Mantan Menhan Korsel Hadapi Penyelidikan 
Kepala Kantor Keamanan Nasional atau National Security Office (NSO) Korea Selatan Kim Kwan-jin kemungkinan akan menghadapi penyelidikan terkait perannya dalam keputusan kontroversial membeli jet tempur F-35 dari Lockheed Martin. Kim menjadi ketua panel yang dipilih F-35 daripada Boeing F15-SES saat menjabat menteri pertahanan pada Maret tahun lalu.
Kantor sekretaris presiden untuk urusan sipil mengatakan penyelidikan dilakukan di tengah meningkatnya tuduhan bahwa Defense Acquisition Program Administration (DAPA) berbohong tentang syarat-syarat kontrak untuk membantu Lockheed memenangkan tawaran.
Badan ini mengakui telah gagal untuk menerima empat teknologi inti F-35 dari Lockheed, dan ini diperkirakan akan menyebabkan kemunduran program pembangunan jet tempur dalam negeri KF-X yang dijadwalkan selesai pada tahun 2025.
Sebagaimana dilaporkan Korean Times Jumat 2 Oktober 2015 Kim yang menjabat sebagai menteri pertahanan dari Desember 2012 hingga Juni tahun lalu juga mengepalai Komite Eksekutif untuk Akuisisi Pertahanan yang memilih F-35 di bawah penjualan militer asing dari pemerintah AS.
Kontroversi menyeruak menyusul keputusan untuk memilih Lockheed daripada Boeing F-15SE yang awalnya direkomendasikan oleh DAPA pada September 2013.
Pejabat DAPA mencatat bahwa keputusan untuk menolak F-15SE sangat mengejutkan karena Boeing lebih positif dalam hal transfer teknologi inti.
Penolakan terhadap Boeing ini muncul setelah mantan kepala staf Angkatan Udara mencoba mempengaruhi penawaran dengan mengirimkan surat ke kantor presiden di mana mereka mengklaim jet tempur Korea paling baik adalah menggunakan F-35 bukan F-15SE.
Analis mengatakan sangat jarang kantor urusan sipil secara langsung ikut urusan militer. NSO adalah organisasi yang mengawasi urusan pertahanan, luar negeri dan persatuan bangsa. Mereka mengatakan pemeriksaan langka oleh kantor urusan sipil sepertinya mencerminkan kebutuhan untuk mengarahkan kepada kepala NSO Kim.
Pekerjaan utama dari kantor urusan sipil ‘pada umumnya adalah untuk memeriksa catatan pelayanan pejabat tinggi, melaksanakan disiplin dan kontra korupsi.
Korea Selatan baru saja dibuat geram dengan keputusan Lockheed Martin F-35 yang menolak mentransfer empat teknologi inti yakni radar radar active electronically scanned array (AESA), infrared search and track (IRST), electronic optics targeting pod (EOTGP) dan RF jammer. Empat teknologi ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan proyek KF-X.
Kim Jong-dae, komentator militer dan pemimpin redaksi Defence 21 Plus, sebuah majalah militer bulanan menyatakan pada akun Facebook-nya bahwa kepala NSO harus diselidiki. “Orang yang bertanggung jawab dengan memilih F-35 tanpa pertanyaan setelah ditekan oleh AS kemudian menteri pertahanan yang saat ini menjadi kepala NSO Kim Kwan-jin. Kantor presiden harus menyelidiki mengapa panitia memilih F-35 yang tidak menguntungkan dalam untuk transfer teknologi,“ katanya.
Proyek KF-X dibangun untuk mengembangkan jet tempur yang akan menggantikan armada F-4 dan F-5 pada tahun 2025. Pesawat ini dikembangkan bersama Indonesia dan berencana untuk membangun sekitar 120 jet setelah menerima teknologi dari Lockheed. Tapi pemerintah AS menolak mentransfer empat teknologi inti tersebut.
Kepala Kantor Keamanan Nasional atau National Security Office (NSO) Korea Selatan Kim Kwan-jin kemungkinan akan menghadapi penyelidikan terkait perannya dalam keputusan kontroversial membeli jet tempur F-35 dari Lockheed Martin. Kim menjadi ketua panel yang dipilih F-35 daripada Boeing F15-SES saat menjabat menteri pertahanan pada Maret tahun lalu.Kantor sekretaris presiden untuk urusan sipil mengatakan penyelidikan dilakukan di tengah meningkatnya tuduhan bahwa Defense Acquisition Program Administration (DAPA) berbohong tentang syarat-syarat kontrak untuk membantu Lockheed memenangkan tawaran.
Badan ini mengakui telah gagal untuk menerima empat teknologi inti F-35 dari Lockheed, dan ini diperkirakan akan menyebabkan kemunduran program pembangunan jet tempur dalam negeri KF-X yang dijadwalkan selesai pada tahun 2025.
Sebagaimana dilaporkan Korean Times Jumat 2 Oktober 2015 Kim yang menjabat sebagai menteri pertahanan dari Desember 2012 hingga Juni tahun lalu juga mengepalai Komite Eksekutif untuk Akuisisi Pertahanan yang memilih F-35 di bawah penjualan militer asing dari pemerintah AS.
Kontroversi menyeruak menyusul keputusan untuk memilih Lockheed daripada Boeing F-15SE yang awalnya direkomendasikan oleh DAPA pada September 2013.
Pejabat DAPA mencatat bahwa keputusan untuk menolak F-15SE sangat mengejutkan karena Boeing lebih positif dalam hal transfer teknologi inti.
Penolakan terhadap Boeing ini muncul setelah mantan kepala staf Angkatan Udara mencoba mempengaruhi penawaran dengan mengirimkan surat ke kantor presiden di mana mereka mengklaim jet tempur Korea paling baik adalah menggunakan F-35 bukan F-15SE.
Analis mengatakan sangat jarang kantor urusan sipil secara langsung ikut urusan militer. NSO adalah organisasi yang mengawasi urusan pertahanan, luar negeri dan persatuan bangsa. Mereka mengatakan pemeriksaan langka oleh kantor urusan sipil sepertinya mencerminkan kebutuhan untuk mengarahkan kepada kepala NSO Kim.
Pekerjaan utama dari kantor urusan sipil ‘pada umumnya adalah untuk memeriksa catatan pelayanan pejabat tinggi, melaksanakan disiplin dan kontra korupsi.
Korea Selatan baru saja dibuat geram dengan keputusan Lockheed Martin F-35 yang menolak mentransfer empat teknologi inti yakni radar radar active electronically scanned array (AESA), infrared search and track (IRST), electronic optics targeting pod (EOTGP) dan RF jammer. Empat teknologi ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan proyek KF-X.
Kim Jong-dae, komentator militer dan pemimpin redaksi Defence 21 Plus, sebuah majalah militer bulanan menyatakan pada akun Facebook-nya bahwa kepala NSO harus diselidiki. “Orang yang bertanggung jawab dengan memilih F-35 tanpa pertanyaan setelah ditekan oleh AS kemudian menteri pertahanan yang saat ini menjadi kepala NSO Kim Kwan-jin. Kantor presiden harus menyelidiki mengapa panitia memilih F-35 yang tidak menguntungkan dalam untuk transfer teknologi,“ katanya.
Proyek KF-X dibangun untuk mengembangkan jet tempur yang akan menggantikan armada F-4 dan F-5 pada tahun 2025. Pesawat ini dikembangkan bersama Indonesia dan berencana untuk membangun sekitar 120 jet setelah menerima teknologi dari Lockheed. Tapi pemerintah AS menolak mentransfer empat teknologi inti tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.