Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Y. Galuzin menyampaikan pandangannya terhadap artikel yang dibuat berdasarkan pidato Menteri Luar Negeri AS John Kerry di Konferensi Keamanan Munich dan dipublikasikan oleh surat kabar The Jakarta Post. Siapakah yang sebenarnya telah menanam benih kekacauan di dunia? 
Kredit: Kedubes Rusia di Indonesia♘
Pada Kamis (12/2) lalu, surat kabar The Jakarta Post memuat artikel yang dibuat berdasarkan pidato Menteri Luar Negeri AS John Kerry di Konferensi Keamanan Munich, dengan judul “Challenging World’s Disorder”.
Kami, Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, terpaksa sekali lagi mencatat, bahwa The Jakarta Post telah menyalin kembali omongan pihak AS yang jelas merupakan penipuan dan tidak berdasar mengenai Rusia dan kebijakan luar negerinya.
Jika kita mempercayai perkataan Kerry, Moskow dan kebijakannya terhadap urusan internasional saat ini merupakan contoh yang baik dalam hal penerapan ketertiban dunia. Namun, di lain sisi, Rusia disamakan dengan para ekstremis dari ISIS. Kami secara tulus menyayangkan, bahwa The Jakarta Post tidak sempat mencari posisi lain dari sekedar menjadi “tape recoder” yang “memutar ulang” hinaan langsung ini terhadap Rusia.
Bukankah Washington dan sekutu-sekutunya dari NATO bertentangan dengan norma-norma hukum internasional? Perlu diingat, tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, pada akhir tahun 1990-an, AS telah melakukan pengeboman ke bekas negara Yugoslavia. AS juga memprakarsai dan mendukung secara aktif proklomasi sepihak kemerdekaan Kosovo yang sebelumnya adalah bagian dari Serbia pada 2008 lalu. Bukankah ini adalah bentuk “pengubahan perbatasan” di Eropa dengan kekerasaan, yang seakan-akan diprotes AS? Bukankan agresi bersenjata AS dan NATO telah menimbulkan ancaman dan guncangan “landasan keamanan” di Eropa Tenggara?
Sebaiknya, jangan melupakan seberapa besar kekacauan dan guncangan yang dialami di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan oleh seluruh masyarakat internasional, yang disebabkan rekayasa AS dan NATO. Keduanya telah membuat kekacauan dengan kekerasan untuk mengganti rezim-rezim yang tengah berkuasa di Irak dan Libiya. AS dan NATO juga mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang berupaya menggulingkan pemerintah yang sah di Suriah. Justru, kegiatan negara-negara Barat seperti inilah—yang secara kasar telah mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat ini dan secara nyata melanggar hukum internasional—menjadi salah satu penyebab merajalelanya terorisme di kawasan-kawasan tersebut, dan bahkan juga di Eropa sendiri, sebagaimana dilihat dari peristiwa-peristiwa belakangan ini yang terjadi di Paris dan Kopenhagen.
Pada akhirnya, justru AS dan para pengikutnya di Eropalah yang menyutradarai, lalu secara langsung mendukung—lewat kudeta berdarah—perubahan pemerintahan di Kiev pada bulan Februari 2014 dan berakibat pada dilengserkannya presiden Ukraina yang sah, yang terpilih dalam pemilihan umum yang bebas dan demokratis.
Semua orang ingat, saat itu, para pejabat resmi AS dan Eropa—bukan orang Rusia—yang berada di alun-alun di Kiev secara langsung menyokong para peserta demonstrasi antipemerintah. Semua orang ingat, duta besar AS di Kiev dan deputi sekretaris negara dalam pembicaraan lewat telepon membahas (ini tanpa melebih-lebihkan) susunan baru pemerintah Ukraina yang mungkin dibentuk, seolah-olah mereka membicarakan diplomat-diplomat junior di perwakilan diplomatik Amerika.
Sesudah itu, AS dan NATO secara terbuka dan sinis merestui operasi militer oleh pemerintah di Kiev yang berskala besar. AS dan NATO merestui pemanfaatan pesawat-pesawat tempur dan peluru-peluru klaster—yang dilarang—untuk melawan sesama warga negara Ukraina, melawan mereka yang tidak menerima kudeta dan kebijakan pemerintah di Kiev yang menolak menghormati tradisi bahasa, sejarah, dan budaya para warga negara tersebut, dan justru memuliakan para penjahat yang membantu para Nazi di Ukraina pada periode Perang Dunia II.
Kita mengetahui bahwa bukan tentara prorakyatlah yang bergerak menuju Kiev dari daerah tenggara Ukraina, melainkan unit-unit bersenjata pemerintahan Kiev yang bergerak menuju daerah-daerah tenggara Ukraina dan berupaya melaksanakan operasi pemusnahan di sana.
Pernyataan AS mengenai “okupasi tidak sah” Krimea oleh Rusia pun kini menjadi lucu. Seluruh dunia menjadi saksi ketika mayoritas penduduk Krimea dalam referendum yang bebas dan demokratis (hampir 97% dari pengikut referendum) memberikan suara demi dipersatukannya tanah asal mereka dengan Rusia. Dengan demikian, bagi penduduk Krimea, mereka telah mewujudkan hak menentukan nasib sendiri, seperti yang dicantumkan dalam Piagam PBB.
Kebetulan, ada suatu detail yang menarik dan mencolok mata dari artikel Kerry yang tampaknya dipersembahkan demi perdamainan dan ketertiban dunia. Dalam artikel tersebut, PBB—organisasi internasional yang Dewan Keamanannya diberikan tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional—hanya disebut satu kali secara sepintas saja. Sementara, mengenai peranan utamanya, tidak ada sepatah kata pun disebutkan. Ini jelas bukan suatu kebetulan. PBB adalah organisasi multipihak. Ini jelas tidak sesuai dengan standar-standar “perilaku” Washington yang berhasrat akan “kepemimpinan” tunggal dengan upaya untuk mendapatkan pengakuan bagi dirinya sendiri atas hak “eksklusif” untuk “menghukum” mereka yang tidak setuju dan yang tidak disukai.
Demikianlah, dalam artikelnya, Kerry menyampaikan secara lancang, malah tanpa malu-malu bicara atas nama “dunia”, mengenai kemungkinan menaikkan “biaya” yang harus dibayar Rusia jika kebijakannya terkait krisis di Ukraina terus dilanjutkan.
Sementara, Pemerintah Rusia, seperti yang diketahui, justru secara konsisten terus mengirimkan bantuan kemanusiaan berskala besar—sudah 17 kali pengiriman pasokan besar—ke daerah tenggara Ukraina, daerah yang dikosongkan karena perang. Di lain pihak, AS dan sekutunya secara aktif mendukung “partai perang” Kiev, yang bukan hanya menghujani peluru-peluru mortir pada warga negaranya sendiri di daerah tenggara, tetapi juga memblokade akses ekonomi mereka.
Namun, menurut logika Washington yang menyimpang, kegiatan seperti ini tidak perlu dikutuk. Sebaliknya, hal ini harus dipuji, antara lain dengan pengiriman apa yang disebut peralatan militer yang nonletal.
Oleh karena itu, saya sangat ragu, dengan cara seperti ini tujuan penyampaian informasi yang objektif, seimbang, dan menyeluruh kepada para pembaca akan tercapai. Tentu, jika tujuan seperti ini memang yang ingin dicapai oleh koran yang disebut di atas.
Kredit: Kedubes Rusia di Indonesia♘Pada Kamis (12/2) lalu, surat kabar The Jakarta Post memuat artikel yang dibuat berdasarkan pidato Menteri Luar Negeri AS John Kerry di Konferensi Keamanan Munich, dengan judul “Challenging World’s Disorder”.
Kami, Kedutaan Besar Rusia di Indonesia, terpaksa sekali lagi mencatat, bahwa The Jakarta Post telah menyalin kembali omongan pihak AS yang jelas merupakan penipuan dan tidak berdasar mengenai Rusia dan kebijakan luar negerinya.
Jika kita mempercayai perkataan Kerry, Moskow dan kebijakannya terhadap urusan internasional saat ini merupakan contoh yang baik dalam hal penerapan ketertiban dunia. Namun, di lain sisi, Rusia disamakan dengan para ekstremis dari ISIS. Kami secara tulus menyayangkan, bahwa The Jakarta Post tidak sempat mencari posisi lain dari sekedar menjadi “tape recoder” yang “memutar ulang” hinaan langsung ini terhadap Rusia.
Bukankah Washington dan sekutu-sekutunya dari NATO bertentangan dengan norma-norma hukum internasional? Perlu diingat, tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, pada akhir tahun 1990-an, AS telah melakukan pengeboman ke bekas negara Yugoslavia. AS juga memprakarsai dan mendukung secara aktif proklomasi sepihak kemerdekaan Kosovo yang sebelumnya adalah bagian dari Serbia pada 2008 lalu. Bukankah ini adalah bentuk “pengubahan perbatasan” di Eropa dengan kekerasaan, yang seakan-akan diprotes AS? Bukankan agresi bersenjata AS dan NATO telah menimbulkan ancaman dan guncangan “landasan keamanan” di Eropa Tenggara?
Sebaiknya, jangan melupakan seberapa besar kekacauan dan guncangan yang dialami di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan oleh seluruh masyarakat internasional, yang disebabkan rekayasa AS dan NATO. Keduanya telah membuat kekacauan dengan kekerasan untuk mengganti rezim-rezim yang tengah berkuasa di Irak dan Libiya. AS dan NATO juga mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang berupaya menggulingkan pemerintah yang sah di Suriah. Justru, kegiatan negara-negara Barat seperti inilah—yang secara kasar telah mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat ini dan secara nyata melanggar hukum internasional—menjadi salah satu penyebab merajalelanya terorisme di kawasan-kawasan tersebut, dan bahkan juga di Eropa sendiri, sebagaimana dilihat dari peristiwa-peristiwa belakangan ini yang terjadi di Paris dan Kopenhagen.
Pada akhirnya, justru AS dan para pengikutnya di Eropalah yang menyutradarai, lalu secara langsung mendukung—lewat kudeta berdarah—perubahan pemerintahan di Kiev pada bulan Februari 2014 dan berakibat pada dilengserkannya presiden Ukraina yang sah, yang terpilih dalam pemilihan umum yang bebas dan demokratis.
Semua orang ingat, saat itu, para pejabat resmi AS dan Eropa—bukan orang Rusia—yang berada di alun-alun di Kiev secara langsung menyokong para peserta demonstrasi antipemerintah. Semua orang ingat, duta besar AS di Kiev dan deputi sekretaris negara dalam pembicaraan lewat telepon membahas (ini tanpa melebih-lebihkan) susunan baru pemerintah Ukraina yang mungkin dibentuk, seolah-olah mereka membicarakan diplomat-diplomat junior di perwakilan diplomatik Amerika.
Sesudah itu, AS dan NATO secara terbuka dan sinis merestui operasi militer oleh pemerintah di Kiev yang berskala besar. AS dan NATO merestui pemanfaatan pesawat-pesawat tempur dan peluru-peluru klaster—yang dilarang—untuk melawan sesama warga negara Ukraina, melawan mereka yang tidak menerima kudeta dan kebijakan pemerintah di Kiev yang menolak menghormati tradisi bahasa, sejarah, dan budaya para warga negara tersebut, dan justru memuliakan para penjahat yang membantu para Nazi di Ukraina pada periode Perang Dunia II.
Kita mengetahui bahwa bukan tentara prorakyatlah yang bergerak menuju Kiev dari daerah tenggara Ukraina, melainkan unit-unit bersenjata pemerintahan Kiev yang bergerak menuju daerah-daerah tenggara Ukraina dan berupaya melaksanakan operasi pemusnahan di sana.
Pernyataan AS mengenai “okupasi tidak sah” Krimea oleh Rusia pun kini menjadi lucu. Seluruh dunia menjadi saksi ketika mayoritas penduduk Krimea dalam referendum yang bebas dan demokratis (hampir 97% dari pengikut referendum) memberikan suara demi dipersatukannya tanah asal mereka dengan Rusia. Dengan demikian, bagi penduduk Krimea, mereka telah mewujudkan hak menentukan nasib sendiri, seperti yang dicantumkan dalam Piagam PBB.
Kebetulan, ada suatu detail yang menarik dan mencolok mata dari artikel Kerry yang tampaknya dipersembahkan demi perdamainan dan ketertiban dunia. Dalam artikel tersebut, PBB—organisasi internasional yang Dewan Keamanannya diberikan tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional—hanya disebut satu kali secara sepintas saja. Sementara, mengenai peranan utamanya, tidak ada sepatah kata pun disebutkan. Ini jelas bukan suatu kebetulan. PBB adalah organisasi multipihak. Ini jelas tidak sesuai dengan standar-standar “perilaku” Washington yang berhasrat akan “kepemimpinan” tunggal dengan upaya untuk mendapatkan pengakuan bagi dirinya sendiri atas hak “eksklusif” untuk “menghukum” mereka yang tidak setuju dan yang tidak disukai.
Demikianlah, dalam artikelnya, Kerry menyampaikan secara lancang, malah tanpa malu-malu bicara atas nama “dunia”, mengenai kemungkinan menaikkan “biaya” yang harus dibayar Rusia jika kebijakannya terkait krisis di Ukraina terus dilanjutkan.
Sementara, Pemerintah Rusia, seperti yang diketahui, justru secara konsisten terus mengirimkan bantuan kemanusiaan berskala besar—sudah 17 kali pengiriman pasokan besar—ke daerah tenggara Ukraina, daerah yang dikosongkan karena perang. Di lain pihak, AS dan sekutunya secara aktif mendukung “partai perang” Kiev, yang bukan hanya menghujani peluru-peluru mortir pada warga negaranya sendiri di daerah tenggara, tetapi juga memblokade akses ekonomi mereka.
Namun, menurut logika Washington yang menyimpang, kegiatan seperti ini tidak perlu dikutuk. Sebaliknya, hal ini harus dipuji, antara lain dengan pengiriman apa yang disebut peralatan militer yang nonletal.
Oleh karena itu, saya sangat ragu, dengan cara seperti ini tujuan penyampaian informasi yang objektif, seimbang, dan menyeluruh kepada para pembaca akan tercapai. Tentu, jika tujuan seperti ini memang yang ingin dicapai oleh koran yang disebut di atas.
♞ RBTH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.