N219
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) diminta lebih melibatkan sektor swasta dalam industri pertahanan dalam negeri. Apalagi, KKIP telah melakukan restrukturisasi di tingkatan tim pelaksananya.
"Anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/10/2018).
Politikus Partai Hanura ini menuturkan, ada tujuh program prioritas industri pertahanan, yaitu pengembangan propelan roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam dan pesawat tempur.
Menurut dia, semua itu seharusnya melibatkan riset di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan industri pertahanan agar memajukan keterampilan dalam inovasi teknologi.
"Konsekuensinya adalah anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi. Dia berpendapat, dalam struktur Tim Pelaksana KKIP terdapat orang-orang yang memiliki rekam jejak bagus dan kompeten seperti Marsdya TNI Purn Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI M Thamrin sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP, dan Connie Rahakundini sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi.
Dia berharap dengan komposisi tersebut harapannya agar industri pertahanan semakin transparan dan akuntabilitasnya terjaga dengan baik.
"Masuknya Dr Connie sebagai pengamat militer juga artinya mengakomodir masukan akademisi, dan formasi lain, baik sipil atau industri seperti Achmad Muchtarsyah dan unsur kepolisian Irjen Eko hadi, memperkaya keragaman perspekif dalam membangun peta jalan industri pertahanan nasional," katanya.
Menurut dia, dalam komposisi tersebut terdapat perwakilan industri pertahanan swasta seperti Mayjen TNI Purn Jan Pieter Ate yang merupakan Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional dan Achmad Muchtasyar yang merupakan Direktur PT Daya Radar Utama.
Bobby meminta keterlibatan swasta dalam KKIP harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan indhan dalam negeri khususnya dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.
"Semoga formasi ini bisa segera diterima Presiden agar langsung bekerja efektif, menyelesaikan program MEF sampai fase ke-3 tahun 2019-2024," tuturnya.
Kerjasama dengan BPPT sejak 2008 
UAV ANKA generasi terbaru [Yusuf akbaba]
Perusahaan dirgantara Turki, Turkish Aerospace Industry (TAI), sedang mengembangkan pesawat terbang tanpa awak (Unmanned Aircraft Vehicle/UAV) generasi terbaru.
Saat ini, UAV terbaru tersebut sedang diuji coba di di fasilitas Indonesian Low Speed Tunnel (ILST) milik Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika (BBTA3) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Serpong, Banten.
Vice President Corporate Marketing and Communications TAI Tamer Ozmen mengatakan kepada Anadolu Agency saat mengunjungi BPPT akhir pekan lalu, UAV generasi terbaru ini akan mulai diproduksi dalam 3 hingga 4 tahun mendatang.
UAV generasi terbaru tersebut, menurut dia, memiliki dua mesin dan kapasitas payload yang lebih besar.
“Proses uji coba dan pengetesan saat ini sudah mencapai 80 persen dan 20 persen sisanya akan difinalisasi dalam beberapa minggu ke depan,” ungkap Tamer.
Tamer mengungkapkan alasan pihaknya bekerja sama dengan BPPT dalam pengujian UAV terbaru karena telah memiliki pengalaman yang sukses pada saat pengembangan UAV Turki bernama Anka sejak 2008 lalu.
UAV Anka saat ini sudah memiliki pengalaman yang matang untuk berbagai aktivitas seperti anti terorisme serta pengintaian di darat dan laut dan dipakai oleh Angkatan Bersenjata Turki dan Badan Intelijen Turki. Anka, menurut Tamer, juga sudah dipakai di Turki dan di berbagai negara.
“BPPT memiliki andil dalam kesuksesan pengembangan Anka,” tegas Tamer.
Tamer menambahkan saat ini TAI juga sedang mencari kesempatan untuk bekerja sama dengan industri pertahanan di Indonesia.
“Pada bulan November nanti kita akan hadir di pameran Indodefence di Jakarta dan TAI akan membawa model ANKA dengan skala sesungguhnya,” imbuh Tamer.
Saat ini, pesawat UAV Anka produksi TAI sedang mengikuti tender di Kementerian Pertahanan Indonesia untuk pengembangan pesawat terbang tanpa awak di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika (BBTA3) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Fadilah Hasim mengakui kerja sama dengan TAI dalam pengetesan UAV sangat bermanfaat.
Fadilah mengatakan pada tahun 2008 ketika BBTA3 BPPT memulai kerja sama pengembangan UAV Anka dengan TAI, teknologi pesawat tanpa awak baru mulai berkembang.
“Dengan pengujian Anka, kami juga dapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman mempelajari pesawat-pesawat kecil UAV atau pesawat dengan bilangan renoser rendah,” ungkap Fadilah.
Sebelum memulai program kerja sama pengetesan Anka, dia mengakui database yang ada di BBTA3 BPPT adalah untuk pengujian pesawat-pesawat besar yang sudah banyak terdapat di buku dan literatur.
“Tapi pesawat dengan sayap kecil yang sangat sensitif dengan kecepatan angin masih belum banyak database-nya. Kami jadi ada kesempatan belajar,” imbuh dia.
Fadilah menjelaskan fasilitas pengujian pesawat yang ada di BBTA3 BPPT adalah terowongan angin Indonesian Low Speed Tunnel (ILST) dengan seksi uji berukuran 4x3 meter yang dibangun oleh Presiden BJ Habibie dengan menggunakan teknologi asal Jerman dan Belanda.
“Terowongan angin kecil kami sangat akurat dengan intensitas turbulensinya sangat rendah di bawah 0,1 persen,” ujar Fadilah.
Selain itu, pada terowongan angin tersebut juga memiliki sudut aliran yang sangat seragam dan lapisan batas yang sangat tipis.
“Terowongan angin ILST adalah terowongan angin kelas dunia,” lanjut dia.
✈️ Ilustrasi armada TNI AL [TNI AL]
China dan sepuluh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia akan menggelar latihan angkatan laut gabungan perdana di Laut China Selatan.
"Angkatan laut negara ASEAN sedang dalam perjalanan menuju Zhanjiang, China untuk memulai latihan maritim gabungan ASEAN-China," ucap Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen pada Jumat (19/10).
Kta Zhanjiang di selatan China merupakan pangkalan armada laut militer China. Latihan bersama itu diumumkan Ng Eng dalam pertemuan antar-menteri pertahanan ASEAN yang turut dihadiri Menhan Amerika Serikat James Mattis dan juga Menhan China Wei Fenghe.
Ng Eng mengatakan latihan bersama itu itu diharapkan mampu membantu "terbangunnya rasa saling percaya" antara ASEAN-China.
Selama ini, relasi kedua belah pihak bisa dibilang kompleks lantaran sengketa antara Beijing dan sejumlah negara Asia Tenggara terkait wilayah di Laut China Selatan.
Dikutip AFP, Laut China Selatan menjadi rawan konflik setelah Beijing megklaim hampir 90 persen perairan merupakan salah satu jalur perdagangan utama itu. Klaim Beijing tersebut bertabrakan dengan sejumlah negara seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, bahkan Taiwan.
Meski masih berkeras terhadap masing-masing klaim, China dan ASEAN berusaha meredakan ketegangan dan mengantisipasi potensi eskalasi militer di perairan tersebut.
Ng Eng mengatakan ASEAN juga berencana menggelar latihan bersama serupa dengan militer AS tahun depan.
Hal itu dilakukan guna membendung kekhawatiran AS terkait relasi Asia Tenggara yang semakin mendekat kepada China, khusus sejak AS berada di bawah kuasa Presiden Donald Trump.
AS telah lama mengungkapkan kekhawatiran terkait klaim China di Laut China Selatan yang dianggap Washington sebagai perairan internasional.
Sebab, meski klaim China telah dipatahkan Pengadilan Arbitrase Internasional pada pertengahan 2016 lalu, Pemerintahan Presiden Xi Jinping tetap melakukan sejumlah instalasi militer dan membangun pulau buatan di perairan itu.
Laut China Selatan merupakan salah satu jalur kapal terpadat dengan nilai perdagangan mencapai US$ 5 triliun (Rp 75 quadriliun) setiap tahunnya. Selain itu, perairan itu juga disebut memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah. (rds/eks)
✈️ Pembelian Jet Tempur KFX/IFX
✈️ Ilustrasi
Menko Polhukam Wiranto mengatakan Indonesia akan meminta negosiasi ulang terkait pengembangan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) dengan Pemerintah Korea Selatan. Negosiasi ulang itu dengan pertimbangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
"Ini berlanjut terus program yang multiyears, tapi dengan kondisi ekonomi nasional, maka presiden memutuskan untuk bukan membatalkan tapi renegotiate atau negosiasi ulang bagaimana posisi Indonesia bisa lebih ringan untuk masalah-masalah yang menyangkut dengan pembiayaan," kataWiranto, usai rapat koordinasi, di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (19/10/2018).
Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk membahas poin-poin negosiasi ulang pengembangan pesawat tersebut. Tim itu nantinya akan diketuai Wiranto sendiri.
"Tentunya ini akan berdampak kepada bagaimana agreement yang lalu yang kita sudah bicarakan. Hari ini kita merapatkan karena Presiden memperintahkan untuk Polhukam mengetuai untuk tim renegosiasi ini kepada pihak Korea Selatan," kata Wiranto.
Wiranto berharap dalam waktu setahun, pembahasan negosiasi ulang ini akan diselesaikan. Adapun beberapa poin yang akan dinegosiasikan adalah pembiayaan, ongkos produksi, alih teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual.
"Banyak hal kita bicarakan masalah kemampuan pembiayaan dari Indonesia, masalah kemungkinan prosentase-prosentase development cost sharingnya berapa, lalu cost produksinya berapa lalu alih teknologinya kepasa Indonesia bagaimana, keuntungan HKI Hak Intelektual kita bagaimana, lalu pemasarannya bagaimana. Ini banyak sekali nggak bisa dalam satu jam kita selesaikan," ujarnya.
Wiranto menjelaskan proyek kerja sama pembuatan pesawat tempur KFX/IFX ini dimulai dari riset hingga produksi. Ia menjelaskan program ini merupakan kerjasama jangka panjang.
"Beberapa waktu lalu memang kita kan ada program, itu program jangka panjang dengan suatu saat dimulai kerjasama researchnya dulu, membuat prototipenya dulu, baru produksinya," pungkasnya.
(yld/mae)
✈️ Panggil Kemendag dan PTDI
✈️ Flanker TNI AU [TNI AU]
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto memanggil sejumlah pejabat untuk rapat pagi ini. Hadir dalam kegiatan ini di antaranya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Elfien Goentoro.
Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB. Awak media sempat memasuki ruang rapat untuk mendengar agenda rapat dari Wiranto.
Wiranto mengatakan, rapat kali membahas proyek kerjasama pembuatan pesawat tempur Korea Fighter eXperiment dan Indonesia Fighter eXperiment (KFX dan IFX). Lalu, dia mengatakan, rapat ini juga membahas pembelian pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia.
"Kita membahas pembelian pesawat Sukhoi S-35," ujarnya membuka rapat, Jumat (19/10/2018).
Usai membuka rapat tersebut, awak media diminta untuk meninggalkan ruangan rapat.
Sebagai informasi, kerja sama KFX dan IFX rencananya dimulai tahun 2022. IFX akan diproduksi PTDI dan purwarupanya diharapkan uji coba pada 2020.
Untuk pembelian Sukhoi S-35, Indonesia rencananya akan membeli pesawat itu sebanyak 11 pesawat. Dua pesawat di antaranya akan tiba pada tahun depan.
"Alutsista masih menggunakan yang dulu belum ada penambahan kecuali Sukhoi. Sukhoi akan tiba di Indonesia pada 2019 nanti (sebanyak) 2 unit," kata Kepala Pusat Penerangan dan Komunikasi Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal (TNI) Totok Sugiarto di Restoran D'Cost, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat (10/9/2018). (zlf/zlf)
N219 
