Jokowi Perintahkan TNI dan Polri Waspadai Makar

➶ Demo Akbar 4 November di Jakarta. Aksi demonstrasi susulan yang rencananya digelar pada 25 November dan 2 Desember mendatang. [Merdeka] ○

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian dan TNI mewaspadai makar dalam rencana demo berikutnya mengenai Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Makar merupakan upaya menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Itu tugas Polri dan TNI waspada. Yang (waspada terhadap hal) membahayakan NKRI, membahayakan demokrasi tugasnya Polri dan TNI," kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin (21/11).

Walaupun meminta aparat keamanan waspada, Jokowi memastikan kini berkondisi aman. Ia menegaskan semua hal, termasuk wacana demo lanjutan harus dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, pihaknya mendeteksi agenda makar dalam rencana demonstrasi 25 November. Seperti halnya demo 14 Oktober dan 4 November, demonstrasi ini terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok.

Ia mendapat informasi mengenai upaya tersembunyi beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha 'menguasai' DPR. Ia menegaskan apabila upaya itu bermaksud menggulingkan pemerintah, maka aparat dapat menggunakan pasal makar, yakni UU KUHP pasal 104-107.

Senada, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan, ia bersama seluruh prajurit siap jihad mengantisipasi agenda tersembunyi dalam demonstrasi lanjutan perkara penistaan agama. Ia siap menindak tegas pedemo yang mengarah pada makar.

Intelijen TNI dan Polri sudah memetakan pihak-pihak yang menjadi otak perancang demonstrasi hingga pelaku. Ia memastikan jajarannya akan mencari aktor di balik aksi apabila terjadi kerusuhan.

 Tjahjo Gandeng Intelijen 

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menggandeng intelijen Polri untuk mengumpulkan informasi terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan koordinasi ini penting. Ia pun mengaku telah membeberkan soal wilayah rawan korupsi beserta celahnya kepada intelijen kepolisian.

"Tugas intelijen dan keamanan Polri, baik pusat maupun daerah, yang mencermati jaringan intelijen. Mencermati dinamika aktivitas daerah itu sukses," ujar Tjahjo di Mabes Polri.

Menurutnya kerawanan korupsi ada dalam perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial, dan yang terkait distribusi dan pajak.

Lebih dari itu, Tjahjo juga mengingatkan jajaran intelijen kepolisian terkait masalah kesenjangan sosial, radikalisme, serta terorisme.

Saat ini, Kemdagri telah membentuk forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan dengan melibatkan kepolisian setempat, Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. (asa)

 Wiranto Duga Ada Pihak Ingin Pilkada Rusuh 
Saat ini Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jika masih ada demo besar lanjutan, patut dipertanyakan apa yang dituntut pengunjuk rasa. [Okezone]

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintah menjamin keamanan dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2017. Namun begitu, dia tetap mewaspadai kemungkinan pihak yang ingin membuat pilkada tersebut rusuh.

"Tak ada pemerintah yang ingin pilkada rusuh, tapi mungkin, mungkin ya, ada pihak yang ingin pilkada rusuh," kata Wiranto saat ditemui di kantornya, Senin (21/11).

Wiranto tak menyebutkan siapa pihak yang dia maksud tersebut. Namun dia ingin menekankan bahwa pelaksanaan pilkada 2017 harus dijaga oleh seluruh elemen yang terlibat di dalamnya, mulai dari calon, pendukung calon, hingga penyelenggara.

Sebab, menurutnya, untuk menghindari potensi kerusuhan masyarakat tak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja.

Badan Pengawas Pemilu sebelumnya sudah merilis indeks kerawanan pilkada serentak 2017.

Indeks tersebut juga sudah diserahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti agar mereka bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. Salah satunya adalah dengan memperbaiki kondisi di daerah yang dianggap rawan.

Wiranto mengatakan pilkada harus digelar dengan damai dan berkualitas serta bermartabat. Sebab jika kerusuhan terjadi bisa mempengaruhi hasil pilkada.

"Ayo buat pilkada yang indah, sebab tatkala pilkada rusuh pasti hasilnya tak bagus," ujar dia. (wis/obs)

 Polisi Terbitkan Maklumat Larangan Makar Jelang Demo Susulan 
Isi maklumat Polda Metro Jaya tentang penyampaian pendapat di muka umum. (Dok. Polda Metro Jaya)

Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengeluarkan maklumat terkait agenda aksi demonstrasi susulan yang rencananya digelar pada 25 November dan 2 Desember mendatang.

Maklumat itu termaktub dalam surat bernomor Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan dikeluarkan pada Senin (21/11). Salah satu poin yang ditekankan oleh Iriawan dalam maklumat tersebut adalah demonstrasi dilarang bernuansa makar.

"Di dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden RI, makar hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan makar dengan menggulingkan Pemerintah Indonesia," kata Iriawan dalam maklumat.

Iriawan dalam maklumatnya menegaskan polisi akan menindak tegas pelaku makar. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku makar dapat dikenakan hukuman mati atau pidana penjara selama 20 tahun.

Selain itu, Iriawan juga mengimbau demonstran agar tetap menjaga ketertiban dan kedamaian dalam menjalankan aksinya. Demonstran pun diminta untuk mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar hukum, tulis Iriawan, maka polisi akan mengambil tindakan tegas, mulai dari pembubaran kegiatan sampai kepada penegakan hukum.

Iriawan juga melarang demonstran membawa senjata tajam, senjata pemukul, atau benda-benda yang membahayakan. Demonstran juga diwajibkan membuat surat pemberitahuan lebih dahulu secara tertulis ke Polda Metro Jaya.

Kemudian, aksi demonstrasi juga dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya atau arus lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkis maupun yang mengarah kepada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Pelaksanaan demonstrasi di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 WIB hingga Pukul 18.00 WIB," tutur Iriawan. (gil)

 Ada yang Tak Suka Jokowi 
Demo 4 November menguras energi bangsa [sindonews]

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menduga rencana demonstrasi lanjutan besar-besaran pada 25 November dan 2 Desember bermotif ketidaksukaan terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menurut Surya, demo besar 4 November lalu memang berawal dari desakan pada penuntasan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sementara saat ini Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jika masih ada demo besar lanjutan, maka menurutnya patut dipertanyakan apa yang dituntut lagi pengunjuk rasa.

"Kecuali memang tidak suka dengan pemerintahan ini, supaya pemerintahan ini dijatuhkan," kata Surya di Istana Merdeka, Selasa (22/11) usai bertemu Presiden Jokowi. Rencana demo lanjutan juga bersamaan dengan munculnya isu liar. Mulai dari ajakan penarikan uang besar-besaran dari bank (rush money), eksodus pengusaha, makar.

Informasi makar dalam aksi lanjutan juga sudah diterima Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Mereka mengatakan, seluruh aparat dan prajurit siap jihad mengantisipasi agenda tersembunyi dalam demonstrasi lanjutan perkara penistaan agama, termasuk yang mengarah pada makar.

Menanggapi disisipkannya agenda makar, Surya Paloh mengimbau seluruh pihak dan lapisan masyarakat menghormati dan menghargai proses hukum yang berlangsung dan sistem demokrasi Indonesia.

Ia menuturkan, ia siap menjaga pemerintahan Jokowi apabila upaya makar terus dilanjutkan dalam aksi mendatang. Menurutnya, menjaga kestabilan negara menjadi hak setiap warga negara.

"Konstitusi harus ditegakkan, kami lawan. Itu (perlawanan) yang sebenarnya tidak kami harapkan. Tapi kalau terpaksa, kami lawan. Bukan hanya pekerjaan aparatur keamanan," kata mantan Politikus Golkar ini.

Surya juga berharap para aktor politik di belakang aksi itu untuk sadar. Menurutnya, demonstrasi tersebut bisa memperburuk situasi. Indonesia juga menurutnya akan makin tertinggal.

"Kita sudah terlalu jauh tertinggal. Masa enggak malu?" kata Surya. (sur/obs)

  ★ CNN