Telah menjalani overhaul di galangan kapal PALUjicoba KRI Cakra 401 [PAL] ⚓️
Sebagaimana diketahui, PT PAL Indonesia (Persero) mendapakan kontrak untuk melaksanakan overhaul KRI Cakra-401.
KRI Cakra–401 merupakan kapal selam tipe 209/1300-tipe kapal selam buatan HDW Jerman yang menggunakan sistem diesel elektrik yang mampu melesat hingga kecepatan 21,5 knot. Kapal selam dengan kapasitas 34 pelaut ini termasuk armada satuan kapal selam TNI AL.
Saat ini KRI Cakra–401 sedang persiapan melaksanakan pengujian Sea Acceptance Test (SAT) setelah sebelumnya sukses melaksanakan pengujian Harbour Acceptance Test (HAT).
Beberapa waktu lalu, KRI Cakra-401 telah sukses melewati tahapan pengujian Propulsion Test, First Trimming & Diving.
⚓️Buatan LokalFregat kelas Jamaran keempat Iran buatan lokal
Angkatan Laut Iran terima fregat kelas Jamaran keempat buatan lokal. Pada hari Senin (14/6), Angkatan Laut Iran dilaporkan telah menerima dua kapal perang baru. Fregat Dena dan penyapu ranjau Shahin. Kedua kapal perang buatan dalam negeri tersebut telah bergabung secara resmi dengan armada angkatan laut Iran.
Dena adalah fregat kelas Jamaran keempat. Menurut Kepala Organisasi Industri Kelautan Kementerian Pertahanan Iran, Laksamana Muda Amir Rastegari, sistem persenjataan Dena dibuat oleh Iran Electronics Industries.
Dikatakan lebih lanjut bahwa sistem pengendalian tembakan dapat melacak 40 target dan dapat menyerang lebih dari lima target secara bersamaan.
Selain dilengkapi dengan berbagai sistem pertahanan dan serangan yang mampu mendeteksi, melacak, dan mengenai berbagai target udara, permukaan, dan kapal selam – kapal juga memiliki kemampuan ‘anti-jamming’ canggih.
Kapal sepanjang 100 meter dengan dek helikopter ini memang dirancang untuk melakukan perjalanan jarak jauh dan dapat melaju dengan kecepatan 30 knot.
Sedangkan kapal penyapu ranjau Shahin dikatakan juga telah dilengkapi dengan teknologi modern buatan lokal yang diklaim mampu mendeteksi dan menetralkan berbagai jenis ranjau laut.
Kementerian Pertahanan juga menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir industri pertahanan dalam negeri telah mencapai kemajuan besar dalam pembuatan berbagai peralatan militer asli secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Iran.
Para pemimpin Iran telah berulang kali menegaskan bahwa Iran tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya yang sepenuhnya untuk memperkuat pertahanan. (Agus Setiawan)
⚓️ The slap is enormous for the French export team. Especially since nobody saw it coming.FREMM Bergamini class [marina difesa]
Fincantieri's mega-hit in Indonesia announced a week ago is making waves in France. Waves in depth for the moment even if a few bubbles rise to the surface as the great disappointment on Franco-Italian cooperation expressed by the General Delegate for Armaments (DGA) Joël Barre during his hearing at the National Assembly no open to the press. It must be said that the importance of the contract of 4.1 billion euros (six Italian FREMM frigates and the modernization and sale of two Maestrale frigates), rightly calls out in France at the time when the charge of the Lorient shipyard to Naval Group is not insured for the moment beyond 2028 (after the end of the construction of the five FDI frigates for the French Navy). And this especially since this contract is already in force, according to certain sources from La Tribune.
A lot of questions Egyptian Navy's Bernees frigate (FFG 1003) (Egyptian MoD picture)
Within Naval Group, which has not submitted offers, according to corroborating sources, and within the ministry, the announcement of the contract by Fincantieri surprised many and must have been difficult to digest. It also refers Naval Group and the government to its desire to engage in European cooperation at all costs, and particularly in the naval sector with Fincantieri within Naviris, the joint company specializing in surface vessels. The Indonesian contract of the Italian shipyard is therefore a huge slap in the face for France, which today feels betrayed by its partner. Perhaps out of naivety, the France team however gave the stick to be beaten.
Also, several questions arise after this huge French disappointment: why Naval Group did not submit an offer? What role did Naviris play in this offer? Why were the French so surprised by this announcement? Are the Italians reliable partners within Naviris? While the Italians, who have therefore sold six FREMMs to Indonesia, offer this type of frigates in Greece, Egypt and Saudi Arabia, why has France preferred the FDI to the FREMM?
Naval Group in Indonesia Maestrale class frigate [Italian MoD]
In Indonesia, the French naval group has somewhat abandoned the surface ship campaigns launched by the Indonesian navy in favor of the prospect of submarines considered more strategic and, perhaps more affordable. It is a choice that was made several years ago by the former CEO Hervé Guillou, then continued by Pierre Eric Pommellet. Other sources believe that Naval Group was even prevented from submitting an offer due to secret agreements between Naval Group and Fincantieri, which shared the world commercially at the time of the creation of Naviris. In this context, Indonesia as well as the Philippines would have been "reserved" for Italian. This agreement did exist, according to a source familiar with the matter, but was torn apart by the blows of a penknife given by Fincantieri in countries "reserved" for Naval Group (Greece, Saudi Arabia and Egypt).
Was it Fincantieri or Naviris, which brought the Italian offer to Indonesia? The sale of the six Italian FREMMs is, according to our information, a project carried commercially by Fincantieri and carried on the political level by a state-to-state market. On the other hand, there is doubt about the renovation of the Maestrale, which could be carried out within the framework of the joint venture between Fincantieri and Naval Group. In any case, in France nobody saw anything coming. Neither the State, nor the intelligence services, nor Naval Group and nor Thales, whose Dutch subsidiary is nevertheless very present in Indonesia. Fincantieri negotiated to the end quietly in the greatest secrecy with Jakarta, where the announcement of the contract with Fincantieri is also making waves. Question: Weren't the compliance services too zealous in blindfolding and covering the ears of France in Indonesia, and more generally in the world?
What cooperation with the Italians? FDI frigates [naval technology]
France is disappointed by the lack of loyalty of the Italians, who nevertheless legitimately defended their interests. Naviris now seems to be an increasingly empty shell. This company is now refocused on R&D projects, preparation for the mid-life modernization of Horizon frigates and on the European Patrol Corvette (EPC) project. Far from the initial ambitions. In addition, the Italians fire everything for export. According to our information, they have submitted an offer in Greece based on constellation-type FREMMs, in Saudi Arabia (four FREMMs) and in Egypt (two FREMMs). Where France offers FDI frigates or Gowinds. In addition, the Italians offer patrol boats in Ghana to the chagrin of Ocea ...
The success in Indonesia also calls for the choice of the Italian FREMM, which has a displacement of 6,500 tons (against 4,460 tons for the FDI, which is therefore lighter). A warship that pleases the navies ... Moreover, Fincantieri also offers it to Greece, Egypt and Saudi Arabia. The choice of these three countries will therefore validate or not the orientations taken by Naval Group, which had twisted at the time of Hervé Guillou the arm of the French Navy, by privileging the FDI to the detriment of the FREMM. An FDI launched precisely to become the spearhead of Naval Group's export trade policy and also to make the group's design offices work at the time. The momentum is near ... And it will inevitably be accompanied in the wake of social issues, especially in Lorient, which is awaiting a decision from Greece. Success is vital for this site, which will build one of the four frigates in France.
Bagaikan Pungguk Merindukan BulanN219 produksi PT DI [PTDI]☆
INDONESIA sebagai sebuah negara yang luas, terletak pada posisi strategis, berpenduduk padat, berbentuk kepulauan dan banyak kawasan berpegunungan membuat perhubungan udara menjadi sebuah kebutuhan yang vital.
Tidak terlalu mengada-ada, Indonesia memang seharusnya memiliki pabrik pesawat terbang. Tidak perlu sebesar atau sekelas Airbus dan atau Boeing, akan tetapi cukuplah sebuah pabrik yang dapat menghasilkan pesawat terbang sekelas N-219.
Pesawat terbang sekelas N-219 adalah pesawat paling dibutuhkan bagi angkutan udara nusantara.
Industri Penerbangan nasional termasuk pabrik pesawat terbang menjadi faktor yang sangat amat penting memperoleh perhatian, karena kemampuannya yang ampuh dalam memutar roda ekonomi.
Walau “hanya” sekelas N-219, sebuah aircraft manufacture membutuhkan pemikiran serius dan cerdas dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Memerlukan orang orang yang memiliki “integrated way of thinking”.
Tidak hanya itu, sebuah pabrik pesawat terbang memerlukan pengelolaan dan manajemen yang multi disiplin dan terpadu secara nasional untuk dapat eksis.
Harus diakui bahwa memang dunia penerbangan yang relatif masih “muda” usia belum banyak memiliki “ahli" di tingkat global, apalagi di Indonesia. Ahli di bidang penerbangan masih “langka”.
Semangat juang dan spirit tinggi dari Bung Karno, Nurtanio, Wiweko, Jum Soemarsono, dan BJ Habibie sebenarnya telah meletakkan visi kedirgantaraan yang kuat menuju kepada Indonesia sebagai negara maju dibidang industri dirgantara, khususnya mampu membuat pesawat terbang sendiri.
Sayangnya, hingga sekarang ini kita belum sanggup memadukan banyak potensi yang telah dimiliki itu untuk membangun industri penerbangan yang “world class”.
Sebenarnya, perjalanan LIPNUR, IPTN, dan PTDI untuk menuju ke sana sudah bergulir. Hanya sayangnya belum bernasib baik untuk dapat mengalir mengikuti arus perjalanan dalam mencapai sukses. Nasib yang seharusnya sangat wajar diharapkan dari peran pemerintah yang lebih besar lagi kepada Industri Penerbangan Nasional.
Sekadar contoh saja, ketika pesawat terbang CN-235 disalurkan untuk digunakan dalam salah satu skadron angkut di Angkatan Udara dan sejumlah lainnya diberdayakan penggunaannya oleh maskapai penerbangan perintis milik pemerintah, dengan serta merta telah membuka pasar internasional.
Sejumlah negara turut memesan produk Indonesia itu karena merasa “terjamin” dengan kualitas CN-235 yang diputuskan oleh pemerintah RI untuk digunakan oleh Angkatan Udaranya dan maskapai penerbangan milik pemerintah.
Ini adalah salah satu saja tentang cara bagaimana pemerintah dapat berperan serta membuka pasar bagi penjualan pesawat terbang produksi dalam negeri. Peran cerdas yang jauh sekali untuk dapat disebut sebagai metoda “injak kaki”.
Sekarang ini model seperti itu sangat layak dilakukan dalam bentuk yang sedikit berbeda yaitu mempertemukan kebutuhan Pemerintah Daerah akan pesawat terbang dengan produsen N-219 yaitu PTDI.
Selama ini kebutuhan pesawat terbang bagi angkutan udara di banyak pemerintahan daerah terpaksa dilakukan menggunakan jasa “orang lain”, karena tidak tersedia jalan untuk mempertemukan produsen (PTDI) dengan konsumen (Pemda).
CN236 Patmar TNI AL produksi PT DI [PTDI]
Sayang sekali anggaran pemda jadi terserap oleh pihak lain karena tuntutan kebutuhan angkutan udara di daerah yang tidak dapat menunggu.
Ini adalah salah satu saja dari sekian banyak cara dan atau metoda, bahwa peran pemerintah pusat dapat menggulirkan jalan mulus menuju suksesnya sebuah aircraft manufacture nasional, dan sekaligus melancarkan lajunya pembangunan daerah sebagai bagian utuh dari pembangunan nasional.
Sekali lagi metoda atau cara seperti ini sangat jauh dari sebuah metoda yang dapat disebut sebagai cara “injak kaki”. Sebuah metoda yang tidak masuk dalam kategori “mengemis dana” dari pemerintah pusat.
Negara maju sekalipun, yang memiliki pabrik pesawat terbang kelas dunia, pada dasarnya menggunakan terlebih dahulu hasil produksi pabrik pesawat terbangnya, dalam upaya membantu usaha membuka pasar global sebagai salah satu langkah promosi.
Masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan pabrik pesawat terbang “made in Indonesia”, karena pesawat terbang dapat membuka lapangan usaha lainnya seperti kegiatan pemeliharaan, pabrik pembuat komponen pesawat dan lain lain.
Tentu saja dalam hal ini mekanisme sertifikasi akan menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan karena produk atau hasil dari rekayasa teknologi akan menuntut tanggung jawab dalam penggunaannya. Ini yang membedakan dengan produk barang yang “sederhana” seperti pabrik sandal jepit misalnya.
Peluang lainnya adalah pada proses pembelian pesawat terbang dalam jumlah yang banyak, seperti telah berlangsung selama ini. Pada proses itu ada sejumlah peluang besar yang dapat dan tidak dimanfaatkan dunia industri penerbangan dalam negeri.
Dalam hal ini adalah peluang memperoleh “counter trade” bagi pengembangan pabrik komponen pesawat terbang dalam negeri. Ada ketentuan atau regulasi internasional dan juga nasional yang mengatur tentang hal tersebut.
Persoalannya adalah tanpa campur tangan dari peran pemerintah untuk malaksanakannya, peluang tersebut dipastikan menjadi hilang tidak tentu rimbanya. Sekali lagi peran pemerintah memang cukup signifikan dalam upaya besar membangun dan membangkitkan industri penerbangan di Indonesia.
Potensi pengembangan industri penerbangan terutama dalam cita-cita untuk memiliki pabrik pesawat terbang dalam negeri berkelas global sungguh sangat banyak. Sebagian sudah dibuktikan antara lain dalam ukiran sejarah LIPNUR, IPTN dan PTDI.
Namun mengapa hingga sekarang belum juga terwujud kejayaan industri penerbangan nasional? jawabannya antara lain adalah kita memang belum memiliki rencana induk dan road map industri penerbangan dalam tataran strategis.
Kita belum memiliki "think tank" dari para ahli kedirgantaraan yang berada dalam satu wadah ditingkat nasional. Kita belum memberikan perhatian yang cukup pada bidang kedirgantaraan. Kita belum memiliki sebuah pola standar dalam pengembangan SDM di bidang penerbangan. Kita belum cukup memiliki institusi penelitian dan pengembangan.
Terakhir adalah kita belum memiliki sebuah badan yang dapat dan harus berperan dalam mensinkronisasikan sejumlah potensi yang tercecer di tanah air untuk mengerucutkannya hingga dapat mengantar Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki industri penerbangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
PTDI telah membuktikan dirinya sebagai pabrik pesawat terbang. Akan tetapi, terlihat PTDI "tidak mampu” memasarkan atau menjual hasil produksinya.
Dari uraian di atas kiranya sangat jelas bahwa berharap PTDI dapat “sukses” dalam jualan pesawat adalah bagaikan “pungguk merindukan bulan”.
Dengan demikian, berharap komunitas penerbangan Indonesia untuk berbisnis sendiri, dalam konteks pengembangan Industri penerbangan, khususnya pabrik pesawat terbang adalah sesuatu yang sangat amat mustahil.
Produk Dalam NegeriKN. SAR Puntadewa 250 [Basarnas]☆
Pada bulan April 2021, Basarnas luncurkan 6 unit kapal Search & Rescue (SAR).
Kapal produksi galangan kapal Batam dengan panjang 42 meter, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Basarnas.
6 unit diantanya:
☆ KN. SAR Tetuka 247 untuk wilayah Banten, ☆ KN. SAR Sanjaya 248 untuk wilayah Medan, ☆ KN. SAR Permadi 249 untuk wilayah Surabaya, ☆ KN. SAR Puntadewa 250 untuk wilayah Maumere, ☆ KN. SAR Parikesit 251 untuk wilayah Mamuju, ☆ KN. SAR Seta 252 untuk wilayah Tarakan.
Salah satu kapal, KN 247 Tetuka memiliki panjang 42 meter dilengkapi sonar bawah laut yang dapat menjangkau kedalaman 300 meter untuk mendukung aktivitas pencarian.
Ujicoba KRI Cakra 401 [PAL] ⚓️
Ujicoba KRI Cakra 401 [PAL] ⚓️
