Pekan depan untuk alutsista 
Pesawat Rafale Perancis [istimewa] ☆
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan anggaran Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibuat Kementerian Pertahanan, masih sebatas rencana. Meski begitu, ia mengakui rencana itu memang ada.
"Mungkin minggu depan akan didiskusikan saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L)," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.
TB mengatakan anggaran ini masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR. Bila Menkeu menyetujui, kata dia, rencana pengadaan ini akan sangat mengakselerasi modernisasi alutsista TNI.
Meski begitu ia tak yakin anggaran akan disetujui sepenuhnya. "Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," kata dia.
Hasanuddin mengatakan nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing. Politikus PDIP itu pun menilai modernisasi alutsista telah menjadi satu kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.
"Pada prinsipnya saya setuju untuk memoderenisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan anggarannya," kata dia.
Sebelumnya, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) mencapai Rp 1.760 triliun atau setara US$ 142 miliar. Connie mengaku kaget karena angka itu terkesan terlalu besar namun tanpa kejelasan.
Sumber Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri
Scorpene kelas Riachuelo [naval group]
Kementerian Pertahanan membenarkan bahwa rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI akan menggunakan utang luar negeri.
Skema pinjaman yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Presiden yang Terkait Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2024 yang ditaksir sekitar US $ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason menjelaskan skema skema utang itu memang ada, namun pihaknya memastikan pinjaman tersebut tak akan membebani keuangan negara.
Memang ada, tapi dipastikan tidak akan membebani keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi anggaran pertahun, “kata Rodon saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (29/5).
Tak hanya itu dia juga memastikan utang tersebut rencananya dari negara yang bisa memberikan pinjaman dengan jangka waktu di atas 20 tahun serta bunga.
“Negara-negara yang memberikan pinjaman dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga yang kurang dari 1 persen,” kata dia.
Pesawat Rafale Perancis [istimewa] ☆Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan anggaran Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibuat Kementerian Pertahanan, masih sebatas rencana. Meski begitu, ia mengakui rencana itu memang ada.
"Mungkin minggu depan akan didiskusikan saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L)," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.
TB mengatakan anggaran ini masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR. Bila Menkeu menyetujui, kata dia, rencana pengadaan ini akan sangat mengakselerasi modernisasi alutsista TNI.
Meski begitu ia tak yakin anggaran akan disetujui sepenuhnya. "Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," kata dia.
Hasanuddin mengatakan nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing. Politikus PDIP itu pun menilai modernisasi alutsista telah menjadi satu kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.
"Pada prinsipnya saya setuju untuk memoderenisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan anggarannya," kata dia.
Sebelumnya, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) mencapai Rp 1.760 triliun atau setara US$ 142 miliar. Connie mengaku kaget karena angka itu terkesan terlalu besar namun tanpa kejelasan.
Sumber Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri
Scorpene kelas Riachuelo [naval group]Kementerian Pertahanan membenarkan bahwa rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI akan menggunakan utang luar negeri.
Skema pinjaman yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Presiden yang Terkait Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2024 yang ditaksir sekitar US $ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason menjelaskan skema skema utang itu memang ada, namun pihaknya memastikan pinjaman tersebut tak akan membebani keuangan negara.
Memang ada, tapi dipastikan tidak akan membebani keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi anggaran pertahun, “kata Rodon saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (29/5).
Tak hanya itu dia juga memastikan utang tersebut rencananya dari negara yang bisa memberikan pinjaman dengan jangka waktu di atas 20 tahun serta bunga.
“Negara-negara yang memberikan pinjaman dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga yang kurang dari 1 persen,” kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.