Pencapaian visi presiden poros maritim dunia dianggap perlu didukung dengan peran strategis TNI AL. Hal itu diungkapkan oleh staf Asrena Kasal Letkol Laut (P) Salim saat dihubungi Jurnal Maritim beberapa hari lalu.
“Kekuatan TNI Angkatan Laut mungkin tidak akan menyelesaikan semua permasalahan, akan tetapi perlindungan terhadap kepentingan Nasional Indonesia dan penegakkan kedaulatan di laut serta pencapaian poros maritim dunia dipastikan tidak akan terwujud tanpa penguatan TNI Angkatan Laut,” ujar Salim.
Menurut Salim yang saat ini tengah menghadiri Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) di Yogyakarta, alasan dari penguatan itu sudah sesuai dengan tugas TNI ALsesuai UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, yang kemudian harus diturunkan ke dalam tataran strategis.
Dalam pasal 9 yang undang-undang itu, berisi antara lain mengenai tugas pkok TNI AL dalam pertahanan negara yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut bidang pertahanan, penegakan hukum dan menjaga wilayah keamanan laut yurisdiksi nasional, melaksanakan tugas diplomasi AL, melakukan pembangunan kekuatan matra laut, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
Sambungnya, untuk mendukung itu maka sudah seharusnya penguatan TNI AL menjadi prioritas yang berdampak pada adanya Sea Power atau Maritime Power.
“Postur pertahanan merupakan wujud kemampuan dan kekuatan serta gelar Hankamneg yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Maka dalam pelaksanaan itu, TNI AL perlu ada suatu strategi yang akan diturunkan menjadi satu doktrin,” tambahnya.
Peningkatan kekuatan militer seluruh matra tentu dirasa penting untuk mencapai kemampuan pertahanan yang memadai. Namun berdasarkan visi Jokowi di bidang maritim, sudah seharusnya matra laut menjadi perhatian khusus.
“Dalam menopang itu, langkah strategis dari lima tugas TNI AL itu memliki ends, means, dan ways-nya tersendiri,” pungkasnya.
“Kekuatan TNI Angkatan Laut mungkin tidak akan menyelesaikan semua permasalahan, akan tetapi perlindungan terhadap kepentingan Nasional Indonesia dan penegakkan kedaulatan di laut serta pencapaian poros maritim dunia dipastikan tidak akan terwujud tanpa penguatan TNI Angkatan Laut,” ujar Salim.
Menurut Salim yang saat ini tengah menghadiri Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) di Yogyakarta, alasan dari penguatan itu sudah sesuai dengan tugas TNI ALsesuai UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, yang kemudian harus diturunkan ke dalam tataran strategis.
Dalam pasal 9 yang undang-undang itu, berisi antara lain mengenai tugas pkok TNI AL dalam pertahanan negara yaitu melaksanakan tugas TNI matra laut bidang pertahanan, penegakan hukum dan menjaga wilayah keamanan laut yurisdiksi nasional, melaksanakan tugas diplomasi AL, melakukan pembangunan kekuatan matra laut, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
Sambungnya, untuk mendukung itu maka sudah seharusnya penguatan TNI AL menjadi prioritas yang berdampak pada adanya Sea Power atau Maritime Power.
“Postur pertahanan merupakan wujud kemampuan dan kekuatan serta gelar Hankamneg yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Maka dalam pelaksanaan itu, TNI AL perlu ada suatu strategi yang akan diturunkan menjadi satu doktrin,” tambahnya.
Peningkatan kekuatan militer seluruh matra tentu dirasa penting untuk mencapai kemampuan pertahanan yang memadai. Namun berdasarkan visi Jokowi di bidang maritim, sudah seharusnya matra laut menjadi perhatian khusus.
“Dalam menopang itu, langkah strategis dari lima tugas TNI AL itu memliki ends, means, dan ways-nya tersendiri,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.