(Photo: Prakash Singh/Getty)★
India and the US will initiate co-production of low-end weapons in India as the two countries renewed their 10-year Defense Framework Agreement during a visit here by US President Barack Obama Sunday through Tuesday.
The agreement, which defines steps to be taken in the next 10 years to bolster their bilateral defense partnership, incorporates for the first time a provision to co-produce weapons in India, along with transfer of technology through the Defense Trade and Technology Initiative (DTTI).
Analysts and serving military officers, however, said it is too early to expect co-development and co-production of advanced weapons systems, and the two countries will need to begin with low-end projects to become familiar with how the DTTI will work as bureaucratic hurdles can impede execution of such projects.
At first, the two countries will co-produce such low-end weapons as the Raven UAV, and reconnaissance modules for the C-130J Super Hercules aircraft bought in 2008, said an Indian Defence Ministry source. More products under DTTI will be identified during next month's visit by Frank Kendall, US undersecretary of defense for acquisition, technology and logistics.
Obama was the first US president to be the guest at the Jan. 26 Republic Day parade. His visit received substantial attention by the media, with analysts describing it as a watershed event and the beginning of a new era in Indo-US strategic relations under the Narendra Modi government.
Analysts and serving officers, however, are divided about whether stronger Indo-US strategic and defense ties would loosen those bonds between India and Russia.
"Russia is a declining power with little to offer India outside of defense technology," said Ashley Tellis, senior associate, Carnegie Endowment for International Peace. "Ties with the US will be comprehensive, ties with Russia will be largely uni-dimensional. India actually comes out ahead in that way," Tellis said.
But Bharat Karnad, professor of national security studies at the Centre for Policy Research, said Indo-Russian defense ties are stable.
"Good relations with the US reflects aspiration, ties with Russia are hard reality. No substantive shift in policy is on the anvil, certainly nothing at the expense of India's relations with Moscow, especially because, unlike the US, Russia has partnered, and continues to partner, India in strategically sensitive technology projects ranging from missiles, ship submersibles, ballistic, nuclear submarines to the Fifth Generation Fighter Aircraft," Karnad said.
The Indian military for decades has been equipped with Russian-made weaponry and equipment and absorption of US-made systems could take time, said a senior Indian Air Force officer.
"There is a challenge in terms of technology-sharing due to US laws and on the part of India technology absorption. This would imply that only a low level of technology-sharing would be practical despite the good intent on both the sides," said Rahul Bhonsle, retired Indian Army brigadier general and defense analyst.
With India-US defense ties restricted only to the purchase of off-the-shelf equipment, the two countries have had no experience in joint weapon development and production, unlike India's experience with Russia and Israel, the MoD source said.
"I think the rise of US-Indian defense production will be slow. America's biggest defense market is domestic, not India. India, in contrast, is one of Russia's two largest defense markets. The contrast explains everything," Tellis said.
Chintamani Mahapatra, professor at the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, said, "There is no doubt that entry of US defense industries into the Indian market will slowly reduce the Russian share of the Indian market. But then the US alone is not going to replace Russia in terms of Indian defense acquisitions. India will continue to diversify its sources of arms purchase."
Since the US sanctions against India were lifted in 2001, India has purchased more than $9 billion in weaponry but it has not included technology transfer, which has been an Indian goal. Unless the two countries are able to effectively execute co-production of high-technology weapon systems, Russia will remain India's main supplier, continue to transfer technology and the hype of the Obama visit will be slowly lost, the Air Force officer said.
"There is considerable concern in Moscow on the warmth shown toward President Obama in New Delhi, but behind the theatrics there has been nothing tangible in the defense and security field that should worry Russia for their primacy in combat systems remains on track," Bhonsle said.
But Tellis is optimistic. "I think there is a clear strategic judgment in India that important though Russia still is for India, Moscow represents the past, Washington represents the future."
Wakil CEO Produksi Kendaraan Militer Rusia mengklaim bahwa Rusia akan menghasilkan kendaraan infanteri terbaik yang akan menampilkan kemampuan yang unggul daripada model asing.
© Sputnik/ Sergei Piatakov★
Rusia akan menghasilkan kendaraan tempur infanteri (IFV) dengan kemampuan lebih unggul dari model asing, kata wakil CEO produksi kendaraan tempur Rusia, Jumat.
Kendaraan lapis baja pertama akan diakuisisi Angkatan Udara Rusia (VDV) tahun ini setelah disetujui oleh komisi negara.
"Kami akan memproduksi IFVs baru, karakteristik teknis dan harga akan menjadi yang terbaik di dunia. IFV kami tidak kalah dengan Puma, kendaraan tempur produksi Jerman dalam hal karakteristik teknis dan taktis namun lebih unggul dalam kapasitas berenang," kata Alexei Losev.
Dia menekankan bahwa salah satu keuntungan utama dari IFV Rusia atas model IFV Eropa adalah kemampuannya untuk mengatasi hambatan air.
Kendaraan tersebut akan berpartisipasi dalam Parade Kemenangan di Lapangan Merah di Moskow pada tanggal 9 Mei mendatang bersama model kendaraan militer baru lainnya.[Sputnik]
★ Garuda Militer
Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, dan Menhan Singapura, Dr Ng Eng Hen, menyepakati Empat Inisiatif baru. Menyusul kunjungan Menhan Ryamizard ke Singapura pada 28-30 Januari 2015.
★ Pertama, dua angkatan bersenjata meningkatkan kolaborasi dan kerjasama praktis terkait masalah keamanan umum. Seperti keamanan maritim dan anti perompakan, kontra-terorisme, dan bantuan kemanusiaan serta penanganan bencana(HADR).
★ Kedua, pejabat di Kementerian Pertahanan dan militer dua negara meningkatkan interaksi bilateral melalui pelatihan bersama dan partisipasi kursus di lembaga masing-masing.
★ Ketiga, pejabat senior dua Kementerian Pertahanan untuk melakukan dialog reguler tentang isu-isu regional dan strategis untuk kepentingan bersama kedua negara.
★ Keempat, mengeksplorasi langkah-langkah baru yang diambil pada interaksi antar militer yang telah membawa banyak manfaat bagi kedua TNI dan SAF.
“Kerjasama ini sangat penting bagi keberlangsungan persahabatan yang telah lama berlangsung antara TNI dan SAF,” ujar Menhan Ryamizard dalam rilis Puskompublik Kemhan, kemarin.(rinaldi/sir)
Tim Indonesia kembali memimpin peraihan medali kejuaraan menembak di Brunei
Hasil pertandingan menembak di Brunei [Kaskus]★
Melihat gambar diatas terlihat, Indonesia kembali memimpin peraihan medali kejuaraan menembak di Brunei.
Belum ada berita resmi apakah pertandingan menembak internasioal ini telah selesai apa masih berlanjut.
Hasil terakhir pada tanggal 26 Januari menunjukan bahwa Tim Menembak Indonesia menjuarai perolehan mendali dengan 10 medali Emas, 6 medali Perak dan 3 medali Perunggu. Dari hasil tersebut Tim Indonesia meraih posisi teratas disusul Brunei Darusalam, yang menurunkan 2 tim penembaknya, lalu disusul dengan Vietnam pada urutan ketiga.
Dengan hasil peraihan medali ini telah mengharumkan putra putri Indonesia di ajang Internasional ... Selamat
★ Garuda Militer
DUA negara raksasa dunia tengah mengelus-elus Indonesia, Amerika Serikat dan Rusia. Dua negara adidaya itu berhasrat menjadikan 'Negeri Jamrud Khatulistiwa'--julukan Indonesia--sebagai pangsa pasar bagi produk-produk persenjataan mereka.
Sebagai bukti, Amerika Serikat mengaku siap memasok sejumlah suku cadang yang diperlukan kendaraan militer Indonesia asal negara tersebut seperti untuk pesawat angkut C-130 Hercules, jet tempur F-16 Fighting Falcon, dan helikopter tempur AH-64 Apache.
''Sulit bagi AS untuk melakukan embargo kepada Indonesia sebagai mitra yang amat kuat,'' kata Staf Khusus Menteri Pertahanan AS untuk Kawasan Asia Pasifik David B Shear, akhir pekan lalu.
Shear menambahkan pemerintah AS akan melakukan segala upaya untuk memastikan komitmen, dukungan, serta pengiriman suku cadang peralatan militer kepada Indonesia. ''Kami juga memiliki kerja sama penting mengenai hibah pesawat tempur F-16 dan penjualan helikopter tempur Apache baru-baru ini,'' kata Shear.
Lain Amerika Serikat, lain pula Rusia. Beberapa hari sebelum Shear mengungkapkan keinginan 'Negeri Paman Sam', Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin telah lebih dahulu menyatakan keinginan agar Indonesia menyetujui pembelian pesawat tempur Sukhoi jenis Su-35.
''Kami berharap kesepakatan pembelian Su-35 bisa terjadi. Kerja sama militer di antara kedua negara sudah berlangsung sejak lama dan kami ingin bisa terus berlanjut,'' ujar Galuzin di kediaman Duta Besar Rusia, Jakarta, Senin (19/1).
Dia menambahkan Rusia selalu siap jika memang nantinya Indonesia sepakat untuk membeli Su-35 demi menambah unit pesawat tempurnya.
Presiden Joko Widodo paham betul negeri yang dipimpinnya menjadi incaran negara-negara asing sebagai pangsa pasar potensial. Negara seluas 1.904.569 km2 ini tentu membutuhkan peralatan utama sistem persenjataan yang canggih, modern, dan ideal demi menjaga kedaulatan.
Daripada sekadar menjadi konsumen dan incaran negara-negara produsen dari luar negeri, Jokowi ingin Indonesia mandiri. Ia pun gencar melakukan safari ke PT PAL, PT Dok Surabaya, dan PT Pindad demi memenuhi kebutuhan pertahanan dalam taraf yang ideal.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengamini bahwa tujuan safari Jokowi ialah untuk mengetahui secara langsung kondisi salah satu industri strategis itu dan bagaimana pengembangannya ke depan.
''Presiden menginginkan pengembangan berbasis dua hal. Misi pertama harus bisa menuju kemandirian pertahanan, setiap ada pengadaan alutsista harus dibarengi transfer teknologi. Yang kedua ialah untuk menerapkan teknologi dan mengembangkan teknologi ganda,'' imbuhnya.Ditopang UU 
SETPERS/AGUS SUPARTO★
Industri pertahanan di dalam negeri memang diyakini akan bergeliat dan mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional. Pendorongnya ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
''Industri akan lebih bergeliat karena dijamin pemerintah melalui undang-undang. Ada banyak investor asing yang ingin mengajak kerja sama,'' ujar Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan Said Didu kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.
Sejauh ini, kata dia, industri dalam negeri baru bisa memproduksi senjata berkaliber kecil, kapal pendukung logistik perang, atau panser. Indonesia masih sangat tergantung pihak asing dalam hal teknologi tingkat tinggi.
''Untuk pesawat tempur, kapal perang yang lengkap dengan sistem senjata, kemudian kapal selam, itu masih harus bekerja sama dengan pihak asing. Senjata kaliber besar dan rudal juga masih harus kerja sama,'' tuturnya.
Lebih jauh ia mengatakan, pesawat tempur dan kapal selam tengah dirancang dengan Korea Selatan. ''Pesawat tempur mungkin baru bisa terbang 2026, kapal selam mungkin 2017-2018 sudah dibangun di PT PAL. Untuk medium tank, sedang dirancang PT Pindad,'' kata Said.
Said juga mengutarakan persoalan pertahanan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Mengingat masih ada permasalahan dari sisi industri pendukung dan permodalan, ia pun berharap kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.
Menurut dia, Kementerian Perindustrian bisa mendorong pengembangan industri pendukung, sedangkan Kementerian BUMN membantu suntikan modal. ''Dengan begitu, kapasitas produksi bisa ditingkatkan seiring dengan penyediaan sumber daya manusia yang mumpuni,'' tandas Said.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan Kemenperin terus menguatkan BUMN sebagaimana yang menjadi bagian tugasnya.
''Tugas Kementerian Perindustrian ialah bagaimana memperkuat BUMN-nya seperti Pindad, Krakatau Steel, atau Dahana yang memproduksi mesiu. Dari sisi permodalan, Kementerian BUMN juga sudah bergerak melalui penyertaan modal negara (PMN),'' tutur Ansari.
★ Media Indonesia
(Photo: Prakash Singh/Getty)★
