Beperan aktif ikut mendesain Indonesia ke depan 
Peranan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) dalam konteks memajukan TNI AL kembali dipertanyakan.
Berawal dari tulisan Laksamana Pertama TNI Untung Suropati pada majalah Cakrawala edisi 417 tahun 2013 berjudul ‘Peran Strategis dan Posisi Tawar PPAL ke Depan, Ketua PPAL, Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto, merespons kritikan tersebut.
“Saya terkesan dengan tulisan tersebut. Saya menilai, tulisan itu sebagai tulisan yang jujur. Terlebih, itu ditulis oleh seorang perwira aktif yang masih jauh dari pergumulan politik,” ucap Achmad.
Pasalnya, dalam tulisan tersebut, Laksma TNI Untung Suropati menyandarkan harapannya kepada para senior yang purnatugas, terutama kepada PPAL.
Selain itu, Laksma TNI Untung Suropati juga mengkritisi PPAL dengan sedikit menukil peran organisasi serupa, yaitu NLUS (Navas League US) atau Liga Angkatan Laut Amerika Serikat. Achmad Sutjipto menilai, “Tentu saja PPAL tidak bisa dibandingkan dengan NLUS, karena perbedaan tradisi dan sejarah yang panjang.”
Keberadaan NLUS sebagai kekuatan pelobi politik diprakarsai dan dibiayai oleh kelompok industrialis pertahanan. Hal itu tentu berawal dari sejarah kiprah US Navy yang tidak diragukan lagi, dan tidak terlepas dari implementasi visi besar Amerika dalam kekuatan laut (sea power).
“Sedangkan kita berada dalam lingkungan yang berbeda. Kita adalah Angkatan Laut di negara yang sudah lama percaya diri sebagai negara agraris. Doktrin ini telah meracuni masyarakat dari tingkat bawah hingga elite nasional, sehingga fakta obyektif Indonesia sebagai Negara Maritim terkubur,” ungkapnya.
Menyangkut peran PPAL untuk mampu melicinkan jalan, melakukan semacam lobi politik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan TNI AL akan alutsista atau lainnya tentu dapat dilakukan manakala tersedia forum konsultasi antara TNI AL dengan PPAL sehingga PPAL tahu arah apa yang harus diperjuangkan.
“Terus terang, PPAL masih pada posisi menunggu signal dari Mabesal untuk ikut dalam proses pemikiran dengan harapan tidak dipandang sebagai suatu intervensi,” tegasnya.
Visi Kenegaraan
Mantan KSAL periode 1999-2000 ini juga menambahkan untuk perlunya reinventing, revitalizing, reshaping untuk menata ulang visi kenegaraan.
“Beberapa waktu lalu PPAL mengeluarkan sikap resmi tentang Amandemen UUD 1945, dan ini adalah bagian dari ikhtiar kami dalam peran aktif ikut mendesain Indonesia ke depan,” tuturnya.
Achmad Sujtipto mengingatkan, jangan sampai mengikis kepribadian, identitas, dan jati diri sebagai Angkatan Laut. Terjun ke dunia politik adalah salah satu pilihan tepat di alam demokrasi saat ini, mengingat seluruh nasib negara senatiasa dipertaruhkan di meja politik.
“Sejujurnya kita masih lemah di bidang ini, karena sedemikian lamanya Angkatan Laut terjauhkan dari percaturan politik dan di kala TNI terlegalisasi sebagai kekuatan yang menyandang fungsi sosial politik,” pungkasnya.
Peranan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) dalam konteks memajukan TNI AL kembali dipertanyakan.Berawal dari tulisan Laksamana Pertama TNI Untung Suropati pada majalah Cakrawala edisi 417 tahun 2013 berjudul ‘Peran Strategis dan Posisi Tawar PPAL ke Depan, Ketua PPAL, Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto, merespons kritikan tersebut.
“Saya terkesan dengan tulisan tersebut. Saya menilai, tulisan itu sebagai tulisan yang jujur. Terlebih, itu ditulis oleh seorang perwira aktif yang masih jauh dari pergumulan politik,” ucap Achmad.
Pasalnya, dalam tulisan tersebut, Laksma TNI Untung Suropati menyandarkan harapannya kepada para senior yang purnatugas, terutama kepada PPAL.
Selain itu, Laksma TNI Untung Suropati juga mengkritisi PPAL dengan sedikit menukil peran organisasi serupa, yaitu NLUS (Navas League US) atau Liga Angkatan Laut Amerika Serikat. Achmad Sutjipto menilai, “Tentu saja PPAL tidak bisa dibandingkan dengan NLUS, karena perbedaan tradisi dan sejarah yang panjang.”
Keberadaan NLUS sebagai kekuatan pelobi politik diprakarsai dan dibiayai oleh kelompok industrialis pertahanan. Hal itu tentu berawal dari sejarah kiprah US Navy yang tidak diragukan lagi, dan tidak terlepas dari implementasi visi besar Amerika dalam kekuatan laut (sea power).
“Sedangkan kita berada dalam lingkungan yang berbeda. Kita adalah Angkatan Laut di negara yang sudah lama percaya diri sebagai negara agraris. Doktrin ini telah meracuni masyarakat dari tingkat bawah hingga elite nasional, sehingga fakta obyektif Indonesia sebagai Negara Maritim terkubur,” ungkapnya.
Menyangkut peran PPAL untuk mampu melicinkan jalan, melakukan semacam lobi politik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan TNI AL akan alutsista atau lainnya tentu dapat dilakukan manakala tersedia forum konsultasi antara TNI AL dengan PPAL sehingga PPAL tahu arah apa yang harus diperjuangkan.
“Terus terang, PPAL masih pada posisi menunggu signal dari Mabesal untuk ikut dalam proses pemikiran dengan harapan tidak dipandang sebagai suatu intervensi,” tegasnya.
Visi Kenegaraan
Mantan KSAL periode 1999-2000 ini juga menambahkan untuk perlunya reinventing, revitalizing, reshaping untuk menata ulang visi kenegaraan.
“Beberapa waktu lalu PPAL mengeluarkan sikap resmi tentang Amandemen UUD 1945, dan ini adalah bagian dari ikhtiar kami dalam peran aktif ikut mendesain Indonesia ke depan,” tuturnya.
Achmad Sujtipto mengingatkan, jangan sampai mengikis kepribadian, identitas, dan jati diri sebagai Angkatan Laut. Terjun ke dunia politik adalah salah satu pilihan tepat di alam demokrasi saat ini, mengingat seluruh nasib negara senatiasa dipertaruhkan di meja politik.
“Sejujurnya kita masih lemah di bidang ini, karena sedemikian lamanya Angkatan Laut terjauhkan dari percaturan politik dan di kala TNI terlegalisasi sebagai kekuatan yang menyandang fungsi sosial politik,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.