Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. (TEMPO/M Taufan Rengganis) ★
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain sangat penting bagi Indonesia. Prabowo menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.
Komisi I DPR RI menyetujui kelima RUU tentang kerja sama bidang pertahanan tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Kelima RUU tersebut masing-masing mengatur kerja sama dengan India, Brasil, Kamboja, Prancis, dan Uni Emirat Arab.
“Alhamdulillah kita telah menuju ratifikasi penuh Rancangan Undang-Undang kerja sama pertahanan dengan lima negara yang sangat penting bagi kita,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan RUU tersebut menjadi penting karena negara-negara tersebut memiliki peran dan teknologi yang cukup baik dalam bidang pertahanan.
“Khusus untuk Kamboja sebagai anggota dari ASEAN adalah juga kepentingan kita untuk memelihara dan mendukung kawan-kawan kita di ASEAN supaya mereka juga kuat dan mandiri,” ujarnya.
Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 itu juga menuturkan RUU tersebut menjadi penting karena India dan Prancis merupakan dua negara yang memiliki persenjataan nuklir. Sedangkan UEA, Brasil, dan Kamboja merupakan negara-negara yang penting bagi Indonesia.
“Saya berterima kasih atas kerja keras Komisi I sehingga kita hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini,” ucapnya.
5 RUU Kerja Sama Pertahanan akan Disahkan
Adapun Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan kelima RUU tersebut mendapat persetujuan oleh sembilan fraksi untuk disahkan saat rapat paripurna.
“Alhamdulillah sebelum masa kerja periode ini berakhir kami telah menyelesaikan pembahasan lima RUU ratifikasi tentang kerja sama bidang pertahanan. Dan semua fraksi setuju untuk disahkan di paripurna,” kata Meutya di gedung DPR, Rabu, 25 September 2024.
Dia mengatakan meskipun sudah di masa akhir jabatan, Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto masih produktif menelurkan regulasi di bidang pertahanan. Meutya menilai pengesahan lima RUU tersebut penting untuk memperkuat sektor pertahanan Indonesia dengan kelima negara tersebut.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan kerja sama dengan negara lain di bidang pertahanan juga diperlukan merespons dinamisnya kondisi keamanan global.
“Selama menjadi mitra kerja Kemenhan, kami di Komisi I melihat banyak capaian yang dilakukan Pak Prabowo, meskipun tadi sempat disinggung anggaran pertahan kita masih di bawah satu persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Meutya.
Pertahanan Indonesia Belum Kuat
Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengakui bahwa cita-cita Indonesia memiliki pertahanan yang kuat masih belum tercapai. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Rabu, 25 September 2024.
"Pada kesempatan ini, sekali lagi saya juga mengakui bahwa kehendak, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai," kata Prabowo dipantau dari YouTube TV Parlemen pada Kamis, 26 September 2024.
Dia mengungkapkan alasan belum tercapainya pertahanan yang kuat itu selama lima tahun kepemimpinannya sebagai Menhan. Menurut dia, hal itu tercermin dari prioritas pemerintah untuk bangsa dan negara.
"Karena kita (pemerintah) mendahulukan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo.
Presiden terpilih ini menyebut prioritas kepada rakyat dibanding memiliki pertahanan yang kuat itu bisa dilihat dari pengeluaran anggaran untuk pertahanan. Prabowo mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia yang memiliki pengeluaran anggaran pertahanan terendah.
"Sebagai perbandingan terhadap produk domestik bruto atau GDP. Tidak sampai 1 persen, (hanya) 0,89 persen," kata Prabowo.
Padahal, Prabowo menilai, pertahanan merupakan aspek yang mahal sehingga memerlukan anggaran yang lebih besar. Dia membandingkan pengeluaran anggaran pertahanan Indonesia dengan Filipina yang sudah menyentuh angka 1,8 persen pengeluaran dari GDP.
Di Singapura, kata Prabowo, justru lebih besar pengeluaran anggaran pertahanannya. Dia menyebut, negara yang memiliki luas sebesar Bogor mau mengeluarkan anggaran pertahanannya hingga 3 persen dari GDP.
"Pulau yang demikian kecil menilai kemerdekaan mereka begitu penting. Ini saya kira akan menjadi PR kita bersama ke depan," kata Prabowo.
Meski begitu, Prabowo memaklumi minimnya anggaran pengeluaran pertahanan Indonesia. Sebab, kata dia, prioritas utama bangsa Indonesia ialah kesejahteraan rakyat.
"Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin ini yang harus kita bantu secepat mungkin," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. (TEMPO/M Taufan Rengganis) ★Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain sangat penting bagi Indonesia. Prabowo menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.
Komisi I DPR RI menyetujui kelima RUU tentang kerja sama bidang pertahanan tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Kelima RUU tersebut masing-masing mengatur kerja sama dengan India, Brasil, Kamboja, Prancis, dan Uni Emirat Arab.
“Alhamdulillah kita telah menuju ratifikasi penuh Rancangan Undang-Undang kerja sama pertahanan dengan lima negara yang sangat penting bagi kita,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan RUU tersebut menjadi penting karena negara-negara tersebut memiliki peran dan teknologi yang cukup baik dalam bidang pertahanan.
“Khusus untuk Kamboja sebagai anggota dari ASEAN adalah juga kepentingan kita untuk memelihara dan mendukung kawan-kawan kita di ASEAN supaya mereka juga kuat dan mandiri,” ujarnya.
Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 itu juga menuturkan RUU tersebut menjadi penting karena India dan Prancis merupakan dua negara yang memiliki persenjataan nuklir. Sedangkan UEA, Brasil, dan Kamboja merupakan negara-negara yang penting bagi Indonesia.
“Saya berterima kasih atas kerja keras Komisi I sehingga kita hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini,” ucapnya.
5 RUU Kerja Sama Pertahanan akan Disahkan
Adapun Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan kelima RUU tersebut mendapat persetujuan oleh sembilan fraksi untuk disahkan saat rapat paripurna.
“Alhamdulillah sebelum masa kerja periode ini berakhir kami telah menyelesaikan pembahasan lima RUU ratifikasi tentang kerja sama bidang pertahanan. Dan semua fraksi setuju untuk disahkan di paripurna,” kata Meutya di gedung DPR, Rabu, 25 September 2024.
Dia mengatakan meskipun sudah di masa akhir jabatan, Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto masih produktif menelurkan regulasi di bidang pertahanan. Meutya menilai pengesahan lima RUU tersebut penting untuk memperkuat sektor pertahanan Indonesia dengan kelima negara tersebut.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan kerja sama dengan negara lain di bidang pertahanan juga diperlukan merespons dinamisnya kondisi keamanan global.
“Selama menjadi mitra kerja Kemenhan, kami di Komisi I melihat banyak capaian yang dilakukan Pak Prabowo, meskipun tadi sempat disinggung anggaran pertahan kita masih di bawah satu persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Meutya.
Pertahanan Indonesia Belum Kuat
Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengakui bahwa cita-cita Indonesia memiliki pertahanan yang kuat masih belum tercapai. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Rabu, 25 September 2024.
"Pada kesempatan ini, sekali lagi saya juga mengakui bahwa kehendak, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai," kata Prabowo dipantau dari YouTube TV Parlemen pada Kamis, 26 September 2024.
Dia mengungkapkan alasan belum tercapainya pertahanan yang kuat itu selama lima tahun kepemimpinannya sebagai Menhan. Menurut dia, hal itu tercermin dari prioritas pemerintah untuk bangsa dan negara.
"Karena kita (pemerintah) mendahulukan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo.
Presiden terpilih ini menyebut prioritas kepada rakyat dibanding memiliki pertahanan yang kuat itu bisa dilihat dari pengeluaran anggaran untuk pertahanan. Prabowo mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia yang memiliki pengeluaran anggaran pertahanan terendah.
"Sebagai perbandingan terhadap produk domestik bruto atau GDP. Tidak sampai 1 persen, (hanya) 0,89 persen," kata Prabowo.
Padahal, Prabowo menilai, pertahanan merupakan aspek yang mahal sehingga memerlukan anggaran yang lebih besar. Dia membandingkan pengeluaran anggaran pertahanan Indonesia dengan Filipina yang sudah menyentuh angka 1,8 persen pengeluaran dari GDP.
Di Singapura, kata Prabowo, justru lebih besar pengeluaran anggaran pertahanannya. Dia menyebut, negara yang memiliki luas sebesar Bogor mau mengeluarkan anggaran pertahanannya hingga 3 persen dari GDP.
"Pulau yang demikian kecil menilai kemerdekaan mereka begitu penting. Ini saya kira akan menjadi PR kita bersama ke depan," kata Prabowo.
Meski begitu, Prabowo memaklumi minimnya anggaran pengeluaran pertahanan Indonesia. Sebab, kata dia, prioritas utama bangsa Indonesia ialah kesejahteraan rakyat.
"Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin ini yang harus kita bantu secepat mungkin," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.
⍟ Tempo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.