Kepala BIN Sutiyoso (kanan) berbincang dengan Waki Menlu A.M. Fachir (kiri) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 21 September 2015 (Antara/Widodo S.Jusuf)Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, mengakui pihaknya akan menguatkan peran Satgas Damai dalam menangani isu-isu separatisme, khususnya di Papua.
"Saya kira kita tetap menangani ini melalui penyelesaian damai terlebih dahulu, karena itu saya membentuk Satgas Damai Papua yang terdiri dari unsur BIN, unsur-unsur lain yang ada di daerah serta melibatkan beberapa anggota Kopassus," ujar Sutiyoso, usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI, Senin (28/9).
Tim itu takkan berisi banyak personil. Namun tugas mereka cukup berat karena harus menyelesaikan setiap permasalahan di Papua dengan jalan damai. "Kita mengedepankan penggalangan," imbuhnya.
Walau demikian, Sutiyoso menegaskan BIN takkan membiarkan separatisme. Bagi pihaknya, kelompok separatis tetaplah orang berpakaian sipil namun bersenjata, sehingga bisa membunuh siapa saja. Termasuk rakyat yang tak berdosa.
"Kita akan tegas saja. Sepanjang masih bisa kita bujuk rayu untuk bisa turun meletakkan senjata. Kalau tidak, kita punya jawaban lain," ujarnya.
Secara umum, kata Sutiyoso, tetap tanggung jawab utama penyelesaian masalah di Papua adalah di tangan Pemerintah dan masyarakat Papua sendiri. Tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat di Papua.
"Jadi di sana itu kan banyak aparat. Melihat sesuatu yang tak benar, satgas ini akan ngomong sama bupati, pendeta, gubernur untuk melakukan pembangunan dengan target yang sudah direncanakan pemerintah," kata dia.
"Sebenarnya jujur saja ya, begitu banyak uang yang kita suntikkan ke Papua. Jumlahnya banyak. Andai kata rakyat disuruh ngantri bagi duit, sudah sejahtera. Tapi begitu kita salurkan melalui birokrat kenapa kok jadi kayak begini," tambahnya.
Semua masalah itu akan dihandle BIN dengan semaksimal mungkin. Karena selain pengembangan ekonomi dan kesejahteraan, BIN juga menghadapi kehendak kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
"Mereka berkampanye di luar ngeri. Kalau di luar negeri, dengan kebebasan demokrasi saat ini, kan pasti ada saja orang yang merespons walau jumlahnya kecil," ujarnya.
"Kita juga tahu potensi intervensi asing. Itu kan sekarang permainannya begitu. Ada peluang masuk, nah itu yang kita counter," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.