Protes Eksekusi, Australia Ungkit Bantuan Militer Rp 5 T untuk RI 
Protes eksekusi duo Bali Nine, Australia kini mengungkit bantuan militer untuk Indonesia. Foto: Ilustrasi.★
Protes eksekusi terhadap gembong narkoba duo Bali Nine yang akan dilakukan Indonesia terus disuarakan Australia. Setelah mengusik bantuan tsunami 2004, Australia kini mengungkit bantuan militer untuk Indonesia sebesar 500 juta dolar Australia atau sekitar Rp 5 triliun per tahun.
Data dari Australia menyebut, lebih dari 100 perwira militer Indonesia studi di Australia pada tahun lalu dengan biaya dari pembayar pajak Australia lebih dari 2,5 juta dolar Australia. Saat ini ada 23 orang yang studi di sembilan Sekolah Tinggi Pertahanan Australia di Canberra. Jumlah ini hampir sama dengan data tahun 2013 dan 2014.
Media Australia, news.com.au, pada Sabtu (7/3/2015) menulis, banyak orang Australia terkejut dengan cara Indonesia yang mengguakan pesawat jet tempur, kendaraan lapis baja dan pasukan bersenjata ketika memindahkan dua gembong narkoba Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ke Nusakambangan.
Senator Tasmania dan mantan tentara Australia, Sersan Jacqui Lambie, mengatakan Australia harus meninjau semua bantuannya kepada Indonesia, jika eksekusi terhadap duo Bali Nine tetap dilakukan. ”Kami memberi mereka (Indonesia) 500 juta per tahun dan militer mereka kini 10 kali dari ukuran kita,” katanya.
”Kalau terjadi kemungkinan terburuk, maka kita harus menghentikan semua kerja sama militer dan bantuan asing dan mengarahkan uang untuk membiayai pertahanan dan membantu veteran (Australia),” lanjut dia.
Australia juga mengusik bantuan pesawat angkut Model Hercules C-130 H kepada pasukan Indonesia pada tahun 2012. Tak hanya itu, negara itu juga mengusik jasa mereka yang pernah melatih pasukan Kopassus Indonesia di masa lalu.
Menteri Pertahanan Australia, Kevin Andrews, juga mengisyaratkan kemungkinan konsekuensi untuk Indonesia jika eksekusi terhadap dua warganya itu dijalankan. ”Seperti konsekuensinya, kita harus mempertimbangkan ketika eksekusi terjadi,” kata Andrews.
”Kami memiliki hubungan strategis yang penting dengan Indonesia dan kita akan tetap dekat dengan negara-negara satu sama lain dalam hal kedekatan geografis untuk selamanya, jadi kita harus berhati-hati dengan itu,” lanjut dia.[mas]Australia Tak Pantas Unjuk Kekuatan pada Indonesia
Australia dianggap tak pantas unjuk kekuatan pada Indonesia guna memprotes eksekusi duo Bali Nine. [Sindonews]★
Australia tak pantas unjuk kekuatan pada Indonesia dengan mengungkit bantuan militer yang telah diberikan guna memprotes eksekusi gembong narkoba duo Bali Nine. Hal itu disampaikan analis dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Andrew Davies.
”Itu adalah sepotong sinyal kikuk dan sangat tidak membangun,” kata Davies. Komentar analis ini sebagai respons dari pernyataan senator Tasmania dan mantan tentara Australia, Sersan Jacqui Lambie, yang mengungkit bantuan militer Australia untuk Indonesia.
Lambie mengatakan Australia harus meninjau semua bantuannya kepada Indonesia, jika eksekusi terhadap duo Bali Nine tetap dilakukan. ”Kami memberi mereka (Indonesia) 500 juta dolar Australia per tahun dan militer mereka kini 10 kali dari ukuran kita,” katanya.
”Kalau terjadi kemungkinan terburuk, maka kita harus menghentikan semua kerja sama militer dan bantuan asing dan mengarahkan uang untuk membiayai pertahanan dan membantu veteran (Australia),” lanjut dia, seperti dilansir news.com.au, Sabtu (7/3/2015).
Seorang mantan perwira tentara senior Australia yang meminta untuk tidak diidentifikasi, mengatakan pemerintah Australia harus berhati-hati untuk merespons rencana eksekusi oleh Indonesia. ”Jika orang-orang ini menghadapi hukuman mati di Amerika Serikat, kita tidak akan melakukan hal seperti ini,” ujarnya.
”Ada batas untuk apa yang dapat kita lakukan dan mengirim orang-orang (untuk intervensi hukum Indonesi) tidak akan membantu sama sekali,” lanjut dia.(mas)Menteri Australia Sebut Abbott Salah Langkah
Salah satu Menteri dalam kabinet Tony Abbott menyebut, apa yang dilakukan pemerintahnya adalah hal yang salah. [Reuters]★
Australia nampaknya mulai tidak satu suara mengenai cara mereka mendekati Indonesia untuk bisa membebaskan dua terpidana mati kasus narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Salah satu Menteri dalam kabinet Tony Abbott menyebut, apa yang dilakukan pemerintahnya adalah hal yang salah.
Menteri Kabinet Christopher Pyne menyatakan, langkah Abbott yang terus menerus mendesak, mengecam dan terkadang melemparkan kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tidak akan bisa menyelamatkan nyawa kedua orang itu.
Salah satu langkah yang paling dia kritik adalah pernyataan Abbott seputar bantuan Tsunami yang diungkit kembali. Pernyataan Abbott itu memang menimbulkan kemarahan di Indonesia, terutama di Aceh yang merasa sangat terhina dengan pernyataan itu.
"Anda tidak akan bisa menyelamatkan nyawa kedua orang tersebut dengan menghina Presiden Joko Widodo atau warga Indonesia," ucap Pyne dalam sebuah pernyatan, seperti dilansir Guardian pada Jumat (6/3/2015).
Dirinya juga mengatakan tidak bisa menutup mata akan ada sebuah konsekuensi jika pemerintah Indonesia memutuskan eksekusi itu jadi dilaksanakan. Namun, Pyne enggan berspekulasi mengenai konsekuensi apa yang akan muncul akibat eksekusi itu.(esn)
Protes eksekusi duo Bali Nine, Australia kini mengungkit bantuan militer untuk Indonesia. Foto: Ilustrasi.★Protes eksekusi terhadap gembong narkoba duo Bali Nine yang akan dilakukan Indonesia terus disuarakan Australia. Setelah mengusik bantuan tsunami 2004, Australia kini mengungkit bantuan militer untuk Indonesia sebesar 500 juta dolar Australia atau sekitar Rp 5 triliun per tahun.
Data dari Australia menyebut, lebih dari 100 perwira militer Indonesia studi di Australia pada tahun lalu dengan biaya dari pembayar pajak Australia lebih dari 2,5 juta dolar Australia. Saat ini ada 23 orang yang studi di sembilan Sekolah Tinggi Pertahanan Australia di Canberra. Jumlah ini hampir sama dengan data tahun 2013 dan 2014.
Media Australia, news.com.au, pada Sabtu (7/3/2015) menulis, banyak orang Australia terkejut dengan cara Indonesia yang mengguakan pesawat jet tempur, kendaraan lapis baja dan pasukan bersenjata ketika memindahkan dua gembong narkoba Bali Nine asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ke Nusakambangan.
Senator Tasmania dan mantan tentara Australia, Sersan Jacqui Lambie, mengatakan Australia harus meninjau semua bantuannya kepada Indonesia, jika eksekusi terhadap duo Bali Nine tetap dilakukan. ”Kami memberi mereka (Indonesia) 500 juta per tahun dan militer mereka kini 10 kali dari ukuran kita,” katanya.
”Kalau terjadi kemungkinan terburuk, maka kita harus menghentikan semua kerja sama militer dan bantuan asing dan mengarahkan uang untuk membiayai pertahanan dan membantu veteran (Australia),” lanjut dia.
Australia juga mengusik bantuan pesawat angkut Model Hercules C-130 H kepada pasukan Indonesia pada tahun 2012. Tak hanya itu, negara itu juga mengusik jasa mereka yang pernah melatih pasukan Kopassus Indonesia di masa lalu.
Menteri Pertahanan Australia, Kevin Andrews, juga mengisyaratkan kemungkinan konsekuensi untuk Indonesia jika eksekusi terhadap dua warganya itu dijalankan. ”Seperti konsekuensinya, kita harus mempertimbangkan ketika eksekusi terjadi,” kata Andrews.
”Kami memiliki hubungan strategis yang penting dengan Indonesia dan kita akan tetap dekat dengan negara-negara satu sama lain dalam hal kedekatan geografis untuk selamanya, jadi kita harus berhati-hati dengan itu,” lanjut dia.[mas]Australia Tak Pantas Unjuk Kekuatan pada Indonesia
Australia dianggap tak pantas unjuk kekuatan pada Indonesia guna memprotes eksekusi duo Bali Nine. [Sindonews]★Australia tak pantas unjuk kekuatan pada Indonesia dengan mengungkit bantuan militer yang telah diberikan guna memprotes eksekusi gembong narkoba duo Bali Nine. Hal itu disampaikan analis dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Andrew Davies.
”Itu adalah sepotong sinyal kikuk dan sangat tidak membangun,” kata Davies. Komentar analis ini sebagai respons dari pernyataan senator Tasmania dan mantan tentara Australia, Sersan Jacqui Lambie, yang mengungkit bantuan militer Australia untuk Indonesia.
Lambie mengatakan Australia harus meninjau semua bantuannya kepada Indonesia, jika eksekusi terhadap duo Bali Nine tetap dilakukan. ”Kami memberi mereka (Indonesia) 500 juta dolar Australia per tahun dan militer mereka kini 10 kali dari ukuran kita,” katanya.
”Kalau terjadi kemungkinan terburuk, maka kita harus menghentikan semua kerja sama militer dan bantuan asing dan mengarahkan uang untuk membiayai pertahanan dan membantu veteran (Australia),” lanjut dia, seperti dilansir news.com.au, Sabtu (7/3/2015).
Seorang mantan perwira tentara senior Australia yang meminta untuk tidak diidentifikasi, mengatakan pemerintah Australia harus berhati-hati untuk merespons rencana eksekusi oleh Indonesia. ”Jika orang-orang ini menghadapi hukuman mati di Amerika Serikat, kita tidak akan melakukan hal seperti ini,” ujarnya.
”Ada batas untuk apa yang dapat kita lakukan dan mengirim orang-orang (untuk intervensi hukum Indonesi) tidak akan membantu sama sekali,” lanjut dia.(mas)Menteri Australia Sebut Abbott Salah Langkah
Salah satu Menteri dalam kabinet Tony Abbott menyebut, apa yang dilakukan pemerintahnya adalah hal yang salah. [Reuters]★Australia nampaknya mulai tidak satu suara mengenai cara mereka mendekati Indonesia untuk bisa membebaskan dua terpidana mati kasus narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Salah satu Menteri dalam kabinet Tony Abbott menyebut, apa yang dilakukan pemerintahnya adalah hal yang salah.
Menteri Kabinet Christopher Pyne menyatakan, langkah Abbott yang terus menerus mendesak, mengecam dan terkadang melemparkan kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tidak akan bisa menyelamatkan nyawa kedua orang itu.
Salah satu langkah yang paling dia kritik adalah pernyataan Abbott seputar bantuan Tsunami yang diungkit kembali. Pernyataan Abbott itu memang menimbulkan kemarahan di Indonesia, terutama di Aceh yang merasa sangat terhina dengan pernyataan itu.
"Anda tidak akan bisa menyelamatkan nyawa kedua orang tersebut dengan menghina Presiden Joko Widodo atau warga Indonesia," ucap Pyne dalam sebuah pernyatan, seperti dilansir Guardian pada Jumat (6/3/2015).
Dirinya juga mengatakan tidak bisa menutup mata akan ada sebuah konsekuensi jika pemerintah Indonesia memutuskan eksekusi itu jadi dilaksanakan. Namun, Pyne enggan berspekulasi mengenai konsekuensi apa yang akan muncul akibat eksekusi itu.(esn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.