Jajaran MLRS Astros yang dimiliki Yon Armed I. [Pen Kostrad]
Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono mengatakan tidak ada jenis alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI baru dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2018. Fokusnya hingga 2019, kata Mulyono, adalah melengkapi sarana dan prasarana alutsista yang sudah ada.
"Sehingga semua alutsista yang sudah datang sampai 2019 sudah harus bisa dioperasikan," ujar Mulyono di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.
Menurut Mulyono, tahun ini, banyak alutsista yang akan tiba di Indonesia untuk melengkapi kontrak yang sebelumnya sudah ditandatangani. Helikopter serang AH-64E Apache pengiriman gelombang kedua dijadwalkan tiba pada April. Sebelumnya, helikopter tersebut dijadwalkan tiba pada Maret.
"Nanti ke depannya juga alat-alat seperti Artillery Saturation Rocket System (Astros) juga akan datang beserta beberapa alutsista lainnya," tutur Mulyono.
Pengiriman helikopter Apache dilakukan dalam dua tahap. Dari total delapan helikopter yang dibeli dari Amerika Serikat, tiga di antaranya sudah lebih dulu datang dalam pengiriman gelombang pertama.
Mulyono berujar Apache tersebut belum dites penerbangannya di Indonesia karena harus dirakit ulang. Meski begitu, di negara asalnya, helikopter tersebut telah diuji coba lebih dulu.
Gelombang pertama pengiriman helikopter menggunakan pesawat C-17 Globe Master ke Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Semarang, Jawa Timur. Pengadaan helikopter berkaitan dengan pencapaian target minimum essential force (MEF) dan pembaruan alutsista TNI AD.
MEF merupakan proses untuk modernisasi alutsista Indonesia. Sejak dicanangkan pemerintah pada 2007, MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis hingga 2024. Selain itu, terdapat tiga komponen postur, yaitu kekuatan, gelar (persebaran penempatan), dan kemampuan prajurit.
✈️ Untuk kemandirian industri kapal selam.
✈️ Kapal selam TNI AL [TNI AL]
PT PAL Indonesia (Persero) mengajukan tambahan modal dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 1,29 triliun guna memperkokoh kompetensi kemandirian industri kapal selam.
Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh mengatakan selain penambahan PMN, pihaknya juga tengah mengajukan usulan modal kerja sebesar Rp 600 miliar kepada pemerintah.
“Tetapi, kami tidak tahu berapa yang bisa disetujui,” ujarnya di Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Budi mengungkapkan pada 2013, pihaknya pernah meminta PMN sebesar Rp 2,5 triliun yang rencananya akan digunakan untuk pengembangan industri kapal selam secara keseluruhan. Namun, pemerintah hanya menyetujui penyuntikan modal perusahaan pelat merah asal Surabaya tersebut sebesar Rp 1,5 triliun.
“Dengan Rp 1,5 triliun itu kemudian dilakukan beberapa tindakan yang dianggap prioritas sehingga kami bisa melakukan joint section production yang telah dimulai pada April 2017,” terangnya.
Adapun, proposal penambahan PMN PAL Indonesia sudah dalam proses dan kini tengah diajukan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terkait implementasi pengembangan industri, perseroan kini juga melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala kepada kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia, di antaranya KRI Cakra dan KRI Nanggala.
Selain itu, PAL Indonesia juga berharap pemesanan kapal selam jenis Kasel U-209 yang dilakukan oleh TNI dapat terus berlanjut. Menurut rencana, pengerjaan kapal selam pesanan TNI tersebut dapat rampung pada Desember 2018 atau awal kuartal I/2019.
✈️ Singapore Airshow 2018
✈️ CN235M Nepal
The Nepalese government has begun negotiations with Indonesian state-owned aircraft manufacturer PT Dirgantara (PTDI) for another CN-235-220M multipurpose platform, an official from the company confirmed with Jane’s at the 2018 iteration of the Singapore Airshow.
The aircraft is being acquired for the Nepalese Army (NA) Air Wing, and like the first airframe ordered in 2017, will probably be deployed primarily for troop and cargo transport, humanitarian supply missions, and medical evacuations, said Ade Yuyu Wahyuna, PTDI’s vice-president of sales.
PTDI secured a contract to supply the first CN-235-220M with Nepal in June 2017. The aircraft type, which is being produced under a long-standing licensing arrangement with Airbus, is currently under construction at the company’s facilities in Bandung.
✈️ Thailand and Indonesia are in advanced negotiations over the acquisition of three maritime patrol aircraft. Platforms will improve Thailand’s maritime surveillance capabilities in the Andaman Sea and the Gulf of Thailand.
✈️ CN-235 MPA of the TNI AL [Prime Kurniawan]
The Royal Thai Navy (RTN) and Indonesian state-owned aircraft manufacturer PT Dirgantara Indonesia (PTDI) are now in ‘pre-contract’ negotiations over the procurement of three CN-235-220 aircraft in the maritime patrol configuration.
Speaking to Jane’s at the 2018 iteration of the Singapore Airshow, PTDI’s Vice President of Sales, Ade Yuyu Wahyuna, said negotiations in this stage begun in late-January 2018, and a formal contract can be expected to materialise before the end of the year.
✈️ Indonesia has begun studying available options for the air force’s AEW&C requirements. The formal acquisition programme is expected to materialise in the 2020–2024 timeframe
✈️ AEW&C Aircraft [airforce-technology]
The Indonesia Air Force (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Udara: TNI-AU) is drawing up a schedule to retire its fleet of ageing Boeing 737-2X9 airframes, and has begun preliminary studies to acquire replacement aircraft for its airborne early warning and control (AEW&C) requirements.
However, unlike TNI-AU’s aerial fleet tanker requirement, no aircraft type has been specified in the preliminary studies, and senior members of the service are currently speaking to potential suppliers at the Singapore Airshow to learn more about options available, Jane’s has learnt from TNI-AU sources present.
The service currently operates a fleet of three Boeing 737-2X9 surveillance aircraft that were commissioned in 1982. The airframes are currently deployed with the TNI-AU’s Skuadron Udara 5 (Air Squadron 5) at the Sultan Hasanuddin air base in Makassar in South Sulawesi, and bear the registration numbers AI-7301, AI-7302, and AI-7303.
The platform has a service ceiling of 50,000 ft and a range of 2,530 n miles. In the early 1990s, the aircraft were each upgraded with identification friend-or-foe (IFF) sensors, a Motorola AN/APS-135 side-looking airborne modular multimission radar (SLAMMR) and a Thomson-CSF Ocean Master radar with low-probability-of-intercept features.
Besides surveillance and intelligence gathering in-country, the airframes have also been deployed for exercises overseas. In 2012, a single 737-2X9 airframe was temporarily stationed at Darwin in northern Australia for Exercise ‘Albatross Ausindo 2012’. It operated alongside an Australian AP-3C for the duration of its deployment.