Panglima TNI tolak gabung koalisi militer Arab Saudi lawan ISIS

Ketika Jokowi menyaksikan ransus PT SSE terbaru, pada pameran alutsista di Mabes TNI [setkab] ☆

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan TNI tidak masukan dalam aliansi atau koalisi militer melawan terorisme dari kelompok ekstremis maupun Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Sebab, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan Indonesia tidak masuk dalam koalisi atau aliansi militer apapun.

"Presiden (Joko Widodo) bilang semuanya di analisis dulu. Jangan sampai gegabah ambil keputusan. Tapi yang jelas kita ini kan dalam pembukaan UUD 45 bebas aktif. Jadi kita tidak akan masuk ke koalisi apapun juga," kata Gatot usai Rapim TNI 2015 di Mabes TNI, Jakarta, Jumat (18/12).

Meski tidak masuk koalisi militer apapun, kata dia TNI tetap bekerja sama dengan militer negara sahabat. Dia juga mengatakan pihak tetap mengirimkan pasukan ke luar negeri, namun dalam misi perdamaian.

"Kalau latihan ya latihan. Kita tunggu saja keputusan pemerintah. Kalau kirim ya kirim pasukan tapi buat misi perdamaian," ujar dia.

Seperti diketahui, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan rencana koalisi 34 negara-negara berpenduduk mayoritas muslim membentuk aliansi militer melawan terorisme dari kelompok ekstremis maupun Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Aliansi ini berbentuk pusat operasi bersama yang nantinya didirikan di Ibu Kota Riyadh.

Dilansir BBC, Selasa (15/12), beberapa negara-negara dari Asia dan Afrika akan terlibat dalam aliansi antiteror ini. Namun, Iran yang juga merupakan salah satu negara muslim terkemuka tidak diajak bergabung.

"Aliansi ini dibentuk untuk mengoordinasikan melawan ekstremis di Irak, Suriah, Libya, Mesir dan Afghanistan," ucap Menteri Pertahanan Saudi Mohammed bin Salman.

Aliansi tersebut muncul di tengah tekanan internasional lantaran Arab Saudi tidak bergeming melihat kasus terorisme yang terjadi di berbagai negara, yang mengatasnamakan Islam dalam aksinya.

Indonesia disebut-sebut turut bergabung dengan aliansi ini. Namun hal tersebut dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.

  ☠ merdeka