Presiden China, Xi Jinping, menyatakan kepada Presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, pada pekan ini bahwa dia berharap hubungan dengan Filipina dapat kembali terjalin dengan baik. (Reuters/The Egyptian Presidency/Handout)
China menyambut proposal pemerintah Filipina untuk mengadakan pembicaraan bilateral terkait sengketa wilayah kedua negara di Laut China Selatan.
Presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, mendukung perundingan multilateral untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan yang akan dihadiri oleh Amerika Serikat, Jepang dan Australia serta negara-negara penggugat.
Menteri Luar Negeri yang dipilih Duterte untuk mengisi kabinetnya, Perfecto Yasay, melontarkan dukungan yang sama dan berharap dapat melanjutkan pembicaraan bilateral dengan China.
Menyambut pernyataan Yasay, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, berharap pemerintah Filipina yang baru dapat melanjutkan pembicaraan bilateral, menangani sengketa wilayah yang ada dan berupaya menjalin hubungan yang sehat antar kedua negara, dikutip dari Reuters, Rabu (1/6).
Presiden China, Xi Jinping, menyatakan kepada Duterte pada pekan ini bahwa dia berharap hubungan dengan Filipina dapat kembali terjalin dengan baik.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, salah satu rute perdagangan terpenting dengan nilai mencapai US$5 triliun per tahun dan diyakini kaya minyak. Klaim China tumpang tindih dengan Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Vietnam.
Ketegangan antara Filipina dan China meningkat menyusul persiapan pengadilan internasional di Den Haag untuk memberikan putusan dalam beberapa bulan ke depan terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan yang diajukan oleh Manila pada 2013.
Filipina berupaya mencari klarifikasi dari hukum maritim PBB yang dapat melemahkan klaim China yang mencapai 90 persen dari Laut China Selatan. China menolak otoritas pengadilan tersebut.
Duterte, yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Davao City, juga menyerukan agar China menghormati Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil laut yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional.
Namun, Duterte menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya Filipina tidak akan bergantung pada sekutu lamanya, Amerika Serikat. Pernyataan ini memberikan sinyal Manila tak akan bergantung lagi pada Washington dalam berurusan dengan Beijing terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. (ama)
China menyambut proposal pemerintah Filipina untuk mengadakan pembicaraan bilateral terkait sengketa wilayah kedua negara di Laut China Selatan.
Presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, mendukung perundingan multilateral untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan yang akan dihadiri oleh Amerika Serikat, Jepang dan Australia serta negara-negara penggugat.
Menteri Luar Negeri yang dipilih Duterte untuk mengisi kabinetnya, Perfecto Yasay, melontarkan dukungan yang sama dan berharap dapat melanjutkan pembicaraan bilateral dengan China.
Menyambut pernyataan Yasay, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, berharap pemerintah Filipina yang baru dapat melanjutkan pembicaraan bilateral, menangani sengketa wilayah yang ada dan berupaya menjalin hubungan yang sehat antar kedua negara, dikutip dari Reuters, Rabu (1/6).
Presiden China, Xi Jinping, menyatakan kepada Duterte pada pekan ini bahwa dia berharap hubungan dengan Filipina dapat kembali terjalin dengan baik.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, salah satu rute perdagangan terpenting dengan nilai mencapai US$5 triliun per tahun dan diyakini kaya minyak. Klaim China tumpang tindih dengan Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan dan Vietnam.
Ketegangan antara Filipina dan China meningkat menyusul persiapan pengadilan internasional di Den Haag untuk memberikan putusan dalam beberapa bulan ke depan terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan yang diajukan oleh Manila pada 2013.
Filipina berupaya mencari klarifikasi dari hukum maritim PBB yang dapat melemahkan klaim China yang mencapai 90 persen dari Laut China Selatan. China menolak otoritas pengadilan tersebut.
Duterte, yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Davao City, juga menyerukan agar China menghormati Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil laut yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional.
Namun, Duterte menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya Filipina tidak akan bergantung pada sekutu lamanya, Amerika Serikat. Pernyataan ini memberikan sinyal Manila tak akan bergantung lagi pada Washington dalam berurusan dengan Beijing terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. (ama)
♘ CNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.