[World] Kebijakan AS Kirim Pasukan Darat Adalah Tindakan Agresi

Kebijakan AS yang mengirimkan pasukan darat ke wilayah Suriah dinilai oleh anggota Parlemen Suriah Sharif Shehadeh sebagai tindakan agresi. (Defence) ●

Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang mengirimkan pasukan darat ke wilayah Suriah dinilai oleh anggota Parlemen Suriah Sharif Shehadeh sebagai tindakan agresi. Menurut Shehadeh, kebijakan AS ini masuk sebagai tindakan agresi, karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah yang sah.

"Apa yang sebenarnya terjadi, yang akhirnya membutakan AS, bahwa setelah lima tahun, mereka akhirnya memutuskan untuk mengirimkan 30 sampai 50 penasihat militer ke Suriah?" tanya Shehadeh, mengacu pada awal mula konflik Suriah pada tahun 2011 lalu.

"Ketika Amerika mengirim pasukan darat ke wilayah Suriah tanpa kesepakatan dengan pemerintah Suriah, itu menjadi intervensi dan agresi," sambungnya, sepeti dilansir Israel National News pada Minggu (1/11).

Dirinya mengatakan, jika hal serupa terjadi pada AS, mungkin AS juga akan mengatakan dan mengambil tindakan yang sama. "Apakah AS akan membiarkan pasukan Rusia memasuki AS tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu? Saya yakin tidak," imbuhnya.

AS sendiri mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan pasukan darat ke Suriah pada Jumat lalu. Dimana, menurut juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, alasan pengiriman pasukan khusus itu untuk membantu oposisi moderat Suriah.

Earnest menegaskan bahwa penyebaran pasukan khusus itu hanya sebuah "intensifikasi" dari serangan AS terhadap ISIS yang dimulai sejak bulan September 2014.

 Trump Kritik Kebijakan AS Kirim Pasukan ke Suriah  Trump mengatakan kebijakan terbaru yang diambil Obama tersebut sebagai kebijakan cacat. (Reuters) ●

Kandidat calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari partai Republik, Donald Trump, lagi-lagi melemparkan kritikan tajam terhadap pemerintahan Presiden Barack Obama. Kali ini, dirinya mengkritik pemerintahan Obama soal pengiriman pasukan ke Suriah.

Dirinya mengatakan, kebijakan terbaru yang diambil Obama tersebut sebagai kebijakan cacat. Sebab, menurut Trump, kebijakan itu diambil tanpa pertimbangan yang matang. Ia juga menyebut Obama sebenarnya tidak tahu apa yang dia lakukan saat ini.

"Saya pikir kami memiliki presiden yang tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Anda harusnya dengan tegas mengatakan, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya atau tidak," ucap Trump, seperti dilansir CNN pada Minggu (1/11).

Pernyataan Trump ini sendiri mengacu pada pernyataan Obama dua tahun lalu soal Suriah. Kala itu Obama mengaku tidak akan pernah mengirimkan pasukan darat ke Suriah.

Sementara itu, ketika disinggung apakah dia akan mengirim pasukan ke Suriah jika akhirnya terpilih menjadi Presiden AS, Trump tidak memberikan jawaban pasti. Dirinya mengatakan, mungkin akan mengirimkan tentara ke Suriah, mungkin juga tidak, jika kelak dia menjadi Presiden AS.

 Barat Desak Assad Mundur, PBB Kesal  Sekjen PBB Ban Ki-moon menegaskan hanya masyarakat Suriah yang berhak menentukan masa depan Assad, dan bukan Barat. (Istimewa) ●

Sikap Barat yang terus mendesak Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mundur dari jabatannya saat ini ternyata membuat PBB kesal. Ini terlihat dari pernyataan terbaru yang dilontarkan Sekertaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang menyebut sikap Barat itu hanya memperkeruh situasi di Suriah.

"Permintaan Barat soal Bashar al-Assad harus mundur dari jabatanya saat ini adalah sikap tidak bertanggung jawab dan telah menghasilkan jutaan pengungsi," ucap Ki-moon dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (1/11).

Ki-moon juga menyayangkan sikap Barat soal masa depan Assad. Pemimpin PBB itu menegaskan, hanya masyarakat Suriah yang berhak menentukan masa depan Assad, dan bukan Barat.

Selain itu, dirinya juga mencatat, tindakan mengulur-ulur waktu yang dilakukan oleh negara-negara Barat, yang bersikeras bahwa Assad tidak dapat menjadi bagian dari proses transisi atau pemilu mendatang, telah menyebabkan ratusan ribu kematian dan jutaan pengungsi, karena lambatnya proses negosiasi.

"Pemerintah Suriah menegaskan, Presiden Assad harus menjadi bagian dari pemerintahan transisi. Tapi sayangnya banyak negara, khususnya Barat, mengatakan bahwa tidak ada tempat untuknya," sambungnya.

"Karena hal ini, kita telah kehilangan tiga tahun, dengan lebih dari 250 ribu orang tewas, lebih dari 13 juta orang, lebih dari setengah dari populasi, yang terlantar di dalam Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan. Selain itu, lebih dari 50 persen rumah sakit, sekolah dan infrastruktur di Suriah telah hancur," tambahnya. (esn)

 SAS Inggris Siap Gabung dengan Pasukan Khusus AS  SAS siap bergabung dengan pasukan khusus AS untuk memerangi ISIS di Suriah (Youtube) ●

Setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengirimkan pasukan khususnya guna membantu kelompok pemberontak Suriah memerangi ISIS, langkah serupa akan diikuti oleh Inggris. Pasukan khusus Inggris, SAS, akan bergabung dengan AS dalam serangan darat yang bertujuan untuk menghancurkan ISIS.

Bergabungnya SAS dengan pasukan khusus AS ini tak lepas dari pernyataan Menteri Pertahanan AS, Ashton Carter. Ia menyatakan, pasukan koalisi pimpinan AS tidak akan lagi menahan diri untuk mendukung mitranya, kelompok pemberontak Suriah, guna melawan ISIS atau melakukan operasi militer di darat, seperti dilansir dari laman Express, Minggu (1/11/2015).

Selama 12 bulan terakhir, pasukan khusus Inggris telah beroperasi di unit operasi khusus bersama AS dengan nama sandi Operasi Shader. Lebih dari 300 personel SAS terlibat di dalamnya. Mereka beroperasi jauh di dalam Suriah timur, yang terdiri dari unit penembak jitu yang khusus memburu para petinggi dan mencari tahu tentang pabrik senjata kimia ISIS.

Unit khusus ini mendapat dukungan dari pesawat Hercules jenis AC 130 yang dilengkapi dengan senjata ringan 105 mm dan pesawat tempur A10 Warthog, serta jet tempur jenir F-16 dari sejumlah negara pendukung, termasuk Yordania.

Sekarang, unit Operasi Khusus Koalisi Bersama ini menjadi mentor bagi pasukan Irak dan Kurdi dalam melakukan serangan darat ke Raqqa di bagian utara Suriah. (ian)

  ★ sindonews