[World] PBB siap rilis daftar penjahat perang Suriah

Asap membumbung setelah serangan udara oleh pasukan yang loyal terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad di Al-Ghouta timur dekat Damascus, Suriah (REUTERS/Diaa Al-Din)★

Para penyelidik PBB mengatakan telah bersiap merilis daftar rahasia tersangka pelaku kejahatan perang di Suriah dalam rangka mengendalikan peningkatan eksponensial pelanggaran HAM di negara yang diamuk perang itu.

Satu komisi penyelidikan menyebut daftar itu menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan perang, sekaligus sebagai pencipta dampak deteren (pencegahan) dan melindungi manusia dari risiko penyiksaan.

Komisi beranggotakan empat orang pimpinan diplomat Brasil Paolo Pinheiro ini telah menyusun empat daftar orang dan kelompok yang diyakini bersalah atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun masih dirahasiakan karena masih dalam proses.

Namun para penyelidik mengatakan mereka siap menggeser pendekatan mereka setelah empat tahun berupaya mencegah kejahatan.

"Kami tengah berupaya meyakinkan, memobilisasi komunitas internasional agar mempertimbangkan semua opsi yang ada demi akuntabilitas dan tidak mengabaikan situasi keji nan mengerikan dari para korban perang," kata Pinheiro kepada wartawan di markas besar PBB di New York.

Lebih dari 210.000 orang terbunuh di Suriah dan setengah dari jumlah penduduk negeri ini terpaksa meninggalkan rumahnya sejak konflik itu meletup Maret 2011.

Para penyelidik akan menyerahkan daftar kelima berisi para tersangka penjahat perang ke Dewan HAM PBB di Jenewa bulan depan.

Pinheiro memperkirakan Dewan HAM mengambil keputusan pada pertemuan 17 Maret mengenai apakah memublikasikan nama-nama tersangka penjahat perang itu atau tidak.

Yang jelas, orang-orang yang masuk daftar ini termasuk para panglima lapangan dan para pemimpin kelompok bersenjata, berdasarkan pertanggungjawabannya sebagai komandan.

Para penyelidik enggan menyatakan apakah Presiden Suriah Bashar al-Assad ada dalam daftar ini, namun mantan Ketua Dewan HAM PBB Navi Pillay pernah mengatakan setahun lalu bahwa "bukti menunjukkan pertanggungjawaban pada level tertinggi pemerintah, termasuk kepala negara."

Di New York, para penyelidik kembali mendesak Dewan Keamanan untuk menyelidiki kejahatan perang di Suriah dan menyatakan kasus ini kemungkinan akan diikuti dengan pembentukan mahkamah ad hoc seperti pernah diciptakan untuk bekas Yugoslavia.

Mahkamah penjahat perang ad hoc ini akan berada di sebuah negara dekat Suriah, demikian AFP.

  ♞ Antara