Penampakan Badak produksi Pindad [istimewa] ☆
Pengamat Pertahanan sekaligus peneliti CSIS Curie Maharani mengaku tak yakin Kementerian Pertahanan mampu melakukan pemantauan industri pertahanan dalam negeri.
Curie mempertanyakan apakah Kementerian yang kini dipimpin Prabowo Subianto itu memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi semua industri yang bergerak di bidang pertahanan dan teregistrasi sebagai sebuah perusahaan pertahanan dalam negeri.
"Kementerian Pertahanan sendiri ini, sampai saat ini saya tidak yakin bahwa mereka punya sumber daya yang cukup untuk lakukan pemantauan industri," kata Curie saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi yang digelar CSIS secara daring, Senin (2/11).
Jika hanya sekadar meregistrasi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan, Curie menyebut Kemhan mungkin tak terlalu mendapat kendala atau kesulitan yang berarti.
Namun, jika berkaitan dengan pengawasan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, hingga per tahun, Curie masih sangat meragukan kemampuan lembaga tersebut.
Ia beralasan, banyak juga saat ini industri yang sebelumnya terdaftar bergerak di bidang pertahanan justru ketika dicek kembali telah berubah menjadi perusahaan lain, bahkan ruko.
"Jadi hal-hal ini masih bisa terjadi. Dan apa menurut saya perlu adanya kesadaran dari pemerintah memberikan perhatian sumber daya yang cukup kepada program-program kemandirian industri pertahanan, terutama ke Direktorat Jendral Pontensi Pertahanan," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Curie juga menyayangkan pergantian di struktur Eselon I Kementerian Pertahanan yang kini diisi oleh hampir seluruhnya dari militer. Terutama posisi Dirjen Pothan yang mestinya diisi oleh sipil.
"Sayang sekali Dirjen Pothan ini kembali lagi ke militer gitu yah. Padahal tugasnya berat dan berhubungan dengan teknologi pertahanan," kata dia.
"Alangkah baiknya jika memang ke depan dilakukan sipilisasi lebih lanjut dan memang harus orang-orang yang punya latar belakang dan trading yang mumpuni," jelasnya.
Prabowo sebelumnya melakukan perombakan sejumlah pejabat di Kementerian yang dia pimpin itu.
Perombakan dilakukan berdasar pada Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
Sedikitnya ada enam perwira tinggi (pati) atau pejabat eselon I di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mengalami mutasi atau perombakan. Salah satunya adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan yang semula dijabat oleh Bondan Tiara Sofyan.
Bondan digantikan oleh Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha. Dadang diduga merupakan mantan anggota Tim Mawar bentukan Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997 yang bertanggung jawab atas penghilangan paksa sejumlah aktivis pro-demokrasi. (tst/end)
Ilustrasi Flanker Indonesia [TNI AU]
Indonesia dinilai belum layak memiliki jet tempur F-35 meski Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan mengincar alutsista tersebut dan membicarakannya dalam lawatan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Duta Besar Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi mengatakan F-35 adalah pesawat generasi ke-5 buatan Lockheed Martin dan merupakan generasi terbaru dari jet tempur seri F.
Indonesia, kata Luthfi, perlu memiliki seri 4 dan 4,5 terlebih dahulu sebelum dapat memboyong jet tempur tersebut dari AS. Hal ini ia ungkapkan dalam Press Conferece virtual Terkait perpanjangan Fasilitas GSP kepada Indonesia, Senin (2/11).
"Jadi ada platform-platform yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan F-35 ini. Kita harus mempunyai generasi ke-4 dan generasi 4,5nya, kita harus mempunyai pesawat tempur F-16 blok V 72 ini adalah pesawat tempur termutakhir sebelum kita mendapat F-35," ujarnya.
Sebagai gantinya, kata Luthfi, Amerika Serikat akan menawarkan beberapa seri F-16 kepada Indonesia dalam waktu dekat. Dalam sebuah pembicaraan ketika Prabowo Subianto melawat ke AS, kata dia, Indonesia juga akan ditawarkan pesawat tempur lain yang setara dengan seri F generasi keempat.
"F-35 itu waiting line atau waiting time sudah 9 tahun jadi kalau kita nunggu 9 tahun ini keburu kadaluarsa jadi kita masih mendapatkan pesawat di tengah dan sekarang Amerika serikat akan memberikan Indonesia beberapa terobosan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Artinya dia akan memberi pesawat tempur terbaik tanpa reservasi," tuturnya.
Indonesia sendiri, lanjut Luthfi sebenarnya memiliki F-16. Namun yang dimiliki Indonesia merupakan seri lama dan tidak kompatibel dengan seri F-16 terbaru.
"F-16 kita ini versi AB ini tua sekali kalau nggak salah tahun 90-an. Nah ini mesti diperbaiki untuk sekarang kita lagi meremajakan untuk menjadi CD yang mereka tawarkan kepada kita itu F-16 block 32," imbuhnya.
Seperti diketahui, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo mulai membidik jet tempur F-35 buatan AS. Rencana pembelian jet tempur ini sebenarnya buntut dari alotnya pembelian Sukhoi Su-35.
(hrf/evn)
Di Selat MAkasar 
Kanon Borico NG18 KCR 60M [KoarmadaII} ☆
KRI Tombak-629 salah satu unsur jajaran Satuan Kapal Cepat Koarmada II, yang sedang melaksanakan Operasi Indomalphi-20 dibawah kendali operasi Guskamla Koarmada II, melaksanakan latihan penembakan meriam NG-18 di Selat Makassar dalam rangka uji sistem kesenjataan di akhir misi operasi ,Jumat (30/10).
“Penembakan berjalan sukses dan lancar mengenai sasaran, dengan menggunakan mode penembakan remote dari ruang Pusat Informasi Tempur (PIT) KRI,” terang Komandan KRI Tombak, Letkol Laut (P) Nurulloh Zemy Prasetyo.
Lebih lanjut Letkol Nurulloh mengungkapkan, bahwa fungsi utama dari meriam NG-18 adalah untuk melumpuhkan rudal yang mengarah ke kapal.
”Dengan memiliki sistem lintasan peluru yang membentuk tabir, rudal akan meledak sebelum mencapai sasarannya. Selain itu meriam ini juga ampuh dan efektif untuk melumpuhkan Fast Inshore Attack Craft (FIAC), atau kapal yang berukuran kecil dengan kecepatan tinggi, karena dengan sistem lintasan peluru yang dimiliki, akan sulit dihindari oleh kapal target untuk menghindar,” jelas Nurulloh.
Ditempat terpisah, Komandan Guskamla Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi menyampaikan bahwa latihan penembakan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam rangka kesiap-siagaan Alutsista TNI AL pada tugas operasi, sebagaimana instruksi Panglima Koarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan, yang sekaligus wujud dari program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam bidang modernisasi KRI, pesawat udara, dan material tempur menuju kekuatan yang siap dioperasikan.
Berikut video dari Youtube:
Karena Pandemi Corona 
Elang Hitam UAV [BPPT]
Pandemi virus corona membuat sejumlah riset prioritas yang tengah berjalan harus terhambat. Menristek Bambang Brodjonegoro pun mengakui pihaknya sedang mengantisipasi penundaan pengembangan riset yang tengah dijalani.
Bambang mengungkapkan, salah satu riset yang tertunda adalah adalah drone Elang Hitam yang diperuntukan untuk TNI. Padahal targetnya, drone ini akan menjalani first flight tahun ini.
"Satu contoh yang delay adalah drone Elang Hitam, drone yang kita desain sebagai drone militer pertama Indonesia. Ini targetnya 2020 sudah first flight. Tapi karena anggaran juga ada pemotongan karena realokasi (maka tertunda)," kata Bambang dalam wawancara To The Point dengan kumparan, Selasa (13/10).
Faktor lain yang membuat first flight drone Elang Hitam tertunda adalah pekerjaan pabrik yang dibatasi karena pandemi virus corona.
"Tapi target akhir 2024 kita punya drone yang sesuai kebutuhan TNI dan sistem persenjataan yang modern mudah-mudahan bisa terpenuhi," jelasnya.
Bambang mengatakan, drone Elang Hitam ini sangat penting karena dalam perkembangan militer saat ini, banyak negara yang mulai bergantung pada drone dalam melakukan operasi militer.
Radar pertahanan
Radar pertahanan masuk dalam agenda nasional [Len]
Selain itu, Menristek juga tengah mengembangkan pesawat angkut N-219 untuk menghubungkan daerah yang sulit dijangkau di Indonesia.
"Kita kembangkan N219 yang sesuai kapasitas 19 penumpang yang bisa menghubungkan daerah yang sulit dijangkau di Indonesia, dan kita akan buat juga versi amfibi dari N-219 ini," tuturnya.
Bambang berharap pesawat angkut ini tidak hanya berguna sebagai pengangkut, tapi bisa juga digunakan untuk pariwisata dan kebutuhan pertahanan lainnya.
"Yang lainnya adalah roket di mana LAPAN sedang menyiapkan terbaru yaitu roket 2 tingkat. Lalu radar pertahanan karena Indonesia negara luas, enggak mungkin jaga secara manual sehingga butuh radar yang canggih," jelasnya.
"Satu hal lagi nuklir, yaitu sistem pemantauan radiasi lingkungan. Itu sekarang sedang mengembangkan alat untuk melakukan pemantauan kalau ada radiasi nuklir," pungkasnya.
Di Laut Natuna Utara
Kapal KKP Usir Kapal Patroli Vietnam [Foto/tangkapan layar video KKP] ☆
Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melakukan operasi di Laut Natuna Utara mengusir dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan tersebut.
Pengusiran dilakukan meskipun dua kapal asing itu dikawal oleh dua kapal aparat Vietnam, Jumat 30 Oktober 2020.
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono yang secara intensif berkomunikasi dengan para nahkoda kapal pengawas selama operasi tersebut menyampaikan, tiga kapal pengawas mendeteksi dua kapal ikan ilegal berbendera Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711 Laut Natuna Utara.
Adapun tiga kapal pengawas itu, yakni Perikanan Hiu 11 yang dinahkodai oleh Kapten Slamet, Perikanan Hiu Macan Tutul 02 dinahkodai Kapten Ilman Rustam dan Perikanan Hiu Macan 01 yang dinahkodai Kapten Samson.
“Kami pastikan posisi kedua kapal ikan tersebut berada di wilayah perairan yurisdiksi kita,” ujar Pung.
Setelah berada cukup dekat dengan kapal tersebut, Pung menuturkan bahwa kapal pengawas kemudian memberikan peringatan namun tidak diindahkan sehingga terjadilah kejar-kejaran kapal pengawas KKP dengan kedua kapal ikan tersebut.
Di tengah upaya untuk menghentikan kedua kapal ilegal yang berusaha melarikan diri tersebut, kapal patroli Vietnam KN Kiem Ngu-211 dan Vung Tau muncul dan melakukan manuver yang membahayakan kapal pengawas KKP.
Kedua kapal aparat Vietnam tersebut berupaya agar kapal ikannya tetap dapat melakukan illegal fishing. Saling manuver pun terjadi antara kapal pengawas Perikanan KKP dan kapal patroli Vietnam yang merupakan kapal Vietnam Fisheries Resources Surveillance dan kapal milik Vietnam Coast Guard.
“Upaya persuasif sudah kami lakukan, namun gagal. Kami pun mengusir dua kapal ikan asing ilegal serta kapal Vietnam Fisheries Resources Surveillance dan Kapal Vietnam Coast Guard. Sekali lagi ini upaya kami mempertahankan kedaulatan pengelolaan perikanan Republik Indonesia,” tutur Pung.
Meskipun upaya pengusiran tersebut penuh dengan aksi saling menuver dan mengarah pada kondisi yang membahayakan, pada akhirnya kapal pengawas Perikanan KKP berhasil melakukan pengusiran terhadap seluruh kapal berbendera Vietnam tersebut.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Vietnam yang menghalangi langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia. Tebe demikian disapa, menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh aparat Vietnam tersebut sebagai bentuk obstruction of justice (merintangi proses hukum).
“Ini bentuk obstruction of justice terhadap aparat yang melaksanakan kewenangan penegakan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang,” tegas Tebe.
Tebe mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan langkah-langkah diplomatik sebagai respon atas apa yang sudah dilakukan oleh kedua kapal patroli Vietnam tersebut. “Kami akan koordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri untuk tindaklanjut hal ini,” ujar Tebe.
Untuk diketahui saling klaim di sebagian kecil kawasan Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam memicu tingginya kegiatan illegal fishing oleh kapal ikan Vietnam di kawasan tersebut.
Tidak jarang terjadi insiden yang melibatkan kapal aparat Vietnam. Dalam hal ini KKP menegaskan komitmennya untuk terus menjaga Laut Natuna Utara. Tercatat dalam kurun waktu setahun terakhir sebanyak 27 KIA Vietnam telah ditangkap oleh kapal pengawas Perikanan KKP.
(dam)
