Jumat, 12 Oktober 2018

[Dunia] Jepang Tawarkan Bantuan Untuk Bangun Kapal Selam

Jika negosiasi kontrak dengan perusahaan Perancis, Naval Group, akhirnya tak berhasil. Kapal selam kelas Soryu terbaru, Oryu, pertama didukung baterai lithium-ion. [JMSDF]

Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, mengatakan negaranya akan tetap siap untuk mengekspor kapal selamnya ke Australia jika negosiasi kontrak yang berlarut-larut antara Departemen Pertahanan Australia dan perusahaan Perancis, Naval Group, akhirnya tak berhasil.

Dalam wawancara dengan ABC sebelum berangkat ke Sydney, Taro Kono juga mengisyaratkan bahwa Jepang akan bersedia melakukan patroli maritim bersama dengan Australia di Laut China Selatan, dan menyampaikan harapan agar rotasi pasukan akan terjadi “sesegera mungkin”.

Bulan lalu, ABC mengungkap frustrasi yang dirasakan Pemerintah Australia terhadap Naval Group atas proyek kapal selam di masa depan senilai $ 50 miliar (atau setara Rp 500 triliun), dan kekhawatiran bahwa perjanjian kemitraan strategis kunci tak mungkin ditandatangani sebelum akhir tahun.

Dalam satu-satunya wawancara yang dilakukan setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dan Menteri Pertahanan Australia, Christopher Pyne, Kano mengatakan Tokyo akan bersedia untuk masuk jika Australia memutuskan untuk melihat pilihan lain sebagai pengganti armada Collins Class yang menua.

“Itu mungkin – tetapi terserah kepada pemerintah Australia untuk memutuskannya,” kata Kano.

Pada tahun 2016, Tokyo mengungkapkan kekecewaan yang mendalam setelah pemerintahan Turnbull memberi kontrak kapal selam yang menguntungkan bagi Perancis ketimbang tawaran Jepang dan Jerman yang bersaing.

Kano menekankan ia tak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Jepang untuk mempersiapkan penawaran lain jika Australia kembali mendekati pemerintahnya.

“Ya, saya harus mengecek dengan Departemen Pertahanan dan industri terkait,” katanya.

Minggu lalu Jepang merayakan peluncuran kapal selam kelas Soryu terbaru, Oryu, yang pertama dari armada yang akan didukung oleh baterai lithium-ion.

Menurut Euan Graham, seorang peneliti senior dari Lowy Institute, tawaran asli Jepang untuk membangun kapal selam masa depan Australia tak memenuhi standar teknis Departemen Pertahanan Australia, meskipun kapal selam kelas Soryu saat ini adalah kapal selam terbesar yang dioperasikan secara konvensional.

“Jika negosiasi dengan Perancis tak berhasil, Departemen Pertahanan menghadapi keputusan yang menakutkan tentang apakah akan kembali ke langkah awal, termasuk mungkin meninjau kembali opsi kapal selam bertenaga nuklir,” kata Graham.

 Patroli Gabungan 

Dalam pembicaraan tingkat tinggi pada hari Rabu (10/10/2018), Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Jepang serta Australia membahas opsi untuk kerjasama militer dan keamanan yang lebih dekat sebagai bagian dari strategi Tokyo dalam “Strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”.

Kano mengatakan hal yang mungkin bahwa Jepang akhirnya bisa melakukan patroli maritim bersama dengan Australia di perairan yang diperebutkan dari Laut China Selatan.

“Kekuatan Bela Diri maritim kami menimbulkan pelabuhan strategis di negara-negara ASEAN dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama,” katanya.

“Laut China Selatan jelas merupakan wilayah yang sangat kontroversial, kami akan mempertimbangkan apa yang bisa kami lakukan bersama.”

“Kami tidak melakukan pengawasan permanen saat ini, tetapi kami bisa memikirkan banyak hal yang bisa kami lakukan bersama di banyak tempat.”

Menteri Luar Negeri Jepang juga menegaskan bahwa perjanjian “Status of Forces” dengan Australia hampir selesai.

Kesepakatan itu akan memungkinkan personel militer untuk melakukan perjalanan ke kedua negara untuk melakukan latihan bersama.

“Perjanjian ini sangat penting untuk kerja sama kami. Kami telah membuat kemajuan yang signifikan, hanya ada beberapa masalah yang tersisa untuk diselesaikan, jadi kami berharap pada akhir tahun ini kita pada dasarnya bisa mendapatkan kesepakatan,” katanya.

  ✈ Tempo  

Kamis, 11 Oktober 2018

Pindad Jalin Kerja Sama dengan Waterbury di Bidang Amunisi

Pindad mampu memproduksi 120 juta amunisi per tahun. Amunisi buatan PT Pindad [Tempo]

Perusahan penyedia peralatan pertahanan dan keamanan, PT Pindad (Persero), menargetkan dapat memproduksi 600 juta butir amunisi dalam satu tahun. Jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

Dirut Pindad Abraham Mose mengatakan, PT Pindad tengah berupaya mengejar target tersebut. Pasalnya, sejauh ini Pindad hanya bisa menghasilkan amunisi 120 juta butir per tahun.

"Kami akan lakukan strategic partnership (kerja sama) untuk mendorong (produksi) sampai 500-600 juta butir per tahun. Untuk (kebutuhan) domestik dan ekspor. Belum lagi nanti kita ingin menyasar pasar sport," kata Mose saat perayaan 35 tahun Pindad, di kantor Pindad Bandung, Kota Bandung, Ahad (29/4).

Ia mengatakan, selama ini pasar utama PT Pindad memenuhi kebutuhan TNI dan Polri yang masih belum mencukupi. Oleh karena itu, pada 2019 nanti kapasitas produksi bisa bertambah mencapai 290 juta butir.

Mose optimistis penambahan kapasitas produksi amunisi bisa tercapai. Sebab, ilklim industri manufaktur yang bergerak dalam Industri manufaktur dan alutsista berjalan baik.

"Indikatornya adalah kinerja perusahaan setiap tahun mengalami kenaikan. Tahun 2016, laba yang diraih dari seluruh produksi, termasuk kendaraan dan senjata, mencapai Rp 48 miliar. Lalu, pada 2017 labanya mencapai Rp 92 miliar. Tahun ini, target laba kita mencapai tiga digit," tuturnya.

Selain itu, kata dia, PT Pindad juga akan mengakselerasi serta memperkuat sektor industri dan militer. Sektor industri, yang awalnya menyumbang 30 persen pendapatan, didorong bisa mencapai 45-55 persen. Sementara itu, sektor militer juga dinaikan lagi agar dapat mendongkrak pendapatan Pindad secara keseluruhan.

"Pindad juga akan mengembangkan area komersial bernama Military Destination Park seluas 10 hektare. Di situ ada shooting range untuk komersial sehingga amunisi kita bisa dijual, lalu kami akan membangun rumah sakit tujuh lantai dan penginapan," katanya.

  ✈ Republika  

PT DI Berencana Bangun Sebuah Pabrik di Tahun 2019

Meningkatkan kapasitas produksi perusahaan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) berencana untuk membangun sebuah pabrik di tahun 2019.

Keberadaan pabrik tersebut diestimasi akan meningkatkan kapasitas produksi perusahaan sebanyak 6 unit pesawat per tahun. Selama ini, perusahaan rata-rata menghasilkan 10 unit pesawat setiap tahunnya.

“2019, kalau sudah sertifikasi, segera kita bangun fasilitas manufaktur tersendiri,” kata Direktur Utama PT DI Elfien Goentoro, di Paviliun Indonesia, disela-sela pertemuan IMF-WB, Rabu (10/10/2018).

Elfien berkata dibutuhkan pendanaan sekitar US$ 90 juta (Rp 1,4 triliun) sampai $ 100 juta untuk membangun pabrik tersebut. Nantinya, pabrik tersebut akan menghasilkan pesawat militer berjenis N219 yang diberi nama Nurtanio oleh Presiden Joko Widodo.

Saat ini, perusahaan sedang melakukan penjajakan terhadap beberapa institusi keuangan supaya mereka bisa membantu pembangunan pabrik dalam hal pendanaan.

Perusahaan juga terbuka dengan alternatif pendanaan lain seperti partisipasi ekuitas, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pembuatan anak perusahaan, maupun perusahaan patungan (joint venture).

PT DI juga tidak menutup peluang kolaborasi secara internasional. Meski terbuka untuk bekerjasama dengan asing, Elfien berkata perusahaan akan tetap mempertahankan konten lokal dari segi komponen, desain dan produk.

“Boeing, Airbus, mana ada yang sendiri. Seluruh komponen [mereka] dari luar, kita [juga] kerja sama dari luar. Kalau industri pesawat terbang mau sendiri risiko [dan] modalnya terlalu besar. Kita harus bangun ekosistem dari dalam ataupun luar supaya bsia mandiri,” jelasnya.

  ✈ CNBC  

Tiga Negara Afrika Naksir Pesawat Produksi PT DI

✈ CN235 TNI AU

Sejumlah negara di Afrika, seperti Madagascar, Kongo dan Sudan tertarik dengan dua jenis pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Pesawat yang dilirik oleh tiga negara dari Benua Hitam itu yakni CN 235 dan N219.

“Sudah ada Madagascar, Kongo dan Sudan yang menyatakan tertarik. Dalam tahap penjajakan,” kata Direktur Utama PT DI, Elfien Goentoro, saat memamerkan kedua pesawat produksi PT DI di Paviliun Indonesia, Nusa Dua, Bali, sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Antara, Rabu 10 Oktober 2018.

Elfien Goentoro menjelaskan, keikutsertaan PT DI di Pameran Paviliun Indonesia itu memang tidak bertujuan untuk menjual produk. Tetapi lebih kepada menunjukkan karya bangsa kepada para delegasi IMF-WB dari seluruh dunia.

Menurut dia, negara-negara Afrika masuk ke dalam daftar pangsa pasar yang ditarget untuk pesawat jenis CN 235 dan N219. Kedua pesawat tersebut dinilai cocok untuk kondisi geografis wilayah Benua Afrika.

"Kalau Eropa baru ada Norwegia yang nanya-nanya karena mungkin dua pesawat jenis ini kan khusus untuk daerah yang memerlukan short take off dan landing, sehingga mudah dioperasikan di daerah terpencil," ujarnya.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiG-tVh2rf3GzzJEWDbm3o2hpeO6RKMG065-2d3QFKNa-7Fv0wWe9upCz4xGlAsQZ4yHAgVMGy1Xm7And8bQtWtlZc7Uj74FqshOzbWXpYUQz6pJTCPv-kyA3g4eFp-QO1tJ1twzG5sJS8z/s1600/Pesawat+N219+Nurtanio.jpgPesawat angkut N-219

Saat ini, BUMN pembuat pesawat asal Bandung tersebut mampu memproduksi rata-rata 10 pesawat dalam satu tahun. Tahun depan, empat pesawat sudah dipesan oleh Senegal, Nepal dan Thailand.

Dengan rincian, Senegal memesan pesawat CN 235 seharga 25 juta dolar AS, Nepal memesan pesawat CN 235 dengan konfigurasi pesawat maritime patrol seharga 30 juta dolar AS. Sedangkan Thailand memesan dua pesawat NC 212 i seharga sekira 13 juta dolar AS.

"Kenapa maritime patrol lebih mahal, karena pesawat memerlukan kelengkapan seperti komputer, radar dan lain-lain, sedangkan kalau pesawat transportasi biasa kan cuma butuh kursi," katanya.

Sampai saat ini PT DI mampu memproduksi 431 pesawat, 48 di antaranya sudah diekspor ke Korea, Malaysia, Thailand, Turki, Brunei Darusalam, Filipina, Vietnam dan lainnya.

"Memang kita pasarnya cocok untuk negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin karena sesuai untuk medannya," ucapnya.

  ✈ Pikiran Rakyat  

Pesawat Bomber Amerika Masuki Langit Kaltara

Ilustrasi Sukhou TNI AU

J
umat (28/09/2018) sekira pukul 18.30 WITA, sebuah pesawat jenis bomber, diduga dari Amerika nekat memasuki wilayah udara Kalimantan, tepatnya menuju Tarakan. Menanggapi hal tersebut, Komandan Lanud (Danlanud) Anang Busra Kolonel Pnb Mochamad Arifin membenarkan hal tersebut.

Diakuinya, saat itu dua pesawat tempur jenis Sukhoi dari Pangkalan Angkatan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar langsung terbang ke arah pesawat asing tersebut dengan maksud untuk menghalau.

“Memang benar pesawat bomber itu melintas menuju ke arah tempat kita (Tarakan) dan pesawat itu membawa bom. Namun pesawat Sukhoi dari Makassar langsung meng-intersep pesawat asing ini dan pesawat asing itu langsung menghindar,” ungkapnya saat ditemui di peringatan HUT ke-73 TNI di Pelabuhan Malundung, kemarin (5/10).

Usai menghindari dua buah pesawat Sukhoi milik Indonesia, pesawat Amerika tersebut langsung lari ke arah Filipina, keluar dari jalur Indonesia. Sebelumnya diketahui pesawat asing tersebut tidak ada izin melewati wilayah Indonesia. Maka dari itu, saat terlihat di radar, pihaknya menghubungi Lanud Sultan Hasanuddin untuk bergerak cepat menghalau.

“Setelah pesawat asing ini melihat ada pesawat kita, dia langsung ke luar dari jalur. Kami belum tahun alasan pesawat asing ini masuk ke Indonesia, apakah tidak mengetahui sedang terbang di wilayah udara Indonesia, atau sengaja,” bebernya.

Ditambahkannya, sebelum pesawat asing diduga milik Amerika ini masuk ke wilayah Indonesia, beberapa hari sebelumnya juga terlihat tiga kapal diduga milik Amerika yang masuk ke wilayah perairan Indonesia melalui jalur utara. “Setelah sempat terpantau, di hari ketiga dari pantauan kami, baru didapati pesawat bomber Amerika itu masuk ke wilayah kita,” imbuhnya.

Diakui Danlanud, setelah kejadian itu pihaknya belum mendapatkan informasi atau komunikasi dengan Amerika. Meski demikian dirinya menyebut pesawat asing tersebut mengira sedang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Diketahui, ALKI ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Namun jalur tersebut biasanya dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut berkenaan dengan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.

“Kalau masih di wilayah ALKI itu, memang perairan internasional, tapi pesawatnya sudah masuk sekali ke wilayah Kaltara,” tuturnya.

  ♘ Prokal  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...