Opsi wilayah yang akan mendapat pasokan listrik dari pembangkit tenaga nuklir ini adalah Pulau Bangka, Kalimantan Barat, dan Riau. 
[PT PAL]
PT PAL Indonesia dan Thorcon Internasional Pte Ltd bekerja sama mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas listrik 500 Megawatt (MW). Rencananya pembangkit ini akan dibangun dengan menggunakan desain struktur kapal, sehingga bisa dioperasikan di laut.
Direktur Rekayasa Umum, Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Sutrisno mengatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan desain pembangkit.
Namun, dapat dipastikan pada 2020 sudah mulai memasuki tahap konstruksi. Sehingga pada 2026 bisa beroperasi secara komersial (commercial on date/ COD).
Opsi wilayah yang akan mendapat pasokan listrik dari pembangkit ini adalah Pulau Bangka, Kalimantan Barat, dan Riau. "Kami akan uji dulu tanpa nuklir, lalu minta kepastian dari pemerintah. Bila lolos uji, pada 2020 sudah harus dibangun," ujarnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/7).
Adapun nantinya PLTN ini akan berada di atas kapal yang memiliki panjang 174 meter dan lebar 66 meter, atau setara dengan tanker kelas Panamax, yang akan dibuat oleh Daewoo Shipyard and Marine Engineering (DSME) di Korea Selatan. Untuk reaktor dan komponen pendukung lainnya dibuat oleh PT PAL.
Chief Representative Thorcon Bob S Effendi menilai PLTN yang dibangun di laut ini dapat menghindari pekerjaan sipil yang lebih banyak. Kedua, masalah pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pembangkit kerap jadi masalah, sehingga waktu pembangunan menjadi molor. Ketiga, pengoperasian yang jauh dari masyarakat akan lebih mudah diterima.
"PLTU saja bisa sampai enam tahun pembebasan lahannya. Kami juga belum tau dari sisi penerimaann masyarakat akan seperti apa," kata dia.
Untuk membangun proyek ini membutuhkan dana investasi sebesar US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 17 triliun. Namun, Bob memastikan tarif listrik yang dihasilkan lebih murah yaitu sekitar tiga sen per kilowatt hour (kWh).
Bob menjelaskan bahwa bahan baku tenaga listrik tersebut berasal dari thorium atau limbah yang dihasilkan dari timah. Sehingga bisa dipastikan modal operasionalnya lebih murah. Selain itu, pembangkit ini berbeda dengan PLTN konvensional lainnya. Pasalnya, PLTN tersebut menggunakan teknologi Thorium Molten Salt Reactor, sehingga aman untuk dioperasikan, bahkan ketika ada bencana alam yang melanda.
PLTN juga tidak memiliki isu mengenai limbah. Karena limbah yang dihasilkan sangat sedikit sekali. Ia mengibaratkan limbah yang dihasilkan dari PLTN hanya secangkir dari limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang membutuhkan tanah 10 hektare untuk menyimpan limbahnya. "Nuklir sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Nuklir satu-satunya kelistrikan yang bisa meng-handle limbahnya," ujarnya.
[PT PAL] PT PAL Indonesia dan Thorcon Internasional Pte Ltd bekerja sama mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas listrik 500 Megawatt (MW). Rencananya pembangkit ini akan dibangun dengan menggunakan desain struktur kapal, sehingga bisa dioperasikan di laut.
Direktur Rekayasa Umum, Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Sutrisno mengatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan desain pembangkit.
Namun, dapat dipastikan pada 2020 sudah mulai memasuki tahap konstruksi. Sehingga pada 2026 bisa beroperasi secara komersial (commercial on date/ COD).
Opsi wilayah yang akan mendapat pasokan listrik dari pembangkit ini adalah Pulau Bangka, Kalimantan Barat, dan Riau. "Kami akan uji dulu tanpa nuklir, lalu minta kepastian dari pemerintah. Bila lolos uji, pada 2020 sudah harus dibangun," ujarnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/7).
Adapun nantinya PLTN ini akan berada di atas kapal yang memiliki panjang 174 meter dan lebar 66 meter, atau setara dengan tanker kelas Panamax, yang akan dibuat oleh Daewoo Shipyard and Marine Engineering (DSME) di Korea Selatan. Untuk reaktor dan komponen pendukung lainnya dibuat oleh PT PAL.
Chief Representative Thorcon Bob S Effendi menilai PLTN yang dibangun di laut ini dapat menghindari pekerjaan sipil yang lebih banyak. Kedua, masalah pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pembangkit kerap jadi masalah, sehingga waktu pembangunan menjadi molor. Ketiga, pengoperasian yang jauh dari masyarakat akan lebih mudah diterima.
"PLTU saja bisa sampai enam tahun pembebasan lahannya. Kami juga belum tau dari sisi penerimaann masyarakat akan seperti apa," kata dia.
Untuk membangun proyek ini membutuhkan dana investasi sebesar US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 17 triliun. Namun, Bob memastikan tarif listrik yang dihasilkan lebih murah yaitu sekitar tiga sen per kilowatt hour (kWh).
Bob menjelaskan bahwa bahan baku tenaga listrik tersebut berasal dari thorium atau limbah yang dihasilkan dari timah. Sehingga bisa dipastikan modal operasionalnya lebih murah. Selain itu, pembangkit ini berbeda dengan PLTN konvensional lainnya. Pasalnya, PLTN tersebut menggunakan teknologi Thorium Molten Salt Reactor, sehingga aman untuk dioperasikan, bahkan ketika ada bencana alam yang melanda.
PLTN juga tidak memiliki isu mengenai limbah. Karena limbah yang dihasilkan sangat sedikit sekali. Ia mengibaratkan limbah yang dihasilkan dari PLTN hanya secangkir dari limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang membutuhkan tanah 10 hektare untuk menyimpan limbahnya. "Nuklir sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Nuklir satu-satunya kelistrikan yang bisa meng-handle limbahnya," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.