✈ Dipercepat Pengembangan 
✈ Prototipe MALE Elang Hitam I [BPPT]
Pengembangan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) atau drone tempur jadi pilihan Presiden Jokowi. Program drone akhirnya menggantikan dukungan pemerintah dalam pengembangan pesawat baling-baling R80 yang digagas BJ Habibie dalam program strategis 2020-2024.
Pengembangan PUNA atau Drone Elang Hitam Kombatan, Elang Hitam (EH-4) dan EH-5. Spesifikasi tersebut akan menyamai Drone CH-4 Rainbow buatan China.
PUNA dibangun oleh konsorsium PUNA MALE Kombatan yang terbentuk pada tahun 2017 lalu, antara lain Kementerian Pertahanan yaitu Ditjen Pothan dan Balitbang, BPPT, TNI-AU (Dislitbangau), ITB (FTMD), BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT Len Industri. Pada tahun 2019, LAPAN baru masuk sebagai anggota konsorsium, dan bersama sama ambil bagian dalam pengembangan PUNA MALE Kombatan.
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan langkah percepatan pengembangan Drone buatan lokal untuk mendapatkan PUNA MALE dengan spek Kombatan atau Unmaned Combat Aerial Vehicle (UCAV), dalam jangka waktu yang dipercepat dari tahun 2024 menjadi 2022.
"Diperlukan percepatan agar PUNA MALE Kombatan tersertifikasi, dapat digeber untuk siap terbang pada Tahun 2022. Dengan adanya isu seperti kedaulatan di Natuna, maka kesiapan misi pesawat PUNA MALE Kombatan ini sangat diperlukan. Sehingga PUNA MALE Kombatan diperlukan sesegera mungkin," kata Kepala BPPT Hammam Riza dikutip dari laman resmi BPPT, Selasa (2/6).
Ancaman militer maupun non militer berupa pelanggaran batas wilayah perbatasan, terorisme, dan separatisme, kerap terjadi karena kurangnya antisipasi. Oleh karena itu, kebutuhan akan PUNA MALE Kombatan sangat diperlukan dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Drone CH-4 Rainbow TNI AU [Roby Aeros]
Percepatan pembuatan MALE Kombatan ini dilakukan dengan melengkapi desain Drone Elang Hitam (EH-1), dengan sistem persenjataan, menjadi desain PUNA MALE Kombatan EH-4 dan EH-5.
Awalnya program PUNA MALE Kombatan EH-4 dan EH-5, targetnya tersertifikasi di Tahun 2024, dan EH-1 sampai EH-3, adalah pengembangan di tahun 2020-2022.
"Dengan persetujuan Presiden Joko Widodo pada Ratas tadi, maka Drone Elang Hitam Kombatan EH-4 dan EH-5, akan dikembangkan pada tahun 2020-2022 juga bersama dengan EH-1,2,3. Disinilah terjadi percepatan pengembangan," kata Hammam.
"Jadi Drone Elang Hitam juga dilengkapi fungsi ISTAR, yaitu Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, dan sistem persenjataan," ujarnya.
Dengan kelengkapan fungsi tersebut tentu Drone Elang Hitam dapat menjadi wahana penting Indonesia, dalam menjaga kedaulatan wilayah darat maupun laut, melalui pantauan udara.
"Drone Elang Hitam ini akan menjadi semacam 'CCTV di Langit Nusantara', guna menjaga kedaulatan. Khususnya terkait pengawasan baik di wilayah darat maupun laut, melalui pantauan udara. Khususnya untuk mengintai di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia. BPPT bersama konsorsium dengan semangat merah putih tentu siap mewujudkannya," tegas Hammam.
Selain drone, ia mengusulkan agar juga pemerintah memikirkan pengembangan sistem pertahanan atau Alutsista anti Drone.
"Hal ini seperti yang sudah dilakukan Turki, sistem pertahanan anti Drone nya terus dikembangkan. Seperti dengan menggunakan laser. Kami sudah mulai melakukan kliring atau penguasaan teknologi untuk sistem tersebut," katanya.
✈ Prototipe MALE Elang Hitam I [BPPT] Pengembangan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) atau drone tempur jadi pilihan Presiden Jokowi. Program drone akhirnya menggantikan dukungan pemerintah dalam pengembangan pesawat baling-baling R80 yang digagas BJ Habibie dalam program strategis 2020-2024.
Pengembangan PUNA atau Drone Elang Hitam Kombatan, Elang Hitam (EH-4) dan EH-5. Spesifikasi tersebut akan menyamai Drone CH-4 Rainbow buatan China.
PUNA dibangun oleh konsorsium PUNA MALE Kombatan yang terbentuk pada tahun 2017 lalu, antara lain Kementerian Pertahanan yaitu Ditjen Pothan dan Balitbang, BPPT, TNI-AU (Dislitbangau), ITB (FTMD), BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT Len Industri. Pada tahun 2019, LAPAN baru masuk sebagai anggota konsorsium, dan bersama sama ambil bagian dalam pengembangan PUNA MALE Kombatan.
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan langkah percepatan pengembangan Drone buatan lokal untuk mendapatkan PUNA MALE dengan spek Kombatan atau Unmaned Combat Aerial Vehicle (UCAV), dalam jangka waktu yang dipercepat dari tahun 2024 menjadi 2022.
"Diperlukan percepatan agar PUNA MALE Kombatan tersertifikasi, dapat digeber untuk siap terbang pada Tahun 2022. Dengan adanya isu seperti kedaulatan di Natuna, maka kesiapan misi pesawat PUNA MALE Kombatan ini sangat diperlukan. Sehingga PUNA MALE Kombatan diperlukan sesegera mungkin," kata Kepala BPPT Hammam Riza dikutip dari laman resmi BPPT, Selasa (2/6).
Ancaman militer maupun non militer berupa pelanggaran batas wilayah perbatasan, terorisme, dan separatisme, kerap terjadi karena kurangnya antisipasi. Oleh karena itu, kebutuhan akan PUNA MALE Kombatan sangat diperlukan dalam menjaga kedaulatan NKRI.
Drone CH-4 Rainbow TNI AU [Roby Aeros]Percepatan pembuatan MALE Kombatan ini dilakukan dengan melengkapi desain Drone Elang Hitam (EH-1), dengan sistem persenjataan, menjadi desain PUNA MALE Kombatan EH-4 dan EH-5.
Awalnya program PUNA MALE Kombatan EH-4 dan EH-5, targetnya tersertifikasi di Tahun 2024, dan EH-1 sampai EH-3, adalah pengembangan di tahun 2020-2022.
"Dengan persetujuan Presiden Joko Widodo pada Ratas tadi, maka Drone Elang Hitam Kombatan EH-4 dan EH-5, akan dikembangkan pada tahun 2020-2022 juga bersama dengan EH-1,2,3. Disinilah terjadi percepatan pengembangan," kata Hammam.
"Jadi Drone Elang Hitam juga dilengkapi fungsi ISTAR, yaitu Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, dan sistem persenjataan," ujarnya.
Dengan kelengkapan fungsi tersebut tentu Drone Elang Hitam dapat menjadi wahana penting Indonesia, dalam menjaga kedaulatan wilayah darat maupun laut, melalui pantauan udara.
"Drone Elang Hitam ini akan menjadi semacam 'CCTV di Langit Nusantara', guna menjaga kedaulatan. Khususnya terkait pengawasan baik di wilayah darat maupun laut, melalui pantauan udara. Khususnya untuk mengintai di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia. BPPT bersama konsorsium dengan semangat merah putih tentu siap mewujudkannya," tegas Hammam.
Selain drone, ia mengusulkan agar juga pemerintah memikirkan pengembangan sistem pertahanan atau Alutsista anti Drone.
"Hal ini seperti yang sudah dilakukan Turki, sistem pertahanan anti Drone nya terus dikembangkan. Seperti dengan menggunakan laser. Kami sudah mulai melakukan kliring atau penguasaan teknologi untuk sistem tersebut," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.