negeri Anggur tersebut tidak mudah ditekan.
"Prancis tidak mudah tergantung atau mudah ditekan oleh Amerika dalam hal kedaulatan nasionalnya," ujarnya.
Hal ini berbeda jika membeli pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) yang kerap menjatuhkan embargo terkait isu tertentu. Misalnya jika pemerintah membeli alutsista dari Rusia.
"Hal yang enggak bisa dikasih jaminan oleh Amerika bahwa suatu saat bisa terkena embargo," ucap Rizal.
Embargo ini akan membuat pemerintah kerepotan karena memiliki banyak program kerja sama dengan Paman Sam, baik di bidang latihan militer maupun pengadaan alutsista.
Terkait kecocokan Rafale, yang merupakan negara dengan empat musim, untuk medan di Indonesia, Rizal menilai itu tak bermasalah lantaran jet tempur sudah didesain untuk semua cuaca.
"Kalau cocok sudah pasti cocok karena semua jet tempur dirancang untuk semua cuaca, all weather dia pasti bisa," kata dia.
Rizal menjelaskan pesawat tempur dirancang untuk melakukan penjelajahan dan operasi di berbagai wilayah di dunia. Buktinya, Rafale sudah digunakan sejumlah negara dengan iklim berbeda, seperti Uni Emirat Arab, Mesir, India, dan Yunani.
"Kita kan negara tropis, bukan berarti bahwa pesawat-pesawat dari Eropa Barat, atau dari negara dengan iklim dingin itu enggak cocok," kata Rizal.
"Dia dirancang untuk melakukan penjelajahan, melakukan operasi di berbagai wilayah di dunia jadi nggak ada masalah," imbuhnya.
Hanya saja yang menjadi catatan, kata Rizal, adalah anggaran pembelian alutsista tersebut. Rizal menduga pembelian Rafale menggunakan skema kredit ekspor.
Meski terdapat biaya pendamping dari APBN sebanyak 10-15 persen, kredit ekspor akan membuat utang negara bertambah. Namun demikian, kata Rizal, ia melihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto optimis anggaran tersebut tersedia.
"Yah pembiayaan dari kredit ekspor nanti kita akan tambah utang lagi," ujar Rizal, "Tapi Kemhan si saya lihat optimis anggarannya ada".
Sebelumnya Indonesia sepakat mengakuisisi 42 jet tempur Dassault Rafale generasi 4,5 buatan Prancis.
Kesepakatan pembelian itu ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat menjamu kedatangan Menhan Prancis Florence Parly di Jakarta pada Kamis (10/2). (iam/arh)
Proyek kapal perang China 2021 [ist] ★
Sejumlah pengamat hubungan internasional dan militer membandingkan upaya Indonesia dengan ambisi China meningkatkan kekuatan militer.
Koordinator dan Analis Senior Bidang Keamanan Politik di Laboratorium Indonesia 2045, Andi Widjajanto, menilai China tak lagi berada dalam level modernisasi pertahanan. Lebih jauh lagi, negara yang dipimpin Xi Jinping itu disebut Andi kini lebih pada peningkatan kekuatan militer.
"Di wilayah kita, di Asia Tenggara, tentu saja kita melihat pembangunan berkelanjutan dari militer China. Bagi saya, itu bukan hanya modernisasi, tetapi sudah masuk dalam arms build up," tutur Andi dalam diskusi yang diselenggarakan Komunitas Politik Luar Negeri Indonesia (FPCI), Kamis (10/2).
Menurut Andi, apa yang China lakukan sejak awal 2000-an bukan lagi modernisasi militer, tetapi sudah masuk dalam peningkatan kekuatan militer (arm build-up).
Andi menuturkan, kedua istilah ini merupakan terminologi akademik untuk dinamika senjata. Menurutnya, modernisasi pertahanan merupakan upaya suatu negara memperbarui senjata mereka dengan jenis yang sama dan jumlah yang sama, tanpa menggandakan kekuatan.
"Kalau arms build up, dia pembangunan senjata melebihi modernisasi. Jadi ada penambahan jumlah serta diperkenalkan jenis-jenisnya yang baru," kata Andi saat diwawancara CNNIndonesia.com, Kamis (10/2).
Andi menambahkan, China sudah mulai terlihat melakukan peningkatan kekuatan militer sejak 2008. Ia mencontohkan saat China dapat membangun kapal induk mereka sendiri.
Selain itu, Andi menuturkan level ini membuat angkatan laut China akan semakin dominan. Ia menilai untuk saat ini, hanya pasukan Amerika Serikat yang bisa mengimbangi militer China.
Upaya RI Membangun Kekuatan Militer
Saat ditanya kondisi pertahanan Indonesia, Andi menilai Indonesia masih belum bisa melakukan modernisasi pertahanan.
"Indonesia harus menghitung ulang gelar pertahanannya. Secara anggaran, Indonesia itu bahkan belum bisa melakukan modernisasi. Masih pemeliharaan senjata. Jadi dua tingkat di bawah dinamika senjata yang sedang dilakukan oleh China dan Barat," jelas Andi.
Dalam laporan berjudul 'Dinamika Persenjataan Global dan Proyeksi Pembangunan Pertahanan Indonesia 2045,' yang disusun oleh Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), RI disebut masih berada dalam posisi pemeliharaan persenjataan di dinamika persenjataan global.
Laporan ini juga merekomendasikan pemerintah RI untuk merancang program pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang. Pemerintah juga dianjurkan mulai mengadopsi tata kelola ekonomi pertahanan.
Di sisi lain, pembangunan senjata ini terjadi saat China mengalami konflik maritim dengan beberapa negara Asia Tenggara di Laut China Selatan (LCS).
Seperti diketahui, China terus menegaskan klaimnya atas LCS dengan mengirimkan kapal patroli hingga kapal ikannya, menerbangkan jet-jet tempur, sampai membangun pulau buatan dan instalasi militer di perairan itu.
Padahal, klaim Beijing atas 90 persen wilayah Laut China Selatan tumpang tindih dengan wilayah perairan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, hingga Brunei Darussalam.
Mengutip Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), China terus mengembangkan kekuatan mereka di LCS sejak 2014. Pengembangan ini dilakukan lewat konstruksi pangkalan ganda sipil-militer di Kepulauan Spratly dan Paracel yang menjadi titik panas.
Beberapa pembangunan yang dilakukan Beijing di kawasan tersebut ialah radar dan susunan komunikasi baru, lapangan terbang dan hanggar untuk pesawat tempur, pun juga penempatan sistem rudal anti-kapal.
Meski tak terlibat konflik di LCS, perairan Natuna di RI berbatasan dengan titik panas itu.
Pada Agustus 2021, kapal riset China, Hai Yang Di Zhi 10, terdeteksi di perairan Natuna. Menurut pantauan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melalui Automatic Identification System (AIS), kapal China tersebut terlihat melakukan intrusi ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Di September, kapal ini terdeteksi keluar dari ZEE Indonesia dan menuju Fiery Cross Reef, gugusan pulau karang di LCS. Pada Oktober, kapal ini terdeteksi masuk ke Laut Natuna.
Apa itu Dinamika Persenjataan Global?
Menurut Buzan dan Herring yang dikutip laporan Lab 45, dinamika persenjataan adalah cakupan yang menggambarkan posisi relatif negara dalam pengembangan persenjataan.
Dalam dinamika ini, ada tiga kategori yang membedakan posisi tiap negara, yakni pemeliharaan senjata, modernisasi senjata, dan pembangunan senjata.
Negara-negara dalam kategori pemeliharaan senjata hanya mempertahankan status quo kemampuan militernya. Fokus negara di level ini adalah melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan dari alutsista yang telah dimiliki.
Selanjutnya, modernisasi senjata merupakan kategori untuk negara yang memperbarui alutsistanya secara selektif guna mencapai kepentingan strategis tertentu.
Sementara itu, negara yang sudah mencapai tahap pembangunan senjata bisa melakukan akuisisi teknologi persenjataan baru secara masif untuk meningkatkan kekuatan militernya.
Indonesia sendiri saat ini sepakat dengan Prancis untuk membeli 42 jet tempur jenis Rafale generasi 4,5 dari negara Eropa tersebut.
Kesepakatan pembelian itu ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat menjamu kedatangan Menhan Prancis Florence Parly di Jakarta pada Kamis (10/2).
Usai penandatanganan itu pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS setuju rencana menjual 36 jet tempur F-15 ke Indonesia.
AS juga setuju dengan rencana penjualan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) senilai US$ 14 miliar atau setara Rp 200,8 triliun ke Indonesia. (pwn/bac)
Produksi pesawat Rafale [Dassault] ☆
PT Dirgantara Indonesia (Persero)/PTDI dan Dassault Aviation tanda tangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama dalam program offset dan ToT pesawat tempur Rafale. Dokumen MoU ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan dan Chairman & CEO Dassault Aviation, Eric Trappier, disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis, H.E Florence Parly di Gedung Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.
Sebagaimana keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan RI, dalam pertemuan bilateral ini kedua delegasi membahas peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua Negara, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Perancis di masa mendatang.
“Kami membahas secara mendalam beberapa hal, sebagaimana diketahui Indonesia dan Perancis telah menjalin kerjasama pertahanan cukup lama sejak 1950. Dan saat ini, status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani Persetujuan Kerja Sama Pertahanan/Defence Cooperation Agreement (DCA) pada 28 Juni 2021. Tentunya ini butuh ratifikasi dari parlemen kita untuk bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Menhan Prabowo.
Kementerian Pertahanan RI menyambut baik rencana pengembangan mekanisme kerja sama 2+2 antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pertahanan RI kedua negara guna peningkatan kerja sama bilateral.
Indonesia dan Perancis telah menjalin kerja sama pertahanan yang kuat, khususnya di bidang alutsista. Kerja sama pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan antara lain: kegiatan program pertukaran kunjungan; rencana kunjungan marinir Indonesia ke Kaledonia Baru; lebih dari 300 personel militer Indonesia telah menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan di Perancis. Program pendidikan yang dilaksanakan di Perancis pada tahun 2021 adalah pendidikan setingkat Seskoad dan Sekolah Spesialisasi AL.
Pertemuan bilateral antara Kementerian Pertahanan RI dan Delegasi Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis ini diakhiri dengan penandatanganan beberapa Perjanjian kerja sama yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Perjanjian kerja sama tersebut antara lain: kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale antara Kabaranahan Kemhan RI dengan Dassault Aviation sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur Rafale berikutnya, MoU kerja sama di bidang research and development kapal selam antara PT PAL dengan Naval Grup, MoU kerja sama Program Offset dan ToT antara Dassault dan PTDI, MoU kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group, dan kerjasama pembuatan munisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition.
Sementara itu Menteri Angkatan Bersenjata Prancis H.E. Mrs Florence Parly mengatakan kunjungannya ini menjadi kesempatan untuk berbicara dengan Menhan Prabowo Subianto tentang berbagai program alutsista yang ingin dikembangkan Indonesia dengan dukungan Prancis dan Industri Pertahanan Prancis yang profesionalisme dan kualitasnya diakui di seluruh dunia. Prancis bertekad mendukung secara aktif program-program strategis besar Indonesia dan mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia yang solid.
“Indonesia yang menjatuhkan pilhan untuk menggunakan Pesawat Rafale menunjukkan kepercayaan Indonesia kepada Perancis dan menjadi bukti bahwa kemitraan strategis kedua negara sangat kuat dan dinamis. Penandatanganan kontrak antara Indonesia dan Perancis yang baru saja dilaksanakan ini merupakan tahap penting dalam proses pengadaan alutsista Indonesia, dan Perancis berharap kontrak kerja sama ini dapat diaktifkan sesegera mungkin,” ujar Menteri Parly.
