Bukan soal benar atau tidaknya apa yang dinyatakan, tapi soal perlu atau tidaknya untuk dinyatakan 
Komodo
Anggota Komisi I DPR, Elnino M Husein Mohi mengingatkan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu jangan mengikuti jejak Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang sering memberi pernyataan tidak perlu.
"Menhan mestinya bekerja saja sesuai nama kabinetnya yakni Kabinet Kerja, bukan kabinet bicara. Biarlah yang banyak bicara itu para anggota parlemen sesuai dengan tugas mereka," kata Elnino MH Mohi, saat dihubungi JPNN.com, Senin (23/2), menyikapi kemungkinan Indonesia hanya bertahan selama tiga hari jika terjadi perang.
Dia ingatkan, Menhan adalah satu dari tiga triumvirat (bersama Mendagri dan Menlu) yang posisinya sangat strategis apalagi jika negara dalam keadaan darurat kekuasaan.
"Maka, pernyataan dari triumvirat itu mestinya yang benar-benar perlu untuk dinyatakan ke publik saja. Bukan soal benar atau tidaknya apa yang dinyatakan, tapi soal perlu atau tidaknya untuk dinyatakan," tegasnya.
Soal anggaran pertahanan lanjutnya, sejak awal Komisi I DPR RI periode 2014-2019 selalu mendorong Menhan dan TNI agar berani mengusulkan anggaran yang lebih dari sekadar Minimum Essential Force (MEF), sebab ada kesadaran di DPR bahwa anggaran yang TNI ajukan sebetulnya tidak cukup.
Namun di saat anggota DPR belum ada yang membuat statement bahwa Indonesia lemah dalam aspek pertahanan, justru Menhan sendiri yang bikin pernyataan ke publik tanpa ada pertanyaan dari publik.
"Bayangkan, efek dari pernyataan Menhan itu, rakyat kita menjadi tidak percaya diri, justru pihak-pihak yang memusuhi kita semakin percaya diri," tegas anggota DPR dari Provinsi Gorontalo itu.
Elnino sendiri meyakini, dengan kekurangan yang ada pada logistik pertahanan RI, tetap saja tidak akan ada satu negara pun yang berani macam-macam dengan Republik Indonesia. "Sebab, dunia mengakui kehebatan prajurit-prajurit RI yang sulit ditandingi, bahkan oleh Rambo (jagoan dalam film Amerika) sekali pun," pungkasnya.
KomodoAnggota Komisi I DPR, Elnino M Husein Mohi mengingatkan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu jangan mengikuti jejak Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang sering memberi pernyataan tidak perlu.
"Menhan mestinya bekerja saja sesuai nama kabinetnya yakni Kabinet Kerja, bukan kabinet bicara. Biarlah yang banyak bicara itu para anggota parlemen sesuai dengan tugas mereka," kata Elnino MH Mohi, saat dihubungi JPNN.com, Senin (23/2), menyikapi kemungkinan Indonesia hanya bertahan selama tiga hari jika terjadi perang.
Dia ingatkan, Menhan adalah satu dari tiga triumvirat (bersama Mendagri dan Menlu) yang posisinya sangat strategis apalagi jika negara dalam keadaan darurat kekuasaan.
"Maka, pernyataan dari triumvirat itu mestinya yang benar-benar perlu untuk dinyatakan ke publik saja. Bukan soal benar atau tidaknya apa yang dinyatakan, tapi soal perlu atau tidaknya untuk dinyatakan," tegasnya.
Soal anggaran pertahanan lanjutnya, sejak awal Komisi I DPR RI periode 2014-2019 selalu mendorong Menhan dan TNI agar berani mengusulkan anggaran yang lebih dari sekadar Minimum Essential Force (MEF), sebab ada kesadaran di DPR bahwa anggaran yang TNI ajukan sebetulnya tidak cukup.
Namun di saat anggota DPR belum ada yang membuat statement bahwa Indonesia lemah dalam aspek pertahanan, justru Menhan sendiri yang bikin pernyataan ke publik tanpa ada pertanyaan dari publik.
"Bayangkan, efek dari pernyataan Menhan itu, rakyat kita menjadi tidak percaya diri, justru pihak-pihak yang memusuhi kita semakin percaya diri," tegas anggota DPR dari Provinsi Gorontalo itu.
Elnino sendiri meyakini, dengan kekurangan yang ada pada logistik pertahanan RI, tetap saja tidak akan ada satu negara pun yang berani macam-macam dengan Republik Indonesia. "Sebab, dunia mengakui kehebatan prajurit-prajurit RI yang sulit ditandingi, bahkan oleh Rambo (jagoan dalam film Amerika) sekali pun," pungkasnya.
♞ JPNN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.