Ilustrasi Kontingen Garuda
Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi cukup besar soal personel pasukan perdamaian (peace keeper) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal itu ditekankan Wakil Menteri Luar Negeri (wamenlu), AM Fachir.
“Sebagai salah satu negara penyumbang personel terbesar, Indonesia seharusnya dapat menempatkan lebih banyak personel pada posisi kepemimpinan (senior leadership) dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB,” kata Fachir di Jakarta, Selasa (24/3).
Sebelumnya, Fachir menerima Mayjen Imam Edy Mulyono, yang menjabat sebagai force commander (FC) pada United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (Minurso) di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Ia jua pejabat tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, setelah Mayjen Rais Abin sebagai FCUN Emergency Forces (Unef) di Mesir dan Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Chief Military Observer pada United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES) di Kroasia.
Kunjungan tersebut bertujuan melakukan konsultasi dan meminta dukungan Kemlu terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai FC Minurso, sekaligus menyampaikan perkembangan situasi politik dan keamanan di Sahara barat, serta berbagai tantangan yang dihadapi.
“Dukungan Indonesia bagi upaya-upaya mendorong para pihak yang bertikai untuk terus memajukan dialog demi mencapai penyelesaian, dapat diterima oleh seluruh pihak,” kata wamenlu soal penyelesaian isu di Sahara barat tersebut.
Selain mendukung penguatan kontribusi pemeliharaan perdamaian dari militer, wamenlu juga mendorong potensi pengiriman (secondment) pakar sipil Indonesia dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian.
Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi cukup besar soal personel pasukan perdamaian (peace keeper) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal itu ditekankan Wakil Menteri Luar Negeri (wamenlu), AM Fachir.
“Sebagai salah satu negara penyumbang personel terbesar, Indonesia seharusnya dapat menempatkan lebih banyak personel pada posisi kepemimpinan (senior leadership) dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB,” kata Fachir di Jakarta, Selasa (24/3).
Sebelumnya, Fachir menerima Mayjen Imam Edy Mulyono, yang menjabat sebagai force commander (FC) pada United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (Minurso) di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Ia jua pejabat tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, setelah Mayjen Rais Abin sebagai FCUN Emergency Forces (Unef) di Mesir dan Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Chief Military Observer pada United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES) di Kroasia.
Kunjungan tersebut bertujuan melakukan konsultasi dan meminta dukungan Kemlu terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai FC Minurso, sekaligus menyampaikan perkembangan situasi politik dan keamanan di Sahara barat, serta berbagai tantangan yang dihadapi.
“Dukungan Indonesia bagi upaya-upaya mendorong para pihak yang bertikai untuk terus memajukan dialog demi mencapai penyelesaian, dapat diterima oleh seluruh pihak,” kata wamenlu soal penyelesaian isu di Sahara barat tersebut.
Selain mendukung penguatan kontribusi pemeliharaan perdamaian dari militer, wamenlu juga mendorong potensi pengiriman (secondment) pakar sipil Indonesia dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian.
♘ Beritasatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.