Helikopter AgustaWestland AW101 (Dok. Wikipedia/Fox52) ☆Tentara Nasional Indonesia bakal merealisasikan pembelian helikopter untuk very very important person (VVIP) seperti yang telah tercantum dalam rencana strategi TNI Angkatan Udara periode 2015-2019.
“Dalam renstra 2015-2019, ada pembelian pesawat terbang jenis helikopter untuk VVIP. Bisa dipakai Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara, atau tamu negara,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto kepada CNN Indonesia, Selasa (24/11).
Untuk tahap pertama, TNI akan membeli satu helikopter. “Sekarang sedang dalam proses. Tahun depan tiba. Tahap berikutnya kami beli dua, demikian seterusnya sampai total berjumlah enam helikopter hingga 2019 sesuai renstra,” ujar Dwi.
Pembelian helikopter disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah RI. Jika kemampuan meningkat, maka pembelian bisa saja bertambah.
“Fungsi dan peruntukan helikopter VVIP itu diatur TNI AU karena kami yang lebih tahu,” kata Dwi tanpa mau menyebut harga persis helikopter itu.
Helikopter VVIP yang dibeli TNI ialah AgustaWestland AW101. Ini helikopter angkut menengah antikapal selam yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil.
AgustaWestland AW101 dikembangkan oleh perusahaan patungan Westland Helicopters asal Inggris dan Agusta asal Italia. Helikopter ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata Angkatan Laut modern.
“Helikopter ini jenis antipeluru karena untuk VVIP,” ujar Dwi.
Mantan Asisten Deputi Koordinator Strategi Politik Luar Negeri Kementerian Politik Hukum dan Keamanan itu menyatakan TNI AU perlu memodernisasi helikopter VVIP karena jenis yang lama, Super Puma, telah uzur.
“Super Puma milik TNI usianya sudah di atas 25 tahun sehingga perlu diganti. Jika tidak, kami mengesampingkan faktor keamanan,” kata Dwi.
Helikopter VVIP baru yang akan didatangkan TNI, AgustaWestland AW101, juga masuk radar Amerika Serikat sebagai calon 'Marine One' atau helikopter kepresidenan AS.
Helikopter VVIP Antipeluru Bukan Cuma untuk Jokowi
Tentara Nasional Indonesia menyatakan pembelian helikopter antipeluru untuk very very important person (VVIP) tak hanya ditujukan untuk Presiden. Helikopter yang akan tiba tahun depan tersebut, AgustaWestland AW101, bisa digunakan oleh pejabat-pejabat penting negara selain Jokowi.
“Jadi perlu diluruskan. Peruntukan helikopter ini kan untuk VVIP, jadi bisa saja dipakai Wakil Presiden, pejabat tinggi, sampai tamu negara,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto kepada CNN Indonesia, Selasa (24/11).
Pekan lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan Presiden dan Wakil Presiden memerlukan helikopter antipeluru demi keamanan mobilitas kedua pemimpin tertinggi RI itu, termasuk jika bepergian ke daerah-daerah dengan akses sulit yang mengandalkan transportasi udara.
“Helikopter untuk presiden selama ini Super Puma. Tapi itu sesungguhnya bukan untuk VVIP karena tak antipeluru. Kami perlu yang memang untuk VVIP,” kata Gatot saat rapat kerja dengan Komisi I DPR pekan lalu.
Super Puma yang biasa digunakan para Presiden RI itu sempat dioperasikan oleh Skuadron 17 VIP TNI AU yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sebelum kemudian dirawat dan dioperasikan oleh Skuadron 45 VIP yang juga bermarkas di Halim.
Skuadron 17 dan 45 tersebut merupakan skuadron khusus yang menerbangkan pesawat-pesawat atau helikopter-helikopter untuk VIP dan VVIP. Skuadron 17 misalnya pernah membawa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon dengan Boeing 737. Sementara Skuadron 45 mengkhususkan pada pengoperasian helikopter atau rotary wing aircraft.
Panglima TNI menyatakan pembelian helikopter antipeluru AgustaWestland AW101 buatan perusahaan gabungan Inggris-Italia itu bukan atas permintaan Presiden Jokowi.
“Saya tegaskan, pengadaan helikopter VVIP bukan oleh Sekretariat Negara, tapi oleh TNI AU. Jangan dipikir ini request Bapak Presiden,” kata Gatot.
Kadispen TNI AU menyampaikan hal serupa. “Pembelian helikopter VVIP sudah tercantum dalam rencana strategi TNI AU 2015-2019, memakai anggaran TNI AU. Pengoperasiannya pun diatur TNI AU karena kami lebih tahu,” ujar Dwi.
TNI AU tak hanya akan membeli satu helikopter VVIP, melainkan total sedikitnya enam helikopter sampai periode 2019 atau akhir kepemimpinan Jokowi. Pengadaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran RI. (agk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.