Kamis, 24 Agustus 2017

P2 Commando + Reutech RCWS

Garang dan Cantikhttps://i0.wp.com/arcinc.id/wp-content/uploads/2017/08/SSE-P2-1.jpg?w=1280Sejauh ini kita sudah mengenal rantis P2 Commando buatan PT. Sentra Surya Ekajaya. Rantis ini bahkan sudah dibeli dan digunakan oleh Pakhas dan Paspampres. Namun demikian, pengembangan P2 tidak berhenti begitu saja. Rabu (23/08) pagi, Rantis P2 yang dilengkapi Senjata Remote atau RCWS menjalani uji di Dislitbang TNI-AD di Bandung Jawa Barat.

RCWS yang dikawinkan dengan P2 ini adalah buah kerjasama antara PT.SSE dengan Reutech, perusahaan asal Afrika Selatan. RCWS yang bernama lengkap Reutech Rogue ini bisa dipasangkan senapan mesin berat kaliber 12,7mm. Pada versi lainnya, Roque bahkan bisa dilengkapi dengan cannon 20mm atau peluncur granat 40mm. Selayaknya RCWS, kendali dilakukan di dalam kabin rantis P2. Untuk pembidikan, Roque bisa dilengkapi dengan berbagai macam kamera serta laser range finder. Pada versi paling standar RCWS ini dilengkapi dengan kamera siang dan kamera thermal untuk malam hari. Selain itu, Roque juga dilengkapi dengan Gyro stabilisasi agar tembakan bisa mengarah dengan stabil.

Dengan pemasangan RCWS, tentu bukan hanya meningkatkan daya gempur rantis lansiran Tangerang ini. Tapi juga meningkatkan keamanan bagi penembak, karena tak perlu lagi memunculkan diri di kubah senjata untuk membidik sasaran. Keuntungan lainnya, dengan kamera thermal, kemampuan pengintaian juga meningkat drastis di segala cuaca.

P2 sendiri bisa dikategorikan sebagai Panser ringan atau intai dengan bobot tempur hanya 4,5 ton. Dengan bobot demikian, maka P2 mudah diangkut ke dalam ruang kargo Pesawat Hercules. Rantis ini juga mampu menahan tembakan hingga kaliber 7,62mm serta melaju hingga 500 km.

 ♖ ARCinc  

Rabu, 23 Agustus 2017

Pemerintah Berencana Bangun 12 Kapal Selam

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr_Vs18LOtk7NV3shQtIRltcgQg5AIYp4cUJ0V81wb4_v6e_BahU7_zvN0szcIwIPnlZFTAe60K8G02ljcUVygq6CmvuJEqsrriyNu8xi9YBuQ_zUkCW5xClxgoBKcnUmAoLVa0ILWiHSI/s1600/IMG-403+FKO.jpgKRI 403 & 368 [KRI FKO]

Saat ini KRI Nagapasa (403) yang merupakan kapal selam pertama yang berhasil diproduksi PT. PAL bekerjasama dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), tengah dalam perjalanan ke tanah air.

Rencananya kapal selam itu tiba di Indonesia pekan depan.

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menyebut setelahnya akan ada dua unit kapal selam lagi yang akan diproduksi yang mana produksi terakhir mayoritasnya adalah hasil karya anak negeri.

Lalu setelah itu akan ada 12 unit lagi yang akan diproduksi.

“Nanti yang ketiga di Surabaya (produksinya), selanjutnya kita buat dua belas unit,” ujar Ryamizard Ryacudu kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

KRI Nagapasa adalah kapal selam kelas cakra, yang nilai per unitnya mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) 1.400 ton.

KRI Nagapasa termasuk kapal selam jenis Type 209/140, yang bertenaga disel dan elektrik.

Kapal selam tersebut umumnya menggunakan tenaga disel untuk melaju di permukaan sembari mengisi baterai dan menggunakan tenaga baterai saat melaju di bawah permukaan laut.

Kelebihan dari menggunakan tenaga dari baterai untuk memutar baling-baling saat kapal selam berada di bawah permukaan laut, adalah kapal selam bisa melaju lebih senyap.

Dengan kekuatan 4 x 120-cell batteries, kapal selam tersebut bisa melaju hingga 21,5 knots saat berada di bawah permukaan laut.

Kapal selam yang teknologinya diadopsi dari teknologi Jerman itu, merupakan kapal selam dengan Latest Combat System, Enhanced Operating System, Non-hull Penetrating Mast and Comfortable Accomodation, serta dilengkapi dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan.

Rencanannya kapal selam produksi kedua akan rampung pada tahun ini.

Sementara kapal selam produksi terakhir yang mayoritasnya adalah buah tangan anak negeri, akan rampung pada tahun 2018 ini.

Mengenai proyek selanjutnya yakni produksi 12 unit kapal selam, Ryamizrad Ryacudu belum bisa memastikan waktunya.

“Ya bertahap lah, tunggu saja,” katanya.

 ♖ Tribunnews  

Mil Mi-26T2 Segera Perkuat TNI AD

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEex4mLyRSaKfsEU_fvATKLYxCkWYGbBKrSZHW41R2MOQ5SSs76DPj_9V5Jm6Gr2mODfp_OvQgkTjZGdsjyYXXHIJePn4nYK1bd8RFR27MzzXEqqRJIc1ARBKQcxOBYs0Tl3cFDxvmJOEe/s1600/Draft+-+PALAGAN+Maret.indd+-+RFinal-PALAGAN-Maret-17.pdf.pngHelikopter Mi-26T2

Kebutuhan helikopter angkut berat tentu tak bisa ditawar untuk menunjang operasional TNI. Setelah sebelumnya menggunakan Mil Mi-17V5, Puspenerbad TNI AD sebagai elemen kavaleri udara nasional dikabarkan tengah dalam proses menerima helikopter angkut raksasa Mil Mi-26T2 dari Rusia pada tahun 2018 - 2019.

Dari sejarahnya, Mil Mi-26 mulai dirancang pada awal 1970 oleh biro desain Mil Moscow Helicopter Plant . Dari bobotnya yang ekstra besar dan punya kemampuan mengangkut kargo lewat sling seberat 12 t on, Mi-26T2 awalnya diperuntukkan untuk mendukung pekerjaan konstruksi berat, pembangunan jembatan, dan pemasangan transmisi listrik. Saat memasuki tahap pembuatan, Mi-26T2 diproduksi oleh Rostvertol, yakni dengan terbang perdana pada 14 Desember 1977.

Mil Mi-26T2 juga dikenal sebagai helikopter pertama di dunia yang menggunakan rotor utama dengan delapan bilah baling-baling. Sumber tenaganya dipasok dari dua mesin turboshaft Lotarev D-136 yang masing-masing mesin mampu menghasilkan tenaga 8.500 kW (11.399 shp). Dalam spesifikasinya, helikopter ini tidak dilengkapi dengan persenjataan, dan sudah lumrah bila Mi-26 dalam operasinya mendapat kawalan dari helikopter gunship.

 ♖ Majalah PALAGAN  

Anggaran Kemenhan Terbesar Kedua di RAPBN 2018

Meski Turunhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYnvdaqQ5uUIAGB_9nVFNgJS4JCVoOGOEGyaiy22IkGZ8aRmikr8PCWMvQwjByTqIA5IAQ0EigAMuX91oStCVpteXkhAKpbu_pnSmt5EdNfJ_Or_CNYeN7c2AEbpaaphXAMcv2rQIGI0tV/s400/1970089.jpgIlustrasi Mi 26 [Kirik]

Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tercatat terbesar kedua, meski mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Komponen belanja pemerintah pusat meliputi belanja Kementerian Lembaga (KL) sebesar Rp 814,1 triliun dan non KL sebesar Rp 629,2 triliun.

Sementara Kemenhan menempati posisi kedua yang mendapatkan alokasi belanja negara terbesar pada RAPBN 2018 untuk kategori Kementerian yakni mencapai Rp 105,7 triliun. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari proyeksi anggaran Kemhan tahun 2017 sebesar Rp 108 triliun.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai pengurangan itu masih wajar. Lantaran menurutnya, apabila ada uang pasti akan ditambah lagi. Sebab, bagianya semuanya untuk memenuhi asas kebutuhan. Apalagi, saat ini banyak juga alutsista yang sudah peremajaan.

"Yang tua-tua sudah saatnya diganti misalnya F-5 diganti Sukhoi. Pembelian sebelas Sukhoi itu masih kurang. Sebab, membeli itu harusnya satu sekuadron. Tapi pelan-pelan akan ditambai lagi. Sesuailah itu. Tidak akan berkurang," katanya kepada wartawan usai membuka peluncuran buku KPPI di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Lebih lanjut Ia menegaskan dengan anggaran tersebut bakal upaya menghidupkan industri pertahanan terus dimatangkan. Salah satunya mengalokasikan anggaran sebesar Rp40% agar terserap industri. "Ada ketentuan nanti dinaikkan menjadi 40%, dahulu itu baru 20%. Pemerintah akan berupaya menaikkan itu, supaya industri pertahanan dalam negeri bisa menyerap untuk memaksimalkan," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, sambung Ia menjelaskan bahwa buku yang dibuat KPPI memuat kebijakan-kebijakan industri pertahanan. Nantinya, bersinergi dan berguna bagi pengguna TNI-Polri. Makanya, saat ini yang dialikan untuk membesarkan industri perthanan dalam negeri. "Supaya tidak kalah dengan industri pertahanan yang ada di luar negeri. Ini adalah kebijakan yang harus dilaksanakan," jelasnya.

Dijelaskan, bila saat ini tidak perlu membandingkan dengan kebijakan masa lalu. Sebab, bila yang lalu kurang baik dan lambat serta yang lain-lain, maka ke depan tidak boleh lagi. Makanya Ia menegaskan, semua pihak harus mendukung industri pertahanan.

Ryamizard juga berpesan, supaya sinergi terus dibangun. Makanya, peran tidak hanya di Kementerian Pertahanan, namun kementeriam lainnya terutama perguruan tinggi. Selama ini perguruan tinggi juga diajak kerjasama. Bahkan perguruan tinggi yang membuat drone, kapal selam tanpa awak.

"Semua perusahaan lama maupun yang baru akan sinergi. Makanya dalam waktu dekat akan kita kumpulkan lagi. Mari kita kerja sama dengan baik karena ini untuk bangsa dan negara. Tidak boleh ada yang lambat-lambat, mudah-mudahan tidak ada lagi," pungkasnya.

Sebagai informasi bersumber dari dokumen Advertorial RAPBN 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terdapat 10 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang mendapat alokasi belanja negara terbesar pada RAPBN 2018. Untuk kategori Kementerian adalah: 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 106,9 triliun; 2. Kementerian Pertahanan Rp 105,7 triliun; 3. Kementerian Agama Rp 62,2 triliun; 4. Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun.

Selanjutnya, 5. Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun; 6. Kementerian Keuangan Rp 45,7 triliun; 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rp 41,3 triliun; 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 40,1 triliun; 9. Kementerian Sosial Rp 34,0 triliun; dan 10. Kementerian Pertanian Rp 23,8 triliun.

Sementara, 10 Lembaga yang mendapatkan alokasi terbesar pada RAPBN 2018 adalah: 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp 77,8 triliun; 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 12,5 triliun; 3. Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun; 4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rp 5,7 triliun; 5. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 5,6 triliun. Pada posisi ke 6 ditempati Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Rp 5,5 triliun; 7. Kejaksaan Rp 5,5 triliun; 8. Badan Pusat Statistik Rp 4,8 triliun; 9. Badan Pemeriksa Keuangan Rp 2,8 triliun; dan 10. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Rp 2,2 triliun. (akr)

 ♖ Sindonews  

TNI AU Butuh 11 Satuan Drone MALE

✈️ Tahun 2022 Indonesia Akan Punya Drone Canggih Buatan Dalam Negeri✈️ Ilustrasi UAV Anka, Dalam kajian BPPT, TNI AU membutuhkan 11 pangkalan drone, dimana setiap pangkalan terdiri dari 3 unit done MALE [cio]

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menargetkan Indonesia memiliki pesawat nir awak atau drone mata-mata ketahanan tinggi buatan dalam negeri pada 2022. Hal tersebut sesuai dengan target Program Pengembangan Drone Medium Altitude Long Endurance (MALE) Nasional yang saat ini sedang dikembangkan.

"Kita harapkan mulai 2020-2022 proses sertifikasi. termasuk uji terbang. Diharapkan 2022 bisa produksi," ucap Wahyu Widodo Pandoe, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT saat ditemui di Gedung BPPT pada Senin, 21 Agustus 2017.

Program pengembangan Drone MALE ini akan dilakukan sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia dan dilakukan di dalam negeri dengan segala sumberdaya yang ada. Untuk merealisasikannya, BPPT membentuk konsorsium dengan Kementerian Pertahanan dan TNI AU sebagai pengguna, ITB sebagai mitra perguruan tinggi, PT Dirgantara Indonesia sebagai mitra industri pembuatan pesawat, serta PT LEN Persero yang akan mengembangkan sistem kendali dan muatan.

Drone MALE ini akan memiliki jangkauan jelajah operasi 5000 kilometer non-stop dengan ketahanan terbang tinggi selama 24 jam, siang dan malam. Dengan kemampuan tersebut, Drone MALE akan digunakan untuk membantu Kementerian Pertahanan. Wahyu mengatakan drone MALE bisa dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Udara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan kajian awal BPPT, TNI AU membutuhkan 33 drone untuk menjaga pertahanan negara. Diperkirakan satu pangkalan drone membutuhkan 3 unit drone yang terdiri atas 1 unit operasional, 1 unit standby, dan 1 unit perawatan. Ditargetkan Indonesia memiliki 11 pangkalan drone untuk melakukan kegiatan mata-mata mengawasi udara di perbatasan Indonesia.

Program pengembangan drone MALE tengah dalam tahap Proof of Concept (PoC). Pada 2018 drone MALE akan memasuki tahap manufacturing prototype termasuk pengadaan komponen flight control system, dan memasuki uji terbang pada tahun 2019. Proses kegiatan pada tahun 2018-2019 tersebut rencananya akan dibiayai oleh BPPT dan Kementerian Pertahanan.

Program pengembangan Drone MALE sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak 2015. Pada tahun itu drone MALE berada pada tahap desain dan masuk tahap preliminary design pada 2016.

Total proses pengembangan drone MALE membutuhkan tujuh tahun hingga dapat digunakan pada 2022.

Wahyu mengatakan bahwa waktu proses drone tersebut wajar, dan tidak tergolong lama. "Desain memang butuh panjang, tidak bisa setahun," ujarnya. "Waktu kita sebetulnya luar biasa cepat jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Turki yang sampai 9 tahun."

  ✈️ Tempo  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...