[World] AS Tolak Tawaran Penggunaan Fasilitas di Laut China Selatan

Tiongkok mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan yang dipercaya kaya akan minyak dan gas. Namun klaim yang sama diajukan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan. (Ilustrasi/China Photos/Getty Images) ★

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat (1/5) menolak tawaran pejabat tinggi militer Tiongkok yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lain dipersilakan untuk menggunakan fasilitas sipil yang sedang dibangun Tiongkok di Laut China Selatan.

Tawaran tersebut dikemukakan dalam sebuah teleconference yang dilakukan oleh Kepala Operasi Angkatan Laut AS Jonathan Greenert dan Kepala Angkatan Laut Tiongkok Wu Shengli pada Kamis (30/4).

Wu mengatakan bahwa reklamasi Tiongkok di sejumlah pulau di sepanjang Laut China Selatan disengketakan "tidak akan mengancam kebebasan navigasi dan penerbangan".

Wu mengklaim bahwa fasilitas sipil Tiongkok di wilayah itu akan membantu peramalan cuaca, pencarian dan penyelamatan maritim, dan membantu melindungi keamanan maritim internasional.

Namun, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jeff Rathke menyatakan Washington tidak tertarik kepada fasilitas tersebut.

"Membangun fasilitas di atas tanah reklamasi yang disengketakan tidak akan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu," kata Rathke, dikutip dari Channel NewsAsia, Sabtu (2/5).

"Bahkan jika sejumlah pejabat Tiongkok menyatakan fasilitas itu digunakan untuk keperluan tanggap bencana sipil," kata Rathke melanjutkan.

Tiongkok mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan yang dipercaya kaya akan minyak dan gas. Namun klaim juga datang dari Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan yang menganggap beberapa wilayah perairan itu berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka.

Citra satelit terbaru menunjukkan Tiongkok telah membuat kemajuan pesat dalam membangun sebuah landasan udara yang bisa digunakan untuk keperluan militer di Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina.

"Tiongkok secara aktif dapat mengurangi ketegangan dengan mengambil langkah konkret untuk menghentikan reklamasi lahan," ujar Wu melanjutkan.

Rathke menilai bahwa untuk membangun fasilitas sipil yang berguna bagi kemanusiaan, Beijing harus "bekerja sama organisasi multilateral yang untuk bantuan kemanusiaan dan bencana".

Salah satu organisasi itu, menurut Rathke, adalah Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang pada awal pekan lalu telah mengungkapkan "keprihatinan serius" atas tanah reklamasi Tiongkok yang memiliki terumbu karang di wilayah yang disengketakan pada KTT Asean di Malaysia.

Beijing bersikeras bahwa negara itu memiliki kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan.

Pekan ini Tiongkok menuduh Vietnam, Filipina dan yang lain juga melakukan pembangunan ilegal di Laut China Selatan.

Sementara militer Tiongkok dan Amerika Serikat telah bekerja keras untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama, masih ada ketidakpercayaan yang mendalam. (ama/ama)

  ♆ CNN