✈ Jokowi Batalkan Rencana Pembelian Helikopter VVIP
[jamesbondlifestyle] ☆
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter VVIP jenis AgustaWestland AW101.
Menurut dia, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.
"Dengan mempertimbangkan berbagai masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui pembelian helikopter AW 101," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Pramono mengungkapkan bahwa Jokowi merasa helikopter Superpuma yang biasa ia gunakan masih dapat dimanfaatkan.
Ke depannya, pemerintah pun berencana membeli helikopter cadangan yang dapat dirakit di Indonesia.
"Dalam kondisi ekonomi saat ini, pembelian helikopter (AW 101) itu dianggap harganya terlalu tinggi," ungkap Pramono.
Dalam rapat terbatas dengan topik membahas alat utama sistem persenjataan TNI dan Polri hari ini, Jokowi menyampaikan empat arahannya.
☆ Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan TNI yang tercantum dalam dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, dan rencana strategi pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
☆ "Kedua, ini perlu saya garis bawahi, proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi," ucap Jokowi.
☆ Ketiga, kata Jokowi, pengadaan alutsista harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional.
☆ Keempat, pengadaan alutsista harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antar matra.
TNI AU Terima Keputusan Jokowi Batalkan Pembelian AW-101
Helikopter AgustaWesland AW-101 [thebillionaireshop] ☆
TNI Angkatan Udara akan melaksanakan keputusan Presiden Joko Widodo, yang membatalkan pembelian helikopter VVIP buatan luar negeri jenis AW-101.
Dengan keputusan itu, TNI akan melaksanakannya. Sehingga, rencana pembelian AW-101 itu dibatalkan.
"Itu keputusan beliau, sudah, kita ikutin. Sebagai kebijakan kepala negara diikuti, begitu. Kita harus siap laksanakan," jelas Wakil Kepala Staf TNI AU, Marsdya Hadian Sumintaatmadja, usai rapat kabinet terbatas masalah alutsista, di Kantor Presiden, Kamis 3 Desember 2015.
Marsdya Hadian mengatakan, rencana pembelian AW-101 ini sebenarnya demi NKRI. Terutama, berbagai kebutuhan lainnya, apabila terjadi peristiwa di dalam negeri.
"Pesawat ini, sebetulnya kita perlukan untuk pesawat SAR di kita, untuk pesawat evakuasi, untuk pesawat dukungan logistik. Walaupun sekali lagi, bisa juga di convert ke VVIP, atau VIP pesawat. Intinya, kita memerlukan itu untuk kekuatan pesawat SAR kita," jelasnya.
TNI AU, lanjutnya, sebenarnya menginginkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang lengkap dan utuh. Selain itu, pembelian alutsista harus baru dan memiliki spesifikasi di atas dari yang sudah dimiliki saat ini. "Artinya, harus ada peningkatan," katanya.
Meski demikian, Hadian menolak jika TNI AU dianggap tidak ingin membeli dari PT Dirgantara Indonesia. Menurut dia, jika industri dalam negeri bisa memenuhi keinginan itu, TNI AU akan membeli pesawat buatan dalam negeri.
"Tapi ketika dalam negeri belum bisa bikin, kan boleh kita bikin di luar negeri. Undang-undang mengatakan begitu, meskipun tidak harga mati kita bikin di dalam negeri. Ketika di dalam negeri belum bisa dibikin, masih memungkinkan kita beli di luar negeri," jelasnya.
Hadian menyadari bahwa situasi ekonomi saat ini memang tidak baik. Apalagi, pemerintah juga punya prioritas lain yang lebih penting. "Mudah-mudahan cepat membaik ekonominya. Karena memang, sekali lagi kekuatan heli SAR kita, heli tempur kita sangat-sangat minim," katanya. (asp)
[jamesbondlifestyle] ☆Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter VVIP jenis AgustaWestland AW101.
Menurut dia, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.
"Dengan mempertimbangkan berbagai masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui pembelian helikopter AW 101," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
Pramono mengungkapkan bahwa Jokowi merasa helikopter Superpuma yang biasa ia gunakan masih dapat dimanfaatkan.
Ke depannya, pemerintah pun berencana membeli helikopter cadangan yang dapat dirakit di Indonesia.
"Dalam kondisi ekonomi saat ini, pembelian helikopter (AW 101) itu dianggap harganya terlalu tinggi," ungkap Pramono.
Dalam rapat terbatas dengan topik membahas alat utama sistem persenjataan TNI dan Polri hari ini, Jokowi menyampaikan empat arahannya.
☆ Pertama, pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan TNI yang tercantum dalam dokumen postur kekuatan pokok minimal 2010-2024, dan rencana strategi pertahanan 2015-2019 dan rencana induk industri pertahanan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
☆ "Kedua, ini perlu saya garis bawahi, proses pengadaan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi," ucap Jokowi.
☆ Ketiga, kata Jokowi, pengadaan alutsista harus dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional.
☆ Keempat, pengadaan alutsista harus memperkuat keterpaduan operasional antara sistem senjata antar matra.
TNI AU Terima Keputusan Jokowi Batalkan Pembelian AW-101
Helikopter AgustaWesland AW-101 [thebillionaireshop] ☆TNI Angkatan Udara akan melaksanakan keputusan Presiden Joko Widodo, yang membatalkan pembelian helikopter VVIP buatan luar negeri jenis AW-101.
Dengan keputusan itu, TNI akan melaksanakannya. Sehingga, rencana pembelian AW-101 itu dibatalkan.
"Itu keputusan beliau, sudah, kita ikutin. Sebagai kebijakan kepala negara diikuti, begitu. Kita harus siap laksanakan," jelas Wakil Kepala Staf TNI AU, Marsdya Hadian Sumintaatmadja, usai rapat kabinet terbatas masalah alutsista, di Kantor Presiden, Kamis 3 Desember 2015.
Marsdya Hadian mengatakan, rencana pembelian AW-101 ini sebenarnya demi NKRI. Terutama, berbagai kebutuhan lainnya, apabila terjadi peristiwa di dalam negeri.
"Pesawat ini, sebetulnya kita perlukan untuk pesawat SAR di kita, untuk pesawat evakuasi, untuk pesawat dukungan logistik. Walaupun sekali lagi, bisa juga di convert ke VVIP, atau VIP pesawat. Intinya, kita memerlukan itu untuk kekuatan pesawat SAR kita," jelasnya.
TNI AU, lanjutnya, sebenarnya menginginkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang lengkap dan utuh. Selain itu, pembelian alutsista harus baru dan memiliki spesifikasi di atas dari yang sudah dimiliki saat ini. "Artinya, harus ada peningkatan," katanya.
Meski demikian, Hadian menolak jika TNI AU dianggap tidak ingin membeli dari PT Dirgantara Indonesia. Menurut dia, jika industri dalam negeri bisa memenuhi keinginan itu, TNI AU akan membeli pesawat buatan dalam negeri.
"Tapi ketika dalam negeri belum bisa bikin, kan boleh kita bikin di luar negeri. Undang-undang mengatakan begitu, meskipun tidak harga mati kita bikin di dalam negeri. Ketika di dalam negeri belum bisa dibikin, masih memungkinkan kita beli di luar negeri," jelasnya.
Hadian menyadari bahwa situasi ekonomi saat ini memang tidak baik. Apalagi, pemerintah juga punya prioritas lain yang lebih penting. "Mudah-mudahan cepat membaik ekonominya. Karena memang, sekali lagi kekuatan heli SAR kita, heli tempur kita sangat-sangat minim," katanya. (asp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.