Sekutu Rusia Saingi NATO
Pasukan negara Kazakhstan tergabung dalam aliansi CSTO sekutu Rusia. (AFP/ALEXANDR BOGDANOV) ☆
Rusia diketahui memimpin aliansi militer sejumlah negara yang benama Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO.
Apa itu CSTO?
Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) adalah aliansi militer yang menaungi Rusia dan beberapa sekutunya. Organisasi ini dibuat salah satunya untuk menyaingi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Eropa.
CSTO sebenarnya merupakan kelanjutan dari Perjanjian Keamanan Kolektif, yang ditandatangani di Tashkent (Uzbekistan) pada 15 Mei 1992.
Kemudian pada 2002, semua negara anggota sepakat aliansi tersebut menjadi CSTO. Tujuannya mirip dengan NATO, melindungi negara anggota satu kawasan yang mendapat agresi dari negara lain.
Namun, banyak juga yang menganggap pembentukan CSTO itu untuk menyaingi NATO setelah Pakta Warsawa bentukan Uni Soviet bubar.
Pasal 4 dalam perjanjian itu berbunyi: "Jika salah satu negara anggota menjadi subjek agresi negara lain ataupun kelompok negara, ini akan dipertimbangkan sebagai agresi melawan seluruh negara anggota perjanjian ini," dikutip dari situs resmi CSTO.
"Terkait tindakan agresi terhadap salah satu negara yang berpartisipasi, semua negara anggota lain akan memberikan negara itu bantuan yang diperlukan, termasuk militer, dan juga akan memberikan dukungan yang mereka miliki dalam melaksanakan hak pertahanan kolektif sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB."
Beberapa negara yang tergabung dalam CSTO di antaranya Armenia, Kazakhstan, Kirgizstan, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Georgia dan Belarus.
Dalam piagam CSTO, disebutkan negara-negara yang tergabung tidak boleh bergabung dengan aliansi militer lain. Selain itu, semua negara CSTO juga harus menjauhkan diri dari ancaman kekerasan.
Dalam prinsip CSTO, setiap negara yang mendapat agresi militer, menjadi urusan semua negara anggota.
Oleh sebab itu, setiap tahun CSTO mengadakan latihan komando militer. Sehingga, negara-negara CSTO memiliki kesempatan untuk meningkatkan kerjasama antar organisasi. (yla/agn/bac)
Ilustrasi penampakan Rafale dan A400, akan menjadi kekuatan TNI AU masa depan [ist] ★
TNI AU terus memperkuat kemampuan tempurnya. Setelah berhasil mengakuisisi jet tempur Dassault Rafale, Prancis, kini sejumlah alutsista modern dan canggih bakal masuk dalam daftar pengadaan.
Rencana pengadaan sejumlah alutsista terbaru tersebut diungkapkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dalam bukunya berjudul “Plan Bobcat: Transformasi Menuju Angkatan Udara yang Disegani di Kawasan”
”Dalam membangun postur TNI AU di masa depan, sebelum merancang sistem persenjataan yang dibutuhkan, perlu dirumuskan landasan konseptual tentang peran TNI AU di masa perang dan damai serta perannya dalam konteks pertahanan, ekonomi dan kehidupan sosial di Indonesia,” tulis Fadjar yang dikutip SINDOnews, Minggu (20/2/2022).
Sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia, sambung Fadjar, Indonesia berada tepat di tengah kawasan yang menjadi pusat perhatian politik dunia yaitu, Indo Pasifik. Di mana kawasan ini kental dengan rivalitas hegemonik antara Amerika Serikat dan China. Saat ini, situasi di kawasan Indo Pasifik penuh ketidakpastian. Kondisi ini pun mendorong sejumlah negara-negara di kawasan memperkuat militernya.
“Menyikapi kondisi tesebut sudah sepantasnya kekuatan militer Indonesia terutama matra udara diperkuat sehingga dapat membangun pertahanan negaranya dari intimidasi dan serangan pihak asing. Jika Indonesia lemah maka Indonesia sulit menegakkan kedaulatan wilayahnya di tengah meningkatnya ketegangan antar ekstra mural,” ucap mantan Pangkoops I ini.
Plan Bobcat
Plan Bobcat
Dalam konsep Plan Bobcat, sambung mantan Pangkogabwilhan II ini, TNI AU berupaya membangun airpower-nya demi menjaga kedaulatan nasional dan meningkatkan peran Indonesia di Asia Tenggara dan kawasan Indo Pasifik. Ada tiga variabel untuk mendukung pembangunan airpower yang dijabarkan dalam Plan Bobcat. Ketiganya mencakup organisasi, teknologi dan kesiapan operasi.
Dari segi organisasi, TNI AU dituntut untuk mampu membangun struktur organisasi yang lebih adaptif, efektif namun tetap efisien. Sedangkan dari segi teknologi, TNI AU harus mencapai hasil yang diinginkan dari pembangunan airpower mencakup kendali udara, serangan udara, intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR).
Dalam peran kendali udara dan serangan udara, saat ini TNI AU telah mengakuisisi pesawat tempur multi peran generasi 4,5 Dassault Rafale yang dilengkapi dengan berbagai variasi persenjataan berupa peluru kendali (rudal) dari udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal antikapal permukaan dan antikapal selam serta antiradar. Selain itu juga dilengkapi rudal Pertahanan Udara (Arhanud) jarak pendek, sedang dan jarak jauh yang dilengkapi dengan radar aktif dan pasif.
”Untuk peluru kendali Arhanud, di dalamnya termasuk sistem pertahanan udara berbasis darat, baik jarak jauh, menengah dan pendek. Penggelaran radar dan senjata anti pesawat/rudal sangat krusial sebagai sistem deteksi dini dalam mengawasi pergerakan objek konvensional maupun yang bersifat stealth atau siluman,” ucapnya.
Untuk rudal Hanud jarang menengah, Fadjar menyebut, TNI AU telah mengoperasikan NASAMS II. Rencananya, jumlah rudal tersebut akan terus ditambah. Sedangkan, untuk rudal jarak jauh, Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini telah merencanakan pengadaan rudal tersebut mengingat alutsista ini sangat strategis dalam memperkuat pertahanan udara Indonesia.
Dalam mendukung pertempuran udara, mantan Danlanud Halim Perdanakusuma ini menyebut, TNI AU akan mengadakan sejumlah alutsista terbaru yang tentunya sangat canggih dan modern seperti pesawat angkut A400M Atlas, C-130 J Super Hercules, CN 295/CN 235, Helikopter AW 101, Helikopter H-225 M Caracal, Helikopter EC 725 Caracal, dan helikopter angkut berat sekelas CH -47 F Chinook.
”Dalam peran ISR, pengadaan pesawat intai strategis merupakan kebutuhan vital TNI AU. Sebab dalam perang modern peran pesawat pesawat AEW&C sangat penting sebagai mata, telinga dan otaknya pertempuran,” ucapnya.
Senada, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengapresiasi Plan Bobcat KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Menurut Prabowo, sesuai dengan kebijakan pertahanan negara pada 2020-2024, Indonesia membutuhkan gagasan visioner dalam membangunan kekuatan pertahanan.
”TNI sekali lagi harus mengakuisisi teknologi persenjataan game changer atau minimal mengakuisisi sistem persenjataan penangkalnya. Wajah TNI di 2045 memang harus mengadopsi teknologi maju. Kita harus mampu mewujudkan kekuatan pertahanan yang mumpuni dan tangguh serta disegani di kawasan,” tegasnya. (cip)
Morrison Naik Pitam
Pergerakan kapal Destroyer China yang membidik laser ke pesawat Intai Australia [AUS DoD] ✈️✈️
Perdana Menteri Australia Scott Morrison menuduh Beijing melakukan 'tindakan intimidasi' setelah sebuah kapal angkatan laut China mengarahkan laser ke pesawat pengintai militer Australia pekan lalu.
Departemen Pertahanan Australia mengatakan sebuah pesawat patroli maritim P-8A Poseidon dibidik dengan laser pada hari Kamis saat terbang di atas pendekatan utara Australia oleh kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N), yang berpotensi membahayakan nyawa.
Morrison mengatakan pemerintahnya akan menuntut jawaban dari Beijing.
"Saya tidak bisa melihatnya selain tindakan intimidasi, satu (...) tidak beralasan, tidak beralasan," kata Morrison.
"Dan Australia tidak akan pernah menerima tindakan intimidasi seperti itu," tegasnya seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (20/2/2022).
Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyebut insiden itu "tindakan yang sangat agresif" yang terjadi di zona ekonomi eksklusif Australia.
"Saya pikir pemerintah China berharap tidak ada yang berbicara tentang tindakan intimidasi agresif ini," kata Dutton kepada televisi Sky News.
"Kami melihat berbagai bentuk itu tepat di seluruh wilayah dan di banyak bagian dunia," imbuhnya.
Departemen Pertahanan Australia mengatakan kapal China sedang berlayar ke timur dengan kapal PLA-N lain melalui Laut Arafura pada saat kejadian. Lautnya terletak di antara pantai utara Australia dan pantai selatan New Guinea.
Hubungan antara Australia dan China, mitra dagang utamanya, memburuk setelah Canberra melarang Huawei Technologies Co Ltd dari jaringan broadband 5G-nya pada tahun 2018, memperketat undang-undang terhadap campur tangan politik asing, dan mendesak penyelidikan independen terhadap asal usul COVID-19. (ian)
Tank Ringan Lynx 120 [Rheinmetall] ★
Perusahaan pertahanan asal Jerman, Rheinmetall, baru saja meluncurkan kendaraan tempur (ranpur) pemberi dukungan tembakan (FSV) berbasis Lynx KF41 IFV yang dinamai sebagai Lynx 120.
Meskipun digolongkan kepada Tank Ringan (LT), persenjataan utama Lynx 120 cukup mumpuni. Yakni berupa meriam smoothbore kaliber 120 mm buatan Rheinmetall sendiri yang berasal dari persenjataan utama Leopard 2.
Kanonnya dapat menembakkan proyektil DM11 yang dapat diprogram dengan daya ledak tinggi/high-explosive (HE).
Untuk persenjataan sekundernya berupa senapan mesin koaksial kaliber 12,7 mm.
Selain itu tersedia stasiun senjata kendali jarak jauh (RCWS) di atas kubah bagian belakang kaliber 12,7 mm.
Fitur unggulan lainnya berupa sistem kamera 360 derajat dengan deteksi dan pelacakan target otomatis yang akan mengurangi beban kerja kru di semua skenario operasional.
Lalu modul perlindungan khusus memungkinkan respons khusus misi terhadap ancaman balistik, perangkat peledak improvisasi, penetrator yang dapat meledak dan tembakan artileri, dan dapat dipasang dengan cepat menggunakan peralatan terbatas.
Selain itu, Lynx 120 dapat dengan mudah dilengkapi dengan Rheinmetall ADS (Active Defense System) yang telah terbukti untuk mengalahkan granat berpeluncur roket (RPG) dan rudal antitank (ATGM).
Kemudian, paket pelindung tambahan dan sistem perlindungan aktif dapat disediakan berdasarkan permintaan para pelanggannya.
Saat ini, berbagai negara dikabarkan telah tertarik untuk mengakuisisi keluarga ranpur Lynx ini, di antaranya Australia, Slovakia, dan Hongaria. -RBS-
♞ Airspace Review
F15 EX [Boeing]
Diskusi di ruang publik kembali ramai beberapa waktu terakhir dengan topik mengenai pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) berupa pesawat tempur. Terdapat dua rencana pengadaan, yaitu pengadaan pesawat tempur dari Prancis dan Amerika Serikat (AS). Dari kedua negara tersebut, rencana pengadaan dari Negeri Paman Sam memiliki nilai kontrak yang lebih fantastis. Total nilai kontrak atas akuisisi pesawat tempur F15ID bernilai US$ 13,9 miliar atau sekitar atau sekitar Rp 199 triliun.
Polemik di tengah masyarakat pun segera bermunculan pascapersetujuan dari Kementerian Luar Negeri AS atas rencana pengadaan pesawat tempur tersebut. Pihak yang kontra menganggap pengadaan tersebut tidak pas di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi. Sedangkan bagi pihak yang setuju menganggap rencana pengadaan tersebut merupakan langkah untuk memodernisasi kekuatan TNI AU agar setara dengan kemampuan negara-negara di kawasan regional.
Surplus neraca perdagangan sejak 2016
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, rencana akuisisi tersebut merupakan hilir dari sebuah proses. Hulu dari proses tersebut berawal dari timpangnya neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS. Data pada Kementerian Perdagangan, dalam kurun waktu antara 2016 sampai dengan 2021 tercatat Indonesia mengalami surplus perdagangan sebesar US$ 59,9 miliar atau rata-rata sebesar US$ 9,9 miliar per tahun. Surplus neraca perdagangan yang dinikmati Indonesia mengalami perkembangan dengan puncaknya pada tahun 2021 di mana Indonesia menikmati surplus terbesar, yaitu US$ 14,5 miliar.
Melebarnya selisih ekspor dan impor tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah AS untuk berusaha mengurangi besaran defisit yang terjadi. Upaya tersebut dimulai dari pemerintahan Presiden Donald Trump dan kemudian dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Joe Biden. Targetnya jelas, yaitu mitra dagang AS agar menambah pembelian produk-produk buatan Negeri Paman Sam.
Produk penyeimbang neraca perdagangan
Sebenarnya banyak ragam pilihan produk buatan AS yang bisa menjadi penyeimbang neraca perdagangan di antara kedua negara. Namun, karena jurang perbedaan yang begitu besar, maka pilihan produk yang bisa dipilih menjadi lebih sedikit. Produk makanan semisal gandum atau kedelai merupakan produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Sayangnya total kebutuhan gandum/kedelai per tahun masih jauh lebih kecil dibandingkan surplus perdagangan yang dinikmati Indonesia. Menambah impor gandum/kedelai mungkin akan mengurangi defisit yang dialami oleh AS, namun menjadi mubazir bagi Indonesia. Gandum/kedelai yang melebihi kebutuhan hanya akan terbuang sia-sia karena rusak/kedaluwarsa.
Produk permesinan maupun otomotif buatan AS layak dipertimbangkan sebagai penyeimbang. Namun, perlu diingat juga bahwa produk permesinan maupun otomotif memiliki substisusi produk dari negara lain seperti Jepang. Sifat sebagian masyarakat Indonesia yang fanatik dengan merek Jepang menjadikan kendaraan bermotor dari AS kurang populer di tanah air.
Pilihan lainnya adalah produk yang berkaitan dengan alat-alat pertahanan. Akuisisi alutsista buatan AS adalah pilihan paling realistis. Harga produk alutsista yang mahal merupakan cara mengurangi kesenjangan antara ekspor dan impor kedua negara dalam waktu yang singkat. Selain dari pertimbangan ekonomi berkaitan dengan perdagangan internasional, ada faktor teknis yang akhirnya memutuskan langkah Indonesia tersebut. Keinginan Indonesia untuk meremajakan kekuatan militer yang dimiliki serta kemampuan lebih yang dimiliki pesawat tempur tersebut. Tidak bisa dimungkiri Indonesia lebih akrab menggunakan produk persenjataan buatan negara-negara barat terutama AS dibandingkan produsen lain seperti Rusia atau China.
Fasilitas GSP bagi Indonesia
Sejak tahun 1974, pemerintah AS menerapkan kebijakan pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP). Fasilitas GSP merupakan pembebasan tarif bea masuk bagi produk negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan adanya pembebasan tarif tersebut, produk Indonesia yang diekspor ke AS dapat bersaing dengan produk serupa dari negara-negara lain. Dapat dikatakan bahwa surplus yang dinikmati oleh Indonesia selama ini sedikit banyak sebagai dampak dari pemberian fasilitas GSP oleh Pemerintah AS.
Keinginan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan merupakan kepentingan yang bersifat mutualisme antara Indonesia dan AS. Baik Indonesia maupun AS menikmati keuntungan apabila keduanya sepakat untuk mengurangi ketimpangan pada neraca perdagangan. Bagi AS, pengurangan defisit berarti berkurangnya pengangguran di Negeri Paman Sam. Lapangan pekerjaan baru akan tumbuh seiring pertumbuhan permintaan produk-produk AS oleh negara mitra dagangnya.
Sedangkan bagi Indonesia, kesediaan untuk membeli lebih banyak produk AS merupakan sinyal positif bagi kerja sama masa depan perdagangan kedua negara. Indonesia akan tetap menjadi mitra dagang utama dengan AS. Dan tentu saja harapan perpanjangan pemberian fasilitas GSP pada tahun-tahun mendatang tetap diberikan kepada Indonesia.
Surplus perdagangan sebesar US$ 59,9 miliar (Rp 868 triliun) selama kurun 2016-2021 merupakan jumlah yang sangat besar. Dengan suplus yang diterima Indonesia selama periode waktu tersebut seharusnya dampak pada perekonomian nasional akan luar biasa. Baik sisi fiskal dan moneter dipastikan mendapatkan manfaat dari suplus tersebut. Tentu saja, dampak bagi perekonomian dalam negeri hanya akan terjadi apabila seluruh devisa tersebut berhasil direpatriasi serta tidak ada defisit neraca perdagangan dengan negara lain yang menggerus surplus perdagangan antara Indonesia dan AS.
