Kemungkinan untuk mengakuisisi 3 baterai Pantsir-S1 senilai US $1 Milliar 
© Sputnik★
Duta besar Brasil untuk Rusia, Antonio Jose Vallim Guerreiro mengatakan, bahwa Brasil berharap bisa menandatangani kontrak pengadaan sistem rudal pertahanan udara Pantsir-S1 Rusia pada pada semester pertama tahun 2015.
“Kami sangat berharap bahwa kontrak akan ditandatangani semester ini karena diskusi mengalami kemajuan. Penandatanganan kontrak akan menjadi prestasi yang sangat penting,” kata Guerreiro dalam sebuah wawancara eksklusif dengan RIA Novosti.
Kesepakatan ini meliputi pembelian tiga baterai Pantsir-S1 (hingga 18 unit), diperkirakan sebesar 1 miliar Dollar Amerika.
Pantsir-S1, yang diproduksi oleh Rusia KBP, merupakan sistem senjata rudal jarak pendek-menengah yang menggabungkan pemasangan radar kontrol tembak dan sensor elektro-optik, dua meriam kaliber 30 mm dan dipandu 12 rudal jarak pendek 57E6. Sistem ini dirancang untuk menghantam sasaran terbang pada ketinggian dari 5 meter sampai 10 kilometer dan jarak dari 200 meter sampai 20 kilometer.[Sputnik]
☠ Garuda Militer
Mantan Presiden Korsel Lee Myung-bak mengungkapkan Korut pernah meminta uang damai sebesar USD 10 miliar herald✈️
Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Myung-bak mengungkapkan beberapa fakta mengenai usaha damai yang pernah terjadi antara Korsel dan Korea Utara (Korut). Menurutnya, usaha itu terus gagal, karena Korut terlalu banyak mengajukan syarat kepada pihaknya.
Melansir IB Times, Kamis (29/1/2015), salah satu syarat yang pernah diajukan Korut pada Korsel di era pemerintahan Lee adalah uang damai sebesar USD 10 miliar atau sekitar Rp 120 triliun. Permintaan itu langsung mendapat penolakan dari pemerintah Korsel.
Selain itu, Lee yang berbicara saat peluncuran bukunya mengutarakan, bukan hanya meminta uang tunai, Korut juga pernah mengajukan syarat-syarat lain yang tercantum dalam beberapa dokumen.
Lee yang menjabat sebagai Presiden Korsel pada tahun 2008 hingga 2013 itu tidak segan-segan membongkar isi dokumen yang diajukan Korut.
“Dokumen itu berisi permintaan Korut agar bersedia berunding dengan Korsel, yaitu 400.000 ton beras, 100.000 ton jagung, dan 300.000 pupuk," ucap Lee.
Menurutnya permintaan itu ditunjukan untuk mengatasi kelaparan yang pada saat itu sedang melanda Korut. Lee menambahkan, permintaan itu disampaikan Korut pada tahun 2009 lalu.
Dengan terungkapnya fakta ini, dapat diketahui mengapa pada masa pemerintahan Lee, Korsel dan Korut tidak pernah sekalipun mengadakan negosiasi damai.(esn)
Pabrik kapal Sevmash terletak di wilayah Arkhangelsk, kota Severodvinsk. Perusahaan ini merupakan pabrik kapal terbesar di Rusia. Salah satu produksi unggulan pabrik Sevmash adalah kapal selam nuklir untuk Angkatan Laut Rusia.
Sejak 1939, perusahaan ini telah membangun 131 kapal selam tenaga nuklir, 36 kapal selam tenaga disel, dan 45 kapal biasa.
Pada tahun 1970-an, pabrik Sevmash merancang kapal selam terbesar di dunia, kapal selam kelas Akula (Hiu), yang masuk dalam Guinness Book of Records.
Pabrik seluas 300 hektar ini memiliki lebih dari seratus divisi. Saat ini, pabrik Sevmash mempekerjakan lebih dari 25 ribu orang pegawai.
Di bawah perjanjian bilateral antara Rusia dan India, pabrik ini memperbaiki dan memodifikasi pesawat Vikramaditya, pesawat angkut kelas Kiev. Pada 16 November 2013, pesawat tersebut telah dikirim kembali pada Angkatan Laut India
Kapal Dmitri Donskoy merupakan kapal selam misil balistik nuklir milik Angkatan Laut Rusia yang dibuat berdasarkan proyek 941 kelas Akula.
Kapal ini merupakan kapal selam terbesar di dunia, yang tingginya mencapai 173 meter. Untuk membuat kapal selam kelas Akula, Sevhmash mendirikan Workshop No. 55, hangar pembuatan kapal tertutup terbesar di dunia.
Kapal tempur kelas Kirov yang dibuat berdasarkan proyek 1144 Orlan digunakan oleh militer Rusia sejak Desember 1988. Kapal ini sudah tak digunakan sejak 1999 dan saat ini sedang diperbaiki di Severodvinsk. Kontrak untuk memodernisasi kapal tempur ini telah disepakati pada Mei 2013 lalu.
Tiga pegawai kontraktor Dephan AS yang membantu melatih militer Afghanistan, ditembak di bandara Kabul hari Kamis (29/1).
Polisi Afghanistan mengamankan lokasi di dekat bandara ibukota Kabul, pasca terjadinya serangan (foto: dok).✈️
Tiga pegawai kontraktor Departemen Pertahanan Amerika atau Pentagon, yang membantu melatih personel angkatan udara Afghanistan, ditembak mati di bandara Kabul hari Kamis (29/1), yang menurut sumber-sumber militer adalah "serangan orang dalam."
Rincian tentang pembunuhan itu belum banyak diketahui.Taliban Klaim Serangan yang Tewaskan 3 Kontraktor Pentagon di Afghanistan
Seorang warga Afghanistan yang terluka akibat serangan bunuh diri saat menghadiri upacara pemakaman di provinsi Laghman, Afghanistan, dibawa ke rumah sakit di Jalalabad (29/1).✈️
Tentara-tentara Afghanistan telah menggunakan senjata mereka untuk menyerang personil-personil militer Amerika di masa silam.
Tiga pegawai kontraktor Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membantu melatih personil angkatan udara Afghanistan, ditembak mati di Bandar udara Kabul, hari Kamis (29/1), yang menurut sumber-sumber militer adalah "serangan orang dalam." Taliban mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan Kamis malam itu.
Juru bicara bagi kelompok pemberontak itu, Zabihullah Mujahid, mengungkapkan, seorang penyusup Taliban yang bekerja di bandar udara Kabul melaksanakan serangan itu, kemudian tertembak mati.
Tentara-tentara Afghanistan telah menggunakan senjata mereka untuk menyerang personil-personil militer Amerika di masa silam. Bulan Agustus lalu, Mayor Jenderal Amerika Harold Greene ditembak mati oleh seorang tentara Afghanistan.
Juga hari Kamis, seorang pembom bunuh diri menyerang sebuah upacara pemakaman di Afghanistan timur. Enam belas orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
Pejabat setempat mengatakan, serangan itu terjadi di Mehtarlam, di provinsi Laghman, dalam upacara pemakaman seorang komandan polisi, dan tiga korban lain tewas akibat bom pinggir jalan sebelumnya Kamis pagi. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas kedua serangan di Laghman itu
Indonesia’s new president is determined to transform its defense industry. 
Image Credit: Flickr/Eduardo M.C.✈️
By Prashanth Parameswaran
Listen to Indonesian President Joko “Jokowi” Widodo, and you would think the country is on the brink of nothing less than a defense revolution.
At a meeting late last month at the Presidential Office attended by top ministers and advisers, Jokowi outlined the main priorities for the country’s defense policy. What stood out most was his determination to revolutionize the country’s defense industry, partly in order to create the self-reliance in military equipment that Indonesia has often talked about. That is not surprising, considering that the defense industry is the foundation upon which several of his foreign policy goals – including a global maritime fulcrum – are built.
In his remarks, Jokowi did lay out some specific guidelines might help Indonesia reach defense self-reliance. For instance, Indonesia will require every weapons purchase to include the transfer of technology for Indonesia’s state-owned strategic industries – including shipbuilder PT PAL, weapons and land systems maker PT PINDAD, and aircraft maker PT DI. Jokowi is already moving to prop up some of these state-owned defense entities. In early January, he announced $55 million in government funding to boost PT PINDAD following a visit to its facilities.
But others were more strategic considerations for the defense industry more generally. He said Indonesia should stop its habit of chasing after foreign weapon systems without making efforts to boost domestic production. He also added that the focus should be on building integrated defense equipment systems. Predictably, he also found a way to work in his global maritime fulcrum doctrine, emphasizing that the country’s shipbuilding industry should be able to produce non-military equipment as well like commercial ships. The whole point of this defense transformation, Jokowi stressed, is to ensure the industry is “developed for long term use, not only for one or two years.”
Of course, in many cases Jokowi is either building on previous plans or following long-sought goals. The ideal of self-reliance, for example, is reflected in the 2012 Law on Defense Industry, and is central to realizing the country’s goal of developing the Indonesian military (TNI) into a minimum essential force by 2024. Incremental progress had already been made during the Yudhoyono years on several strategic projects that involve technology transfer and enhancing local capabilities. The problem of lack of integration in defense systems has also been well-documented. To get a sense of the problem, as I have noted elsewhere, Indonesia was operating 173 different weapons systems from 17 different countries by 2006 according to one estimate.
The inherent constraints to achieving this revolution in Indonesia’s defense industry are also clear. There are a long list of them, but a couple are worth noting here. Funding is one concern. Despite recent increases, Indonesia’s military budget has never constituted more than one percent of its GDP, unlike some of its neighbors like Malaysia or Vietnam. Jokowi says he plans on raising the budget to 1.5 percent of GDP, but it is unclear whether he will achieve it, and how much of that budget will be devoted to goals like providing support for state-owned defense entities as opposed to personnel costs, which form the bulk of the budget.
Self-reliance is also an ideal that may be difficult to achieve in practice. TNI chief General Moeldoko – no stranger to controversy – insisted earlier this month that the country’s military still needs foreign-made weapons. Quite apart from Moeldoko’s own admission that he “salivated” looking at other nations’ equipment during search and rescue operations for AirAsia flight QZ8501, building a sophisticated defense industry at home takes time. Given Indonesia’s urgent need to accomplish basic tasks effectively – such as policing its own waters – Jakarta may find itself relying far more on competitive foreign weapons systems than Jokowi would like for now, even as it has its eye on developing a strong and capable defense industry in the future.
© Sputnik★
