Presiden Joko Widodo telah memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon orang nomor satu di TNI. Jika Gatot lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR dan telah dilantik menjadi panglima TNI, maka jabatan kepala staf AD pun akan lowong.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto mengatakan, perwira tinggi TNI yang dapat menggantikan Gatot adalah perwira tinggi yang memiliki tiga bintang alias letnan jenderal di pundak mereka. Ia bertutur, saat ini terdapat enam letnan jenderal yang berpeluang mengisi kedudukan KSAD.
Wuryanto merinci, tiga dari enam letjen itu sekarang bertugas di TNI. Mereka adalah Wakil KSAD Letjen Muhammad Munir, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD Letjen Mulyono dan Komandan Komando Pembina Dokrtin, Pendidikan dan Latihan Tentara TNI AD Letjen Lodewijk Freidrich Paulus.
Tiga letjen lainnya adalah Komandan Sekolah dan Komando TNI Letjen Sonny Widjaja, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen Ediwan Prabowo, serta Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Waris.
"Semuanya bagus dan mempunyai kapasitas yang sama untuk berpeluang menduduki posisi KSAD," kata Wuryanto.
Proses pemilihan KSAD baru akan dimulai dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tertinggi (Wanjakti). Wanjakti lantas akan menyampaikan hasil penilaian mereka ke Presiden. Ujungnya, Presiden akan menentukan pilihan berdasarkan hak prerogratifnya.
Hingga saat ini, menurut Wuryanto, Wanjakti belum bersidang terkait suksesi kepemimpinan di TNI AD. "Belum, belum," ucapnya.
Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Gatot rencananya akan digelar DPR pekan depan. Pemilihan Gatot menjadi calon panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko oleh Presiden Joko Widodo cukup mengejutkan. Setidaknya ada dua hal yang membuatnya menarik atas pilihan Gatot.
Kebiasaan sebagaimana di UU tentang TNI, posisi panglima TNI digilir tiap tiga matra. Sesuai kebiasaan, kali ini adalah giliran dari Angkatan Udara (AU). Kedua adalah, Jokowi menyebut akan fokus ke maritim untuk membangun Indonesia.
Dengan pertimbangan itu, banyak pihak menilai yang pas untuk mendukung rencananya adalah dari Angkatan Laut (AL). Pemilihan panglima TNI, sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wuryanto mengatakan, perwira tinggi TNI yang dapat menggantikan Gatot adalah perwira tinggi yang memiliki tiga bintang alias letnan jenderal di pundak mereka. Ia bertutur, saat ini terdapat enam letnan jenderal yang berpeluang mengisi kedudukan KSAD.
Wuryanto merinci, tiga dari enam letjen itu sekarang bertugas di TNI. Mereka adalah Wakil KSAD Letjen Muhammad Munir, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD Letjen Mulyono dan Komandan Komando Pembina Dokrtin, Pendidikan dan Latihan Tentara TNI AD Letjen Lodewijk Freidrich Paulus.
Tiga letjen lainnya adalah Komandan Sekolah dan Komando TNI Letjen Sonny Widjaja, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen Ediwan Prabowo, serta Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Letjen Waris.
"Semuanya bagus dan mempunyai kapasitas yang sama untuk berpeluang menduduki posisi KSAD," kata Wuryanto.
Proses pemilihan KSAD baru akan dimulai dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tertinggi (Wanjakti). Wanjakti lantas akan menyampaikan hasil penilaian mereka ke Presiden. Ujungnya, Presiden akan menentukan pilihan berdasarkan hak prerogratifnya.
Hingga saat ini, menurut Wuryanto, Wanjakti belum bersidang terkait suksesi kepemimpinan di TNI AD. "Belum, belum," ucapnya.
Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Gatot rencananya akan digelar DPR pekan depan. Pemilihan Gatot menjadi calon panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko oleh Presiden Joko Widodo cukup mengejutkan. Setidaknya ada dua hal yang membuatnya menarik atas pilihan Gatot.
Kebiasaan sebagaimana di UU tentang TNI, posisi panglima TNI digilir tiap tiga matra. Sesuai kebiasaan, kali ini adalah giliran dari Angkatan Udara (AU). Kedua adalah, Jokowi menyebut akan fokus ke maritim untuk membangun Indonesia.
Dengan pertimbangan itu, banyak pihak menilai yang pas untuk mendukung rencananya adalah dari Angkatan Laut (AL). Pemilihan panglima TNI, sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
★ CNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.