Konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa tidak akan ikut aliansi militer dalam bentuk apa pun 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir. (Kemlu)☆
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membantah pernyataan Arab Saudi bahwa Indonesia terlibat atau mendukung pembentukan aliansi miter negara-negara Islam untuk memerangi terorisme.
"Konstitusi Indonesia jelas menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan ikut aliansi militer dalam bentuk apa pun," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, kepada SP, di Jakarta, Selasa (15/12).
Menurut Arrmanatha yang akrab disapa Tata, klaim Arab Saudi tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Arab Saudi Adel Al-Jubeir.
Dia menjelaskan Al-Jubeir menghubungi Retno untuk menyatakan niat Saudi membentuk pusat internasional melawan ekstrimisme dan terorisme.
Saat itu, lanjut Tata, Retno hanya mengatakan Indonesia meminta term of reference (TOR) dan modalitas pusat internasional tersebut. Sebab, Indonesia sudah terlebih dulu memiliki lembaga serupa di dalam negeri, sehingga kajian atas modalitas perlu dilakukan untuk menyinergikan dengan lembaga-lembaga serupa di Indonesia.
“Bahkan dalam konteks international center, kita belum memberikan komitmen apa pun, masih menanyakan modalitas. Kita justru agak kaget karena yang dibahas sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan saat ini,” ujar Tata.
Kantor berita Pemerintah Saudi, SPA, Senin (14/12) malam, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan 34 negara Islam telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer dalam rangka melawan terorisme yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi.
Pusat operasi bersama akan dibangun di Kota Riyadh untuk berkoordinasi dan mendukung operasi militer melawan terorisme, serta membangun program-progaram dan mekanisme untuk mendukung upaya itu.
Negara-negara yang diklaim berpartisipasi dalam aliansi militer bentukan Saudi itu adalah Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudah, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Komoros, Qatar, Cote d'Ivoire, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Moroko, Muritania, Niger, Nigeria, dan Yaman.
Pernyataan itu juga menyebutkan lebih dari 10 negara Islam lainnya, termasuk Indonesia, telah menyatakan dukungannya atas pembentukan aliansi militer tersebut dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait hal itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir. (Kemlu)☆Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membantah pernyataan Arab Saudi bahwa Indonesia terlibat atau mendukung pembentukan aliansi miter negara-negara Islam untuk memerangi terorisme.
"Konstitusi Indonesia jelas menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan ikut aliansi militer dalam bentuk apa pun," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, kepada SP, di Jakarta, Selasa (15/12).
Menurut Arrmanatha yang akrab disapa Tata, klaim Arab Saudi tersebut tidak sesuai dengan pembicaraan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Arab Saudi Adel Al-Jubeir.
Dia menjelaskan Al-Jubeir menghubungi Retno untuk menyatakan niat Saudi membentuk pusat internasional melawan ekstrimisme dan terorisme.
Saat itu, lanjut Tata, Retno hanya mengatakan Indonesia meminta term of reference (TOR) dan modalitas pusat internasional tersebut. Sebab, Indonesia sudah terlebih dulu memiliki lembaga serupa di dalam negeri, sehingga kajian atas modalitas perlu dilakukan untuk menyinergikan dengan lembaga-lembaga serupa di Indonesia.
“Bahkan dalam konteks international center, kita belum memberikan komitmen apa pun, masih menanyakan modalitas. Kita justru agak kaget karena yang dibahas sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan saat ini,” ujar Tata.
Kantor berita Pemerintah Saudi, SPA, Senin (14/12) malam, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan 34 negara Islam telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer dalam rangka melawan terorisme yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi.
Pusat operasi bersama akan dibangun di Kota Riyadh untuk berkoordinasi dan mendukung operasi militer melawan terorisme, serta membangun program-progaram dan mekanisme untuk mendukung upaya itu.
Negara-negara yang diklaim berpartisipasi dalam aliansi militer bentukan Saudi itu adalah Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudah, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Komoros, Qatar, Cote d'Ivoire, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Moroko, Muritania, Niger, Nigeria, dan Yaman.
Pernyataan itu juga menyebutkan lebih dari 10 negara Islam lainnya, termasuk Indonesia, telah menyatakan dukungannya atas pembentukan aliansi militer tersebut dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait hal itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.