Senin, 04 Januari 2021
Minggu, 03 Januari 2021
Bakamla Akui Belum Punya Sensor Bawah Laut
Setelah penemuan drone 
Ilustrasi KN Bakamla ★
Badan Keamanan Laut atau Bakamla mengakui pihaknya belum mampu mendeteksi keberadaan drone bawah laut. Bakamla menyatakan Indonesia belum memiliki sensor di bawah permukaan laut.
“Kapasitas kita masih belum mampu, kita tidak punya sensor bawah permukaan,” kata Kepala Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita saat dihubungi, Sabtu, 2 Januari 2021.
Wisnu mengatakan keberadaan drone bawah laut milik negara lain berpotensi memiliki dampak terhadap pertahanan. Kapal selam nirawak itu, kata dia, mengumpulkan data dari perairan di Indonesia. Data itu nantinya dapat menjadi celah dalam pertahanan.
“Bayangkan saja saat perang kapal selam, mereka mampu menempatkan posisi memaksimalkan deteksi sonar, sedangkan kita mungkin belum,” kata dia.
Sebelumnya, seorang nelayan menemukan benda mirip rudal yang dilengkapi dengan kamera di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, pada malam Natal kemarin. Benda tersebut diduga adalah drone milik Cina.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, meminta Kementerian Luar Negeri tegas terhadap negara pemilik drone bawah laut yang masuk perairan Indonesia. "Bila sudah diketahui asal usul negara yang memiliki drone tersebut, Kemenlu harus melayangkan protes diplomatik yang keras terhadap negara tersebut dan bila perlu tindakan tegas lainnya," kata Hikmahanto lewat keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 2 Januari 2020.
Hikmahanto mengatakan protes ini dilakukan terlepas apakah negara tersebut adalah sahabat atau Indonesia tergantung secara ekonomi kepadanya.
Ilustrasi KN Bakamla ★Badan Keamanan Laut atau Bakamla mengakui pihaknya belum mampu mendeteksi keberadaan drone bawah laut. Bakamla menyatakan Indonesia belum memiliki sensor di bawah permukaan laut.
“Kapasitas kita masih belum mampu, kita tidak punya sensor bawah permukaan,” kata Kepala Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita saat dihubungi, Sabtu, 2 Januari 2021.
Wisnu mengatakan keberadaan drone bawah laut milik negara lain berpotensi memiliki dampak terhadap pertahanan. Kapal selam nirawak itu, kata dia, mengumpulkan data dari perairan di Indonesia. Data itu nantinya dapat menjadi celah dalam pertahanan.
“Bayangkan saja saat perang kapal selam, mereka mampu menempatkan posisi memaksimalkan deteksi sonar, sedangkan kita mungkin belum,” kata dia.
Sebelumnya, seorang nelayan menemukan benda mirip rudal yang dilengkapi dengan kamera di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, pada malam Natal kemarin. Benda tersebut diduga adalah drone milik Cina.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, meminta Kementerian Luar Negeri tegas terhadap negara pemilik drone bawah laut yang masuk perairan Indonesia. "Bila sudah diketahui asal usul negara yang memiliki drone tersebut, Kemenlu harus melayangkan protes diplomatik yang keras terhadap negara tersebut dan bila perlu tindakan tegas lainnya," kata Hikmahanto lewat keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 2 Januari 2020.
Hikmahanto mengatakan protes ini dilakukan terlepas apakah negara tersebut adalah sahabat atau Indonesia tergantung secara ekonomi kepadanya.
★ Tempo
[Dunia] Kami Tahu AS Khawatir dengan Perkembangan Pesat China
Ilustrasi kapal perang China 2021 [istimewa] ★Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan hubungan Beijing dengan Washington telah mencapai "persimpangan jalan baru". Menurutnya, Beijing juga tahu bahwa orang-orang di Amerika Serikat (AS) sedang khawatir dengan China yang sudah maju.
"Kami tahu beberapa orang di Amerika Serikat khawatir dengan perkembangan pesat China, tetapi kepemimpinan yang paling berkelanjutan adalah terus maju sendiri, daripada menghalangi perkembangan negara lain," kata Wang Yi dalam komentar resmi yang diterbitkan Sabtu (2/1/2020), seperti dikutip Reuters.
Diplomat senior mengatakan hubungan kedua negara yang mencapai "persimpangan jalan baru" dapat kembali ke jalur yang benar setelah periode kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia itu semakin tegang di tengah serangkaian masalah mulai dari sengketa perdagangan, masalah hak asasi manusia, dan asal-usul COVID-19. Dalam langkah terbarunya, Amerika Serikat memasukkan daftar hitam lusinan perusahaan China yang disebut memiliki hubungan dengan militer.
Wang Yi, yang merupakan anggota Dewan Negara China, mengatakan dalam sebuah wawancara bersama dengan kantor berita Xinhua dan media pemerintah lainnya bahwa kebijakan AS baru-baru ini terhadap China telah merugikan kepentingan kedua negara dan membawa bahaya besar bagi dunia.
"Tapi sekarang ada kesempatan bagi kedua belah pihak untuk membuka jendela harapan baru dan memulai babak baru dialog," katanya.
Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS secara luas diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara Washington dan Beijing setelah empat tahun ketegangan yang meningkat di bawah pemerintahan Donald Trump.
Bulan lalu, Wang Yi mengatakan dia berharap terpilihnya Biden akan memungkinkan kebijakan AS terhadap China kembali ke objektivitas dan rasionalitas.
Namun, Presiden terpilih Biden, yang akan menjabat pada 20 Januari mendatang, terus mengkritik China karena "pelanggarannya" pada perdagangan dan masalah lainnya.
Wang Yi tidak menyebut nama Trump atau Biden, tetapi dia mendesak Amerika Serikat untuk menghormati sistem sosial dan jalur pembangunan yang dipilih oleh China. Menurutnya, jika Washington "belajar pelajaran", konflik antara kedua belah pihak dapat diselesaikan. (min)
Sabtu, 02 Januari 2021
Anggota DPR Minta Ungkap Asal-usul Benda Yang Diduga Drone Bawah Air
Diketemukan di wilayah Sulawesi Selatan
Benda berbentuk mirip drone yang ditemukan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan setempat pada 26 Desember 2020 lalu. [Foto Ist]
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengungkap asal-usul benda asing, diduga pesawat nir-awak (drone) bawah air, yang memasuki perairan Indonesia pada penghujung Desember 2020.
Benda asing itu ditemukan oleh nelayan di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dan kini diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar.
"Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut," ujar Sukamta melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Sukamta mengatakan jika benar benda itu merupakan drone yang dimiliki negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.
Sebab, drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia dan dia khawatir, sudah ada drone lain yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia.
"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," kata Sukamta.
Selanjutnya, anggota DPR RI asal Yogyakarta itu juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan pertahanan teritori dengan lebih memperbanyak patroli laut, terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
"Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat," kata Sukamta.
Selain itu, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, peristiwa itu juga menjadi tantangan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar meningkatkan lagi kemampuan teknologi pertahanan, khususnya dalam penginderaan jarak jauh.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melalukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Lebih dari itu pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi," kata Sukamta.
♖ antara
Benda berbentuk mirip drone yang ditemukan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan oleh nelayan setempat pada 26 Desember 2020 lalu. [Foto Ist]Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengungkap asal-usul benda asing, diduga pesawat nir-awak (drone) bawah air, yang memasuki perairan Indonesia pada penghujung Desember 2020.
Benda asing itu ditemukan oleh nelayan di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dan kini diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar.
"Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut," ujar Sukamta melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Sukamta mengatakan jika benar benda itu merupakan drone yang dimiliki negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas.
Sebab, drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia dan dia khawatir, sudah ada drone lain yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia.
"Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," kata Sukamta.
Selanjutnya, anggota DPR RI asal Yogyakarta itu juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan pertahanan teritori dengan lebih memperbanyak patroli laut, terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
"Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat," kata Sukamta.
Selain itu, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, peristiwa itu juga menjadi tantangan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar meningkatkan lagi kemampuan teknologi pertahanan, khususnya dalam penginderaan jarak jauh.
"Ini pekerjaan rumah Pak Menhan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melalukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Lebih dari itu pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori, agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi," kata Sukamta.
♖ antara
Langganan:
Postingan (Atom)
