TNI AL baru saja mendapatkan tambahan kekuatan armada perang dengan hadirnya dua kapal perang hasil karya anak bangsa, yakni KRI Gulamah 869 dan KRI Bubara 868.
Kedua kapal perang produksi PT Caputra Mitra Sejati (CMS) tersebut menggunakan nomer lambung dari kapal perang lama yang kini sudah diturunkan perannya dari KRI ke KAL.
KRI Bubara 868 tadinya nomer lambungnya disematkan pada KRI Anakonda 868, kemudian KRI Gumalah 869 tadinya nomer lambungnya adalah milik KRI Patola 869, kedua kapal patroli dari bahan lambung fiberglass tersebut kini menjadi arsenal peronda di tingkat Lantamal (Pangkalan Utama Angkatan Laut).
Dikutip dari tnial.mil.id, pemberian nama Bubara dan Gulamah, diambil dari nama sejenis ikan kakap putih yang merupakan ikan jenis demersal, ikan tersebut biasa ditemukan di perairan pesisir dan sungai. Kedua ikan itu memiliki karakteristik kecepatan dan ketahanan dalam berenang.
Kedua kapal jenis patroli cepat (PC)-40 M ini memiliki spesifikasi panjang 45,5 meter, lebar 7,9 meter dan bobot 230 ton. Disokong mesin utama 3 x 1800 Hp dengan putaran mesin 2300 rpm, kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 24 knot, kecepatan jelajah 17 knot dan kecepatan ekonomis 15 knot. Untuk urusan daya tahan berlayar, dengan bekal bahan bakar penuh (56.000 liter), endurance kapal ini dapat berlayar selama enam hari. Dengan bahan bakar penuh, jangkauan berlayar kapal patroli ini dapat mencapai 3.022 km.
Sebagai elemen persenjataan, kapal yang diawali 35 prajurit ini mengandalkan kanon kaliber 30 mm pada haluan. Bila merujuk ke keluarga PC-40 yang telah dioperasikan TNI AL, maka besar kemungkinan jenis senjata yang akan dipasang adalah kanon Marlin WS (Modular Advanced Remotely controlled Lightweight Naval Weapon Station). Kanon yang dikendalikan dengan teknologi RCWS (Remote Control Weapon System) ini mengandalkan basis senjata Oto Melara 30 mm.
Ciri khas Marlin WS, kanon ini dapat dioperasikan stand alone dengan remote control consol yang terdapat di PIT (Pusat Informasi Tempur). Namun Oto Melara 30 mm dapat pula diintegrasikan dengan CMS, menjadikan sistem senjata ini terkonfigurasi utuh dalam FCS (Fire Control System) yang melibatkan peran radar penjejak dan video tracking. Jalur yang digunakan dari terminal senjata ke CMS/FCS memakai teknologi LAN (Local Area Netwotk).
Dari aspek performa, Oto Melara 30 mm dapat menjangkau sasaran sejauh 3.000 meter. Kecepatan tembak per menitnya adalah 160 peluru per menit. [rif]
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto didampingi Menhan Nasional China Jenderal Wei Fenghe (kiri) menginspeksi pasukan kawal kehormatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sebelum melakukan pertemuan bilateral di Beijing, Senin (16/12/2019). ANTARA/HO PLA/am ⚓️
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Nasional China Jenderal Wei Fenghe membicarakan peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan kedua negara.
Di bawah dinginnya suhu udara Beijing yang diguyur hujan salju sejak Senin pagi itu, kedua Menhan tampak bersikap hangat dan bersahabat.
"Suasananya cair antardua rekan sejawat ini dalam membahas berbagai isu terkait pertahanan negara, kerja sama kedua angkatan bersenjata Indonesia dan Tiongkok, serta masalah stabilitas dan keamanan di kawasan," kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun yang turut serta dalam pertemuan di kawasan Deshengmen itu.
Bahkan Menhan Prabowo merasa yakin "counterpart"-nya itu bisa diajak memperluas area kerja sama di bidang pertahanan dan kemiliteran.
Kedatangan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI ke Ibu Kota China tersebut disambut upacara militer oleh Menhan Wei dan pasukan kawal kehormatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Prabowo sudah dua kali bertemu Jenderal Wei karena sebelumnya berjumpa dalam Pertemuan ke-6 Tingkat Menteri Pertahanan ASEAN Plus di Bangkok, Thailand, pada 18 November 2019.
Industri Pertahanan
Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto foto bersama delegasi China dalam pertemuan bilateral dengan Menhan Nasional China Jenderal Wei Fenge di Beijing, Senin (16/12). (ANTARA/HO-PLA/mii)
Dalam kunjungannya ke Beijing, Prabowo juga sempat melakukan dialog dengan Deputi Direktur Jenderal Lembaga Negara untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan Nasional (SASTIND) Xu Zhanbin.
Dalam pertemuan tersebut Xu didampingi perwakilan dari sejumlah BUMN industri strategis China, di antaranya China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC), Norinco, dan China Electronics Technology Group Corporation (CETC) yang berkesempatan memaparkan pengalaman mereka di Indonesia dan negara-negara lain.
Menurut Dubes Djauhari, dialog dengan SASTIND membahas kemungkinan kerja sama industri pertahanan dengan China.
"Industri pertahanan Tiongkok telah terbukti dapat memenuhi hampir semua kebutuhan pertahanan negara ini," ujarnya.
Selain Dubes, dalam dua pertemuan tersebut Prabowo didampingi Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing Brigadir Jenderal TNI Kuat Budiman, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Suryo Prabowo serta beberapa pejabat di lingkungan Kemenhan dan TNI.
The vessels will be operated as ‘motherships’ for unmanned aerial, surface, and underwater vehicles
OPV 95M design by PT PAL ⚓️
The Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut: TNI-AL) has requested that a total of IDR 4.8 trillion (USD 340 million) be allocated towards a new class of offshore patrol vessels (OPVs) for the service.
According to a draft of the request that was provided to Jane’s on 16 December, the funds will be sourced from domestic lenders as part of loans to be scheduled in the period spanning 2020–24.
SU 35 Russia [reuters] ★
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa diintervensi oleh negara manapun dalam mengambil keputusan pertahanan. Pernyataan ini merespons kabar ancaman dari sejumlah negara kepada Indonesia agar tidak membeli jet tempur Sukhoi.
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Indonesia merupakan negara berdaulat.
“Indonesia adalah negara berdaulat, tidak ada negara yang boleh mengancam dan mengintervensi keputusan penting terkait pertahanan Indonesia,” ujar Dahnil dalam pesan singkat, Rabu (18/12).
Dahnil menuturkan kebijakan mengenai alutsista di Kementerian Pertahanan tidak dilakukan secara sepihak.
Ia berkata keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait alutsista didasari oleh keputusan politik pemimpin tertinggi yakni Presiden Joko Widodo.
Selain itu, menurut Dahnil, pengadaan alutsista juga berdasarkan kebijakan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essensial Force (MEF). Serta mempertimbangkan kebutuhan dari TNI AU, AD, AL hingga Mabes TNI selaku pengguna alutsista.
“Sudah direncanakan dengan baik dan prudent,” ujarnya.
Indonesia merupakan salah satu negara pembeli pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Ancaman terhadap Indonesia terkait pembelian Sukhoi diungkapkan oleh Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta, Oleg V Kopylov, dalam jumpa pers yang digelar di kantornya, hari ini.
Oleg mengungkapkan ada sejumlah negara tak menyukai rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35. Negara-negara tersebut bahkan mengancam Indonesia agar tidak membeli Sukhoi Su-35.
Indonesia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kontrak pembelian jet tempur Sukhoi meski beberapa negara mencoba mengancam Indonesia. Tapi Indonesia tak merasa terancam, ini sangat bagus,” kata Kopylov di kantornya.
Kopylov enggan membeberkan negara-negara yang mengancam Indonesia itu. Meski begitu, ia menyatakan kontrak pembelian jet tempur senilai Rp16,75 triliun itu masih terus berlanjut.
Rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Su-35 ini sudah berlangsung sejak sekitar dua tahun terakhir. Sejumlah pihak menuturkan jet-jet tersebut akan tiba di Indonesia pada 2019.
Namun, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah Indonesia apakah pembelian belasan pesawat itu dilanjutkan.
♞ CNN
Persaingan Bisnis Yang Tak Adil
Rusia angkat bicara mengenai ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh AS terhadap negara-negara yang ingin membeli peralatan militer Moskow, termasuk pada Indonesia. [Foto/Reuters] ★
Rusia angkat bicara mengenai ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara yang ingin membeli peralatan militer Moskow, termasuk kepada Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia telah menekan kontrak pembelian Su-35 dengan Rusia, namun ancaman sanksi dianggap menjadi penghambat kelanjutan dari kesepakatan itu.
Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Oleg V.Kopylov menuturkan, ancaman sanksi ini tidak lain adalah strategi bisnis. Sebagai produsen senjata dunia, AS takut produk mereka tidak laku, karena banyak negara memilih untuk membeli dari Rusia.
"Seperti kasus Turki, kasus India, dan kasus China, AS mencoba mencegah negara-negara sahabat kami untuk bekerja sama dengan Rusia di ranah militer dan teknis," ucapnya pada Rabu (18/12/2019).
"Hal ini cukup dipahami, karena AS juga memiliki industri teknis militer yang besar, dan AS merupakan eksportir senjata terbesar di dunia, dan ini tentang persaingan. Namun, persaingan bisa adil dan tidak adil," sambungnya.
Dia lalu menuturkan, persaingan yang adil adalah baik Rusia dan AS membiarkan suatu negara memilih produk mereka yang lebih mereka sukai. Namun, dengan adanya ancaman sanksi, Kopylov menuturkan, Washington memilih untuk melakukan persaingan yang tidak adil.
"Indonesia bisa melihat yang mana yang terbaik, yang paling efektif dari segi harga, dan Indonesia akan membeli senjata tersebut. Itulah kompetisi yang adil," ujarnya.
Kopylov sebelumnya telah menegaskan bahwa kontrak pembelian jet tempur Su-35 masih berlangsung. Dia mengatakan bahwa kontrak pembelian 11 Su-35 sangat komplek dan rumit dan kedua pihak tengah bekerja untuk menyelesaikan prosesnya.
Rusia Tegaskan Kontrak Pembelian Su-35 Dengan RI Masih Berlanjut
Moskow mengatakan bahwa kontrak pembelian 11 Su-35 sangat komplek dan rumit dan kedua pihak tengah bekerja untuk menyelesaikan prosesnya. [Foto/Reuters]
Rusia menyatakan, kontrak pembelian jet tempur Su-35 masih berlangsung. Moskow mengatakan bahwa kontrak pembelian 11 Su-35 sangat komplek dan rumit dan kedua pihak tengah bekerja untuk menyelesaikan prosesnya.
Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Oleg V.Kopylov mengatakan, kontrak sudah diteken pada Februari 2018. Tapi, paparnya, terdapat banyak bab di dalam kontrak tersebut dan mungkin banyak turunan kontrak atau perjanjian.
"Karena ini turut membahas mengenai teknologi, pertukaran personel yang akan merawat jet tempur tersebut, jadi ini adalah dokumen yang sangat rumit," ucapnya pada Rabu (18/12/2019).
"Kami sadar pihak Indonesia ingin membeli jet tempur ini untuk menjaga keamanan nasional negara tersebut dan kami mendengar banyak konfirmasi dari pemerintah dan militer Indonesia bahwa pihak Indonesia tertarik untuk membeli jet tempur ini. Jadi, kita tidak terburu-buru, kita tidak menekan, kita tidak mendikte aturan kita kepada teman dan kolega Indonesia kita," sambungnya.
Dia lalu mengatakan bahwa pihaknya menyadari ada beberapa negara yang menentang kerja sama militer dan teknis antara Indonesia dan Rusia. Tapi, dia menuturkan, dalam hal pembelian senjata, kebijakan pemerintah Indonesia sangat bijaksana dan adil.
"Sisi Indonesia bekerjasama dengan banyak negara, termasuk dengan Rusia. Kami memahami ini, karena perdagangan senjata adalah masalah bisnis, di sana ada pedagang dan pembeli, ada penawaran dan permintaan, dan jika Indonesia memutuskan untuk memilih jet tempur kami untuk mempertahankan keamanan nasionalnya, ini adalah keputusan Indonesia," ujarnya.
Kopylov menambahkan, Moskow menikmati kerjasama militer dan teknis dengan Jakarta dan siap mendukung dan menawarkan kepada Indonesia peralatan militer canggih buatan Rusia. (esn)
♞ sindonews