Bangun Kedaulatan Maritim
Ilustrasi Diponegoroclass, KRI DPN 365 [sindonews] ☆
Indonesia harus membangun kedaulatan maritim sebab 75 persen wilayah Indonesia adalah lautan. Kedaulatan maritim ini digunakan untuk menjaga potensi sumber daya alam sebagai sumber utama pembangunan di masa mendatang.
Demikian menurut Laksamana Muda TNI Surya Wiranto, yang merupakan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah & Kemaritiman, dalam kegiatan Kuliah Tamu bertemakan “Kedaulatan Maritim Indonesia” di ruang Seminar Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada (Unsada), Senin (14/11/2016) lalu.
Menurut Surya, ada empat hal yang menjadi fokus utama pembangunan di bidang maritim. Antara lain yaitu pembangunan kedaulatan maritim, penguatan hukum dan perjanjian maritim, pembangunan perbatasan maritim, dan peningkatan ketahanan dan keamanan wilayah maritim.
Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, harus dilaksanakan revolusi mental kemaritiman. Pertama, harus diubah land based oriented menjadi maritime based oriented.
“Mindset kita yang terbiasa berfokus kepada sumber daya di darat harus mulai diarahkan kepada sumber daya di laut karena daerah kita 75 persen adalah lautan. Jadi harus kita mulai dari sekarang perubahannya,” ujar Surya, melalui siaran pers ke Kompas.com.
Kedua, Indonesia harus memanfaatkan laut secara politik, ekonomi maupun keamanan. Dia menilai, Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri, maju, dan kuat dalam bidang kemaritimannya.
Sementara jika ditinjau dari aspek geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-strategis pun Indonesia seharusnya mampu menjadi negara maritim. Sehingga dalam konteks tata ruang juga harus berwawasan maritim.
Ketiga, yakni meningkatkan minat dan kesadaran akan potensi kemaritiman Indonesia serta meningkatkan semangat untuk membangun kemaritiman Indonesia, yang sesuai dengan salah satu visi pemerintah kabinet kerja 2014-2019.
Elemen pokoknya yakni maritime people, society dan government. Lalu maritime geography, resources, maritime economy, sea power dan doktrin.
Peran TNI AL
Untuk itu, TNI juga berkepentingan menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Sebab hakikat dari kedaulatan maritim adalah laut yang bebas dari segala ancaman.
Antara lain ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya laut dan ancaman pelanggaran hukum.
"Keamanan laut saat ini dijaga oleh multi agen. Yakni TNI AL, Polri, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea Cukai, serta Ditjen imigrasi," lanjut dia.
Khusus TNI AL, saat ini memiliki sejumlah kekuatan alutsista untuk menjaga laut Indonesia. Antara lain 148 KRI, 349 KAL dan Patkamla, 62 pesawat udara, serta 422 kendaraan temput marinir.
Upaya lain, TNI AL bekerja sama Bank Indonesia (BI) mengedarkan uang kas rupiah ke 5 pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Caranya, dengan melepas pelayaran kapal TNI AL KRI Beladau di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Sabtu (13/8/2016).
Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lautan mencapai 3.257.483 km persegi dan luas daratan sebesar 1.922.570 km persegi.
Ini berarti, dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan. Jika zona ekonomi eksklusif (ZEE) ikut diperhitungkan, maka luas lautan menjadi sekitar 7,9 juta km persegi atau 81 persen dari seluruh wilayah Indonesia.
Kedaulatan Indonesia sudah seharusnya dijaga hingga pulau-pulau terluar dan terpencil. Namun kenyataannya, transaksi ekonomi masih dilakukan dengan rupiah yang lusuh, rusak, dan tidak layak edar.
Bahkan, masih ada masyarakat di sebagian kecil daerah perbatasan yang masih melakukan transaksi ekonomi dengan mata uang asing.
Ilustrasi Diponegoroclass, KRI DPN 365 [sindonews] ☆Indonesia harus membangun kedaulatan maritim sebab 75 persen wilayah Indonesia adalah lautan. Kedaulatan maritim ini digunakan untuk menjaga potensi sumber daya alam sebagai sumber utama pembangunan di masa mendatang.
Demikian menurut Laksamana Muda TNI Surya Wiranto, yang merupakan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah & Kemaritiman, dalam kegiatan Kuliah Tamu bertemakan “Kedaulatan Maritim Indonesia” di ruang Seminar Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada (Unsada), Senin (14/11/2016) lalu.
Menurut Surya, ada empat hal yang menjadi fokus utama pembangunan di bidang maritim. Antara lain yaitu pembangunan kedaulatan maritim, penguatan hukum dan perjanjian maritim, pembangunan perbatasan maritim, dan peningkatan ketahanan dan keamanan wilayah maritim.
Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, harus dilaksanakan revolusi mental kemaritiman. Pertama, harus diubah land based oriented menjadi maritime based oriented.
“Mindset kita yang terbiasa berfokus kepada sumber daya di darat harus mulai diarahkan kepada sumber daya di laut karena daerah kita 75 persen adalah lautan. Jadi harus kita mulai dari sekarang perubahannya,” ujar Surya, melalui siaran pers ke Kompas.com.
Kedua, Indonesia harus memanfaatkan laut secara politik, ekonomi maupun keamanan. Dia menilai, Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri, maju, dan kuat dalam bidang kemaritimannya.
Sementara jika ditinjau dari aspek geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-strategis pun Indonesia seharusnya mampu menjadi negara maritim. Sehingga dalam konteks tata ruang juga harus berwawasan maritim.
Ketiga, yakni meningkatkan minat dan kesadaran akan potensi kemaritiman Indonesia serta meningkatkan semangat untuk membangun kemaritiman Indonesia, yang sesuai dengan salah satu visi pemerintah kabinet kerja 2014-2019.
Elemen pokoknya yakni maritime people, society dan government. Lalu maritime geography, resources, maritime economy, sea power dan doktrin.
Peran TNI AL
Untuk itu, TNI juga berkepentingan menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Sebab hakikat dari kedaulatan maritim adalah laut yang bebas dari segala ancaman.
Antara lain ancaman kekerasan, ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber daya laut dan ancaman pelanggaran hukum.
"Keamanan laut saat ini dijaga oleh multi agen. Yakni TNI AL, Polri, Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Bea Cukai, serta Ditjen imigrasi," lanjut dia.
Khusus TNI AL, saat ini memiliki sejumlah kekuatan alutsista untuk menjaga laut Indonesia. Antara lain 148 KRI, 349 KAL dan Patkamla, 62 pesawat udara, serta 422 kendaraan temput marinir.
Upaya lain, TNI AL bekerja sama Bank Indonesia (BI) mengedarkan uang kas rupiah ke 5 pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Caranya, dengan melepas pelayaran kapal TNI AL KRI Beladau di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Sabtu (13/8/2016).
Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lautan mencapai 3.257.483 km persegi dan luas daratan sebesar 1.922.570 km persegi.
Ini berarti, dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan. Jika zona ekonomi eksklusif (ZEE) ikut diperhitungkan, maka luas lautan menjadi sekitar 7,9 juta km persegi atau 81 persen dari seluruh wilayah Indonesia.
Kedaulatan Indonesia sudah seharusnya dijaga hingga pulau-pulau terluar dan terpencil. Namun kenyataannya, transaksi ekonomi masih dilakukan dengan rupiah yang lusuh, rusak, dan tidak layak edar.
Bahkan, masih ada masyarakat di sebagian kecil daerah perbatasan yang masih melakukan transaksi ekonomi dengan mata uang asing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.