Dengan strategi kurang lebih 40 persen dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri, harus dibangun di Indonesia menjadi suatu investasi pertahanan.
Menhan Prabowo Subianto (Istimewa) ☆
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP 2021, Kamis 20 Mei 2021 di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait tindak lanjut direktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor beberapa waktu lalu.
Prabowo menyampaikan pesan Presiden terkait kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya adalah harus memiliki kesinambungan dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
"Untuk menuju kemandirian (industri pertahanan) juga diperlukan penguasaan teknologi. Untuk itu, perlu peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli-ahli di bidang elektronika," kata Prabowo dalam keterangannya, Kamis (20/5/2021).
Prabowo menuturkan, paradigma belanja pertahanan haruslah diubah menjadi suatu investasi pertahanan. Menurutnya, anggaran pertahanan juga wajib dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu kita harus mencari bagaimana implementasi imbal dagang, kandungan lokal, offset, transfer of technology, dan rincian investasi pertahanan dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri,” tuturnya.
Dijelaskan Prabowo, guna menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, perlu suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang. Sehingga, sambungnya, dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan, yaitu dengan adanya suatu masterplan yang berjangka panjang.
CMS Mandhala produk LEN Industri {LEN]
“Presiden kehendaki masterplan jangka panjang. Bukan tahun per tahun,” ucapnya.
Adapun Menhan Prabowo menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista. Hal ini bertujuan agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap pembelian alutsista.
"Dengan strategi kurang lebih 40 persen dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri. Itu kebijakan yang sudah keluarkan sebagai Menhan adalah semua akuisisi Alpalhankam dari luar negeri, harus dibangun di Indonesia," jelasnya.
Hadir dalam Rapat Pleno tersebut Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP, Wamenhan M. Herindra selaku Sekretaris KKIP, dan Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.
Hadir pula beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang juga menjadi Anggota KKIP, di antaranya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Taufik Bawazier yang mewakili Mendikbud-Ristek, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mewakili Menkominfo, Dirjen Pengelolaan, dan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili Menkeu. Kemudian, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto mewakili Panglima TNI, serta UN Aslog Kapolri Irjen Pol Firman Shantyabudi mewakili Kapolri. (aky)
Menhan Prabowo Subianto (Istimewa) ☆Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) memimpin Rapat Pleno KKIP 2021, Kamis 20 Mei 2021 di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait tindak lanjut direktif Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor beberapa waktu lalu.
Prabowo menyampaikan pesan Presiden terkait kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya adalah harus memiliki kesinambungan dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
"Untuk menuju kemandirian (industri pertahanan) juga diperlukan penguasaan teknologi. Untuk itu, perlu peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli-ahli di bidang elektronika," kata Prabowo dalam keterangannya, Kamis (20/5/2021).
Prabowo menuturkan, paradigma belanja pertahanan haruslah diubah menjadi suatu investasi pertahanan. Menurutnya, anggaran pertahanan juga wajib dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu kita harus mencari bagaimana implementasi imbal dagang, kandungan lokal, offset, transfer of technology, dan rincian investasi pertahanan dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri,” tuturnya.
Dijelaskan Prabowo, guna menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, perlu suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang. Sehingga, sambungnya, dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan, yaitu dengan adanya suatu masterplan yang berjangka panjang.
CMS Mandhala produk LEN Industri {LEN]“Presiden kehendaki masterplan jangka panjang. Bukan tahun per tahun,” ucapnya.
Adapun Menhan Prabowo menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista. Hal ini bertujuan agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap pembelian alutsista.
"Dengan strategi kurang lebih 40 persen dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri. Itu kebijakan yang sudah keluarkan sebagai Menhan adalah semua akuisisi Alpalhankam dari luar negeri, harus dibangun di Indonesia," jelasnya.
Hadir dalam Rapat Pleno tersebut Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP, Wamenhan M. Herindra selaku Sekretaris KKIP, dan Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.
Hadir pula beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang juga menjadi Anggota KKIP, di antaranya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Taufik Bawazier yang mewakili Mendikbud-Ristek, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mewakili Menkominfo, Dirjen Pengelolaan, dan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili Menkeu. Kemudian, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto mewakili Panglima TNI, serta UN Aslog Kapolri Irjen Pol Firman Shantyabudi mewakili Kapolri. (aky)
☆ Okezone
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.