LONDON,
KOMPAS.com - China dikabarkan menawarkan pemasangan sistem pengawas
maritim senilai 1 miliar yuan (sekitar Rp 1,5 triliun) di kawasan
Indonesia. Nantinya, sistem tersebut akan melengkapi sistem serupa
buatan AS yang lebih dulu dipasang di Indonesia.
Demikian diungkapkan majalah pertahanan terkemuka IHS Jane's Defence Weekly (JDW) edisi 16 Mei 2012 yang mengutip berbagai sumber. Menurut JDW, tawaran tersebut disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Beijing, akhir Maret.
Detail sistem pengawas maritim yang ditawarkan China itu belum diketahui. Namun, JDW menduga sistem tersebut akan terdiri atas jaringan radar yang ditempatkan di Pulau Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan pantai barat daya Sulawesi. Nantinya, data pengamatan yang diperoleh dari sistem ini akan dibagi dengan China.
Dengan sistem ini, Beijing akan mendapat keuntungan berupa data kondisi perairan di Selat Sunda, Selat Karimata, dan Selat Makassar, yang menjadi titik-titik penyempitan penting di jalur komunikasi laut (SLOC).
Tawaran China itu diberikan hanya beberapa bulan setelah pemerintah AS menyumbangkan Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (IMSS) senilai 57 juta dollar AS (Rp 543,9 miliar) kepada TNI Angkatan Laut. Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS, IMSS terdiri atas jaringan sensor terpadu yang dipasang di darat maupun di kapal-kapal perang Indonesia, berbagai peralatan komunikasi dan perangkat komputasi untuk mengumpulkan, mengirim, dan menganalisa berbagai data maritim.
Secara konkret, IMSS terdiri atas 18 stasiun pengawas pantai (CSS), 11 radar berbasis kapal, dua pusat komando regional, dan dua pusat komando armada di Jakarta dan Surabaya. Pemerintah AS juga telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dollar untuk merawat sistem tersebut sampai tahun 2014.
Meski demikian, sumber-sumber JDW mengatakan, bahkan dengan tambahan alokasi dana dari AS ini, IMSS masih terlalu mahal untuk dioperasikan oleh TNI AL dan belum terintegrasi secara menyeluruh.
Dengan adanya tawaran dari China ini, China akan memiliki sistem tandingan strategis terhadap IMSS, dan memungkinkan negara itu memantau pergerakan kapal-kapal AS dan lalu lintas laut lainnya di perairan Indonesia. (Kompas)
Demikian diungkapkan majalah pertahanan terkemuka IHS Jane's Defence Weekly (JDW) edisi 16 Mei 2012 yang mengutip berbagai sumber. Menurut JDW, tawaran tersebut disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Beijing, akhir Maret.
Detail sistem pengawas maritim yang ditawarkan China itu belum diketahui. Namun, JDW menduga sistem tersebut akan terdiri atas jaringan radar yang ditempatkan di Pulau Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan pantai barat daya Sulawesi. Nantinya, data pengamatan yang diperoleh dari sistem ini akan dibagi dengan China.
Dengan sistem ini, Beijing akan mendapat keuntungan berupa data kondisi perairan di Selat Sunda, Selat Karimata, dan Selat Makassar, yang menjadi titik-titik penyempitan penting di jalur komunikasi laut (SLOC).
Tawaran China itu diberikan hanya beberapa bulan setelah pemerintah AS menyumbangkan Sistem Pengawasan Maritim Terpadu (IMSS) senilai 57 juta dollar AS (Rp 543,9 miliar) kepada TNI Angkatan Laut. Menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS, IMSS terdiri atas jaringan sensor terpadu yang dipasang di darat maupun di kapal-kapal perang Indonesia, berbagai peralatan komunikasi dan perangkat komputasi untuk mengumpulkan, mengirim, dan menganalisa berbagai data maritim.
Secara konkret, IMSS terdiri atas 18 stasiun pengawas pantai (CSS), 11 radar berbasis kapal, dua pusat komando regional, dan dua pusat komando armada di Jakarta dan Surabaya. Pemerintah AS juga telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dollar untuk merawat sistem tersebut sampai tahun 2014.
Meski demikian, sumber-sumber JDW mengatakan, bahkan dengan tambahan alokasi dana dari AS ini, IMSS masih terlalu mahal untuk dioperasikan oleh TNI AL dan belum terintegrasi secara menyeluruh.
Dengan adanya tawaran dari China ini, China akan memiliki sistem tandingan strategis terhadap IMSS, dan memungkinkan negara itu memantau pergerakan kapal-kapal AS dan lalu lintas laut lainnya di perairan Indonesia. (Kompas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.