Plans to roll out the first protype aircraft in April 2021 
The fuselage of the first KF-X prototype at KAI’s assembly facility in Sacheon. [KAI]
South Korean aerospace and defence company Korea Aerospace Industries (KAI) has revealed that it plans to roll out the first prototype of its Korean Fighter eXperimental (KF-X) multirole fighter aircraft in April 2021.
In the latest edition of its monthly Fly Together magazine the company released an image showing the prototype’s fuselage, which was assembled at KAI’s facilities in Sacheon. No further details were provided about the programme but Janes understands that the prototype is expected to conduct its first flight in 2022.
The performance of the KF-X, which is on order for the Republic of Korea Air Force (RoKAF), is expected to improve with each ‘Block’, with the development programme envisaging the production of six Block 0 prototypes, followed by four years of trials and the completion of development by mid-2026.
The first mass-produced KF-X aircraft, which will be part of Block 1, are expected between 2026 and 2028. They will be equipped with limited air-to-ground weapons in addition to air-to-air weapons.
On the other hand the Block 2 KF-Xs, which will be series-produced from 2029, will be capable of performing full air-to-air and air-to-ground combat missions.
Meanwhile, officials from South Korea’s Defense Acquisition Program Administration (DAPA) told Janes on 6 July that the country’s Agency for Defense Development (ADD), in co-operation with Hanwha Systems, is expecting to complete development of an active electronically scanned array (AESA) radar for the KF-X by mid-August.
★ Jane's
Belajar dari Perang Pasifik 
TNI AL dan TNI AU Laksanakan Kerja Sama Taktis (Kersamtis)
Dalam rangka mewujudkan prajurit yang profesional sera berkualitas, unsur TNI AL KRI Diponegoro (DPN)-365 dan unsur TNI AU Pesawat Udara (Pesud) Boeing 737-200 melaksanakan Kerja Sama Taktis (Kersamtis).
Kegiatan kersamtis dilaksanakan di dua tempat yaitu di atas KRI DPN-365 yang dipantau langsung Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada (Koarmada) II Laksamana Pertama (Laksma) TNI Rahmat Eko Rahardjo.
Kemudian kersamtis yang juga dilaksanakan di Markas Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Makoopsau) II yang dihadiri dan dipantau Asops Pangkoopsau II Kolonel PNB Eko Sujatmiko.
“Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan awak KRI DPN-365 serta interintegrasi kerja sama taktis antara KRI dan Pesud dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional,” kata Danguspurla Koarmada II dilansir VIVA Militer dari situs resmi TNI AL Selasa 7 Juli 2020.
Rahmat Eko juga menambahkan bahwa kerjasama antara KRI dan Pesawat Udara harus selalu terjalin secara optimal guna pencapaian tugas pokok TNI AL. Hal ini dilakukan karena TNI AL selaku komponen utama garda terdepan pertahanan negara di laut.
Sementara itu Pesawat Udara TNI AU sebagai garda terdepan komponen pertahanan di udara. Laksma TNI Rahmat Eko mengungkapkan bahwa aspek yang mendorong dilaksanakannya latihan ini adalah belajar dari pengalaman sejarah.
Pada saat itu di mana peran pesawat udara dalam operasi laut mulai terbukti keampuhannya dalam peristiwa penting pada perang Pasifik, tepatnya di pertempuran Midway pada tahun 1942. Saat itu, kekuatan armada angkatan laut Amerika Serikat dan Jepang tidak pernah bertemu atau saling berhadapan.
“Kerugian yang sangat besar dialami oleh angkatan laut Jepang dengan tenggelamnya armada kapal induk mereka. Akibat serangan udara yang dilakukan oleh pesawat-pesawat tempur yang berpangkalan di kapal induk Amerika Serikat,” ungkapnya.
★ VIVAnews
MV-22 dengan logo bendera Indonesia [Bellflight]
Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) akan kembali dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Badan Kerjasama Keamanan dan Pertahanan Amerika Serikat disebut telah menyetujui penjualan pesawat hibrida Boeing Bell MV-22 Opsprey.
Menurut laporan Stars and Stripes yang dikutip VIVA Militer, Badan Kerjasama Keamanan dan Pertahanan Amerika mengonfirmasi kesepakatan penjualan pesawat hibrida helikopter MV-22 Osprey, Senin 6 Juli 2020.
Kabarnya, Indonesia siap menggelontorkan dana sebesar $ 2 miliar Dollar, atau senilai dengan Rp 28,9 triliun. Sayangnya, tak diketahui berapa jumlah unit MV-22 Osprey yang akan dibeli pemerintah Indonesia.
"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri, serta tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan mitra regional. Ini adalah penting yang merupakan kekuatan bagi stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik," bunyi pernyataan Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan.
“Sangat penting bagi kepentingan nasional AS, untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bela diri yang kuat dan efektif,” lanjut pernyataan Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan.
Pesawat tiltrotor MV-22 Osprey banyak digunakan oleh Korps Marinir Amerika (US Marine Corps), Angkatan Udara Amerika (US Air Force), Angkatan Laut Amerika (US Navy), dan Angkatan Darat Tentara Bela Diri Jepang.
Dengan 24 mesin pabrikan otomotif asal Inggris, Rolls Royce, MV-22 Osprey mampu melaju dengan kecepatan maksimal mencapai 509 kilometer per jam. Pesawat hibrida ini juga memiliki daya jelajah hingga 1.628 kilometer.
Selain itu, MV-22 Osprey juga dilengkapi oleh radar infra merah, sistem peringatan rudal, radio multi-brand, GPS udara, dan termasuk sistem persenjataan senapan mesin M240 dan GAU-17 minigun.
★ VIVAnews
MV-22 Block C Osprey aircraft [Bellflight]
The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Indonesia of eight (8) MV-22 Block C Osprey aircraft and related equipment for an estimated cost of $2 billion. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale today.
The Government of Indonesia has requested to buy eight (8) MV-22 Block C Osprey aircraft. Also included are twenty-four (24) AE 1107C Rolls Royce Engines; twenty (20) AN/AAQ-27 Forward Looking InfraRed Radars; twenty (20) AN/AAR-47 Missile Warning Systems; twenty (20) AN/APR-39 Radar Warning Receivers; twenty (20) AN/ALE-47 Countermeasure Dispenser Systems; twenty (20) AN/APX-117 Identification Friend or Foe Systems (IFF); twenty (20) AN/APN-194 Radar Altimeters; twenty (20) AN/ARN-147 VHF OmniDirectional Range (VOR) Instrument Landing System (ILS) Beacon Navigation Systems; forty (40) ARC-210 629F-23 Multi-Band Radios (Non-COMSEC); twenty (20) AN/ASN-163 Miniature Airborne Global Positioning System (GPS) Receivers (MAGR); twenty (20) AN/ARN-153 Tactical Airborne Navigation Systems; twenty (20) Traffic Collision Avoidance Systems (TCAS II); twenty (20) M-240-D 7.64mm Machine Guns; twenty (20) GAU-21 Machine Guns; Joint Mission Planning Systems (JMPS) with unique planning components; publications and technical documentation; aircraft spares and repair parts; repair and return; aircraft ferry services; tanker support; support and test equipment; personnel training and training equipment; software; U.S. Government and contractor engineering, logistics, and technical support services; and other elements of technical and program support. The estimated total cost is $2.0 billion.
This proposed sale will support the foreign policy goals and national security objectives of the United States by improving the security of an important regional partner that is a force for political stability, and economic progress in the Asia-Pacific region. It is vital to U.S. national interest to assist Indonesia in developing and maintaining a strong and effective self-defense capability.
The proposed sale of aircraft and support will enhance Indonesia’s humanitarian and disaster relief capabilities and support amphibious operations. This sale will promote burden sharing and interoperability with U.S. Forces. Indonesia is not expected to have any difficulties absorbing these aircraft into its armed forces.
The proposed sale of this equipment and support will not alter the basic military balance in the region.
The prime contractors will be Bell Textron Inc., Amarillo, Texas and The Boeing Company, Ridley Park, Pennsylvania. There are no known offset agreements proposed in connection with this potential sale.
Implementation of this proposed sale will require travel by the U.S. Government personnel and contractor representatives to Indonesia on a temporary basis to provide program technical support and program management oversight.
★ DSCA
Desain OPV 90M PT PAL [PAL] ☆
Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto mengajukan anggaran sebesar Rp 129,3 triliun di tahun anggaran 2021.
Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, seperti dikutip CNBC Indonesia, Minggu (1/7/2020), anggaran ini untuk mencapai target pembangunan di bidang pertahanan.
Dari total anggaran tersebut, anggaran alokasi rupiah murni yang diajukan mencapai Rp 113,1 triliun. Sebagian alokasi ini akan ditujukan untuk penyelesaian proyek/kegiatan yang ditunda/terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 di tahun anggaran 2020.
Di dalam dokumen disebutkan beberapa sasaran output strategis Kemenhan pada 2021, salah satunya dukungan pengadaan alat utama sistem senjata TNI (alutsista) sebanyak lima paket.
Lalu, dukungan pengadaan munisi kaliber kecil sebanyak 1 paket, dukungan pengadaan atau penggantian kendaraan tempur sebanyak 12 unit, hingga KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 14 unit.
"Dukungan pengadaan/penggantian pesawat udara dan lainnya sebanyak 4 unit," tulis dokumen tersebut.
MLRS Lokal [istimewa]
Pakar militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengaku ingin melihat revolusi sistem TNI yang lebih integrasi dulu sebagai Primus Interpares Kemenhan di balik besarnya anggaran itu.
Ia menyebut setelah terintegrasi, prioritas selanjutnya adalah melakukan perawatan dan midlife process pada alutsista yang ada. Setelah itu, Connie mendorong operasionalnya menopang sesuai dengan kemampuan negara, baru setelah itu baru rencana dengan keintegrasian.
"Di sini saya ingin melihat anggaran R&D (penelitian dan pengembangan) harus besar. Saya tidak peduli mau lisensi atau joint production, namun semua alutsista harus memiliki komponen yang dibuat secara lokal," kata Connie kepada CNBC Indonesia, Minggu (5/7/2020).
Connie menegaskan jika platform alutsista (dasar pesawat/kapal/tank) lebih penting untuk prioritas bisa dibuat di dalam negeri. Sementara untuk untuk aksesoris atau fitur teknologi bisa sementara beli dan pasang. Teknologi mesin diesel misalnya mutlak harus dikuasai dan produksi, kemudian bisa dipasang di berbagai platform senjata.
"Ini semua dibereskan baru kita bisa mendapatkan belanja pertahanan yang justified dan bisa berkontribusi pada pertahanan dan juga roda ekonomi negara," jelasnya.
CNBC Indonesia sudah berusaha menghubungi Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak perihal rencana anggaran Kemenhan di 2021. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons yang diberikan Dahnil.
The fuselage of the first KF-X prototype at KAI’s assembly facility in Sacheon. [KAI]
