Helikopter SA-330 Puma milik TNI AU akan berhenti operasi (dispenau) ⭕
TNI Angkatan Udara akan menghentikan operasional salah satu alutsista andalannya, yaitu Helikopter Super Puma SA-330. Rencananya penghentian operasional helikopter jenis angkut berat TNI AU itu akan secara resmi dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Pangkalan Udara Atang Sandjaja pada hari Jum'at, 29 Desember 2023 besok.
"Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan memimpin kegiatan pemberhentian operasional Pesawat SA-330 Puma di Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja Bogor pada Jumat, 29 Desember 2023 esok," kata Kadispenau Marsma TNI R. Agung Sasongkodjati dilansir VIVA Militer dari keterangan resminya, Kamis, 28 Desember 2023.
Penghentian operasional Helikopter SA-330 Puma milik Skadron Udara 8 Lanud Atang Sandjaja Bogor itu bukan tanpa alasan.
Secara usia, helikopter jenis angkut berat buatan Perancis itu sudah memperkuat jajaran alutsista TNI AU sejak tahun 1978 atau sekitar 45 tahun silam.
"TNI AU sangat kehilangan dengan pemberhentian operasional pesawat ini, namun demikian hal tersebut harus dilakukan karena terkait dengan modernisasi Alutsista dan biaya perawatan yang tidak efisien jika diperpanjang waktu pemakaiannya," ujarnya.
Untuk diketahui, Helikopter SA-330 Puma tercatat sebagai salah satu alutsista TNI AU yang andal dan memiliki kontribusi dalam berbagai operasi yang dilakukan oleh TNI. Helikopter Super Puma itu telah menjalankan ribuan misi operasi, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Rencananya, Helikopter SA-330 Puma Skadron Udara 8 akan menjalani masa istirahat dan akan bersemayam di Monumen Museum Pusat TNI Angkatan Udara “Dirgantara Mandala” Yogyakarta dalam kondisi laik terbang sampai akhir habis jam terbangnya.
"Hal ini menjadi bukti kemampuan TNI AU merawat alutsista hingga akhir batas waktu pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Kadispenau Marsma TNI Agung.
Terkait dengan pengganti helikopter Super Puma SA-330 yang akan memasuki masa purna, TNI AU telah menyiapkan armada Helikopter H-225M Caracal buatan Prancis yang akan menggantikan performa Helikopter SA-330 Puma. Helikopter Caracal merupakan helikopter angkut sedang serbaguna buatan Airbus Helicopters Prancis. Helikopter tersebut memiliki panjang 19,5 meter dan mampu memuat 2.200 kilogram beban barang atau 28 pasukan bersenjata lengkap.
Helikopter canggih yang dapat diawaki hingga 6 orang tersebut memiliki kecepatan naik 1.670 kaki/menit dengan kecepatan maksimum 175 knots atau setara 324 km/jam dan kecepatan jelajah 152 knots atau 281,5 km/jam.
Helikopter Caracal mampu terbang dengan ketinggian 25.000 kaki dengan jarak jelajah maksimum 526 nautical mile.
Helikopter H225M juga dikenal dengan EC-725 Caracal. Seperti dilansir dari situs resmi Airbus, H225M memiliki dua fungsi yakni militer dan misi pelayanan publik.
Dalam kepentingan militer, H225M dapat digunakan untuk operasi khusus pencarian dan penyelamatan, transportasi taktis, serta evakuasi korban. Adapun untuk pelayanan publik, helikopter jenis ini dapat digunakan sebagai pemadam kebakaran, penjagaan pantai, hingga perlindungan zona ekonomi eksklusif.
TNI Angkatan Darat berhasil mengembangkan Radar Surveillance berkemampuan deteksi pesawat nirawak, helikopter hingga pesawat tempur.
Pengembangan yang dilakukan sejak tahun 2017 oleh Pussenarhanud bekerjasama dengan PT Radar Telekomunikasi Indonesia (RTI), menghasilkan radar yang dapat menjangkau hingga radius 100 km dan mendeteksi 30 sasaran di ketinggian 8 km.
Radar yang memiliki TKDN diatas 60 persen ini, juga terintegrasi dengan Alat Kendali Tembak (AKT) Meriam 57 mm S-60, sehingga diharapkan menghasilkan perpaduan pertahanan antara Radar Surveillance dan Meriam 57 mm.
Chinese entities strictly enforce regulations. (AP) ★
Israeli high-tech factories have been having difficulties importing components from China since the start of the Israeli aggression on the Gaza Strip on October 7, Israeli news website Ynet reported on Sunday.
The website said Israeli electronics and high-tech factories in occupied Palestine have had trouble importing Chinese-made dual-purpose equipment, due to forms and paperwork.
Dual-purpose equipment includes any product that can be used for both civilian or military use, a term Israeli authorities are extremely familiar with. In fact, Israeli authorities have included thousands of products in their sanctioned dual-purpose products, which are not allowed to enter the Gaza Strip, such as concrete.
Ironically, Israeli importers are complaining about the fact that they have to fill out mandatory forms when purchasing Chinese products. Inaccurately filled paperwork has caused delays in shipments, according to Ynet.
This has led Israeli importers to raise official complaints to the Israeli Foreign Ministry and Economy Ministry.
Interestingly, no new forms or paperwork have been introduced by Chinese authorities or companies, however, concerned bodies are simply enforcing regulations that were previously ignored.
"In recent weeks, companies in the hi-tech sector have complained about delays in shipments from China of dual-use components. In all the checks we conducted with official bodies, it appears that there is no change in regulations, but rather enforcement that was not practiced in the past. Such technical requests create bureaucratic hurdles," a government official told Ynet.
Israelis are concerned with the enforcement of regulations, saying that it reflects the supposed pro-Palestinian stance that Chinese authorities have taken.
"It is clear to us that there is a direct link to the war," the unnamed official told Ynet.
Some Israeli businesspeople have gone to the extent of claiming that Beijing has imposed sanctions on "Israel" for enforcing regulations.
"The Chinese are imposing a kind of sanction on us. They don't officially declare it, but they are delaying shipments to Israel," an industrialist said.
"This has never happened to us before. We are talking about many different types of components. In electronic products, there are tens of thousands of components, but if even one component doesn't arrive, we cannot deliver the product," he complained.
Increased diligence on the implementation of regulations, on China's part, might come in the context of the Israeli occupation forces' daily war crimes against the Palestinian people in the Gaza Strip and the West Bank. More than 20,400 people have been killed by Israeli forces in the Gaza Strip, as one of the most recent massacres claimed the lives of dozens of Palestinians, mostly children and women, who were killed and injured overnight on Sunday into Monday morning, targeting numerous homes in al-Maghazi refugee camp in the Gaza Strip.
Oleh Alman Helvas AliOPV ITS Francesco Morosini (P431) merupakan kapal yang diminati Indonesia untuk dibeli, karena ditawarkan telah diproduksi (TNI AL) ☆
Keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor pada 28 November 2023 mengenai anggaran pertahanan kini telah memiliki dampak langsung dalam pengadaan sistem senjata yang dibiayai oleh skema Pinjaman Luar Negeri (PLN).
Meskipun program pembangunan kekuatan masih secara resmi dinamakan Minimum Essential Force (MEF), namun dalam praktiknya pengadaan peralatan pertahanan lebih condong kepada akuisisi secara besar-besaran.
Salah satu parameternya adalah perubahan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 sebanyak empat kali sejak 2020. Perubahan terakhir pada Mei 2023 menjadikan alokasi PLN menjadi US$ 34,4 miliar dari sebelumnya US$ 25,7 miliar.
Rapat di Istana Bogor menghasilkan keputusan presiden untuk memveto alokasi US$ 34,4 miliar dan kembali ke perubahan ketiga Blue Book, yakni US$ 25,7 miliar. Walaupun demikian, rapat tersebut memutuskan bahwa acuan belanja pertahanan lewat skema PLN adalah US$ 25,004 miliar yang merupakan nilai keseluruhan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sejak April 2021 sampai April 2023.
Menindaklanjuti keputusan rapat itu, pada awal Desember 2023, Kementerian Pertahanan telah mengajukan permohonan pembatalan belasan PSP sekaligus mengusulkan PSP baru yang alokasinya berasal dari sejumlah PSP yang dibatalkan.
Diusulkan dua program sangat prioritas untuk menerima PSP, yaitu akuisisi kapal fregat sejenis FREMM dan kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) dengan nilai total adalah US$ 1,5 miliar yang diharapkan didapatkan dari pembatalan 16 kegiatan pengadaan dengan nilai keseluruhan melebihi US$ 1,5 miliar. Apa dampak langsung dari usulan pembatalan PSP dengan nilai total melebihi US$ 1,5 miliar bagi pembelian peralatan perang hingga 2024?
TNI Angkatan Laut mengalami pembatalan 14 kegiatan belanja yang telah mendapatkan PSP demi mendapatkan kapal perang buatan Italia. Di antara program akuisisi yang diusulkan pembatalan PSP oleh Kementerian Pertahanan adalah pengadaan kapal MRTP asal Turki, selain rencana modernisasi sejumlah peralatan tempur Korps Marinir. Sedangkan TNI Angkatan Udara dan Mabes TNI masing-masing mempunyai satu kegiatan pengadaan yang diusulkan untuk dibatalkan.
Kementerian Pertahanan pada Januari 2023 sudah menerima PSP sebesar US$ 800 juta untuk pembelian pesawat Airborne Early Warning (AEW). Selanjutnya dalam Daftar Kegiatan Khusus (DKK) Tahun 2023 untuk Kementerian Pertahanan yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas, diusulkan tambahan alokasi PLN sebesar US$ 800 bagi program pesawat AEW.
Demi program akuisisi kapal perang buatan Fincantieri, PSP program pesawat AEW diusulkan agar dibatalkan. Sebagai akibatnya, TNI Angkatan Udara kembali harus menahan impian mengoperasikan pesawat peringatan dini di saat terdapat kecenderungan Indonesia akan mengakuisisi pesawat AEW yang mengadopsi platform Boeing B737NG.
Kehadiran pesawat AEW sesungguhnya sangat diperlukan oleh TNI Angkatan Udara guna meningkatkan situational awareness dan tidak semata bergantung pada radar pertahanan udara yang berbasis di daratan. Negara-negara di sekitar Indonesia seperti Singapura dan Australia sejak lama telah menjadi operator pesawat AEW, di mana pesawat peringatan dini tersebut dapat membantu situational awareness pesawat tempur yang sedang beroperasi.
Saat ini armada jet tempur Indonesia hanya mengandalkan pada data dan informasi yang diberikan radarnya sendiri dan radar pertahanan udara yang berbasis di daratan untuk situational awareness, sehingga menjadi salah satu kekurangan Indonesia dibandingkan negara-negara lain di sekitarnya.
Pesawat Airbus A400M milik militer Prancis di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (26/7/2023). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Pagu PLN untuk belanja pertahanan hingga 2024 adalah US$ 25,004 miliar memberikan konsekuensi pula pada rencana akuisisi 42 Rafale buatan Dassault Aviation. Walaupun program pengadaan jet tempur yang ditenagai oleh M88 engine tidak terpengaruh oleh usulan pembatalan PSP, namun dipastikan 42 Rafale akan diserahkan kepada Indonesia mulai 2026 tidak dilengkapi dengan rudal udara ke udara karya MBDA.
Penyebabnya hingga 28 November 2023, Menteri Keuangan belum menerbitkan PSP untuk kegiatan pengadaan rudal udara ke udara bagi Rafale sebesar US$ 230 juta. Sebenarnya Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas sudah menerbitkan DKK untuk program itu, namun Menteri Keuangan belum menyetujui penerbitan PSP hingga rapat kabinet dilaksanakan.
Kegiatan akuisisi lain yang terkena dampak dari pagu PSP adalah pembelian dua A400M dari Airbus. Meskipun kontrak akuisisi pesawat angkut itu sudah efektif sejak akhir 2022, akan tetapi program sarana dan prasarana pendukung dan logistik A400M belum mendapatkan PSP.
Tanpa ada terobosan kebijakan seperti usulan pembatalan PSP lain untuk dialihkan pada kegiatan sarana dan prasarana pendukung dan logistik A400M, boleh jadi pesawat buatan Airbus akan diparkir di apron karena tidak mempunyai hangar yang sesuai dengan dimensi pesawat tersebut.
Serupa dengan program pembelian rudal udara ke udara untuk Rafale, sesungguhnya kegiatan sarana dan prasarana dan logistik A400 telah diusulkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kepada Menteri Keuangan guna mendapatkan PSP.
Nasib tidak bagus dialami pula oleh program pengadaan F-15EX sebesar US$ 1,6 miliar. Walaupun sudah digagas sejak 2021, program demikian baru tercantum dalam DRPLN-JM 2020-2024 revisi keempat. Menyusul keputusan rapat kabinet terbatas, belum ada usulan penerbitan PSP untuk kegiatan akuisisi F-15EX.
Apakah Kementerian Pertahanan akan dapat mewujudkan pembelian F-15EX di era MEF masih menjadi pertanyaan besar, di mana pilihan yang tersedia adalah membatalkan PSP program-program lain? Lalu, bagaimana proses perencanaan dan pengusulan Blue Book dan turunannya, termasuk PSP, oleh Kementerian Pertahanan?
Baru pada perubahan-perubahan terakhir DPRLN-JM 2020-2024 program rudal udara ke udara untuk Rafale, sarana dan prasarana dan logistik A400M dan F-15EX tercantum.
Awalnya program terkait Rafale hanya mencakup pengadaan pesawat saja tanpa senjata, sedangkan program A400M senilai US$ 700 juta semula dirancang untuk pesawat A330 MRTT. Padahal pesawat terbang, baik pesawat tempur maupun pesawat angkut, merupakan suatu sistem yang harus didukung oleh logistik dan persenjataan.
Mengapa program rudal udara ke udara untuk Rafale dan sarana dan prasarana dan logistik A400M tidak dirancang sejak akhir 2021 dan atau awal 2022? Bukankah kontrak A400MM telah ditandatangani pada akhir 2021 dan awal 2022 untuk Rafale?
Mengapa pengadaan subsistem kedua jenis pesawat, bersama dengan F-15EX, tidak menjadi prioritas Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan? Memperhatikan secara seksama pola perencanaan pengadaan yang dibiayai oleh PLN, terdapat indikasi kuat bahwa proses perencanaan di Kementerian Pertahanan kurang matang walaupun kualitas sejumlah mesin perang yang akan dibeli tidak diragukan. (miq/miq)
1 GugurSuasana di pos TNI yang diserang oleh kelompok yang diduga TPNPB (Dokumentasi Pendam Kasuari)👹
Dua Prajurit TNI dari Yonif 133/YS Satgas Pamtas Pos Bousha terkena tembakan. Diduga tembakan berasal dari Kelompok TPNPB OPM atau KKB di Jalan Kampung Bousha Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Senin (25/12/2023).
Kedua prajurit tersebut yakni Kopda Hendrianto terkena tembakan di bagian kepala dan meninggal dunia. Sementara Pratu Frengky Gulo terkena peluru di bagian perut sebelah kanan.
Frengky saat ini dievakuasi ke Rumah Sakit Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya.
Kepala Penerangan Kodam XVIII Kasuari Kolonel Inf Syawaluddin Abuhasan dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut.
"Benar memang ada tembakan," kata Kapendam XVIII Kasuari, Senin.
Kapendam mengatakan insiden itu menyebabkan seorang prajurit TNI gugur dan seorang lainya luka.
"Iya benar satu prajurit gugur sedangkan yang satu lagi masih di rawat di rumah sakit," jelasnya.
Kapendam mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan Pos Pantas TNI.
Penembakan terjadi pada Senin pukul 14.00 Wit di Kampung Bousha, sebanyak 10 kali tembakan dari arah depan Pos Satgas Pamtas.
Pascapenembakan, kedua korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pratama Kumurkek Kabupaten Maybrat.
Sebelumnya terjadi peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh oleh kelompok KKB di Pos Satgas Pamtas di Kampung Sory Distrik Aifat Selatan, pada Jumat (15/12/2023) menyebabkan pratu Yuda Bagaskara terkena peluru di bagian bahu.
Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap mengatakan Maybrat sudah ditangani dan korban penembakan (Pratu Bagas red) sudah tertangani," katanya.
Pangdam Kasuari mengatakan akan melakukan perombakan pos-pos yang ada di Maybrat untuk upaya pengejaran terhadap kelompok KKB.
"Tidak ada tambahan personel saya sedang merelokasi pos-pos yang selama ini mungkin kurang efektif, jadi kita tambah mungkin sampai ke daerah Ayata," jelas Mayjen TNI Ilyas Alamsyah.
Helikopter SA-330 Puma milik TNI AU akan berhenti operasi (dispenau) ⭕
%20and%20Parchim-Class%20corvettes%20KRI%20Cut%20Nyak%20Dien%20(375)%20&%20KRI%20Wiratno%20(379)%20in%20Jakarta%20Bay%20QAIWK1a.jpg)
